Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 46 tahun IV Selasa, 9 Maret 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Ekonomi Lampaui Target
Genjot Penyerapan
Diminta Revisi Produksi Minyak
DEPUTI Gubenur Bank Indonesia (BI) Hartadi Sarwono mengatakan pertumbuhan ekonomi untuk kuartal pertama, dapat direvisi keatas dan mencapai angka di atas lima persen. “Pertumbuhan...hal. 1
SEKRETARIS Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sjahrial Loetan mengatakan, pemerintah akan menggenjot penyerapan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi...hal. 2
PENGAMAT perminyakan Pri Agung Rakhmanto minta pemerintah merevisi patokan produksi minyak dalam APBN 2010 yang ditetapkan sebesar 965.000 barel per hari. “Target itu terlalu ambisius dan...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Direktur PLN Dituntut
10 Tahun Penjara
Suluh Indonesia/ant
POLITISI - Dodhie Makmun Murod tampil dalam sidang atas dugaan menerima suap dalam pemilihan deputi senior gubernur BI di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Dodhie bersama koleganya diduga menerima suap Rp 9,8 miliar.
Pemasok Senjata Teroris Ditangkap JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengatakan, polisi telah menangkap dua tersangka pemasok senjata kelompok terorisme di Kabupaten Aceh Besar. ‘’Dua orang anggota jaringan pemasok senjata api ini tertangkap di Jabar dan Jakarta,” katanya di Jakarta, kemarin. Kapolri mengatakan hal itu usai menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara Polri dan Kementerian Pendidikan Nasional soal pendidikan tertib berlalu lintas. Namun Kapolri mengaku belum bisa menjelaskan dari mana kedua orang itu mendapatkan senjata api tersebut. ‘’Nanti akan dijelaskan secara menyeluruh setelah kasusnya terang,” katanya. Menurut dia, kendati tiga anggota Brimob telah tewas terkena tembakan kelompok terorisme, namun Polri tetap memburu dan mengejar mereka. ‘’Proses penindakan hukum terus berjalan baik yang berada di Aceh maupun yang di luar Aceh,” katanya. Dikatakannya, Polri telah mendapatkan identitas para tersangka yang kabur. Ia
mengatakan, Polri kini telah mengubah pola penyergapan tersangka terorisme setelah tiga anggotanya tewas dan 10 lainnya mengalami luka-luka. Dengan penangkapan dua orang itu, Polri kini telah menangkap 19 tersangka termasuk tiga teroris yang tewas tertembak. Sedangkan 14 tersangka yang tertangkap pekan lalu kini telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Kapolri menegaskan, kelompok terorisme di Aceh tidak ada hubungan dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pernah ada di masa lalu. Dua pekan lalu, Polri menyergap kelompok di hutan Jantho, Aceh Besar namun mereka melarikan diri ke tengah hutan dan perkampungan sekitar. Polisi menangkap 15 tersangka termasuk satu tewas tertembak setelah terlibat kontak tembak di dalam hutan. Dua warga yang terjebak dalam kontak tembak ikut tewas. Polri meneruskan perburuan namun dalam kontak tembak itu, tiga Brimob dan dua tersangka terorisme tewas. (har)
JAKARTA - Direktur Luar Jawa Bali PLN, Hariadi Sadono dituntut 10 tahun penjara karena diduga terlibat kasus dugaan korupsi proyek pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan berbasis teknologi informasi di PLN Distribusi Jatim. ‘’Meminta majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata jaksa penuntut umum Chatarina M. Girsang saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Penuntut umum kemudian meminta majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp 6,5 miliar. Dalam surat tuntutannya, Tim Penuntut Umum menguraikan, Hariadi melakukan perbuatan tindak pidana korupsi bersama dengan beberapa pengusaha, yaitu Saleh Abdul Malik, Achmad Fathony Zakaria, dan Arthur Pellupessy. Penuntut Umum menjelaskan, kasus itu merupakan dugaan korupsi penataan outsourcing di PLN dalam melaksanakan pengadaan outsourcing pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan di Jawa Timur pada 2004. Proyek itu meliputi beberapa fungsi pelayanan, yaitu pelayanan pelanggan, pembacaan meter, pembuatan rekening, pembukuan pelanggan, dan pengawasan kredit atas rekening yang tidak lunas. (nas)
Menangkan Miranda Goeltom
Politisi PDIP Terima Rp 9,8 M JAKARTA - Jaksa penuntut umum Mochamad Rum perkara terdakwa Dudhie Makmun Murod menyatakan bahwa politikus PDI Perjuangan, Panda Nababan, menerima bagian paling besar senilai Rp 1,45 miliar dalam bentuk traveller’s cheque seusai pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004, yang dimenangkan Miranda Swaray Goeltom. ‘’Panda Nababan mendapat Rp 1,45 miliar,” kata jaksa dalam sidang majelis hakim yang diketuai Nani Indrawati di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Menurut jaksa, tercatat 16 orang yang menerima traveller’s cheque tersebut. Panda mendapat jatah paling besar, karena ditunjuk oleh Tjahjo Kumolo sebagai koordinator FPDIP untuk pemenangan
Miranda. ‘’Panda Nababan ditunjuk sebagai koordinator pemenangan Miranda Swaray Goeltom,” ujarnya. Usai pemilihan, kata jaksa, Panda menelepon dan minta Dudhie bertemu Ahmad Hakim Safari alias Arie Malang Judho di Restauran Bebek Bali Senayan. Dalam pertemuan itu, Arie memberi tas kepada Dudhie berisi amplop berisi traveller’s cheque dengan total Rp 9,8 miliar. Setelah menerima bingkisan tersebut, Dudhie menyerahkannya kepada Panda Nababan yang kemudian dibagi-bagikan kepada anggota F-PDIP. Setelah menerima, Dudhie melaporkan dan disarankan kepada Panda Nababan untuk membagikan traveller’s cheque itu kepada anggota Komisi IX. Tak ingin ketinggalan, Dudhie
mengambil jatah traveller’s cheque terlebih dahulu senilai Rp 500 juta. Sebelum menerima uang suap itu, beberapa anggota FDIP telah mengadakan sejumlah rapat di ruang rapat fraksi. Dalam rapat, Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo memerintahkan seluruh anggota fraksi untuk memilih Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior BI. ‘’Sehingga anggota F-PDIP pada Komisi IX diminta untuk mengamankan dan berkonsentrasi penuh dalam pemilihan tersebut,” kata jaksa. Mereka juga melakukan pertemuan dengan Miranda sebelum pemilihan yang juga dihadiri Miranda Goeltom. Alhasil, Miranda menang dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI melalui mekanisme voting. (nas)
Kongres di Bali
PDIP Bahas Rencana Koalisi JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas mengatakan, salah satu materi pembahasan Kongres PDIP di Bali bulan April mendatang adalah menyikapi posisi partai ke depan, apakah akan tetap berada di luar pemerintah atau masuk dalam barisan koalisi partai pendukung SBY-Boediono. ‘’Kongres PDIP dulu, baru liat langkah-langkahnya. Sebab mungkin PDIP tidak akan menganut oposisi lagi, tapi kritis,” katanya di Jakarta, kemarin. Hingga saat ini, Taufiq mengatakan rencana itu belum disampaikan kepada Partai Demokrat. Menurut Taufiq, sikap oposisi yang selama ini disandang PDIP ternyata tidak terlalu banyak memberikan keuntungan. Buktinya, pada Pemilu 2009 lalu, PDIP harus menelan kekalahan dari Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono. Alasan itulah yang melatarbelakangi wacana perubahan sikap partai tersebut. ‘’Udah kalah masak enggak berubah. Kan kita musti menge-
valuasi. Dengan oposisi kita kalah, kalau dengan tidak oposisi mungkin akan bertambah,” kata suami Megawati ini. Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan menyambangi Taufiq Kiemas. Kehadiran Syarif yang juga Wakil Sekjen Partai Demokrat itu kontan dinilai sarat dengan nuasa politis. Namun, Syarif mengatakan kehadirannya terkait kegiatan Kementerian UKM yang saat ini dibidanginya. Kendati demikian, mantan Ketua F-Demokrat ini meyakini, Partai Demokrat akan merasa nyaman jika PDIP ikut bergabung dalam barisan koalisi pendukung Demokrat. ‘’Kalau kita sehati, kita (PD) enjoy,” ujarnya. Soal masa depan koalisi yang dinilai telah dicederai oleh Partai Golkar dan PKS terkait hasil Pansus Angket Century, Syarif mengakui hubungan koalisi dengan Partai Golkar dan PKS mengalami pasang surut. (har)
Suap Berjemaah
Mega Belum Bersikap SEMARANG - Sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbeda. Ketika menanggapi hasil Pansus Bank Century, Mega mendesak agar segera ditindaklanjuti. Tetapi ketika menanggapi kadernya diduga menerima suap Rp 9,8 miliar, Mega mngatakan, masih menunggu hasil akhir proses hukum, Dudhie Makmun Murod. Menurut Mega, permasalahan ini masih diselesaikan melalui proses hukum dan juga belum ada buktibukti yang diungkapkan. Ia mempersilakan jaksa penuntut umum menyampaikan dakwaan yang terkait dengan kemungkinan keterlibatan politikus partai ini. ‘’Itu merupakan tugas jaksa penuntut umum,” katanya. Namun, lanjut dia, jika dakwaan yang disampaikan tersebut terbukti benar, maka dirinya tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang terlibat. Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahyo Kumolo mengakui arahan yang disampaikannya kepada anggota fraksi PDIP pada masa jabatan dewan periode 19992004, untuk memenangkan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. ‘’Tapi soal uang yang dipermasalahkan, saya tidak tahu,” katanya. Sebelumnya, Dudhie me-
ngaku membagikan traveller’s cheque tersebut kepada 16 orang politisi PDIP yakni Williem M Tutuarima senilai 500 juta, Sutanto Pranoto senilai Rp 600 juta, Agus Condro Prayitno senilai Rp 500 juta, Muhamad Iqbal senilai Rp 500 juta, Budiningsih senilai Rp 500 juta, Poltak Sitorus senilai Rp 500 juta, Aberson M Sihaloha senilai Rp 500 juta, Rusman Lumban Toruan senilai Rp 500 juta, Max Moein senilai Rp 500 juta, Jeffrey Tongas Lumban Batu senilai Rp 500 juta, Matheos Pormes senilai Rp 350 juta. Engelina A Pattisina senilai Rp 500 juta, Suratal HW senilai Rp 500 juta, Ni Luh Nuriani senilai Rp 500 juta, Soewarno senilai Rp 500 juta, Panda Nababan senilai Rp 1,45 miliar, Sukardjo Hardjosoewirdjo senilai Rp 200 juta, Izedrik Emir Moeis senilai Rp 200 juta. Dudhie sendiri dijerat Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) butir b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau kedua, Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (nas/son)
Evaluasi Partai Koalisi, Perlukah ... ? HASIL kerja Pansus Bank Century memunculkan sikap antipati dari kubu Partai Demokrat terhadap partai mitra koalisinya. Ancaman pecah kongsi mengemuka pasca paripurna yang menyimpulkan masalah Bailout Century harus digiring ke ranah hukum. Apa sesungguhnya yang akan terjadi ? Ketua Departemen SDM DPP Partai Demokrat Andi Alifian Mallarangeng mengatakan, jika dilakukan evaluasi terhadap partai koalisi pendukung pemerintah maka partainya akan melakukan evaluasi dengan
pikiran jernih dan bukan berdasarkan emosi. ‘’Kalau evaluasi kan macam-macam, luas sekali, opsinya juga kan macammacam. Tapi kami ingin melakukan evaluasi terkait kinerja koalisi secara jernih, bukan kare-
na emosi,” ujar Andi usai rapat bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta, kemarin. Namun ia tidak mau mengungkap apakah evaluasi tersebut nantinya akan mengarah pada perombakan kabinet. Mengenai kemungkinan menggandeng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam koalisi, Andi mengatakan hal tersebut butuh proses tersendiri. Ia hanya mengatakan komu-
nikasi antara Partai Demokrat dan partai-partai politik lain termasuk yang tidak tergabung dalam koalisi tetap berjalan. ‘’Partai Demokrat kan bersahabat dengan semua partai, termasuk dengan PDIP. Karena itu komunikasi-komunikasi dengan semua partai berjalan baik, jalan terus, apakah dengan partai yang tergabung dengan koalisi atau tidak, saya pikir itu ada prosesnya tersendiri. Tapi kami selalu terbuka karena kami bersahabat, berkomunikasi,
bersilaturahmi,” tutur Andi. Sedangkan mengenai tindak lanjut hasil paripurna DPR yang memutuskan terdapat penyimpangan dalam kebijakan pemberian dana talangan kepada Bank Century, Andi membantah isu terjadi barter kasus hukum yang melibatkan partai politik lain untuk meredam kasus Bank Century. ‘’Tidak, tidak ada itu. Kita tidak mengenal ada hal-hal semacam itu, barter-barter segala, lurus-lurus saja,’’ ujarnya. (ant)