Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Dukungan PLN Dikaji Ulang
IHSG Tak Terpengaruh Libur
Naikkan Harga Elpiji
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI merekomendasikan pemerintah melakukan kaji ulang pemberian berbagai dukungan kebijakan kepada PT PLN karena adanya temuan BPK...hal. 1
PERGERAKKAN positif pada saham-saham disemua sektor yang diperdagangkan Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin, mendorong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menguat, tidak....hal. 2
PEMERINTAH hingga kini belum memutuskan kenaikan harga elpiji tabung tiga kilogram, meskipemerintah menyatakan segera menuntaskan perbedaan atau disparitas harga elpiji antara tabung tiga kg...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
Selasa, 7 September 2010
No. 171 tahun IV
Suluh Indonesia/ant
LONJAKAN - Ribuan pemudik menunggu kereta Sindoro tujuan Semarang di Stasiun Gambir, Jakarta, kemarin. Jumlah pemudik yang menggunakan kereta dari stasiun itu meningkat drastis.
SBY Ajukan Agus Suhartono
Calon Panglima JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengajukan nama Laksamana TNI Agus Suhartono yang saat ini menjabat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) sebagai calon Panglima TNI menggantikan posisi Djoko Santoso. ‘’Surat presiden tertanggal 3 September 2010 yang berisi nama calon tunggal Panglima TNI sudah kami terima, dan dalam rapim sudah kita bahas,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung MPR/ DPR Jakarta, kemarin. Sesuai dengan UU, kata Priyo, maka DPR akan memberikan jawaban atas surat presiden tersebut selambatlambatnya setelah 20 hari kerja. Karena menjelang lebaran, maka surat presiden tersebut
TIDAK TERBIT Sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1431 H dan Cuti Bersama, Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta pada Rabu (8/9) s/d Rabu (15/9) tidak terbit. Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta akan terbit seperti biasa mulai Kamis (16/9). Untuk itu, kepada pembaca dan pemasang iklan mohon maklum adanya. Redaksi
Lagi, Perampokan Bersenjata SEMARANG - Kawanan perampok bersenjata api kembali beraksi di siang bolong dan menggasak uang tunai ratusan juta rupiah dari Toko Jaya, sebuah toko kelontong yang terletak di Jalan Majapahit Nomor 472 Semarang, Jateng, kemarin. Menurut pemilik toko The Sioe Hwee (76) yang tampak masih trauma, perampokan tersebut terjadi kira-kira pukul 11.30 WIB saat hujan deras. ‘’Saat berada di dalam toko, tiba-tiba masuk empat orang yang masing-masing membawa senjata api jenis pistol yang langsung menodongkan ke arah saya dan sejumlah karyawan,” katanya. Korban yang ditodong senjata api tidak bisa berbuat apaapa saat salah seorang perampok mengambil uang tunai ratusan juta rupiah yang disimpan di laci meja kasir dan kotak penyimpanan, sedangkan perampok lainnya menggiring seluruh karyawan masuk ke sebuah ruangan di dalam toko. Setelah berhasil mengambil uang tunai dengan jumlah sebesar Rp 180 juta, perampok segera meninggalkan toko dengan mengendarai dua sepeda motor yang tidak diketahui jenis maupun nomor polisinya. Saat hendak keluar toko, perampok sempat memukul kepala seorang petugas parkir bernama Dono (25), warga Jalan Pedurungan Lor Semarang, yang ada di depan toko dengan menggunakan pistol hingga menderita luka. Selain menggunakan senjata api, para perampok juga memakai helm dan jaket hitam serta mengenakan penutup wajah saat melakukan aksinya. Korban mengatakan, uang tunai ratusan juta rupiah yang diambil para perampok tersebut sebenarnya akan disetorkan ke bank oleh salah seorang karyawan toko bernama Kasron (26). ‘’Uang yang akan disetorkan ke bank berjumlah Rp 160 juta, sedangkan uang Rp 20 juta merupakan uang hasil penjualan,’’ ujarnya. (ant)
akan diumumkan secara resmi di rapat paripurna tanggal 21 September mendatang. ‘’Karena tidak memungkinkan diadakan rapat Bamus, maka akan digelar rapat konsultasi pimpinan dengan fraksi sebagai gantinya untuk membahas tindaklanjut surat ini. Saya kira, karena Panglima TNI merupakan mitra kerja dari Komisi I, maka Komisi tersebut yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan,” terang Priyo. Mengenai figur Agus Suhartono, Penasehat Fraksi Partai Golkar ini menilai bahwa Agus adalah sosok yang cukup kompeten untuk menggantikan Djoko Santoso sebagai Panglima TNI. Kendati demikian, Priyo menegaskan, tetap harus ada proses demo-
krasi dalam pengambilan keputusan apakah calon tunggal yang diajukan presiden disetujui atau tidak. ‘’Walaupun kita nilai sudah mumpuni, namun tetap harus diambil keputusan baik melalui voting maupun musyawarah untuk mufakat,” katanya. Senada dengan Priyo, Ketua F-PDIP, Tjahjo Kumolo juga menganggap bahwa figur Agus sebagai orang yang pantas menggantikan Djoko Santoso sebagai Panglima TNI. ‘’Pada dasarnya semua Kepala Staf yang ada saat ini bagus dan mempunyai kompetensi, dan kita akan mendukung siapapun yang diajukan presiden. Tapi, saya kira KSAL lebih pantas karena sesuai urut kacang,” katanya. (har)
Pilihan Presiden Sudah Tepat JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Yorrys Raweyai menilai bahwa dipilihnya nama Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Agus Suhartono sebagai calon tunggal Panglima TNI sudah tepat. ‘’Pilihan Presiden itu sudah tepat dengan mengajukan nama Laksamana Agus Suhartono,” kata Yorrys Raweyai dari Fraksi Partai Golkar ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Menurut dia, dengan menjadi Panglima TNI, maka akan semakin memperkuat maritim Indonesia yang selama ini terabaikan. ‘’Selama ini orientasi kita pada darat sementara maritim kita terabaikan. Dengan menjadi panglima TNI, maka orientasi tersebut diharapkan berubah dan maritim kita semakin kuat,” kata Yorrys. Secara pribadi, dirinya menilai Agus Suhartono adalah sosok yang pantas menjadi Panglima TNI walaupun dua kepala staf lainnya memiliki kemampuan yang sama. ‘’Bayangkan, Agus angkatan `78 tapi sudah bisa meraih bintang empat dan itu prestasi yang luar biasa,” katanya.
Terkait rencana uji kepatutan dan kelayakan, F-PG akan segera membahas di rapat fraksi. ‘’Kita akan rapat internal fraksi untuk memberikan dukungan kepada Agus,” kata Yorrys. Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Yahya Sacawirya mengatakan, siapapun yang diajukan oleh Presiden Yudhoyono soal nama calon panglima TNI, FPD mendukung dan siap mengamankan calon tersebut. ‘’FPD akan mendukung dan siap mengamankan Agus Suhartono untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Djoko Santoso,” kata Yahya. Ia menambahkan, Fraksi PD akan segera menggelar rapat internal untuk mematangkan dan mempersiapkan langkah-langkah pengamanan terhadap Agus Suhartono. ‘’Kita akan segera rapat internal, terutama anggota DPR dari Demokrat di Komisi I untuk mengamankan Agus,” ujar Yahya. Ia belum tahu secara pasti track record dari Agus Suhartono. (har)
Calon Kapolri Harus Berani JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi, menilai, calon Kapolri yang akan dipilih harus berani memberantas korupsi di internal kepolisian. ‘’Sejak 2003 hingga kini, lembaga kepolisian selalu mendapatkan rapor merah di mata masyarakat, dan kasus terhangat adalah tentang rekening gendut yang diperoleh perwira polisi. Sehingga, calon Kapolri yang terpilih harus bisa mereformasi internal kepolisian, khususnya dalam memberantas korupsi,” katanya di Jakarta, kemarin. Selain itu, lanjut peneliti se-
nior LSI tersebut, calon Kapolri harus bisa mengembalikan citra kepolisian yang dinilai buruk dan bisa meningkatkan reputasinya di mata publik. ‘’Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus membuat daftar-daftar calon Kapolri yang memiliki ‘track record’ baik, khususnya dalam memberantas korupsi di institusi kepolisian, yang nantinya akan diajukan ke DPR,” kata Burhanuddin yang juga staf pengajar di Universitas Paramadina Jakarta itu. Ia menilai, tidak mudah untuk mencari calon Kapolri di tubuh kepolisian yang bersih 100
persen dari praktek korupsi, namun paling tidak bisa meminimalisir praktek korupsi di kepolisian. ‘’Carilah calon yang bersih dan tidak ‘tersandera’ dengan mitranya di kepolisian, sehingga bisa dengan mudah mereformasi di internal kepolisian,” ujarnya. Ia menambahkan, Kapolri Bambang Hendarso Danuri kemungkinan tersandera dengan mitranya di kepolisian karena mitranya tersebut memiliki kartu AS, sehingga BHD kesulitan untuk mereformasi di internal kepolisian, khususnya dalam mengungkap kasus rekening gendut itu. (ant)
DPR Tunda Bangun Gedung JAKARTA - DPR RI akhirnya menunda pembangunan gedung baru berlantai 36 yang diperkirakan menelan biaya Rp 1,8 triliun setelah publik menolak rencana itu. Ketua DPR RI Marzuki Alie usai rapat pimpinan di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin mengemukakan, pembangunan gedung itu masih akan dikaji lebih mendalam. Kajian akan dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk pimpinan DPR. Kajian ulang dilakukan untuk lebih memastikan mengenai desain dan biaya pembangunannya. ‘’Ini menjadi citra buruk bagi DPR. karena itu, disepakati untuk ditunda dulu, dilakukan kajian ulang,” kata Marzuki. Selain besarnya biaya dan desain gedung yang dikaji ulang, kata Marzuki, tender yang sudah dibuka dihentikan sementara dan ditunda sampai ada kajian yang tuntas dilakukan tim teknis. ‘’Desain gedung baru harus menjauhkan kesan mewah agar tidak menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Jika desainnya mewah, maka publik akan menolaknya,’’ katanya. Marzuki menyayangkan rencana pembangunan gedung baru itu yang sudah memasuki tahap sosialisasi dan tender diwarnai hal-hal yang sebenarnya di luar rencana dan desain gedung. Misalnya, ada informasi bahwa di gedung baru akan ada fasilitas kebugaran dan relaksasi, seperti spa. “Padahal hal tidak ada,” katanya. Pimpinan DPR-RI menggelar rapat khusus membahas kelanjutan rencana pembangunan gedung baru DPR yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Rapat juga mengundang para konsultan yang terlibat dalam rencana pembangunan gedung itu untuk ditanya apakah benar ada rencana membangunan fasilitas-fasilitas khusus seperti tempat spa. (har)
BURT Didesak Agar Dibubarkan JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI mendesak pembubaran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), karena sering menimbulkan citra buruk dan kesimpangsiuran, seperti masalah pembangunan gedung baru. Ketua F-PKS DPR Mustafa Kamal di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin meminta Ketua DPR segera menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi terkait polemik rencana pembangunan gedung baru itu. Menurut Mustafa, BURT DPR kerap bermasalah dan menjadi sumber pencitraan buruk parlemen. Tugas dan fungsi BURT DPR, menurut dia, adalah pekerjaan teknis yang bisa dikerjakan secara ad hoc. ‘’Keberadaan BURT berlebihan, karena anggota DPR mengerjakan hal-hal yang bersifat teknis sehingga sering overlapping,” katanya. Akibatnya, kata dia, saat ini terjadi kesimpangsiuran pernyataan antarpimpinan DPR soal rencana pembangunan gedung baru DPR. Sementara itu, pimpinan DPR-RI menggelar rapat khusus untuk membahas kelanjutan rencana pembangunan gedung baru DPR yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Rapat juga mengundang para konsultan yang terlibat dalam rencana pembangunan gedung itu. Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, konsultan ditanya apakah benar ada rencana membangunan fasilitas-fasilitas khusus seperti tempat spa dan lain-lain. ‘’Jika memang tidak ada rencana itu, lalu siapa yang selama ini menyebarkan kabar bahwa di gedung baru itu akan ada fasilitas spa,” kata Marzuki. (ant)