Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 4 tahun IV Kamis, 7 Januari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Indonesia Harus Penetrasi
BI Rate Bertahan
Harga Beras Mulai Naik
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penetrasi ekspor ke daerah pemasaran baru merupakan halyang harus dilakukan saat pasar tradisional (konvensional)...hal. 1
RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada awal 2010 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga bank sentral (BI Rate) pada tingkat 6,5 persen. Pejabat Sementara (Pjs)...hal. 2
HARGA berbagai jenis beras mulai naik seiring semakin sedikitnya pasokan dari daerah sentra produksi selama musimpaceklik ini. Berdasarkan data pemantauan harga dan distribusi barang...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Peran Sabarno Diusut
Suluh Indonesia/ant
n , u h : e
KECEWA - Kekalahan Timnas 1-2 dari Oman membuat seorang suporter kecewa dan masuk lapangan dengan menggiring bola melewati pelatih Timnas Benny Dolo saat pertandingan penyisihan Piala Asia Grup B di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kemarin.
JAKARTA - KPK terus menelusuri peran mantan menteri dalam negeri Hari Sabarno dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah daerah di Indonesia. ‘’KPK sedang melakukan telaah lebih lanjut,” kata Jubir KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, mantan Dirjen Otda Oentarto Sindung Mawardi dijatuhi hukuman tiga tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan mantan Mendagri Hari Sabarno turut berperan dalam kasus itu. Majelis hakim berpendapat Hari Sabarno mendapat laporan tentang proyek tersebut. Majelis juga menyatakan, Hari Sabarno memerintahkan agar Hengky Samuel Daud, pengusaha penyedia mobil pemadam kebakaran, dibantu agar bisa ikut serta dalam proyek tersebut. Budi mengatakan, KPK masih terus bekerja meski Oentarto sudah dinyatakan bersalah. ‘’Intinya kasus itu belum selesai,” kata Johan. Kasus itu bermula saat Oentarto menandatangani arahan berupa suatu sandi dan telekomunikasi berupa radiogram nomor 027/1496/ OTDA tertanggal 12 Desember 2002. Radiogram itu berisi perintah melaksanakan pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V80 ASM, diproduksi perusahaan Hengky. (nas)
Pansus Soroti Merger
Mantan Pejabat BI Berkelit JAKARTA - Tiga mantan pejabat Bank Indonesia yang hari ini dipanggil panitia angket untuk memberikan keterangan sebagai saksi mengenai merger tiga bank menjadi Bank Century, mengaku tidak paham terhadap proses penggabungan (merger) tersebut. ‘’Izin akusisi setahu saya disetujui oleh Gubernur, tapi saya tidak tahu apakah dilakukan secara pasti berdasarkan peraturan. Saya tidak menempati jabatan bidang pengawasan dan pengetahuan saya soal merger sangat minim,” kata mantan Deputi Gubernur bidang Penelitian, Pengaturan, dan Perijinan, Maman Soemantri, ketika diminta keterangan oleh panitia angket di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Dua mantan pejabat BI yang juga diminta keterangannya secara panel adalah mantan Deputi Gubernur bidang Kebijakan Statistik Moneter, Maulana Ibrahim, dan mantan Direktur Pengawasan Bank I, Rusli Simandjuntak. Maulana Ibrahim menambahkan tugasnya selama berada di BI adalah menangani sistem pembayaran dan secara teknis proses merger berada dalam bidang pengawasan. ‘’Itu bukan tugas kami. Adapun catatan yang kami terima mengenai merger yaitu catatan pada 16 April 2004 berisi pembahasan mengenai merger dan itu satu-satunya dokumen yang kami terima dari pengawasan,” ujarnya. Maulana juga mengklarifika-
si mengenai disposisi salah ketik (misquote) yang dilakukan Mantan Direktur Bidang Pengawasan I Bank Indonesia, Sabar Anton Tarihoran. ‘’Itu sebenarnya bukan disposisi dan itu pendapat pribadi berupa catatan informatif agar segera dilakukan pengawasan dan merupakan pernyataan panjang namun hanya dikutip setengahnya saja,” ujarnya. Sedangkan mantan Direktur Pengawasan I, Rusli Simandjutak, mengungkapkan hal yang sama bahwa proses merger telah terjadi ketika dirinya menjabat pada periode 2005 hingga 2006. ‘’Merger telah dilakukan sebelum saya menjabat pada 2005,” ujar Rusli yang menggantikan pejabat lama Sabar Anton Tarihoran. (son)
Koalisi Akan Dievaluasi AKARTA - Preside Susilo Bambang Yudhoyono akan mengevalusi kesepakatan koalisi dengan partai politik pendukung pemerintah. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat melantik Seskab dan tiga orang Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Presiden mengingatkan kepada pejabat yang baru dilantik agar tidak menyia-nyiakan kepercayaan dan kehormatan yang negara berikan. Yakni dengan menjalankan pakta integritas dan kontrak kinerja yang mereka tandatangani secara bertanggungjawab. ‘’Kontrak kinerja dan pakta integritas dan bahkan sesungguhnya meskipun tidak berkaitan dengan saudara, kesepakatan koalisi pun di tandatangi bersama-sama. Saya akan melakukan evalusi terhadap semuanya itu,” kata Presiden. Menurut Presiden, usai pemilu dan setelah terbentuknya kabinet jilid II, suhu politik dirasakan makin memanas. Karena itu, semua pihak
harus tetap bekerja dan berkonsentrasi pada pekerjaan pokok. “Pemerintah sedang berkonsentrasi pada program 100 hari, meski program itu bukan ukuran keberhasilan pemerintah,” kata Presiden. Karena itu, para wakil menteri diminta dapat berbagi tugas dengan para wakil menteri lain. Mereka juga diminta loyal membantu menteri di departemen atau kementerian masing-masing, sehingga semua program pemerintah dapat tercapai. Dua nama yang digadang-gadang akan menjabat Wakil Menteri yaitu Anggito Abimanyu dan Fahmi Idris urung dilantik. Mensesneg Sudi Silalahi menjelaskan penundaan pelantikan Anggito sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Fahmi Idris Wakil Menteri Kesehatan dilakukan agar tidak menabrak aturan. Sudi mengatakan ada persyaratan admministrasi yang belum dapat dipenuhi untuk menjabat sebagai Wakil Menteri. ‘’Kita tidak ingin menabrak aturan atau Undang-undang maka untuk yang dua wamen tersebut kita tunda,” kata Sudi. (har)
KPK Sidik Kasus Century
Pejabat BI Diperiksa JAKARTA - KPK terus mendalami kasus Bank Century dengan memeriksa sejumlah pejabat BI. Kali ini, pemeriksaan dilakukan terhadap Direktur Pengawasan Bank BI Beodi Armanto dan seorang staf pada direktorat tersebut, Pahla Santoso. Kedua pejabat di BI tersebut diperiksa terkait penyaluran dana talangan ke Bank Century. ‘’Keduanya dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus Bank Century,” kata Jubir KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Menurut Johan, pemanggilan para pejabat terkait yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pencairan dana talangan tersebut, termasuk Menkeu Sri Mulyani. Mereka yang diperiksa itu adalah yang menangani Bank Century ketika bermasalah “Penyidik sudah ada jadwal memeriksa Menkeu, tetapi saya tidak tahu persis waktu pemanggilannya,” kata dia. Johan menegaskan KPK tetap akan Johan juga menegaskan bahwa KPK akan menjadwalkan kembali pertemuan dengan Polri dan Kejakgung untuk membahas hasil audit BPK terhadap pencairan dana talangan (bail out) ke Bank Century. Hasil audit yang diterima KPK tersebut mengungkap-
kan adanya sembilan temuan dugaan penyimpangan pencairan dana itu. Tidak semua temuan, menurut Johan, terdapat unsur tindak pidana korupsi. Ada pula temuan dengan unsur perdata dan pelanggaran undang-undang perbankan pada audit itu. Karena itu, KPK sangat berkepentingan untuk membicarakannya dengan Polri dan Kejakgung, karena temuan dengan kedua unsur tersebut tidak bisa ditangani KPK. “Kita sedang mencari waktu yang pas agar mereka bisa hadir. Mungkin dalam pekan depan,” kata Johan. Selain itu, Johan menambahkan, KPK masih terus melakukan supervisi dalam penanganan kasus Bank Century yang ditangani lembaga hukum selain KPK. Kejakgung sendiri sudah menetapkan Komisaris bank Century Hesyam Al-Waraq dan Pemegang Saham pengendali Bank Century Rafat Ali Rizvi sebagai tersangka. Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa sejumlah pihak, termasuk mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Raden Pardede. Ia diperiksa terkait dokumen yang diserahkan oleh Menkeu Sri Mulyani kepada KPK. (nas)
Memberantas Markus di Tubuh Polri-Kejaksaan KETUA Satuan Petugas (Satgas) pemberantasan mafia hukum, Kuntoro Mangunsubroto mengatakan dua institusi penegak hukum, Polri dan Kejaksaan Agung menjadi prioritas untuk menghilangkan praktik markus. ‘’Satgas prioritaskan (pemberantasan mafia hukum) pada Polri dan Kejaksaan yang sudah tersusun sejak enam bulan yang lalu,” kata Kuntoro saat memberikan pengarahan kepada seluruh Kapolda di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Kuntoro bersama para ang-
gota Satgas, yakni Denny Indrayana, Yunus Husein, Mas Achmad Santosa dan Darmono melakukan audiensi dengan para petinggi kepolisian dalam rangka memberantas mafia hukum. Satgas memfokuskan terhadap upaya pencegahan mafia hukum melalui pembenah-
an sistem pada kedua lembaga penegak hukum itu, khususnya persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Kuntoro menjelaskan Satgas juga fokus pada kerangka besar reformasi birokrasi melalui perubahan struktural untuk memudahkan perbaikan kultur kerja aparat penegak hukum. Salah satu contoh harus ada kebijakan meminimalkan pertemuan antara petugas dengan pemohon pada pelayanan memperpanjang atau membuat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Namun demikian, Kuntoro menyatakan pihaknya mendapatkan kejutan karena Polri sudah melakukan reformasi birokrasi yang konseptual dan berhasil melaksanakannya, padahal kebijakan ini tidak sederhana. Ketua Satgas menegaskan pemberantasan markus merupakan pekerjaan tidak mudah sehingga perlu pengerahan bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan institusi terkait. ‘’Menjadi mafia hukum itu tidak perlu sekolah, praktik itu akan ada sepanjang
terdapat ‘suplay dan demand’,” ungkap Kuntoro. Satgas mengindikasikan ada beberapa kategori praktik mafia hukum mulai dari penjelasan dengan motif mencari keadilan hingga mengupayakan untuk meringankan atau membebaskan hukuman. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Satgas bertanggung jawab kepada Presiden melalui unit kerja kepresidenan dengan cara melaporkan, koordinasi, kolektif, evaluasi dan pemantauan setiap tiga bulan sekali. (ant)