Edisi 06 November 2009 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 201 tahun III Jumat, 6 November 2009 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Ekspektasi Investor Positif

Perlu, Edukasi Pasar Modal

Siap Tingkatkan Kerja Sama

KASUS cicak versus buaya dalam jangka panjang justru akan berdampak baik terhadap perekonomian dalam negeri. Kasus ini bisa memberikan ekspektasi positif dari investor asing. Demikian...hal. 1

SAMPAI saat ini, masyarakat masih banyak yang belum memahami seluk beluk dipasar modal. Oleh karenanya, edukasi pasar modal sangat diperlukan bagi masyarakat. Pasar saham sesungguhnya dapat...hal. 2

INDONESIA dan Polandia siap meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang, termasuk ekonomi, karena kerja sama yang sudah terjalin selama ini berjalan dengan baik, kata Ketua DPR Marzuki...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

SBY Minta Ganyang

Mafia Hukum JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan program utama 100 hari kabinetnya, dengan program utama adalah pemberantasan mafia hukum dengan tema GM atau Ganyang Mafia. ‘’Program utama yang pertama adalah pemberantasan mafia hukum,” tegas Presiden saat jumpa pers usai sidang kabinet di ruang sidang kabinet Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Menurut Kepala Negara, mafia hukum adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan merugikan pihak lain, seperti makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, serta pungutan yang tidak semestinya. ‘’Mafia ini merusak keadilan dan kepastian hukum dan men-

imbulkan kerugian dan mendatangkan keuntungan yang tidak legal,” katanya. Mafia hukum, lanjutnya, bisa ada dimana saja seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK, departemendepartemen, pajak, Bea Cukai, daerah dan lain-lain. ‘’Ini akan kita jadikan prioritas 100 hari untuk membersihkan mafia hukum. Memang tidak semudah yang dibayangkan, tidak sekali tindakan langsung bersih. Tetapi apabila kita gebrak pasti mencapai hasil,” katanya. Presiden juga meminta kepada masyarakat yang sedang atau pernah menjadi korban mafia hukum untuk melaporkan kepada Presiden dengan mengirim surat melalui PO BOX 9949 Jakarta 10.000 dengan kode GM atau Ganyang Mafia.

‘’Tolong cantumkan identitas yang jelas, biar tidak ada fitnah, tetapi nanti akan dirahasiakan. Mari kita bikin sistem kita makin bersih. Bongkar dan berantas sehingga hukum akan tegak dan tidak perlu ada yang jadi korban,” katanya. Pemberantasan mafia hukum merupakan satu dari 15 program utama 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu II dari 45 program yang ditetapkan Presiden dan kabinetnya. ‘’Setelah kami diskusikan, kami tetapkan dalam 100 hari ada 45 program penting, program aksi pembangunan sektoral dan regional. Dari 45 itu kita tetapkan 15 di antaranya merupakan program pilihan, yang lebih mendesak untuk dilaksanakan dalam 100 hari,” kata Presiden Yudhoyono. (nas/son)

Ritonga Mundur, Susno Belum JAKARTA - Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan, Wakil Jaksa Agung Ritonga telah mengajukan permohonan pengunduran diri dengan alasan tidak ingin membebani institusi. ‘’Kalau menjadi beban institusi, saya mengajukan pengunduran diri,” kata Hendarman mengutip pernyataan Ritonga di Kantor Presiden di Jakarta, kemarin. Ketika ditanya apakah setelah mengundurkan diri, yang bersangkutan akan diperiksa Hendarman mengatakan, bila Tim-8 akan melakukan pemanggilan, maka ia mempersilahkan namun dari pihak Kejakgung tidak akan memproses lebih lanjut karena yang bersangkutan sudah mengajukan permohonan pengunduran diri. Secara terpisah, Ritonga menyatakan, permohonan pengunduran diri dirinya sama sekali bukan karena ada tekanan dari pihak mana pun. ‘’Bahwa keputusan ini sudah saya rundingkan dan pikirkan dengan keluarga. Inilah yang terbaik dan tujuannya adalah untuk kebaikan institusi. Jadi tidak ada sama sekali desakan dari kalangan internal. Semoga Ke-

jaksaan tetap jaya,” katanya. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan, pengunduran diri Komjen Pol. Susno Duaji dari posisi Kabareskrim hanya dalam rangka verifikasi dari tim delapan. ‘’Pengunduran diri Pak Susno Duaji dalam rangka verifikasi tim delapan tidak untuk yang lain,” tegas Kapolri pada raker dengan Komisi III DPR di Jakarta, kemarin. Sebelumnya Kapolri memperkenalkan Komjen Susno Duaji tanpa menyebutkan jabatannya. ‘’Sebelah kanan saya ini Komjen Susno Duaji. Saya sengaja tak menyebutkan jabatannya,” kata Kapolri. Menurut Kapolri, pengunduran diri Susno Duaji hanya untuk memudahkan tim delapan dalam melakukan verifikasi. Namun, Kapolri tidak menjelaskan apakah setelah selesai verifikasi dari tim-8 Susno Duaji akan kembali sebagai Kabareskrim. Sementara Ketua T-8 Adnan Buyung Nasution menyatakan cukup puas dengan penonaktifan sementara Susno Duaji dari jabatan Kabareskrim Mabes Polri. (son)

T-8 Minta Jaminan Menko JAKARTA - Tim delapan (T8) mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk meminta jaminan bahwa rekomendasi tim dapat dilaksanakan segera. Demikian diungkapkan salah satu anggota tim delapan Anies Baswedan di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jakarta, kemarin. Tim delapan adalah tim independen verifikasi dan proses hukum atas kasus Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto. ‘’Pertemuan dengan Pak Menko pagi tadi, kita minta jaminan apakah rekomendasi bukan hanya dilaksanakan, tetapi segera,” ujarnya. Anies mengatakan Menko Polhukam memberikan jaminan

yang diinginkan oleh tim delapan bahwa rekomendasi mereka akan direspon secara cepat dan positif oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jaminan yang diberikan Djoko Suyanto itu, jelas Anies, akhirnya mengubah sikap beberapa anggota tim delapan yang sebelumnya berkeinginan mengundurkan diri karena merasa rekomendasi mereka tidak direspon oleh Presiden. ‘’Tadi pagi komitmen itu ada, makanya kita lanjutkan tugas ini,” ujarnya. Sebelumnya, beberapa anggota tim delapan yaitu Hikmahanto Juwana, Anies Baswedan, dan Todung Mulya Lubis melontarkan keinginan untuk mundur karena merasa respon mereka tentang penonaktifan Susno

Duaji dan tindakan tegas terhadap Anggodo Widjojo diabaikan oleh pemerintah. Padahal, menurut Anies, tim telah mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan rekomendasi tersebut. Meski Kapolri Bambang Hendarso Danuri menyatakan Susno Duaji telah mengajukan pengunduran diri, namun tim delapan masih meminta ketegasan dari Presiden tentang status nonaktif Susno. Sedangkan mengenai Anggodo, Anies mengakui, meski rasa keadilan masyarakat tercederai setelah pemutan rekaman itu, namun teknis hukum harus dipenuhi Mabes Polri untuk menahan Anggodo. (son)

Kapolri Pastikan Kasus Bibit-Chandra

Bisa Dipertanggungjawabkan JAKARTA - Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan, penanganan kasus pimpinan nonaktif KPK Bibit-Chandra akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat, dan tidak ada rekayasa. ‘’Kami pertanggungjawabkan dunia akhirat, lahir batin tidak ada rekayasa. Kami pastikan tidak ada uang satu sen pun untuk kasus ini,” kata Kapolri saat raker dengan Komisi III DPR di Jakarta, kemarin. Menurut Kapolri, kasus ini bermula dari adanya kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang melibatkan tersangka ketua nonaktif KPK Antasari Azhar. Dari kasus tersebut, kemudian muncul testimoni dari

Antasari Azhar pada 16 Mei 2009. Testimoni tersebut dilanjutkan dengan adanya laporan polisi (LP). Menurut Kapolri, berdasar LP dan testimoni tersebut, pihaknya kemudian melakukan penyidikan. Kapolri menjelaskan dari penyidikan yang dilakukan diindikasikan adanya aliran dana sebesar Rp 17,2 milliar ke salah satu perusahaan yang ada hubungan emosional dengan pimpinan KPK. ‘’Kami juga mendapatkan ada aliran dana Rp 6 milliar. Atas kesaksian Ary Muladi dan kami punya buktibukti alirannya,” kata Kapolri. Kapolri menjelaskan, selama ini Ary Muladi mengaku tidak kenal dengan pimpinan KPK,

padahal polisi punya bukti Ary Muladi enam kali datang ke KPK. ‘’Saudara Edi Soemarsono berkali-kali datang ke KPK, bahkan jika datang melalui pintu khusus,” katanya. Atas semua itu, kata Kapolri, penyidik memiliki bukti-buktinya. ‘’Dalam kasus ini kami memeriksa 22 saksi, tiga saksi ahli jadi sudah terpenuhi semua persyaratan,” kata Kapolri. Kapolri juga menjelaskan saat pemeriksaan dan penggeledahan polisi tidak mau melakukannya dengan gaduh. ‘’29 Oktober kami lakukan penahanan karena dinamika yang begitu keras bukan karena dibayar. Ini bisa dibuktikan,” tegas Kapolri. (son)

Suluh Indonesia/ant

MUNDUR - Abdul Hakim Ritonga menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Jaksa Agung demi nama baik institusi Kejaksaan Agung di Jakarta, kemarin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 06 November 2009 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu