Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 106 tahun IV Senin, 7 Juni 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Pemerintah Jamin Inflasi
Produsen LNG
Target KUR 2010 Dikoreksi
SEKRETARIS Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan pihaknya memastikan inflasi ke depan tetap terkendali dan tidak mengkhawatirkan meskipun akan ada kenaikan tarif dasar listrik ...hal. 1
INDONESIA memproyeksikan diri menjadi negara pertama penghasil Liquefied Natural Gas (LNG) dari gas metana batu bara (coal bed methane/CBM). Target tersebut diharapkan sebelum 2014, sudah dapat ...hal. 2
TARGET penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun ini dikoreksi dari Rp 20 triliun menjadi Rp 13,5 triliun hingga tutup tahun. “Tahun ini penyaluran KUR ditentukan targetnya Rp 13,5 triliun, bukanlagi ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Dua Jaksa Gayus
Akan Diperiksa
Suluh Indonesia/ant
TARI - Penari mementaskan tari Rebong Puspa Mekar ciptaan Guruh Soekarno Putra pada acara Pagelaran Lintas Generasi Lembaga Kesenian Bali Saraswati di Gedung Kesenian Jakarta, kemarin.Tari ini menggambarkan sifat wanita yang lembut.
JAKARTA - Polri hingga kini belum menerima izin penindakan terhadap dua jaksa yang diduga terlibat tindak pidana saat memproses hukum kasus pencucian uang Rp 25 miliar milik Gayus Tambunan, staf Ditjen Pajak. ‘’Kami memang telah mengirimkan permintaan izin untuk melakukan penindakan. Tapi belum menerima jawaban, tetapi begitu terima izin, kita akan lakukan pemeriksaan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang di Jakarta, kemarin. Edward mengatakan, penyidik Polri baru akan melangkah jika izin penindakan sudah diterima. Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto mengatakan, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengizinkan permohonan Mabes Polri untuk melakukan penindakan terhadap Jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manullang terkait penanganan Gayus. Namun Kejagung harus mengkaji maksud surat permohonan izin penindakan itu, karena izin penindakan itu bisa dimaksudkan pemeriksaan saksi, penetapan tersangka, penggeledahan, penangkapan atau penahanan. Dalam kasus Gayus ini, Polri telah menetapkan sembilan tersangka, yakni Gayus, Andi Kosasih, Sjahril Djohan, Haposan Hutagalung, Lambertus, Alif Kuncoro, Kompol Arafat, AKP Sri Sumartini, dan hakim Muhtadi Asnun. (ant)
Standar Pendidikan Menurun
Status 18 RSBI Dicabut JAKARTA - Sebanyak 18 sekolah yang berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dicabut statusnya. ‘’Pencabutan dilakukan karena standar dan mutu pendidikan di sekolah tersebut menurun,” kata Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto di Jakarta, kemarin. Adapun sekolah tersebut terdiri dari delapan sekolah menengah kejuran (SMK), delapan sekolah menengah pertama (SMP), dan dua sekolah menengah atas (SMA). Dari evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya, kata Suyanto, penyebab kehancuran atau
dropnya sekolah RSBI karena beberapa faktor. Ia menyebut beberapa faktor dimaksud, yaitu leadership kepala sekolah, pergantian kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria, pengembangan silabi, pembelajaran, dan Bahasa Inggris siswa dan guru yang kurang. ‘’Tiap tahun kami melakukan evaluasi. Ada RSBI yang berguguran juga. Mereka kembali menjadi sekolah standar nasional (SSN). SMP dan SMA langsung dicabut statusnya karena sudah ada yang menggantikan. Kalau SMK masih diberikan waktu satu tahun untuk memperbaiki diri,” jelas Suyanto. RSBI di Indonesia mencapai
1.110 sekolah. Terdiri dari 997 sekolah negeri dan 113 sekolah swasta. Berdasarkan pertemuan dengan 22 kepala sekolah RSBI, kata Suyanto, yang membuat mahal bukan program RSBI, melainkan sekolah yang membuka kelas internasional. Bahkan, orang tua yang menyekolahkan anaknya di RSBI tidak pernah mengeluh. Sebetulnya, kata Suyanto, proses RSBI sangat transparan. Bahkan ada beberapa sekolah yang sudah diaudit akuntan publik, seperti di SMA 3 Semarang dan SMA 3 Bandung. ‘’Kalau RSBI itu mahal dan bikin kastaniasi tidak betul. RSBI menjadi alternatif pendidikan yang baik,” kilahnya. (son)
Penanganan Lapindo
Kuras APBN Rp 2,8 Triliun SURABAYA - Penanganan semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Jawa Timur menyedot dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) periode 2006-2010 hingga mencapai Rp 2,8 triliun. ‘’Alokasi anggaran sebesar itu bukan saja untuk memperbaiki infrastruktur publik yang rusak akibat semburan lumpur panas, melainkan juga untuk ganti rugi korban lumpur Lapindo,” kata koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi di Surabaya, kemarin. Setiap tahun, alokasi anggaran digunakan untuk pembebasan tanah, memperbaiki infrastruktur publik yang rusak, dan ganti rugi korban lumpur Lapindo. Menurut Uchok hal itu sudah tertuang dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2011-2014 melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dengan alokasi anggaran Rp 5,8 triliun.
Ia mengungkapkan, alokasi anggaran setiap tahun terus meningkat, yakni RKP 2011 sebesar Rp1,263 triliun, RKP 2012 (Rp 1,433 triliun), RKP 2013 (Rp 1,493 triliun), dan RKP 2014 (Rp 1,714 triliun). ‘’Melihat masalah di atas dan sebagai penghormatan kami pada hari Lingkungan Hidup, kami meminta Satgas Pemberantasan Mafia Hukum melakukan penyidikan di Polda Jawa Timur mengenai penghentian proses hukum PT Lapindo Brantas,” kata Uchok. Fitra juga meminta Satgas Pemberantasan Mafia Hukum memaksa Kapolri dan Jaksa Agung melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan lingkungan yang dilakukan PT Lapindo Brantas. ‘’Sejak terjadi tragedi itu, PT Lapindo berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab secara moral dan materi. Tragedi lumpur dianggap bukan kesalahan pihak Lapindo semata, tetapi dianggap sebagai bencana alam,” kata Uchok. (ant)
Golkar Usulkan PT 5 Persen JAKARTA - Rakornas Partai Golkar menyepakati batas minimal kursi bagi suatu partai untuk tetap ada di DPR harus memiliki jumlah kursi 5 persen (Parliementary Threshold/PT). Hal ini untuk menyederhanakan jumlah partai politik di masa mendatang. Demikian kata Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso usai penutupan Rakornas di Jakarta, kemarin. Menurut Priyo, konsep Pemilu Parlemen dan Pemilu Presiden itu merupakan usulan forum legislator. Sebagian besar meminta untuk dilakukan penyederhanaan parpol. Semua itu harus dilakukan, agar
kualitas demokrasi di Indonesia makin meningkat. Begitu pula tingkat kesadaran dan partisipasi politik rakyat tetap tinggi dan makin meningkat secara simultan. Namun, Priyo menyadari bahwa keinginan partainya ini belum tentu mendapat dukungan dari partai lainnya. Terutama parpol yang dalam pemilu lalu memperoleh suara yang tidak terlalu signifikan. Sudah pasti usulan Golkar ini dianggap ancaman keberadaan mereka di DPR. “Ini memang perlu disepakati dengan parpol lain, terutama dalam pembahasan UU paket politik nan-
ti,” imbuhnya. Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar tidak berkeberatan dengan usulan terebut. ‘’Untuk 5 persen, tercapailah di 2014. Kalau buat PKB, 5 persen itu kecil,” tuturnya. Namun, Muhaimin berpesan agar kenaikan PT itu dipertimbangkan kembali. Alasannya, akan lebih pas kalau PT dinaikkan sebesar 3 atau 4 persen saja. Hal ini penting, agar tidak terkesan adanya upaya penjegalan kepada parpol. ‘’Jangan sampai timbul DPR itu sewenang-wenang dan zalim,’’ papar Menakertrans ini. (har)
Anggaran Dapil
Lahan Korupsi Baru PADANG - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Sumatra Barat (Sumbar) menilai diadakannya jatah anggaran untuk daerah pemilihan (dapil) DPR akan menjadi lahan korupsi baru di parlemen. ‘’Tidak perlu ada jatah anggaran Dapil DPR, karena akan membuka lahan baru untuk tindak penyimpangan uang negara di parlemen,” kata Direktur Eksekutif LBH Padang Vino Oktavia di Padang, kemarin. Menurut Vino, dana senilai Rp 15 miliar/dapil yang diminta DPR akan sulit untuk dapat dipastikan sampai atau tidaknya uang sebesar itu ke tengah masyarakat. ‘’Sudah untuk dapat memastikan sampai tidaknya ke masyarakat. Karenanya, penolakan dari pemerintah untuk tidak sepakat dengan adanya dana untuk anggaran Dapil DPR, adalah langkah tepat,” katanya. Pihaknya juga menolak apa yang diinginkan DPR, yakni meminta jatah anggar-
an untuk dapil tersebut. Mengenai apa yang harus dilakukan pemerintah, Vino menyebutkan, pemerintah tidak mengalokasi dana tersebut, tapi bagaimana melakukan efisiensi terhadap APBN hingga bisa memenuhi kebutuhan dasar rakyat. ‘’Kami khawatir dana yang dialokasi tidak sampai secara jelas ke masyarakat. Potensi digunakan untuk kepentingan politik sangat besar,” katanya. Justru itu, kata dia, upaya pencegahan agar uang negara tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik wakil rakyat maupun kelompoknya, maka tidak perlu diadakan jatah anggaran Dapil. Bahkan, menurut Vino, lebih baik pemerintah mengalihkan anggaran tersebut ke program yang riil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan DPR jalan saja sesuai dengan fungsinya melakukan pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran. (ant)