Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 107 tahun IV Selasa, 8 Juni 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Motor Dikecualikan
Picu IHSG Terkoreksi
Tersisa 117 Perusahaan
KENDARAAN roda dua atau motor dikecualikan dari progam pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu sehubungan upaya menekan volume subsidi energi di sektor transportasi ...hal. 1
MELEMAHNYA bursa global memberi sentimen negatif pada saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga indeks harga saham gabungan (IHSG) Senin ikut terkoreksi dimotori saham pertambangan. IHSG BEI ...hal. 2
KEMENTERIAN BUMN memastikan jumlah perusahaan miliki negara pada akhir 2010 hanya mencapai 117 perusahaan dari saat ini sebanyak 141 perusahaan. “Jumlah BUMN akan ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Pemerintah Sambut
Relawan Gaza JAKARTA - Pemerintah menyambut secara resmi kepulangan empat orang relawan yang ikut dengan konvoi kapal misi kemanusiaan yang diserang oleh pasukan komando Israel di Bandara Soekarno-Hatta, kemarin. Keempat relawan tersebut adalah Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA) H. Ferry Nur, Wakil Ketua KISPA Muhendri Muchtar, anggota Kispa Hardjito Warno, dan wartawan TVOne Muhammad Yasin. Kemudian, mereka menuju Kemenlu untuk menghadiri penandatanganan berita acara kepulangan. Acara itu dihadiri Menlu Marty Natalegawa serta keluarga para relawan. Seorang anggota KISPA Oktavianto Baharudin, korban tertembak di atas kapal Mavi Marmara, setibanya di Jakarta langsung dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto untuk mendapat perawatan medis lebih lanjut. ‘’Kami sangat bersyukur akan kepulangan para relawan,” ucap Menlu. Ia menyatakan bahwa ini merupakan kerja keras Kemlu dengan pihak-pihak terkait, terutama KBRI Amman dengan Kerajaan Jordania mengupayakan kepulangan seluruh relawan WNI setelah seminggu dari insiden berdarah tersebut. Masih terdapat tujuh relawan yang berada di Suluh Indonesia/ant Amman, Jordania, yakni empat anggota Medical RELAWAN - Para relawan Palestina dan keluarga mereka berphoto bersama Menlu Marty Natalegawa usai acara penyam- Emergency Rescue Committe (MER-C) Indonebutan secara resmi oleh pemrintah di gedung Kemlu Jakarta, kemarin. Mereka adalah korban dari aksi teroris Israel. sia, dan tiga orang dari Sahabat Al Aqsa. (ant)
Mahfud MD :
Tak Semua UU Harus Ditaati SURABAYA - Ketua MK Mahfud MD menyatakan, tidak semua undang-undang bisa ditaati, apalagi yang materinya tidak bersumber dari fenomena sosial di masyarakat. ‘’Pasalpasal dalam undang-undang itu seharusnya gambaran atas fakta sosial. Kalau undang-undang yang pasal-pasalnya tidak mencerminkan fakta sosial, tidak perlu diikuti,” katanya di Unair Surabaya, kemarin. Ia mencontohkan Undang Undang Bank Indonesia (BI), sebagai produk hukum bermasalah yang berakhir dengan penahanan mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah. ‘’Ternyata dalam proses pengesahan UU BI itu terungkap adanya suap kepada anggota DPR senilai Rp100 miliar. Burhanuddin Abdullah tidak bisa apa-apa,” katanya.
Ia kemudian menceritakan pengalamannya beberapa saat setelah dilantik sebagai anggota DPR pada bulan Oktober 2004. ‘’Ada seorang mantan anggota DPR waktu itu bicara kepada saya, untuk menginventarisasi masalah sebagai proses awal pembahasan draf undang-undang, setiap anggota DPR mendapatkan uang Rp 50 juta,” katanya. Demikian pula, Mahfud mengungkapkan, undang-undang selalu lemah ketika menghadapi orang kuat. ‘’Lihat saja Gayus (Tambunan) yang ditangkap bulan lalu, sampai sekarang belum ada pasalpasal yang dituduhkan kepadanya. Berbeda dengan pelaku kejahatan biasa, pagi melakukan kejahatan, sorenya ditangkap, pasal-pasalnya sudah ada. Sama halnya den-
gan Susno (Duadji), begitu ditangkap, langsung dijerat dengan pasal-pasal,” katanya. Oleh sebab itu, menurut dia, hukum seharusnya tidak terpenjara oleh kalimat-kalimat dalam undang-undang, melainkan hidup dalam urat-urat kehidupan yang tumbuh di masyarakat luas. Mantan Menteri Pertahanan itu menambahkan, undangundang merupakan produk manusia, hendaknya memberikan kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat. ‘’Di Indonesia banyak aturan yang dibuat berdasar pesanan sehingga menguntungkan segelintir elite tertentu. Aturan seperti itu tak layak dipertahankan dan dicabut saja, dan diganti dengan aturan baru yang mampu mengakomodasi hajat hidup orang banyak,” katanya. (ant)
Dana Aspirasi
Suburkan Politik Uang JAKARTA - Transparency International Indonesia (TII) menyatakan, rencana pengajuan dana reses DPR untuk setiap daerah pemilihan (Dapil) senilai Rp15 miliar akan berpotensi menyuburkan politik uang. Demikian siaran pers TII di Jakarta, kemarin. TII menyebutkan, rencana pengajuan dana Dapil tersebut harus ditolak oleh Menkeu Agus Martowardoyo dan masyarakat, karena melanggar hukum dan berpotensi menjadi sumber dana politik yang memboroskan anggaran negara. Terdapat enam UU yang dilanggar bila rencana dana Dapil itu diwujudkan, antara lain UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 11/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, UU lainnya yang akan dinilai akan dilanggar adalah UU 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. TII menyatakan, keenam UU itu pada intinya menegaskan bahwa lembaga legislatif adalah pengguna anggaran dan bukan menjadi sebagai pengelola keuangan Negara.
Demikian pula DPR bukan pelaksana pembangunan, tetapi pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan yang dijalankan Pemerintah. Karenanya, menurut TII, apapun alasannya DPR hanya semata berhenti pada pembuatan kebijakan pemerintah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan bukannya langsung mendistribusikan proyek dan atau anggaran kepada konstituen. Pendistribusian anggaran secara langsung kepada konstituen itu jelas-jelas juga menguntungkan politisi berkuasa untuk memperluas atau mempertahankan basis politik mereka. Untuk itu, TII memandang rencana tersebut akan semakin melanggengkan pola hubungan politisi dan pemilih yang bersifat transaksional dan menyuburkan politik uang. Secara terpisah, mantan Anggota DPR Ichsanuddin Noorsy mengatakan, menipisnya pundi-pundi keuangan memicu partai politik mengincar anggaran pemerintah melalui usulan dana untuk daerah pemilihan sebesar Rp15 miliar. ‘’Inilah sistem politik MPM, money power money, dengan uang mereka memperoleh kekuasaan dan dengan kekuasaan mereka memperoleh uang,’’ kata Noorsy. (ant)
DPR Telusuri Kasus
Pajak Rp 300 M JAKARTA - DPR akan terus menelusuri kasus dugaan pengemplangan pajak oleh sebuah perusahaan perkebunan di Riau senilai Rp300 miliar. Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Jakarta, kemarin. Selain menelusuri kasus itu, pihaknya juga mengharapkan Polri mengusut kasus itu hingga tuntas. Hal tersebut sesuai dengan komitmen Polri untuk mengusut kasus-kasus pajak. ‘’Polri harus membuktikan komitmennya untuk memberantas korupsi serta tidak pandang bulu. Siapa pun yang diduga terlibat, harus diperiksa. Pada tahap awal adalah den-
gan melakukan panggilan secara paksa terhadap pimpinan perusahaan,” katanya. Dia mengatakan, sudah dua kali perusahaan itu mangkir dari panggilan DPR, yakti pada 2 Mei dan 2 Juni. Komisi III DPR akan meminta keterangan pimpinan perusahaan terkait dugaan pengemplangan pajak senilai Rp300 miliar. ‘’Surat permintaan pemanggilan paksa sudah kami kirim ke Mabes Polri,” kata anggota Fraksi Gerindra itu. Selain beroperasi di Riau, perusahaan perkebunan kelapa sawit itu juga beroperasi di Jambi, dan diduga tidak membayar pajak sejak 2006. (ant)
Kasus Bibit-Chandra
KPK Menunggu Ajal JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lemah apabila perkara Bibit Samad RiantoChandra M Hamzah diteruskan ke pengadilan. ‘’Kalau perkara diteruskan, pimpinan KPK itu (Bibit dan Chandra) harus nonaktif. Karena Mahkamah Konstitusi (MK) hanya membatalkan pasal 232 ayat 1 (c) Undang Undang KPK tentang pemberhentian pimpinan KPK apabila berstatus terdakwa, apabila telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap,” ujar di Jakarta, kemarin. Sementara pada pasal 32 ayat (2), menurut dia, yaitu yang mengatur tentang ‘pemberhentian sementara’, tidak di-
lakukan perubahan, sehingga tetap berlaku. ‘’Dalam kaitan ini, maka saudara Bibit dan saudara Chandra masih tetap berstatus tersangka yang kemudian setelah dakwaan dibacakan menjadi terdakwa yang walaupun tidak diberhentikan, namun tetap (harus) dinonaktifkan, sesuai UU itu,” katanya. Oleh karena itu, Gayus mengingatkan lagi, apabila perkara dilanjutkan, hal itu menjadikan pelemahan KPK yang hanya dipimpin dua orang (nanti ditambah satu setelah seleksi oleh panitia seleksi dan Komisi III selesai. Ia juga menilai, mengajukan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kedua tidak sesuai ketentuan. (har)