Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Potensi Rugikan Negara
Arus Dana Asing Melemah
Pertamina Lepas Saham
SEJUMLAH kalangan minta PT PLN (Persero) mengkaji lagi penetapan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai pemasok minyak solar. Demikian disampaikan dua Anggota Komisi VII DPR ...hal. 1
SETELAH mengalami kenaikkan yang cukup signifikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Kamis ditutup terkoreksi, menyusul melemahnya aliran dana asing yang masuk ...hal. 2
PT Pertamina (Persero) menjual 66,67 persen saham anak perusahaan PT Patra Jasa dengan harga dasar Rp2,377 triliun. Dalam pengumuman di sejumlah media massa yang diperoleh di Jakarta ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
Jumat, 8 Oktober 2010
No. 188 tahun IV
Pengadilan Belanda
Melanggar Etika
Suluh Indonesia/ant
PROTES - Tiga perwakilan anggota Komisi III DPR menunjukkan surat protes terhadap pimpinan DPR yang mengadakan pertemuan tertutup dengan calon Kapolri Komjen Pol. Timur Pradopo di Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai pengadilan Belanda yang menyidangkan tuntutan atas penangkapan dirinya sebagai pengadilan yang sangat ganjil dan paling cepat di dunia. ‘’Ini sinyal yang sangat keliru. Dengan digelarnya pengadilan itu, melanggar etika dan tata krama hubungan antarbangsa. Saya mengetahui pemerintah Belanda tidak bisa ikut campur urusan pengadilan, kita pun demikian di Indonesia,” kata Presiden Yudhoyono dalam Sidang Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, kemarin. Yang ganjil, menurut Kepala Negara tuntutan terhadap dirinya diajukan pada 4 Oktober, tetapi kemudian pengadilan memutuskan menggelar persidangan itu pada 5 Oktober. Isinya adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia terhadap RMS, dan meminta selama dirinya berkunjung ke Belanda, pemerintah Belanda mennagkap Presiden RI. ‘’Saya kira pengadilan yang paling cepat di dunia, satu hari diajukan hari berikutnya langsung digelar,” kritik Presiden. Menurut Presiden, hubungan antarbangsa bukanlah hanya soal mutual interest, bukan sekadar menandatangani MoU atau kesepakatan, tetapi juga mutual respect antara kedua bangsa dan pemimpinnya. Karena itu, Presiden mempertanyakan haruskah pengadilan tersebut yang masuk dalam sistem pengadilan nasional Belanda digelar untuk menyambut kedatangannya. ‘’Menurut saya ini tidak bisa diterima,” tegasnya. Presiden Yudhoyono menjelaskan, Indonesia menjaga hubungan baik dengan negara manapun. Ketika Ratu Beatrix berkunjung ke Indonesia pada tahun 1995, ia disambut dengan hangat dan keramahtamahan. (har)
Pemerintahan Provinsi
Sebaiknya Ditiadakan PALU - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, sebaiknya pemerintahan provinsi ditiadakan sehingga hubungan pemerintah pusat langsung ke pemerintah kota/kabupaten. ‘’Pemerintah provinsi ditiadakan saja karena tidak memiliki wilayah, dan yang berkuasa adalah pemerintah kota/kabupaten,” kata Marzuki Alie saat menghadiri seminar nasional mahasiswa di Palu, kemarin. Menurut dia, jika itu terwujud maka akan menghemat anggaran negara hingga ratusan miliar. ‘’Sistem pemerintahan akan efisien karena hubungannya langsung dengan pemerintah pusat,” ujarnya. Marzuki menuturkan, selama ini terdapat sejumlah contoh kasus rebutan wilayah
pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, seperti proyek pembangunan jalan. ‘’Itu susah ditentukan, apakah masuk jalan negara, provinsi, atau kabupaten padahal fungsinya sama,” katanya. Ia mengatakan, pemerintah pusat nantinya akan menempatkan kantor perwakilan di daerah yang jabatannya setingkat dirjen untuk mengganti pemerintahan provinsi. ‘’Itu jauh lebih efektif dan hemat anggaran,” katanya. Sedangkan mengenai pemilihan gubernur, dia mengatakan, sebaiknya dilakukan oleh DPRD karena jauh lebih hemat. ‘’Lebih hemat karena tidak dibutuhkan logistik pilkada yang nilainya miliaran rupiah,”
ujarnya. Meski di DPRD nantinya ada tawar-menawar, katanya, tapi itu justru lebih baik daripada memberikan pendidikan yang buruk kepada masyarakat saat pemilihan langsung. Marzuki mengatakan dirinya sering dicemooh pengamat politik karena pemilihan melalui DPRD dianggap sebuah kemunduran demokrasi. ‘’Ini perlu dipertimbangkan agar biaya miliaran rupiah bisa dihemat oleh para kandidat,” ujarnya. Saat ini, katanya, untuk menjadi calon gubernur, seseorang harus merogoh kantong hingga Rp15 miliar untuk mendapat kendaraan politik. ‘’Itu belum termasuk biaya kampanye, sosialisasi, atau honor tim sukses,’’ katanya. (ant)
SBY Minta Pemda Berhemat JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, telah membentuk tim untuk mengevaluasi dan meneliti belanja rutin yang tidak perlu di seluruh jajaran pemerintahan, ternasuk pemerintahan daerah. Setelah itu akan dikeluarkan Inpres dan Perpres mengenai penghematan secara konkrit, mulai tahun 2011. Hal itu diungkakan Presiden pada rapat membahas agenda tunggal yaitu upaya peningkatan efektivitas dan akuntabilitas pemda di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. .Presiden menjelaskan berdasarkan hasil evaluasi, efektivitas dan kinerja pemda perlu ditingkatkan. Evaluasi merupakan tindak lanjut dari rapat kerja antara pemerintah dengan para gubernur beberapa waktu lalu. Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas pemda terkait dengan kinerja pemda dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Termasuk di dalamnya, adalah akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah yang harus sejalan dengan desentralisasi fiskal dan situasi otonomi daerah yang dijalankan saat ini. Pemda
diminta melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas. Karena tiap tahun, menurut Presiden anggaran yang dialirkan ke daerah semakin besar, bahkan tahun ini mencapai Rp 300 triliun. Presiden meminta agar perjalanan dinas dipastikan sungguh penting, agendanya harus konkrit dan jelas mengapa harus hadir. Presiden melarang pejabat negara melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa tugas jelas. ‘’Kepada menteri dan gubernur, saya sering coret. Kalau hanya seminar atau konferensi kenapa harus diikuti,” ujarnya. Selain pemda, Presiden juga menekankan perlunya penghematan anggaran di jajaran pemerintahan pusat. Demikian juga lembaga pemerintah non kementerian, seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KPK, dan BI. Mereka juga harus melakukan pengetatan anggaran karena lembaga-lembaga ini adalah aset negara. Terkait penggunaan anggaran ini, Presiden Yudhoyono menyinggung adanya pemberitaan yang menyudutkan terkait biaya pakaian Presiden mencapai Rp 893 juta per tahun. (har)
Anomali Demokrasi Pencalonan Kapolri PENGAMAT Politik Yunanto Wijaya mengatakan, proses pencalonan Kapolri saat ini yang penuh dengan tarik menarik kepentingan akibat adanya anomali demokrasi. Benarkah ? Menurut Yunanto, realitas ini buah dari anomali demokrasi dan sampai kapanpun pertarungan politik ini akan terjadi dalam pemilihan kapolri, main goyang. Sampai kapanpun akan bermasalah seperti ini akan tetap terjadi. Menurut Yunanto, pencalonan jabatan kapolri memang sangat terbuka bagi kepent-
ingan politik untuk bermain. Hal ini karena adanya penafsiran yang tidak tepat terkait jabatan Kapolri dalam demokrasi presidensial di Indonesia. Ia mengatakan, Kapolri yang berada langsung dibawah Presiden, setingkat menteri, ditafsirkan sebagai fungsi politik di bawah Pre-
Yunanto Wijaya
siden sebagai kepala pemerintahan. Hal ini menimbulkan
intepretasi bersifat politis. ‘’Padahal seharusnya kapolri di bawah fungsi presiden sebagai kepala negara yang bersifat non politis sebagai aparat penegak hukum,” katanya. Menurut dia, dengan pemahaman tersebut, maka proses pemilihan Kapolri menjadi negosiasi antara eksekutif dan legislatif. Presiden yang memiliki hak prerogatif mengajukan calon Kapolri sementara DPR (legislatif) menjadi penentu terpilihnya Kapolri. Alhasil, pertarungan antar kepentingan eksekutif, legis-
latif maupun partai politik sulit dihindarkan. Apalagi, menurut dia, saat ini sistem multipartai tanpa mayoritas tunggal yang berarti Presiden sebagai kepala pemerintah yang berkuasa harus berbagi kursi dengan partai-partai yang lain. ‘’Partai yang punya kursi tentu akan melakukan lobi pertarungan politik untuk memilih calon kapolri yang memiliki kedekatan dengan dirinya atau yang disukai partainya, apalagi DPR punya kewenangan untuk menentukan,” katanya. (ant)
Mosi Tidak Percaya Goyang Pimpinan JAKARTA - Pertemuan tertutup antara pimpinan DPR dengan calon Kapolri Komjen Pol. Timur Pradopo berbuntut panjang. Sejumlah anggota Komisi III DPR dari lintas fraksi menyatakan mosi tidak percaya terhadap pimpinan dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani mereka. Anggota Komisi III Gayus Lumbuun mengatakan mosi tidak percaya diberikan karena pimpinan telah melakukan pertemuan dengan calon Kapolri tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Komisi III yang punya kewenangan melakukan uji kepatutan dan kelayakan. ‘’Pimpinan DPR tidak cakap, kami nyatakan mosi tidak percaya,” kata Gayus di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Ketua DPR Marzuki Alie menilai mosi tidak percaya kepada pimpinan tidak tepat. Ia justru mempertanyakan karena terkesan anggota Dewan bersangkutan tidak percaya pada mereka yang telah ditunjuk dan mendapat amanat mewakili partainya. ‘’Aneh saja kalau mereka ajukan itu, ada apa ini ?. Kalau mau mengajukan mosi tidak percaya, ajukan saja ke masing-masing pimpinan fraksinya. Pimpinan DPR ada lima orang dan masing-masing merupakan wakil dari fraksi-fraksi,” katanya. Marzuki menegaskan, pertemuan pimpinan DPR dengan calon Kapolri sebagai suatu yang lumrah. ‘’Kalau menyalahi aturan, di mana aturannya, apanya yang dilanggar. Jangan semua kerja pimpinan DPR direcoki,” ingatnya anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menanggapi enteng mosi tidak percaya ini. Sekjen PAN ini menegaskan tidak ada kewenangan dari anggota Komisi III DPR yang dilangkahi pimpinan DPR. ‘’Saya sendiri melihat ini bentuk perhatian anggota Komisi III. Anggota Komisi III juga tidak perlu khawatir kalau kami melangkahi kewenangan mereka karena kami paham mengenai tatib dan aturan yang ada,” ujarnya. (har)