Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 7 Oktober 2010
Pertamina Protes PLN
BEI Cermati Saham
Aturan Restitusi PPN
PT Pertamina (Persero) akan mengirimkan nota protes resmi ke PT PLN (Persere) menyusul penetapan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai pemenang tender minyak solar. Vice President ...hal. 1
BURSA Efek Indonesia (BEI) tengah mencermati pergerakkan saham empat emiten yang bergerak di luar kebiasaan dibanding periode seblumnya (unusual market activity/UMA). Ke empat saham itu, ...hal. 2
KETUA Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani minta pemerintah memperbaiki aturan pengajuan restitusi atau pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai(PPN) ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 187 tahun IV
Suluh Indonesia/ade
CALON - Calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo diapit Pimpinan DPR sebelum melakukan pertemuan tertutup di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Pertemuan itu menimbulkan kecaman banyak pihak.
Pimpinan DPR Undang Timur
Dinilai Tak Lazim
Kapolri :
31 Teroris Ditangkap MEDAN - Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menyatakan, Polri telah berhasil menangkap 31 anggota jaringan teroris yang berada di Sumut.. ‘’10 di antaranya tewas ditembak,” kata Kapolri dalam acara penyerahan santunan untuk keluarga empat anggota Polri yang tewas dalam perampokan Bank CIMB Niaga dan penyerangan Mapolsek Hamparan Perak di Mapolda Sumut di Medan, kemarin. Sebenarnya, kata Kapolri, pihaknya sangat berkeinginan untuk menangkap kawanan perampok bersenjata yang ditengarai terlibat aksi terorisme itu, dalam keadaan hidup. Namun di lapangan, pihaknya mengalami kesulitan karena kawanan perampok bersenjata yang ditengarai terlibat jaringan teroris itu melakukan perlawanan karena menganggap kematian mereka adalah syahid. Selain itu, anggota jaringan teroris tersebut juga tidak menginginkan adanya pertukaran korban, yakni anggota Polri yang tewas jika akan tertangkap. ‘’Mereka terjebak jihad yang keliru karena menganggap darah kita halal,” kata Polri. Kapolri menuturkan, dari penyelidikan yang dilakukan, diketahui ada sekitar 50 anggota jaringan teroris di Sumut. (ant)
Darmono Abaikan
Permintaan Yusril JAKARTA - Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono, menegaskan belum ada alasan kuat untuk memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi saksi dugaan korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM yang menyeret Yusril Ihza Mahendra. ‘’Masih belum ada jawaban yang kuat untuk memanggil Presiden dan mantan wakil presiden, Jusuf Kalla sebagai saksi dalam perkara itu,” katanya di Jakarta, kemarin. Darmono menegaskan dirinya tetap komitmen terhadap penegakan hukum, dan dari hasil penyidikan itu belum ada alasan yang kuat untuk melakukan pemanggilan.Kendati demikian, dirinya tidak melarang jika Yusril memanggil saksi, tapi persoalannya kalau permintaan itu dari tersangka. ‘’Saksi-saksi yang kita panggil hanyalah yang mempunyai relevansi,” katanya. Siapa itu yang bisa menjadi saksi, ia menambahkan adalah orang yang mengetahui dan mengalami sendiri tindak pidana yang disangkakan. ‘’Kalau orang yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, untuk apa mereka dipanggil,” katanya. (ant)
JAKARTA - Pimpinan DPR dikecam anggotanya terkait pertemuan tertutup dengan calon Kapolri Komjen Pol. Timur Pradopo. Pertemuan Ketua DPR Marzuki Ali itu dihadiri empat Wakil Ketua DPR lainnya yaitu Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Anis Matta, dan Taufik Kurniawan. Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun menilai pertemuan tersebut sudah melampaui batas kewenangan. Gayus menegaskan akan menggunakan hak kostitusionalnya untuk mempertanyakan apa yang menjadi dasar dan alasan pimpinan memanggil calon Kapolri tersebut. Tidak ada kelebihan yang bisa membuat pimpinan DPR dapat mengundang siapa saja
dan begitu saja tanpa persetujuan fraksi maupun alat kelengkapan terkait. Karena hakhak pimpinan DPR itu terbatas. ‘’Ini suatu hal yang tidak lazim. Calon itu tidak semestinya diundang seperti itu,” kecamnya. Peran pimpinan, menurutnya, tidak lebih dari mengatur lalu lintas pembicaraan dalam forum dan menjalankan peraturan DPR. ‘’Kalau pimpinan tak mempunyai argumen yang tepat dengan hak apa mengundang calon Kapolri, maka ini bisa masuk pada pelanggaran etika dalam hal ini melampaui batas kewenangan,” ingatnya. Protes juga disampaikan anggota Komisi III DPR lainnnya, Syarifudin Sudding. Menurutnya, pertemuan antara pimpinan DPR dengan calon
Kapolri sangat tidak etis, karena dilakukan menjelang pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). ‘’Mereka (pimpinan-red) tidak memahami tata tertib dan aturan yang berlaku. Bahwa selesai ke paripurna dan dibawa ke Bamus, itu wewenang Komisi III,” ujarnya. Pertemuan calon Kapolri dengan pimpinan DPR kontan menimbulkan spekulasi. Namun, calon Kapolri Komjen Pol. Timur Pradopo membantah adanya agenda tersembunyi dibalik pertemuan itu. ‘’Saya diundang oleh pimpinan DPR. Tidak ada hal khusus yang dibicarakan. Saya tidak tahu, apakah ini sudah keluar jalur atau tidak, tanya pimpinan DPR,” kata Timur. (har/son)
Tak Ada Reshuffle Tahun Ini JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta memperkirakan dalam tahun ini tidak akan ada reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ‘’Tidak ada perombakan kabinet tahun ini,’’ tegasnya di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, Presiden Yudhoyono sama sekali tidak membicarakan dan menyinggung masalah reshuffle kabinet. ‘’Saat menteri dari PKS dipanggil oleh Presiden Yudhoyono, Presiden tidak menyinggung soal reshuffle,” kata Wakil Ketua DPR itu. Anis menambahkan, Presiden Yudhoyono hanya memberikan surat kepada setiap menteri. Isi surat itu, hanya berisi bagaimana memperbaiki kinerja. ‘’Hanya surat yang diberikan untuk masalah kinerja,” kata dia. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edy mengatakan, soal reshuffle tidak dibicarakan sama sekali oleh Presiden Yudhoyono. ‘’Kalau semua menteri dievaluasi, kita justru setuju. Itu sangat wajar, kare-
na dalam upaya peningkatan prestasi dan kinerja, evaluasi itu perlu dilakukan,” katanya. Terkait reshuffle, di internal PAN juga sama sekali tidak ada pembicaraan, dipikirkan dan tidak mendesak ataupun takut terhadap ancaman reshuffle. Konsentrasi PAN, kata dia, adalah meningkatkan kinerja menteri-menteri yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu II. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR Marwan Jafar mengatakan, selama ini isu perombakan kabinet sama sekali tidak pernah disinggung dalam rapat-rapat Setgab. Padahal jika menyangkut hal-hal strategis seperti reshuffle, Presiden pasti akan melakukan komunikasi politik. ‘’Selama ini komunikasi politik berlangsung intensif, solid. Sama sekali tidak pernah disinggung soal reshuffle,” ujar dia. Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, Presiden Yudhoyono akan melakukan reshuffle. Bahkan ada lima menteri yang akan terkena reshuffle. ‘’Akan ada lima menteri yang akan diganti oleh Presiden Yudhoyono,” kata Ruhut. (ant)
RI Harus Tekan Belanda
RMS Jangan Manja JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mendesak pemerintah memberikan tekanan secara diplomatik kepada pemerintah Belanda agar tidak memberikan ruang gerak dan peluang berkembangnya Republik Maluku Selatan (RMS). ‘’Penting untuk menekan Belanda agar berantas RMS. Batalnya kunjungan SBY adalah peringatan kepada Belanda untuk tidak main-main dengan RMS,” kata Mahfudz di Gedung MPR/ DPR Jakarta, kemarin. Tekanan diplomatik juga diperlukan karena Belanda masih menganggap Indonesia sebagai negara jajahannya. Hal itu dapat ditunjukkan dengan pernyataan Menlu Belanda Martin Verhagen kepada Dubes RI untuk Belanda Fanny Habibie. ‘’Menlu Belanda memanggil Fanny Habibie dan mengatakan bahwa orang Indonesia jangan banyak bicara soal RMS. Sikap itu menunjukan bahwa Indonesia masih dianggap sebagai negara jajahan,” ungkap Mahfudz. Perlakuan istimewa pemerintah Belanda kepada RMS itu menunjukkan seolah-olah kelompok pemberontak ini dilindungi oleh pemerintah Belanda sehingga RMS bisa bergentayangan dan makin memperkuat diri. ‘’RMS ibarat badannya sekarat tapi ruhnya bergentanyangan karena diberikan keleluasaan. Pemerintah Belanda memberikan peluang kepada RMS,” jelasnya. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin menilai, pembatalan kunjungan presiden merupakan keputusan yang bijak untuk menjaga nama baik Presiden RI sekaligus menjaga nama bangsa. ‘’SBY telah menyelamatkan nama baiknya sekaligus martabat Indonesia di mata internasional,” tegasnya. Harga diri bangsa adalah pertaruhan yang harus menjadi prioritas utama dalam hubungan diplomatik. Sikap Presiden, telah sesuai kaidah untuk mencegah timbulnya tindakan destruktif bagi hubungan baik kedua negara. Lukman menegaskan, langkah SBY yang tidak mengintervensi apa yang terjadi di Belanda dan seharusnya ditiru pemerintah Belanda dengan tidak mengintervensi masalah dalam negeri Indonesia. Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih menunggu keputusan final pengadilan Den Haag yang jernih dan konklusif sebelum menjadwal ulang kunjungannya ke Belanda. ‘’Presiden menghendaki semuanya harus clear dan konklusif sebelum mengambil keputusan untuk menjadwal ulang kunjungan ke Belanda,” kata Djoko seraya menyatakan, pengadilan setempat menolak tuntutan para penggugat. (har)
DPD Menuntut Gedung Aspirasi ANGGOTA DPD Farouk Muhammad menolak rencana pembangunan gedung perwakilan DPD di tiap provinsi yang nilai totalnya hampir mencapai Rp 1 triliun. Dia meminta anggota DPD sebaiknya fokus memperjuangkan daerahnya dan masyarakat di daerahnya dan bukan malah mendahului pembangunan fisik yang sama sekali tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Anggaran itu, menurut mantan Gubenur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini lebih tepat jika digunakan untuk berbagai pembangunan di daerah seperti jalan, rumah sa-
kit, sekolah dan sebagainya yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat setempat. ‘’Lagi pula saat ini kami sudah memiliki gedung kantor perwakilan di daerah di setiap provinsi
Farouk Muhammad
yang dipinjamkan oleh pemerintah daerah,” kata Farouk di
Jakarta, kemarin. Anggota DPD dari daerah pemilihan dari Nusa Tenggara Barat ini menilai pembangunan gedung baru DPD di daerah mengada-ada. Sebab, kantor perwakilan daerah itu hanya perlu di renovasi dengan anggaran yang jauh lebih sedikit. Hanya dibutuhkan sebesar Rp 100-200 juta anggaran perbaikan untuk tiap provinsinya. ‘’Betul keberadaan kantor kami di daerah adalah amanat UU, tapi UU tidak mengamanatkan diperlukannya gedung baru, karena kami bisa menggunakan
gedung yang disediakan oleh Pemda yang tidak akan memakan anggaran,” ujarnya. Amanat UU hanya berisi bahwa DPD perlu kantor perwakilan, artinya tidak berarti harus memiliki gedung baru, apalagi sampai 4 lantai dan bukan berarti harus sekarang. Lagipula lanjutnya bukan zamannya lagi jika aspirasi rakyat harus ditampung ke kantor perwakilan. Tetapi, anggota-anggota DPD harus menjemput bola, agar benar-benar tahu kondisi lapangan di daerahnya seperti apa. (har)