Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 45 tahun IV Senin, 8 Maret 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
UU BI Perlu Diamandemen
BKPM Sederhanakan DNI Baru
Senoro Sulit Penuhi Permintaan
PENGAMAT ekonomi Hendri Saparini berpendapat, pemerintah dan DPR perlu segera mengamandemen UU Bank Indonesia guna meningkatkan pengawasan terhadap produk yang ditawarkan oleh...hal. 1
KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan Daftar Negatif Investasi (DNI) telah disederhanakan sehingga tidak akan menimbulkan penafsiran yang berbeda bagi...hal. 2
KEMENTERIAN ESDM mengungkapkan, produksi gas Senoro di Sulawesi Tengah sulit memenuhi seluruh permintaan domestik yang mencapai 211 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Dirjen...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Anggota Wanadri Tewas
Disambar Petir
Suluh Indonesia/ant
WAWANCARA - Puluhan pelamar melakukan wawancara dari berbagai perusahaan, saat mengikuti Career Days UGM VI 2010 and Education Expo di Gedung Graha Sabha Pramana Kampus UGM Yogyakarta, kemarin.
BANDUNG - Dua anggota muda Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri, Denny Prasetya (20) dan Ariady Fallah (19) tewas disambar petir di kawasan Gunung Wayang Kabupaten Bandung. ‘’Kejadian berlansung Sabtu (6/3) sore, sekitar jam 17.00 WIB. Kedua anggota tersebut sedang melakukan tugas di Gunung Wayang,” ujar Anggota Senior Wanadri, Efendi Soen. Ia menjelaskan, dua anggota Wanadri itu merupakan bagian dari tim yang sedang melakukan survei dan pendataan kawasan Gunung Sunda. ‘’Saat kejadian berlangsung, korban sedang melakukan survei dan pendataan Gunung Sunda dan ketika beristirahat tibatiba petir menyambar keduanya,” kata Efendi. Ia mengatakan, sambaran petir tersebut membuat Denny dan Ariady tewas seketika di lokasi kejadian serta beberapa anggota tim lainnya mengalami luka. ‘’Selain telah menewaskan Denny dan Ariady, sambaran petir juga melukai beberapa anggota tim muda Wanadri lainnya,” katanya. Anggota muda Wanadri yang berhasil selamat dari sambaran petir ialah Yuri Alfa Setauri (22), Nisa (19), Riski (19), Lili Mahfudin (32), Okky Parasatiya (20), Abung Riyadi (24). Menurutnya, begitu mengetahui kabar tewasnya dua anggota Wanadri, pihaknya langsung menerjunkan tim evakuasi ke lokasi kejadian, dan membawa mereka ke RS Hasan Sadikin Bandung. (ant)
Terkait Kasus Century
Waspadai Barter Politik JAKARTA - Proses hukum kasus Bank Century yang menjadi salah satu rekomendasi keputusan Pansus Angket Century berpotensi mandek bahkan tidak terealisasi. Penyebab, menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) karena adanya sejumlah kasus yang membelit elit partai politik maupun anggota Pansus Angket Century sendiri. ‘’Diragukannya semangat supermasi penegakkan hukum terhadap kasus Bank Century, menjadikan potensi adanya barter perkara dalam penuntasan kasus Bank Century,” kata peneliti ICW Febri Diansyah, dalam keterangan persnya di Jakarta, kemarin. Febri mengingatkan agar hasil pansus tidak hanya berhenti pada sebuah rekomendasi, tetapi kasus Bank Century
diteruskan ke proses hukum secara sungguh-sungguh. ‘’Karena semangat penyelidikan dari proses politik ke proses hukum melalui sebuah rekomendasi, disitulah lahan barter kasus Bank Century dengan kasus-kasus besar yang menyeret fraksi partai pemilih opsi C, dalam Paripurna pansus lalu,” kata Febri. Dia mengatakan setidaknya ada tujuh kasus yang diduga berpotensi menjadi bahan transaksi antara DPR dan pemerintah yaitu pertama, pidana pajak yang diduga melibatkan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie. Kasus ini terjadi diperusahaaan Bakrie Investindo dan Kaltim Prima Coal. Dirjen pajak telah meningkatkan kasus ini ketahap penyidkkan dengan satu tersangka. Kedua, kasus dugaan
penggelapan pajak impor beras Induk Koprasi Unit Desa (INKUD) senilai Rp122 miliar. Kasus ini telah dilaporkan ke Bareksrim Mabes Polri. Dalam Laporannya INKUD meminta Polisi untuk memeriksa Ketua Pansus Century Idrus Marham yang diduga mengetahui proses impor. Sabagi terlapor dalam kasus ini adalah politisi Golkar, Setia Novanto. Ketiga, dugaan keterlibatan politisi PDIP Emir Moes dalam transaksi mencurigakan di Bank Century senilai Rp 5 milar. Keempat, kebijakan Releas and Discharge dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diterbitkan di era Megawati. Kelima, dugaan Leter of Credit yang melibatkan politisi PKS Misbakhun. Kasus keenam, rencana PK kasus Munir. (nas)
Mega Minta
Kasus Century Ditindaklanjuti SLEMAN - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Seokarnoputri meminta agar hasil rapat paripurna tentang Bank Century hendaknya harus segera ditindaklanjuti dengan proses hukum. ‘’Apa yang telah diputuskan dalam paripurna DPR tersebut harus segera ditindaklanjuti lembaga-lembaga penegak hukum,” katanya seusai membuka Konferda PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Sleman, kemarin. Mega mengatakan, terkait dugaan pejabat negara yang terlibat dalam skandal Bank Century apakah harus nonaktif atau tidak, hendaknya menunggu proses hukum selanjutnya. ‘’Sebagai partai politik PDIP punya kepanjangan tangan yaitu fraksi di DPR sehingga kami akan melihat terlebih dahulu hal-hal yang telah menjadi rekomendasi dari fraksi-fraksi dalam rapat paripurna skandal Bank Century,” katanya. Ia mengatakan, PDIP dalam pengungkapan kasus skandal Bank Century khususnya dalam
ranah politik menghendaki agar ditindaklanjuti melalui proses hukum. ‘’Saya sudah mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menindaklanjuti hal itu, sehingga tunggu saja hasil pengungkapan oleh aparat penegak hukum itu,” katanya. Ketika ditanya kemungkinan adanya upaya mengungkit-ungkit dugaan korupsi yang menimpa salah satu kader PDIP, Megawati hanya menyatakan akan menunggu saja. ‘’Jika yang diungkit masalah pajak itu adalah mereka teman-teman dari Partai Golkar. Jadi, saat ini saya sebagai ketua umum partai ya akan melihat dan menunggu apa yang akan dilakukan terhadap partainya,” katanya. Ketua MK Mahfud MD mengatakan, kasus Century bisa dibawa kejalur hukum pidana untuk dilakukan pembuktian. ‘’Kasus Century bisa dibawa ke jalur hukum pidana untuk pembuktian lebih jauh secara hukum,” katanya. (ant)
Penanganan Century
KPK Dipraperadilan JAKARTA - Sidang praperadilan KPK terkait penanganan kasus Bank Century, akan digelar di PN Jakarta Selatan, hari ini. Praperadilan tersebut diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang mempertanyakan penanganan kasus tersebut oleh KPK, dianggap berlarutlarut. ‘’Sidang praperadilan akan digelar di PN Jaksel pada Senin pagi ini,” kata Koordinator LSM MAKI, Boyamin Saiman. Sebelumnya, Boyamin mengatakan, MAKI sebenarnya sudah mengajukan praperadilan untuk kasus yang sama tujuh bulan yang lalu. Namun, sampai saat ini, status penanganan kasus Bank Century masih dalam tahap penyelidikan. Menurut Boyamin, penyelidikan yang berlarutlarut itu patut diduga sebagai upaya untuk tidak meningkatkan penanganan kasus ke tahap penyidikan bersamaan dengan penetapan tersangka. Berdasarkan Undang-undang, KPK tidak bisa menghentikan penanganan kasus dalam tahap penyidikan. ‘’Bahwa berlarut-larutnya penanganan perkara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka dapat dinilai sebagai itikad buruk dalam penegakan hukum, sehingga hakim dalam meng-
isi kekosongan hukum menyatakan sebagai bentuk penghentian penyidikan atau penuntutan,” kata Boyamin. Pinjaman
Kasus Bank Century mencuat setelah publik mengetahui pengucuran dana Bank Indonesia (BI) dalam bentuk Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century. Pengucuran FPJP berawal ketika Bank Century mengajukan permohonan repo aset kepada BI pada Oktober 2008 sebesar Rp1 triliun karena mengalami kesulitan likuiditas. Namun, menurut audit BPK, BI memproses permohonan itu sebagai permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Pada saat permohonan itu diajukan, rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century adalah 2,35 persen. Padahal, peraturan BI nomor 10/26/ PBI/2008 menyatakan sebuah bank harus memiliki CAR minimal delapan persen untuk mengajukan permohonan pendanaan. Pada 14 November 2008, BI mengubah PBI sehingga bank yang memiliki CAR positif bisa mengajukan permohonan. Padahal menurut BPK, saat itu hanya Bank Century yang rasio kecukupan modalnya di bawah delapan persen. (ant)
Hak Menyatakan Pendapat, Mungkinkah ? MEMILIKI banyak kewenangan dan kekuatan, DPR mengancam akan menggunakan hak menyatakan pendapat jika rekomendasi hasil kerja Pansus Century tidak ditidanklanjut pemerintah. Mungkinkah salah satu hak legislatif itu digunakan untuk menekan pemerintah ? Meski rapat paripurna memutuskan pemerintah bersalah dalam kasus Bank Century dan membuka peluang digunakannya hak menyatakan pendapat, namun DPR diyakini tidak akan menggunakannya. Pen-
gamat Hukum Tatanegara Refly Harun mengatakan, keputusan DPR terhadap hasil Pansus Hak Angket Century menjadi antiklimaks permainan politik para politisi di DPR. ‘’Saya melihat bukan soal pemakzulan-
nya tapi parpol tidak mau terlalu tinggi. Mereka bermain di second layer saja. Untuk motif polularisasi, personal battle, mendiskriditkan SBY dan Demokrat. Tidak penting menjatuhkan SBY, tapi cukup mendiskriditkan supaya terjadi legitimasi buruk,” kata Refly dalam diskusi mingguan di Rumah Perubahan Jakarta, kemarin. Menurut Refly, jika hak angket menyatakan terjadi masalah hukum, maka DPR mempunyai dasar untuk meng-
gunakan hak menyatakan pendapat yang sudah diputuskan oleh semua anggotanya oleh paripurna. Dalam kasus Century, menurut dia proses yang ada semestinya bisa dilakukan dalam double track yaitu proses hukum dan politik berjalan. Jika ada putusan hukum menemui titik terang maka jalur politik bisa berjalan. Namun, Refly menegaskan kalaupun hak menyatakan pendapat benar-benar digunakan maka materinya tidak
akan menyentuh eksistensi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena jika menyentuh Presiden akan ada perang terbuka dan bisa jadi tidak menguntungkan bagi partai politik yang memulainya. Di sisi lain, Refly mengatakan dari teknis pelaksanaannya, akan sulit dilaksanakan, karena konstitusi menyatakan hak menyatakan pendapat harus dihadiri 3/4 anggota DPR. Padahal anggota FDemokrat 1/4 kursi DPR. (har)