Edisi 08 Maret 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 66 tahun IV Kamis, 8 April 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Asumsi Minyak Dirombak

Periksa Pasar Modal

Tak Ada Diskriminasi

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mempertimbangkan untuk merevisi asumsi harga minyak (Indonesia Crude Price) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ...hal. 1

OTORITAS pasar modal bakal menjadi target pemeriksaan dan pengawasan dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Menanggapi hal itu, pengamat pasar modal, Yanuar Rizki, kepada Antara di ...hal. 2

WAKIL Presiden Boediono menegaskan pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap investor asing dari negara manapun yang ingin atau telah menanamkan investasi di Indonesia sepanjang ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Gempa Kuat Landa Aceh

Terkait Kasus Gayus

Muncul Nama Baru JAKARTA - Polri sudah mengantongi nama baru terkait dengan kasus pencucian uang, penggelapan pajak, serta korupsi dengan tersangka Gayus Tambunan. ‘’Ada (nama baru), tetapi kita perlu buktikan dulu,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Edward Aritonang di Jakarta, kemarin. Namun demikian, Edward enggan menyebutkan identitas maupun inisial dari nama baru yang diduga tersangkut kasus Gayus Tambunan itu karena khawatir mengganggu proses penyidikan. Kadiv Humas Polri itu menuturkan penyidik tidak cukup hanya mendengar pengakuan dari para tersangka yang menyebutkan nama baru itu karena perlu pembuktian melalui alat bukti dan fakta pendukung. ‘’Harus betul bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya saat ditanya jumlah nama baru itu. Polri mengantongi nama baru itu berasal dari berbagai pihak termasuk Direktorat Pajak, Polri dan kejaksaan berdasarkan kesaksian dari para tersangka saat penyidik mengkonfrontasikan dalam proses pemeriksaan.

Sebelumnya, penyidik sudah menetapkan tujuh tersangka terkait kasus pajak itu, yakni Gayus Tambunan, Andi Kosasih, Haposan Hutagalung, Alif Kuncoro, Kompol A, AKP SS dan Lambertus. Selain menindaklanjuti nama baru itu, penyidik Polri dan tim independen juga akan melanjutkan sejumlah nama pejabat di lingkungan Mabes Polri yang terkait kasus pencucian uang sebesar Rp 25 miliar milik Gayus itu. Terkait dengan rencana pemeriksaan terhadap istri Gayus, Milana Anggraeni, jenderal bintang dua itu menyatakan penyidik akan menjadwalkan pemeriksaannya. Edward menambahkan, sesuai keterangan Gayus mengirim uang kepada istrinya sekitar Rp 3,6 miliar untuk keperluan belanja rutin rumah tangganya, namun polisi masih mendalami aliran dana tersebut. Sebelumnya, ipar Gayus juga menerima aliran dana dalam jumlah besar yaitu Rp 12 miliar. Selain itu, kolega Gayus di Ditjen Pajak diduga juga kecipratan menerima aliran dana haram itu. (ant)

Suluh Indonesia/ant

KTT ASEAN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono bertolak ke Hanoi menghadiri KTT Asean dengan diantar Wapres Boediono berjalan menuju pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, kemarin.

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku berkomunikasi langsung dengan berbagai pihak untuk memastikan kondisi gempa bumi berskala 7,2 Richter di lepas pantai Sinabang, NAD. ‘’Pada saat itu dilaporkan bahwa kerusakannya sangat ringan, situasi dapat dikelola dengan baik, dan pemadaman listrik sudah selesai dan kembali hidup,” kata Presiden sebelum bertolak ke Hanoi menghadiri KTT ASEANdi Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, kemarin. Komunikasi dilakukan Presiden dengan Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Gubernur Aceh, dan Gubernur Sumut. Presiden bersyukur gempa di kedalam 30 km dari bawah permukaan laut yang telah menimbulkan sedikitnya delapan korban jiwa itu tidak menimbulkan tsunami. ‘’Alhamdulillah gempa bumi yang berkekuatan 7,2 SR itu tidak menimbulkan tsunami,” ujarnya. Sebuah tim juga sudah diberangkatkan untuk menganalisa dampak gempa. Presiden mengaku senang karena sistem telah berjalan. Hal itu ditunjukkan dengan langkah tanggap dan sigap semua pihak. (har)

Tunggakan Pajak Rp 50,5 T JAKARTA - Dirjen Pajak Kemenkeu Mochammad Tjiptardjo mengungkapkan, hingga 31 Maret 2010, tunggakan pajak secara nasional mencapai Rp 50,5 triliun. Angka itu turun tipis dibanding awal tahun lalu yang mencapai Rp 51,8 triliun. Tjiptardjo mengutarakan, selama triwulan pertama 2010, tunggakan pajak meningkat Rp 5,9 triliun sehingga totalnya hingga akhir Maret 2010 mencapai Rp 56,7 triliun. Tapi, selama itu pula, kinerja penagihan Direktorat berhasil mencairkan tunggakan Rp 6,2 triliun. ‘’Status tunggakan dan besarannya akan selalu dinamis,” katanya dalam Rapat Panitia Kerja Perpajakan Komisi

Keuangan dan Perbankan DPR di Jakarta, kemarin. Tjiptardjo menuturkan, pencairan nilai tunggakan Rp 6,2 triliun tersebut salah satunya berasal dari 100 penunggak pajak terbesar Rp 5,6 triliun. Jumlah sebesar itu selama periode triwulan I 2010. Diantaranya yakni melalui pembayaran sebesar Rp 1,59 triliun dan pemindahbukuan Rp 3,81 triliun. Sisanya, sambung Tjiptardjo, piutang pajak berkurang sebesar Rp 24 miliar dari kasus keberatan wajib pajak yang dimenangkan Direktorat Jenderal Pajak. Namun, diakuinya Ditjen Pajak juga mengalami kekalahan di pengadilan pajak sebesar Rp 200 miliar.

Namun, diakuinya, tagihan pajak yang tersisa dari 100 wajib pajak besar itu masih sebesar Rp 11,9 triliun dari tagihan sebelumnya di awal tahun tercatat sebesar Rp 17,5 triliun. Dengan demikian, Ditjen Pajak telah berhasil menyelesaikan 25 persen tagihan dari target 44 persen tahuh ini. Menurut dia, penindakan terhadap penunggak pajak terus dilakukan. Khusus terhadap 100 wajib pajak badan tersebut, pihaknya telah menerbitkan surat teguran dan surat paksa. Bahkan, penyitaan telah dilakukan terhadap 13 wajib pajak, lima wajib pajak bahkan asetnya telah dilelang untuk menutupi kewajibannya. (ind)

SBY Tolak Tanggapi Mega JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak mengomentari pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyatakan tidak akan berkoalisi dengan penguasa karena lebih mementingkan untuk terus bersama rakyat. ‘’Menyangkut Ibu Mega, saya kira tidak tepat ditanggapi di sini dan nanti ada forum lainlah untuk menanggapinya. Saya fokus saja pada masalah-masalah ini karena apa yang saya sampaikan tadi menjadi perhatian publik dan menjadi perhatian pemerintah,” kata Presiden dalam jumpa pers sebelum bertolak ke Hanoi, Vietnam di Bandara Halim Perdanakesuma Jakarta, kemarin. Presiden menambahkan dirinya sangat menghormati Megawati dan saudara-saudara anggota dan kader PDIP yang saat ini sedang mengikuti kongres di Bali. ‘’Marilah kita doakan kongresnya berjalan dengan baik,” kata Presiden. Dalam jumpa pers itu, Presiden menjelaskan sejumlah isu penting yang sedang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah seperti gempa bumi di Aceh, penyelesaian kasus Gayus

Tambunan, mafia kasus ilegal loging, pembatalan UU Badan Hukum Peradilan, rencana kunjungan PM China ke Indonesia dan rekomendasi Kongres Sepakbola Nasional. Megawati dalam pidato politik pembukaan Kongres PDIP di Bali secara eksplisit memilih untuk tetap berada di luar koalisi, yakni dengan cara menempuh pilihan oposisi. ‘’PDI Perjuangan ditakdirkan untuk memprioritaskan pada upaya mengangkat harkat dan martabat wong cilik dari pada bagi-bagi kekuasaan,” katanya. Megawati merasa sangat yakin bahwa PDIP akan kembali menemukan puncak keemasannya pada masa depan bila selalu berada bersama rakyat. ‘’Kita akan mencapai puncak keemasan, apabila kita tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, dan menjauhkan kepentingan pribadi,” ujarnya. Mega juga menyindir berbagai kelemahan pemerintah dan menyinggung terjadinya kecurangan pada Pilpres lalu. Ia juga menilai kasus Bank Century merupakan bukti kekacauan pengelolaan yang dilakukan pemerintahan. (har)

SBY Minta

Ungkap Mafia Sektor Kehutanan JAKARTA - Praktik mafia di Indonesia sudah merambah ke segala bidang kehidupan. Karena itu, selain mafia pajak yang saat ini sedang mendapat sorotan publik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meyakini praktik mafia juga terjadi di bidang kehutanan. ‘’Saya percaya ada mafia di bidang illegal logging itu,” kata Presiden dalam keterangan pers di bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin. Presiden meminta Satuan Tugas (Satgas) juga memberantas pembalakan liar atau illegal logging. ‘’Satgas juga harus bisa menjamah, menyentuh, kemungkinan terjadinya mafia itu, agar bisa kita tertibkan sekaligus, dan praktik kejahatan di bidang hutan bisa betul-betul dihentikan atau dikurangi secara signifikan,” tegas Presiden. Presiden menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan Indonesia. Pemerintah, menurut SBY menghargai kritik dari lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun internasional seperti Greenpeace Indonesia dan WALHI terhadap pengelolaan hutan oleh pemerintah. ‘’Teruslah bermitra dengan pemerintah. Seman-

gatnya sama, semangat LSM lingkungan dan semangat pemerintah sama, untuk menjaga kelestarian lingkungan dan hutan bisa difungsikan,” ujarnya. Hutan, bagi Presiden Yudhoyono merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga kelestariannya karena fungsi hutan bukan hanya dapat menjaga keseimbangan alam tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, di sisi lain hutan juga memiliki fungsi tidak merusak ekosistem yang ada. Presiden mengatakan meski tahun-tahun terakhir kebakaran hutan tidak terjadi. Asap, api yang timbul akibat kebakaran hutan telah telah jauh berkurang, tetapi Presiden berharap harus diusahakan betul agar makin ke depan makin lebih baik. Karena itu, Presiden juga meminta gerakan nasional untuk menanam dan memelihara pohon harus digalakkan dan disukseskan. Tak lupa, Persiden menginstruksikan pembersihan mafia hukum khususnya mafia perpajakan di seluruh institusi. ‘’Ini saat yang tepat untuk membersihkan secara menyeluruh,’’ katanya. (har)

TK Telah Merasa Tua Berpolitik TITIK jenuh seseorang menekuni bidang tertentu lahir dengan berbagai alasan. Merasa tidak berhasil atau merasa sudah terlalu tua merupakan pilihan seseorang untuk tidak meneruskan kiprahnya. Mungkin itu pula yang dirasakan seorang Taufiq Kiemas. Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP yang telah demisioner, Taufiq Kiemas, mengungkapkan dirinya telah merasa tua mengurusi organisasi politik. ‘’Karenanya saya berharap kepemimpinan Deperpu ke depan figur yang punya

kompetensi, matang pengalaman politik, bijaksana dan kalau bisa usianya itu diatas 60 tahun,” katanya kepada pers di sela-sela Kongres ke-3 PDIPdi Sanur, Bali, kemarin. Ketika menjawab pertanyaan apakah dia menolak bila

Taufiq Kiemas

dirinya diputuskan tetap menduduki posisi itu, Taufiq Kie-

mas mengatakan itu semua hak mutlak dari formatur tunggal pilihan kongres, yakni Megawati Soekarnoputri. Pernyataan suami Megawati Soekarnoputri ini oleh pers dianggap sebagai belum memastikan dirinya akan mundur dari aktivitas politik praktis di jajaran elite PDIP. ‘’Yah, semua itu menjadi keputusan mutlak yang memiliki formatur,’’ ujarnya. Menanggapi hal itu, Rahadi Zakaria, salah satu kader partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ini mengakui kewenangan itu ada di

formatur tunggal. ‘’Ibu Mega kan sudah secara ‘de facto’ jadi formatur tunggal kongres ini. Jadi kewenangan ada di tangan beliau yang tentu diberi otoritas untuk mengisi komposisi personalia DPP PDIPperiode 2010-2015 beserta seluruh institusinya, termasuk Deperpu,” kata anggota Komisi II DPR RI ini. Ia juga mengungkapkan, siapa pun kader PDIPsaat ini, tidak ada yang berani memastikan si A atau si B jadi Sekjen atau ketua bidang ini dan seterusnya. (kmb)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 08 Maret 2010 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu