Edisi 07 Maret 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 65 tahun IV Rabu, 7 April 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Lagi, BI Rate Bertahan

Renegosiasi AC-FTA Gagal

Penyelundupan Garmen

RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) kembali memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) pada tingkat 6,5 persen atau stagnan sejak Agustus 2009. Pejabat sementara ...hal. 1

RENEGOSIASI sebanyak 228 pos tarif dalam kerangka implementasi perjanjian perdagangan bebas AseanChina (AC-FTA) dipastikan mengalami kebuntuan. Hal itu merujuk hasil komisi ...hal. 2

PENYELUNDUPAN tekstil dan produk tekstil khususnya pakaian jadi (garmen) dari China diperkirakan tetap marak, di tengah pelaksanaan Perjan-jian Perdagang Bebas ASEAN-China tahun ini. “Padahal ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Pejabat Pajak Diganti

Banyak Ditemukan

Pegawai Pajak Punya Rekening Besar JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi mengatakan, dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan ternyata banyak aparat dari Ditjen Pajak yang memiliki rekening dengan jumlah uang yang besar. ‘’Banyak yang mempunyai rekening dengan jumlah uang besar namun belum tentu uang itu terkait dengan kasus pidana sebagaimana yang terjadi pada Gayus,’’ katanya yang ditemui wartawan di sela Raker Telematika di Jakarta, kemarin. Ito mengaku tidak mengetahui secara persis berapa orang dan berapa banyak uang yang dimiliki staf Ditjen Pajak. Menurut Ito, masalah isi rekening aparat Ditjen Pajak itu tidak bisa disampaikan ke publik karena ada aturan kerahasiaan laporan dari PPATK. Ia menjelaskan, laporan PPATK termasuk informasi rekening dari aparat Ditjen Pajak belum menjadi alat bukti untuk pengadilan. ‘’Laporan PPATK itu perlu penyelidikan sebelum diteruskan ke penyidikan karena laporan itu bukan alat bukti. Jika ada bukti adanya tindak pidana dari lap-

oran PPATK itu maka Polri akan menindaklanjuti,” ujar mantan Kapolda Sumsel dan Riau ini. Ito mengatakan, setiap laporan PPATK akan ditindaklanjuti dan hasilnya selalu dilaporkan ke PPATK. Namun, tidak semua laporan PPATK terbukti merupakan tindak pidana bahkan banyak juga laporan yang tidak terbukti. Sebelumnya, Ketua PPATK Yunus Hussein menyatakan, sudah melaporkan kasus pajak yang lebih besar dari perkara Gayus Tambunan ke Polri dan Kejagung. ‘’Tahun lalu saya sudah kirim ke Kapolri dan Jaksa Agung,” ujarnya. Yunus menyebutkan, telah melaporkan rekening amat besar dimiliki oleh seorang mantan pejabat Direktorat Pajak di Kemenkeu. Namun, Yunus menolak menjelaskan jumlah rekening maupun identitas mantan pejabat tersebut. ‘’Dulu bekas mantan orang pajak, dulu mantan pejabat,” ujarnya seraya menolak menyebutkan jabatan mantan pegawai pajak itu maupun eselonnya, tetapi pejabat itu lebih tinggi jabatannya dibanding Gayus. (har/son)

Suluh Indonesia/ant

BONGKAR - Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto bersama anggota Satgas lainnya memberikan keterangan usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan Jakarta, kemarin.

JAKARTA - Menkeu Sri Mulyani memastikan akan mengganti beberapa pejabat direktur di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang membawahi bidang berkaitan dengan perkara Gayus Tambunan. Usai dipanggil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin, Sri Mulyani memastikan salah satu direktur yang akan diganti adalah yang membawahi direktorat banding dan keberatan. Sri Mulyani mengatakan setelah penggantian direktur itu masih akan dilakukan lagi penggantian beberapa pejabat lain. ‘’Sekarang ini mulai dulu dari direktur,” ujarnya. Menkeu mengatakan kementeriannya akan melakukan rotasi dan mutasi untuk memberikan penyegaran serta meningkatkan kinerja agar tujuan reformasi birokrasi berhasil. Sementara itu, Gayus Tamunan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. (nas)

Presiden Minta :

Kasus ‘Big Fish’ Diungkap JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menemukan lagi kasus korupsi dengan kategori big fish (ikan besar). Selain itu, Presiden meminta Satgas fokus mengungkap praktik mafia hukum yang dilakukan para penegak keadilan yang bisa membengkok perkara. Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto usai diterima Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin mengatakan, kasus big fish yang diminta Presiden itu termasuk kasus mega korupsi seperti kasus hukum BLBI yang selama ini masih tertutup. Untuk itu, Pres-

iden berharap kasus korupsi aliran dana BLBI yang mencapai ratusan triliun bisa dibuka kembali. ‘’Tidak hanya yang sekarang (kasus mafia pajak Gayus Tambunan). Yang sekarang pasti, tapi juga bisa dilihat yang ke belakang, salah satunya BLBI, karena nilai kerugian negaranya jelas masih banyak, nilainya ratusan triliun. Siapa tahu di situ juga ada praktik mafia hukum,” ujarnya. Kuntoro yang juga Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengemukakan, Presiden merasa puas dengan kinerja Satgas, terutama dengan terungkapnya kasus mafia pajak yang melibat-

kan pegawai kantor pajak Gayus Tambunan. Kendati demikian, Presiden meminta Satgas tetap fokus mengungkap mafia-mafia hukum terutama para mafia hukum di lembaga penegak hukum. ‘’Beliau meminta kepada Satgas tetap fokus untuk pengungkapan mafia-mafia hukum. Beliau secara spesifik menyebutkan bahwa mafia-mafia hukum ini adalah para penegak keadilan yang bisa membengkok-bengkokan perkara sedemikian rupa sehingga yang bersalah menjadi tidak bersalah atau dikurangi hukuman, sedangkan yang tidak bersalah bisa menjadi bersalah,” kata Kuntoro didampingi anggota lainnya. (har)

Suara PDIP Anjlok

Teguran Keras dari Rakyat DENPASAR - Kemerosotan suara PDIPpada pemilu lalu meninggalkan luka amat mendalam bagi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Mega menyatakan, kemerosotan suara itu karena PDIP gagal memaknai garis sejarah. ‘’Kemerosotan suara adalah teguran keras rakyat buat kita agar kembali kepada takdir perjuangan. Rakyat akan menegur dengan cara lebih keras, jika tahun 2014 kita kembali gagal ke jalan ideologis,’’ kata Mega dalam pidato politiknya pada kongres III PDIP di Sanur, kemarin. Dalam sejarah perjuangan, PDI-Perjuangan telah diajarkan dan ditakdirkan oleh sejarah perjuangan untuk mengangkat harkat martabat wong cilik sebagaimana dilakukan Bung Karno. Kegagalan memaknai sejarah itu diakui karena kader disodorkan pilihan pragmatis antara koalisi dan oposisi. ‘’Saya amat berduka politik telah direduksi dari sekadar urusan perebutan dan pembagian kekuasaan antar kekuatan politik dan elit politik. Pemahaman tersebut telah

meninggalkan inti etis dan ideologis dari politik sebagai seni dan sarana kebudayaan rakyat untuk mewujudkan kedaulutan politik, berdikari ekonomi dan jati diri kebudyaan sebagai bangsa merdeka,’’ucapnya. Namun keberpihakan kepada wong cilik, kata dia, jangan diartikan PDI-P anti kekuasaan. Namun ingin menegaskan bahwa tampuk pemerintahan itu memang atas kehendak rakyat. Sadar akan kelemahan tersebut, Mega mengajak warga PDI-P bangkit membenahi segala kekurangan dan kelengahan. Tata ulang seluruh perangkat perjuangan untuk kemudian menatap penuh dengan optimisme bahwa partai ini milik wong cilik dan dipersembahkan bagi mereka. ‘’Bangunlah solidaritas horizontal bersama rakyat,’’katanya. Untuk itu setiap warga partai lima tahun ke depan untuk melakukan perubahan dan kebangkitan. Ini mengingatkan pada tahun-tahun sulit yang pernah dilewati Bung Karno. (kmb)

KPK Periksa Kekayaan

4.500 Pegawai Pajak JAKARTA - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami dan memeriksa kekayaan sekira 4.500 orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. ‘’Kita sedang mendalami laporan kekayaan sekitar 4.500 pegawai di Ditjen Pajak,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Johan menjelaskan, ribuan wajib lapor itu terdiri dari penyidik pajak dan pejabat struktural. Menurut Johan, proses pemeriksaan kekayaan itu adalah prosedur standar dan biasa dilakukan oleh KPK terhadap setiap laporan kekayaan penyelenggara negara. Rencananya, KPK juga akan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk memeriksa kekayaan para pegawai pajak yang sebelumnya tidak masuk dalam kategori wajib lapor. Johan menjelaskan, perluasan kategori wajib lapor di Ditjen Pajak itu berdasar keputusan menteri keuangan. Dengan perluasan itu, KPK memperkirakan akan menangani laporan kekayaan sekira 10 ribu pegawai pajak. ‘’Tapi yang penambahan itu belum kita tangani. Untuk sementara kita tangani yang 4.500 orang dulu,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, M. Jasin mengatakan, jumlah wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Direktorat Jenderal Pajak adalah 4.670 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 4.465 orang sudah melapor. Hal itu berarti sebanyak 205 orang di instansi itu belum memenuhi kewajiban mereka sebagai penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya. Harta Dirjen Pajak

Sementaa itu, KPK terus menelusuri harta kekayaan Dirjen Pajak M. Tjiptardjo. Terakhir laporan kekayaannya pada 23 Juni 2008 sebesar Rp 7,024 miliar dan 52.624 dolar AS. Jumlah ini meningkat sekitar Rp 2 miliar dari laporan sebelumnya pada 29 Maret 2003, yang memiliki kekayaan Rp 5,019 miliar dan 19.158 dolar AS. Sebagian besar dari kekayaannya itu berupa tanah dan bangunan. Sisanya adalah perhiasan serta logam mulai dan kendaraan bermotor. Untuk tanah dan bangunan, tersebar di sejumlah kawasan perumahan mewah di Jabodetabek. Tercatat ada 12 bidang tanah dan bangunan yang nilainya bervariasi. (nas/son)

Kualitas Kesehatan Warga Perkotaan Rendah KOMPLEKSITAS perkotaan muncul seiring dengan jumlah penduduk yang makin padat. Semua persoalan itu menjadi tidak tertangani mengingat kurangnya skala prioritas dan minimnya anggaran. Apa yang harus dilakukan ? Ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia (UI) Prof Hasbullah Thabrani menilai kebanyakan pemerintah kota kurang memperhatikan masalah kesehatan masyarakat. “Lihat saja, sampai sekarang DBD masih tinggi di DKI Jakarta. Chikungunya dan

pneumonia juga masih banyak,” katanya pada diskusi bulanan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan masalah kesehatan di kawasan perkotaan utamanya berpangkal pada lingkungan dan perilaku

yang tidak sehat. Menurut dia, lingkungan pemukiman, industri dan perdagangan di kawasan perkotaan umumnya belum tertata dengan baik. ‘’Pemukiman tidak tertata baik. Pengelolaan sampah dan limbah belum baik. Fasilitas sanitasi dan air bersih juga belum bisa terjangkau seluruh warga,” katanya serta menambahkan kondisi itu mempermudah penularan dan penyebaran penyakit. Ia mengatakan meski di kota terdapat lebih fasilitas kesehatan dengan kualitas pelay-

anan bagus namun belum bisa diakses semua warga, utamanya yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Perilaku dan gaya hidup masyarakat perkotaan, menurut dia, juga berisiko menimbulkan masalah kesehatan. Perilaku dimaksud antara lain kebiasaan membuang sampah sembarangan, merokok, dan mengonsumsi makanan tidak sehat. Menurut dia, pemerintah kota harus membuat peraturan tegas untuk memastikan lingkungan perkotaan terjaga dengan baik dan mencegah

perilaku negatif warga. ‘’Harus ada pemaksaan, misalnya kalau ada yang bangun rumah di daerah yang semestinya tidak boleh tak dikasih listrik, kalau merokok biaya jaminan kesehatannya dikurangi,” katanya. Secara terpisah Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama mengatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah menerapkan konsep Kota Sehat untuk mengatasi masalah kesehatan di kawasan perkotaan. (son)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.