Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
BI Rate Tetap 6,5 Persen
Diprediksi Kembali Menguat
Tender Solar PLN Aneh
BANK Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI rate pada tingkat 6,5 persen yang didasarkan atas hasil evaluasi menyeluruh kinerja dan prospek perekonomian yang secara umum menunjukkan peningkatan ...hal. 1
PENGAMAT pasar uang Kostaman Thayib, optimis rupiah masih dapat bergerak naik lagi pada Rabu besok, karena pelaku akan kembali masuk pasar sambil menunggu data positif yang akan muncul di pasar. Peluang ...hal. 2
PELAKSANAAN tender solar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditenggarai menyimpang dari ketentuan. Karenanya, Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta meneliti proses ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
Rabu, 6 Oktober 2010
No. 186 tahun IV
Suluh Indonesia/ade
HUT TNI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Inspektur Upacara memeriksa pasukan saat Upacara Parade dan Defile dalam rangka peringatan HUT TNI Ke-65 di Jakarta, kemarin.
Banjir Bandang di Papua
56 Orang Tewas JAKARTA - Menko Kesra Agung Laksono mengaku dirinya telah menerima laporan bahwa korban tewas akibat banjir bandang yang melanda Wasior, ibukota Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, mencapai 56 orang. ‘’Data tersebut merupakan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahkan korban luka-luka disebutkan sebanyak 62 orang,” katanya di Jakarta, kemarin. Namun demikian, Agung belum mendapatkan data terbaru mengenai berapa jumlah warga yang mengungsi. ‘’Belum ada laporan mengenai berapa jumlah warga yang mengungsi karena berdasarkan informasi yang saya terima dari BNPB dan pemerintah provin-
si menyebutkan bahwa banjir sudah mulai surut,” katanya. Menuru dia, banjir bandang telah mengakibatkan berbagai kerusakan infrastruktur di antaranya jembatan, sekolah, dan beberapa rumah warga. ‘’Mewakili pemerintah pusat sebagai Menko Kesra dan secara pribadi, saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalamdalamnya bagi para korban banjir,” katanya. Korban tewas diperkirakan akibat tenggelam dan terseret arus banjir yang juga membawa kayu gelondongan serta bebatuan dari telaga di atas gunung. Berdasarkan informasi sebelumnya, ratusan warga sempat mengungsi di Kantor Bupati Teluk Wondama yang berada
di Kota Wasior. ‘’Pemerintah pusat sudah menugaskan BNPB untuk segera melakukan tanggap darurat terkait banjir bandang tersebut,” katanya. Sementara itu, Pemerintah Pusat segera memberikan bantuan sebesar Rp 200 juta kepada korban. ‘’Itu bantuan sementara dan bisa dipergunakan selama masa tanggap darurat,” kata Agung. Agung menjelaskan, selain bantuan uang tunai pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengirimkan bantuan logistik, tenda darurat, sarung dan selimut. ‘’Bantuan tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk segera disalurkan kepada masyarakat,” katanya. (ant)
Kader Korup Harus Direcall JAKARTA - Indonesia Corruption Watch mendesak partai politik berkomitmen memerangi korupsi dan hal itu bisa dilakukan dengan menindak kader yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi, terlebih jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat. ‘’Kalau yang sudah divonis oleh pengadilan dan sudah mengikat karena tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas lima tahun, maka seseorang sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota DPR,” kata Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo di Jakarta, kemarin. Seperti diketahui, salah satu anggota DPR dari Fraksi PDIP Dudhie Makmun Murod telah divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor terkait kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom. Dudhie juga dikenakan pidana denda Rp100 juta subsider tiga bulan. Majelis hakim menyatakan politisi PDIP itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagai penerima suap, yakni menerima cek per-
jalanan senilai Rp1 miliar yang berupa 1 lembar cek perjalanan senilai Rp500 juta, dan melalui kliring dari staf Fraksi PDIP DPR bernama Dilla ke rekening Dudhie di Bank Mandiri cabang DPR sebanyak Rp500 juta. Atas putusan tersebut, Dudhie memutuskan tidak banding sehingga vonis tersebut sudah punya kekuatan hukum tetap dan mengikat. Selain Dudhie, anggota DPR lain yang juga telah divonis oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap adalah anggota Fraksi Partai Demokrat Ansyad Syam. Menurut Adnan, parpol seharusnya tidak punya pilihan lain kecuali melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap yang bersangkutan. Jika tidak, kata dia, maka selamanya parpol akan selalu dianggap sebagai tempat bersembunyinya para koruptor. “Apalagi dengan tidak di-PAW mereka mendapatkan gaji dari APBN dengan segala tunjangannya,” ujarnya. Adnan meminta agar BK DPR segera memprosesnya. Jika tidak, kata dia, maka fungsi BK DPR semakin dipertanyakan. (ant)
Mengukur Reformasi di Tubuh Porli KEPALA Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Timur Pradopo mengatakan, reformasi di tubuh Polri telah berjalan. Buktinya apa ? Timor Pradopo usai menghadiri peringatan HUT ke-65 TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin berjanji untuk terus melakukan reformasi pembenahan di tubuh Polri. Tentang fokus reformasi di tubuh Polri yang akan dilakukan jika dirinya menggantikan Jenderal Pol Bambang Hendar-
so Danuri sebagai Kapolri, Timur hanya menjawab, belum bisa menjelaskan lantaran statsnya baru sebatas calon Kapolri. Begitu pun ketika ditanya tentang visi misinya sebagai calon orang nomor satu di tubuh Polri. ‘’Belum...belum itu,” kata mantan Kapolda Metro Jakaya ini.
Timur Pradopo
Sebelumnya, Timur menyatakan siap melaksanakan tu-
gas terkait pencalonannya sebagai Kapolri. ‘’Sebagai anggota Bhayangkara, saya siap melaksanakan tugas,” ujarnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan nama Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo sebagai calon Kapolri ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Ketua DPR Marzuki Aliemengatakan, dirinya sudah menerima surat dari Presiden yang mengajukan nama Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri. ‘’Surat yang diki-
rimkan Presiden Yudhoyono ke DPR hanya menyebutkan satu nama,” kata Marzuki Alie. Menurut dia, jika hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap Timur Pradopo diterima oleh DPR, maka nama tersebut akan segera dikembalikan kepada Presiden. Selanjutnya, kata dia, Presiden akan menerbitkan surat keputusan yang isinya memberhentikan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri serta mengangkat Komisaris Jenderal Timur Pradopo sebagai Kapolri. (ant)
SBY Batal
Kunjungi Belanda JAKARTA - Proses pengadilan terhadap permohonan untuk penangkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Pengadilan Den Haag dinilai sebagai bentuk Belanda yang tidak menghormati harga diri bangsa Indonesia. Untuk itu, Presiden Yudhoyono mengambil sikap tegas yaitu membatalkan kunjungan kenegaraan dari Ratu Belanda dan Perdana Menteri Belanda. ‘’Yang saya tidak bisa terima adalah ketika Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Belanda atas undangan Ratu Belanda dan juga Perdana Menteri Belanda, dan pada saat itu digelar sebuah pengadilan yang antara lain memutus tuntutan ditangkapnya Presiden Republik Indonesia,” tegas Presiden usai mengikuti peringatan HUT TNI ke 65 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, kemarin, . Kepala Negara mempertanyakan adanya pengadilan di Den Haag yang diajukan oleh kelompok pemberontak Rakyat Maluku Selatan (RMS). Pemerintah Belanda dinilai tidak menghormati bangsa Indonesia dengan menggelar pengadilan tersebut. ‘’Bagi Indonesia, bagi saya, kalau sampai digelar pengadilan pada saat saya berkunjung kesana, itu menyangkut harga diri kita sebagai bangsa, menyangkut kehormatan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menunda kunjungan ini,” tandasnnya. Presiden berpandangan, kalau dirinya tetap melakukan kunjungan ke Belanda, justru akan timbul salah persepsi, salah pengertian, dan situasi psikologis yang tidak baik. Bahkan, dirinya khawatir bila kunjungan tetap dilakukan, dapat berakibat pada mundurnya hubungan baik dengan pemerintah Belanda. Untuk menghindari terjadi salah paham dengan pemerintah Belanda, Presiden Yudhoyono mengaku telah berkirim surat menjelaskan keputusan penundaan kunjungan ini. (har)
SBY Janji
Sejahterakan Prajurit JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan, peningkatan kesejahteraan prajurit TNI sesuai tugas dan tanggung jawab yang diembannya. ‘’Berikan insentif pada prajurit yang bertugas di daerah perbatasan, daerah terpencil, dan pulau-pulau terdepan di negeri ini. Saya juga meminta untuk disusun kebijakan dan program pembangunan perumahan dinas di jajaran,’’ katanya dalam amanatnya pada peringatan HUT ke-65 TNI di Jakarta, kemarin. Kepala Negara mengatakan, kebijakan dan program peningkatan kebijakan itu hendaknya dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Semisal ketersediaan rumah dinas bagi prajurit TNI. Presiden mengatakan, ketersediaan rumah dinas sangat penting bagi kesiagaan para perwira, bintara, dan tamtama dalam menjalankan tugasnya. ‘’Saya berharap pula program tabungan wajib perumahan untuk pengadaan rumah pribadi bagi prajurit TNI dapat dilanjutkan dan dikelola dengan baik. Yakinkan prajurit dapat mengangsur rumah pribadi agar kelak memasuki pensiun, mereka dapat memiliki rumah sendiri yang layak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya,” katanya. Presiden mengatakan, peningkatan kesejahteraan bagi prajurit TNI dilakukan seiring dengan peningkatan kesejahteraan bagi PNS dan para abdi negara lainnya. Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mendorong agar kesejahteraan prajurit ke depan dapat semakin ditingkatkan. Namun, Agus mengingatkan bahwa TNI tidak dapat mengusahakannya sendiri, lantaran persoalan peningkatan kesejahteraan harus melibatkan institusi lain. ‘’Kita hanya bisa mendorong. Tapi kita terus berupaya meningkatkannya,” kata Agus. (har/son)