Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 8 Desember 2010
OJK akan Jadi Ajang Korupsi
Pengaruhi Setoran Pajak
Akhiri Ulah Spekulan Beras
IKATAN Pegawai Bank Indonesia (Ipebi) melihat dari sisi penegakan hukum, pemusatan pengawasan semua lembaga keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpotensi menimbulkan kejahatan pencucian ...hal. 1
DIREKTORAT Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran memberikan pengaruh kepada realisasi penerimaan pajak. “Ada kewajiban setiap bendahara pemerintah pusat dan ...hal. 2
ANGGOTA Badan Anggaran DPR RI, Bambang Soesatyo mendesak Pemerintah melalui Kemdag, Kemtan dan Bulog harus segera mengakhiri ulah spekulan menggoreng harga beras. “Dengan alokasi ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 229 tahun IV
Suluh Indonesia/ant
MENANG - Pesepakbola Indonesia Cristian Gonzales berebut bola dengan pesepakbola Thailand Naruphol Arromsawa saat pertandingan Grup A AFF Suzuki Cup 2010 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakara, kemarin.
Sultan Sebaiknya
Hindari Politik
Bom di Polsek SOLO - Jajaran Polda Jateng berhasil menjinakan yang diduga bom rakitan diletakan di depan kantor Polsek Kota Pasar Kliwon, Polresta Surakarta, kemarin. Barang yang diduga bom tersebut dibungkus plastik warna putih diletakan di depan sebelah kiri kantor Polsek Pasar Kliwon dan pertama kali ditemukan oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta, sekitar pukul 07.30 WIB. Menurut informasi di lokasi kejadian perkara, rakitan bom yang terdiri dari dua kaleng bekas roti, dua baterai, serbuk, timer atau jam dan empat buah ditonator telah diamankan petugas Gagana Polda Jateng. Namun, petugas Gagana juga memusnahkan serbuk yang diduga bahan peledak itu di lokasi kejadian. Peristiwa penemuan bom itu berawal dari tiga petugas mengambil sampah yakni Siswanto, Sukir (54) warga tambaksari, RT 01 RW 04 mancasan Sukoharjo, Sudadi (34) warga genting, Wonosari, Klaten dan Sangaji (60) warga gedangan RT 02 RW 04 Baki Sukoharjo. (ant)
BOGOR - Guru Besar Hukum Tata Negara UI Jimly Asshidiqie mengatakan, sebaiknya Sultan dan Paku Alam jangan masuk partai politik sebab justru akan membuat rawan politisasi dalam penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur. ‘’Sultan dan Paku Alam sebaiknya tidak berpolitik praktis, untuk menghindari politisasi dan mencegah konflik karena politisasi. Kalau keluarganya boleh, tapi kalau diangkat menjadi Sultan harus keluar,” kata Jimly di Bogor, kemarin. Ia mengatakan, sistem penetapan Sultan menjadi gubernur merupakan kekhususan Yogyakarta yang telah diakui negara. Hal itu tertuang dalam Amandemen UUD 1945 pasal 18B. ‘’Pasal 18B itu sebagai
pengakuan terhadap kekhususan daerah dan dikecualikan dari Pasal 18 Ayat 4,” katanya. Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 disebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan pasal 18B ayat menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sesuai prinsip NKRI. Untuk itu, menurut Jimly, sistem yang dipakai pemerintah Yogyakarta saat ini dalam bentuk penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur
dan Wakil Gubernur tetap sah. Sementara pasal 18 ayat 4 hasil perubahan tahun 2000, menyatakan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing kepala daerah pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Sedangkan ayat 7 menyatakan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Menurut Jimly, kekhususan ini tidak hanya dimiliki oleh Yogyakarta. DKI Jakarta juga memperoleh kekhususan dalam penerapan eksekutif di mana wali kota di daerah DKI tidak dipilih tapi diangkat. Begitu pula Aceh yang dikenal dengan wali NAD. (ant)
Pembatasan BBM Perlu SURABAYA - Sekretaris Jenderal DPP PKS Anis Matta mengatakan mendukung kebijakan pemerintah pusat berupa rencana pembatasan bahan bakar minyak dengan mewajibkan mobil pribadi keluaran 2005 ke atas untuk tidak lagi menggunakan premium per 1 Januari 2011. ‘’Pemerintah perlu diberi kesempatan untuk melaksanakannya. Jangan dulu menolak sebelum tahu hasilnya,” kata di Surabaya, kemarin. Menurut Anis, kebijakan pemerintah tersebut dirasa bagus sebab mampu mengurangi beban dalam APBN yang dialokasikan untuk BBM. Selain itu, lanjut dia, juga mengingat mobil baru memiliki desain mesin yang membutuhkan oktan di atas 90, seperti pertamax, sehingga tidak layak menggunakan bahan bakar premium, yang memiliki oktan 88, sebab bisa merusak mesin. ‘’Yang menjadi permasalahan adalah teknis pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi di lapangan,” katanya. Untuk itu, lanjut dia, jika ditemukan banyak kekacauan dan mekanismenya kurang tepat pi-
haknya tidak segan-segan untuk mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali kebijakannya. Namun, lanjut Anis, bentuk evaluasi yang diusulkan bukan untuk menghentikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, melainkan penerapan pola pembatasan yang tepat agar sampai ke tangan yang tepat. ‘’Kita belum tahu mekanisme nanti di lapangan bagaimana, yang penting kami meminta pemerintah untuk menjalankan teknis pelaksanaannya,” katanya. Sebelumnya, Pemerintah berencana melakukan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi mulai Januari 2011 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Keputusan tersebut diambil dalam rapat dipimpin Menteri ESDM Darwin Saleh yang dihadiri BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) di Jakarta. ‘’Pembatasan BBM akan dimulai Januari 2011. Tahap pertama, dilakukan di Jabodetabek,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo. (ant)
Fadli dan Ba’asyir
Memiliki Keterkaitan JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Iskandar Hasan mengatakan, pelaku teroris yang ditangkap di Malaysia Fadli Sadama memiliki keterkaitan dengan Abu Bakar Ba’asyir. ‘’Antara Fadli dan Ba’asyir kalau ditarik benang merah memiliki keterkaitan, salah satunya adalah kasus perampokan Bank CIMB Niaga di Medan,” katanya di Jakarta, kemarin. Fadli diduga sebagai otak perencanaan dari perampokan Bank CIMB yang dilakukan pada 18 Agustus 2010 bersama Toni Togar, ujarnya. Sebelumnya, sekawanan kelompok bersenjata api yang berjumlah 18 orang merampok Bank CIMB Niaga di Jalan Aksara Medan dan menembak anggota Brimob Polda Sumut Briptu Imanuel Simanjuntak yang bertugas menjaga bank tersebut hingga tewas. ‘’Para perampok yang telah ditangkap tiga diantaranya pernah mengikuti pelatihan di kamp pelatihan di Aceh yang diduga Ba’asyir terlibat didalamnya,” katanya. Fadli ditangkap pada Oktober 2010 di Johor Baru oleh Special Branch Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang merupakan unit khusus menangani masalah teror, keamanan dalam negeri yang berintensitas tinggi di Malaysia. Saat ditangkap yang bersangkutan membawa dua pucuk senjata api berupa pistol, pada perkembangannya pistol itu akan dibawa ke Indonesia yang dibeli dari Malaysia. Sebelumnya, pelaku teroris Fadli Sadama alias Fernando alias Said (28) memiliki hubungan dengan kelompok teroris di Malaysia serta dengan The Pattani United Liberation Organization di Thailand Selatan. ‘’Fadli berencana melakukan latihan di dua negara itu, kemudian akan balik ke Indonesia untuk melakukan aksi teroris di Pekanbaru dan di kawasan gunung anak Krakatau dengan sasaran wisatawan asing,’’ ujar Direktur Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Petrus Golosse. Fadli dibawa ke Indonesia dari Malaysia, oleh tim yang dipimpin langsung oleh Petrus Golose dengan membawa barang bukti lainnya sejumlah uang sebesar Rp 5 juta dan 16 ribu ringgit Malaysia yang diduga uang dari bagi hasil perampokan bank di Indonesia. Sementara itu, berkas perkara Ba’asyir telah dikembalikan kepada penyidik Polri, karena belum lengkap (P19) dari Kejagung, waktu penahanan Pimpinan Pondok Pesantren Ngruki itu berakhir pada 13 Desember 2010. ‘’Kita harapkan dari petunjuk Kejagung dari jaksa peneliti, bisa berbagi dan masih tinggal seminggu lagi mudah-mudahan belum seminggu berkas bisa dikembalikan,” kata Iskandar. (ant)
Menggiring ICMI Kembali ke Khithah PENGAMAT politik, Yudi Latif mengatakan, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) perlu merumuskan khithah atau garis besar organisasi dalam melakukan perjuangan. Apa dan bagaimana ? Di sela-sela mengikuti Muktamar-V ICMI di IPB International Convention Center (IICC) di Bogor, kemarin, Yudi menegaskan, ICMI perlu merumuskan khithah perjuangan Muktamar-V ICMI berlangsung di Bogor mulai 4-7 Desember 2010 diikuti sekitar 1.000 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Yudi Latif yang juga tercatat sebagai direktur Reform Institute Jakarta, ICMI perlu merumuskan khithah perjuangan agar kiprah dan percaturannya tidak didominasi politik praktis atau politik yang hanya berorientasi mengejar kekuasaan. ‘’Kegiatan politik praktis adalah tugas mereka yang berkiprah di partai poli-
tik, sedangkan kiprah ormas adalah memberdayakan masyarakat,” ujar Yudi. Sebagai organisasi kaum cendekia, spirit lahirnya ICMI karena besarnya harapan untuk melakukan pencerdasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam 20 tahun sejarah kelahiran dan perjalanannya, gerakan ICMI lebih didominasi perjuangan untuk meraih kekuasaan. “ICMI perlu mengambil posisi yang tepat dengan memainkan peran yang belum banyak disentuh ormas Islam
lainnya,” ujar Yudi Latif. Jika ICMI mampu merumuskan “khiththah” perjuangannya dan memainkan peran nyata dalam mencerdaskan bangsa, diyakini visi pembangunan peradaban Indonesia madani yang digagaskan akan terwujud dengan baik. Sementara itu, Ketua Presidium ICMI Ilham Habibie mengatakan, ICMI siap berjuang sekuat tenaga dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan bangsa. ‘’ICMI akan berjuang memerangi kemiskinan dan kebodohan,” ujar Ilham. Ilhm mengemukakan, ke-
miskinan, pengangguran dan kebodohan adalah musuh utama yang harus dihadapi ICMI. Oleh karena itu, ICMI periode 2010-2015 akan menjadikan masalah kemiskinan, pengangguran dan kebodohan sebagai faktor penting dalam menyusun program kerja. ‘’Saya yakin dengan kebersatuan dan sinergi yang baik, ICMI dapat memberikan kontribusi dalam berjuang mengatasi masalah kemiskianan dan kebodohan,” imbuhnya seraya mengatakan, komitmen itu akan terwujud jika ada berpartisipasi dari semua pihak. (ant)