Edisi 9 April 2010 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 67 tahun IV Jumat, 9 April 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Investasi Berperan Penting

Pelaku Tahan Kredit

Harga Pupuk Naik

EKONOM Bank Dunia Shubham Chaudhuri memprediksi pertumbuhan ekonomi enam persen bisa dicapai dengan membuat iklim investasi yang nyaman untuk mendorong investasi. “Saat ini situasi ...hal. 1

DIREKTUR Utama PT OCBC NISP, Parwati Surjaudaja mengatakan, permintaan kredit pada semester pertama 2010 cukup besar, namun para pelaku usaha masih belum mengambil dana tersebut, meski mereka telah ...hal. 2

PEMERINTAH melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 32 Tahun 2010 akhirnya menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dengan besaran sekitar 30-35 persen.

Kenaikan HET pupuk ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Cirus Dicopot

15 Tersangka

Suluh Indonesia/sep

SUSNO - Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Susno Duadji dengan mengenakan pakaian dinas lengkap melakukan salam komando dan berjabatan tangan dengan Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman sebelum rapat dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, kemarin.

JAKARTA - Kejagung mencopot Cirus Sinaga dari jabatannya sebagai Aspidsus Kejati Jateng, karena melanggar kode etik penanganan perkara Gayus HP Tambunan. Bersamanya juga dicopot Poltak Manulang sebagai Direktur Pra Penuntutan Kejagung. ‘’Keduanya diberi sanksi berat, pemberhentian dari jabatan strukturalnya,” kata Jamwas Kejagung Hamzah Tadja di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Jaksa Agung Hendarman Supanji menyatakan, ada 15 jaksa yang menjadi tersangka terkait Gayus Tambunan.

Hendarman mengatakan pihaknya segera merampungkan pemeriksaan kelima belas jaksa itu, lengkap dengan derajat kesalahannya. ‘’Ada sekitar 15 orang jaksa yang diduga terlibat dalam kasus ini,’’ katanya.

Jaksa tersebut diduga terlibat dalam proses perkara Gayus, mulai dari pra penuntutan hingga perkara itu dilimpahkan kepada pengadilan.

Menurut dia, polisi sebelumnya telah menetapkan kasus Gayus sebagai korupsi, pencucian uang dan penggelapan, namun oleh jaksa hanya dijerat kasus pencucian uang dan penggelapan. (nas/ant)

Susno ‘Telanjangi’ Polri JAKARTA - Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji mengungkapkan adanya makelar kasus yang lebih besar dari kasus Gayus P. Tambunan yang nilainya lebih dari Rp100 miliar. ‘’Orang yang menyeliidiki kasus (Gayus) ini sama orangnya dengan kasus yang melibatkan 100 miliar rupiah lebih,” katanya saat rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI di Jakarta, kemarin.

Menurut Susno, kasus makelar kasus yang nilainya lebih dari Rp 100 milliar tersebut mengenai ternak ikan Arwana di Pekanbaru, Riau. ‘’Menurut saya ini kasus perdata, kepada saya tak tembus.

Ini kasus besarnya Rp 100 mil-

liar lebih,” ucap Susno.

Susno mengatakan, kasus tersebut melibatkan kelompok warga negara Indonesia dan Singapura. Susno juga menjelaskan ada nama Andi Kosasih, dan Haposan. ‘’Dan ada Mr X juga sama. Saya tak tahu persis siapa dia,” papar Susno.

Bernilai Triliunan

Ia mengungkapkan beberapa kasus mafia pajak di tubuh Ditjen Pajak bernilai triliunan rupiah. Tidak hanya itu, Susno juga membeberkan nama orang-orang yang terlibat. Dua kasus di antaranya bernilai masing-masing Rp 1,4 triliun dan Rp 1,5 triliun. ‘’Namanya sudah kita kantongi,” ujar ang-

gota Komisi III DPR Bambang Soesatyo.

Pengungkapan kasus dan nama-nama itu dilakukan Susno di hadapan para anggota komisi hukum tersebut secara tertutup, dan wartawan tak diizinkan untuk meliput.

Ketika ditanya inisial para oknum tersebut, Bambang menolak menyebutkannya. ‘’Yang jelas, kita sekarang baru menyadari bahwa kebanyakan kasus pengampunan pajak, pengurangan pajak, penghapusan pajak, bukanlah sekelas Gayus.

Tetapi itu dilakukan orang setingkat Dirjen dan Menteri ,” ujarnya seraya menambahkan, DPR akan membentuk Pansus Pajak. (har/son)

Polda Tangani Kasus Pajak JAKARTA - Polda Metro Jaya menangani dana rekening mencurigakan milik mantan pejabat Ditjen Pajak, Bahasjim Assifie. ‘’Sepertinya ya, tapi nanti saya cek dulu,” kata Kadiv Humas Polda Metro Jaya Kombes Boy Rafli Amar di Jakarta, kemarin.

Boy mengatakan, laporan itu sudah lama, namun dia akan memastikan sejauhmana Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangani dugaan rekening itu. Awalnya dugaan rekening mencurigakan milik Bahasjim Assifie itu ditangani Mabes Polri, namun kemudian dilimpahkan ke Ditreskrimsus Polda Metro.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyebutkan mantan Kepala Kantor Pemeriksaan Jakarta Tujuh Ditjen Pajak Bahasjim Assifie memiliki dana rekening sebesar Rp 70 miliar. PPATK pernah melaporkan rekening mencurigakan itu kepada Mabes Polri sekitar Maret 2009, namun belum ditindaklanjuti.

Rekening Hasjim itu lebih besar dibanding dana simpanan milik Gayus Tambunan yang

menjadi tersangka pencucian uang, penggelapan pajak dan korupsi senilai Rp 28 miliar.

Namun hingga saat ini, penyidik Mabes Polri belum meminta keterangan maupun menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bahasjim.

Sementara itu, Kemenkeu tengah memproses pemberhentian Bahasjim Assifie dari posisinya sebagai PNS, karena keterkaitannya dalam dugaan praktik makelar pajak.

Menurut Sekjen Kemenkeu Mulia Panusunan Nasution, status Bahasjim merupakan pegawai Kemenkeu yang dipekerjakan di Bappenas sejak 30 Mei 2008. Di Bappenas, Bahasjim diangkat sebagai pejabat struktural eselon II, yakni menjadi Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan. ‘’Proses pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS oleh Kementerian Keuangan akan segera dilakukan setelah ia diberhentikan dari jabatan struktural di Bappenas,” ujar Mulia.

Sekretaris Kementerian PPN/ Bappenas Syahrial Loetan menegaskan, Bahasjim telah meminta pengunduran diri. (ant)

Aliran Dana Gayus

Seorang Jenderal Terima Rp 7 Miliar JAKARTA - Mantan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji mengatakan, ada jenderal polisi yang meminta dana pada Gayus Tambunan sebesar Rp 5 miliar dengan menyebutkan untuk diberikan kepada Susno. ‘’Saya tahu ada informasi itu dari orang saya di dalam, tapi dana tersebut sampai saat ini belum pernah diantarkan atau dikirimkan kepada saya,” katanya kepada anggota Komisi III DPR RI pada acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin.

Menurut Susno, ia mendengar ada isu yang menyebutkan dirinya ikut menerima dana dari Gayus sebesar Rp 5 miliar. ‘’Isu itu sama sekali tidak benar. Sampai detik ini saya tidak menerima dana itu,” katanya.

Susno mengatakan, informasi dari orang dalam berdasarkan keterangan salah seorang saksi yang diperiksa mengatakan, ada seorang jenderal yang meminta dana Rp 2 miliar karena jatah dia, katanya hanya Rp 1,5 miliar.

Jenderal itu pula, kata Susno, yang memintakan dana untuk dirinya Rp 5 miliar tapi sampai saat ini belum pernah mengantarkan atau mengirim-

kan uang itu kepadanya. ‘’Jadi orang yang memintakan itu mungkin sudah mendapat Rp 7 miliar. Itu keterangan dari salah seorang saksi,” kata Susno.

Mantan Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) ini juga menyebutkan pencairan dana tersebut dilakukan pada saat transisi pergantian pejabat Kepala Bareskrim, pada 26 Nopember 2009.

Pencairan dana tersebut, kata dia, juga dilakukan dengan mengabaikan prinsipprinsip prudensial, kehatihatian, dan melanggar prosedur. Dikatakannya, sebagai direktur di reserse mestinya melakukan koordinasi lebih dulu dengan direktur sebelumnya serta melakukan gelar perkara untuk mengetahui apakah benar atau tidak tindakan pencairan itu sebelum dicairkan. Gelar tersebut juga mestinya dihadiri oleh berbagai divisi di Polri seperti, Divisi Binkum, Irwasum, Propam, PPATK, BI, dan pihak terkait lainnya. ‘’Tapi hal ini diabaikan,” katanya.

Susno mengatakan, sangat gampang menelusuri aliran dana Gayus, karena para pelakunya sudah tertangkap semua. (har/son)

Hukum Mati Koruptor ULAH para koruptor yang menggerogoti uang negara menimbulkan kecemasan berlebihan, tak terkecuali Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Bagaiaman solusi yang ditawarkan Mahfud untuk menangani para koruptor ini ?

Menurut Mahfud, koruptor itu perlu diberi hukuman mati karena upaya membongkar kasus korupsi ternyata tidak mengurangi korupsi. ‘’Kasus korupsi itu sudah berkali-kali dibongkar, tapi korupsi tetap saja ada karena itu sebaiknya ada perbaikan sistem,” katanya setelah berbicara dalam semi-

nar di Gedung PWNU Jatim di Surabaya, kemarin.

Ia mengusulkan dua sistem yang diperlukan untuk menghabisi korupsi. ‘’Sistemnya, jatuhkan hukuman mati dan buka peluang UU Pembuktian Terbalik. Tapi UU itu memang harus diberlakukan secara hatihati,” katanya.

Mahfud MD

Menurut Mahfud, sistem pembuktian terbalik memang harus diberlakukan dengan ek-

stra hati-hati agar tidak jadi alat memeras. ‘’Kalau tidak hatihati, sistem pembuktian terbalik itu akan dapat dijadikan alat memeras oleh penegak hukum, karena tersangka korupsi takut mati,” katanya.

Namun, katanya, sistem pembuktian terbalik dapat dilakukan dengan sederhana, misalnya gaji seseorang pejabat adalah Rp 10 juta per bulan, maka dalam dua tahun hanya Rp 240 juta. ‘’Kalau dalam dua tahun ternyata dia memiliki uang Rp 20 miliar, maka dia diminta untuk membuktikan

asal-usul uang itu, bila tidak mampu memberikannya, jatuhi hukuman mati,” katanya.

Menyinggung kasus, Mahfud mengatakan, Gayus yang menggelapkan uang Rp 28 miliar sebagai koruptor yang tidak sendirian.‘’Di atas golongan Gayus (III-A) ada banyak mantan pejabat yang rata-rata memiliki uang Rp 7 miliar, bahkan ada pejabat perpajakan yang memiliki uang Rp 49 miliar yang disebut sebagai uang hibah.

Hibah itu biasanya ‘kan untuk masjid, tapi itu untuk pejabat,” katanya. (ant)

K ta

Suluh Indonesia, Jumat 9 April 2010

Susno ke DPR

K ilas

Polri Gerah

Boediono Resmikan Situs Wapres WAKIL Presiden Boediono meluncurkan situs resmi Wapres “www.wapresri.go.id” sebagai sarana untuk ajang komunikasi dengan masyarakat. “Situs ini sebagai wahana saya untuk berinteraksi dengan masyarakat, sebaliknya interaksi masyarakat dengan saya,” kata Wapres Boediono saat meluncurkan situs itu di Istana Wapres Jakarta, kemarin. Menurut Wapres, interaksi sangat bisa diharapkan dengan adanya situs sehingga masyarakat bisa mengetahui kegiatan Wapres. Boediono juga mengharapkan situs tersebut akan terus dapat diperbaharui setiap saat, sehingga masyarakat bisa mengetahui kegiatan Wapres. “Saya mengharapkan situsnya bisa diperbaharui sehingga bisa bermanfaat sangat baik,” kata Boediono. Acara peluncuran situs dilakukan secara informal dan santai yang juga dihadiri Menko Kesra Hatta Rajasa serta Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh. (ant)

Hukum Mati Bagi Koruptor GERAKAN Pemuda Anti Korupsi (GEPAK) mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum memberlakukan hukuman mati kepada para koruptor. “Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang harus dihukum seberat-beratnya. Secepat-cepatnya berlakukan hukuman mati bagi para koruptor,” kata Ketua Umum GEPAK Thariq Mahmud di Jakarta, kemarin. Thariq mengajak seluruh masyarakat bersatu memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. “Kita, bangsa Indonesia harus berani merebut kembali dari para koruptor,” kata Thariq. Menurut Thariq korupsi merupakan musuh bersama. Karena itu tambahnya penerapan hukumnya harus tegas. Thariq juga menegaskan hukuman yang pantas bagi para koruptor minimal hukuman seumur hidup dan maksimal hukuman mati. “Hukum mati koruptor, sita semua aset koruptor untuk kesejahteraan rakyat,” kata Thariq. (ant)

Suluh Indonesia/ade

REKOR MURI - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempertunjukan tari kecak asal Bali saat mengikuti upacara perayaan hari ulang tahun yang ke-60, di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, kemarin. Hut Satpol PP yang diisi dengan atraksi tarian “Operet Van Java” yang mengenakan pakaian adat daerah seluruh Indonesia ini memecahkan rekor Muri dengan penari terbanyak.

Mitigasi Bencana Terintegrasi

KPK Gelar Perkara Century

PAKAR gempa dan seismologis dari ITB Bandung Wahyu Triyoso PhD menyatakan, sistem mitigasi bencana yang terintegrasi merupakan kebutuhan mendesak bagi negara yang rawan gempa seperti Indonesia.

“Keberadaan sistem mitigasi bencana akan membuat pemerintah dan masyarakat memiliki adaptasi dan antisipasi yang lebih baik terhadap perilaku alam khususnya gempa,” kata Wahyu dalam rilisnya di Jakarta, kemarin. Data menunjukkan, sejak Januari 2010 terdapat lebih dari 100 kali gempa berkekuatan di atas 5 SR di Indonesia. Tercatat sejak tahun 2004 terjadi lebih dari 800 kali gempa berkekuatan di atas 5 SR. Pengajar jurusan Teknik Geofisika ITB itu berpendapat,hal yang paling mendasar dalam mitigasi bencana adalah pelestarian pengetahuan lokal dari masyarakat yang dikombinasikan dengan aplikasi pengetahuan terbaru dalam hal bagaimana mengantisipasi potensi bencana.

Masyarakat Pulau Simeuleu di Aceh, misalnya, punya kebiasaan berlari ke perbukitan apabila terjadinya gempa dibarengi surutnya air laut, untuk menghindarkan diri dari terjangan tsunami. (ant)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan gelar perkara kasus Bank Century pada Senin, 12 April 2010. “Kalau kasus Century, Senin juga kita gelar perkara,” kata Wakil Ketua KPK, M. Jasin, di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, gelar perkara itu akan dihadiri oleh empat pimpinan KPK, direktur terkait dan sejumlah penyelidik.Dalam gelar itu, tim penyelidik akan melaporkan perkembangan pengusutan kasus Bank Century.

Jasin belum bisa memastikan apakah gelar perkara itu akan memutuskan peningkatan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Menurut dia, gelar perkara

Dua Jaksa Dicopot

Harus Diserahkan Ke Polisi JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengharapkan Kejagung menyerahkan dua jaksa yang sudah dicopot dari jabatannya terkait perkara Gayus HP Tambunan ke kepolisian. “Sebaiknya para jaksa tersebut diserahkan pada kepolisian agar diperlakukan sama dengan penyidik kasus Gayus di Mabes Polri,” kata peneliti ICW Febri Diansyah kepada ANTARA di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya dilaporkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) mencopot Cirus Sinaga dari jabatannya sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, karena melanggar kode etik penanganan perkara Gayus HP Tambunan.

Kejagung juga mencopot Poltak Manulang dari jabatannya sebagai Direktur Pra Penuntutan (Pratut) Kejagung.

Febri menambahkan, publik sudah mengetahui bahwa Polri telah menetapkan dua penyidik sebagai tersangka dalam kasus pidana permufakatan jahat terkait proses

hukum terhadap Gayus.

“Hal ini sangat penting jika benar Kejaksaan serius berbenah. Jika tidak, kesalahan lama akan tetap terulang,” katanya.

ICW mencatat setidaknya ada 20 jaksa bermasalah sebelumnya, sebagian besar hanya mendapat sanksi ringan secara internal. “Ke depan jaksa nakal jangan dipromosikan kembali ke jabatan strategis. Jangan ulangi kesalahan fatal saat kembali promosikan Kemas Yahya Rahman, mantan Jampidsus dan mantan Jaksa kasus Adelin Lis,” katanya.

Ia menambahkan, semua ini penting agar jaksa tidak main-main menjalankan tugasnya.

Kendati demikian, ICW menyambut baik dengan sikap kejagung yang mencopot kedua jaksa itu dari jabatannya. “Kami menyambut baik sikap kejaksaan tersebut, meskipun tergolong lebih lambat dan kurang progresif,” katanya. (ant)

adalah forum untuk melaporkan perkembangan penanganan kasus. “Paling tidak melaporkan hasil pemeriksaan beberapa saksi,” katanya. Jasin juga belum bisa memastikan kapan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan diperiksa. “Justru akan dibahas Senin itu,” kata Jasin.

Dia mengatakan, forum gelar perkara akan memutuskan apakah Sri Mulyani perlu dipanggil atau tidak. Dalam kasus Bank Century, KPK telah memeriksa beberapa pejabat BI, antara lain Deputi Gubernur BI, Budi Mulya, Direktur Pengawasan Bank I Budi Armanto, Deputi Direktur pada Direktorat Pengawasan Bank I, Heru Kristiana, Direktur pada Direktorat Penelitian dan

Pengaturan, Halim Alamsyah, pegawai pada Direktorat Pengawasan, Pahla Santosa, dan pegawai BI yang juga anggota Satgas Pengawasan Bank Century Ahmad Fuad.

Selain itu, juga diperiksa Direktur Klaim dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Noor Cahyo, Kepala Divisi Penjaminan LPS Poltak L. Tobing, dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Ahmad Fuad Rahmany. Kasus Bank Century mencuat setelah publik mengetahui pengucuran dana BI dalam bentuk Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century.

Pengucuran FPJP berawal

Paskah Gunakan Cek Untuk Beli Mobil JAKARTA - Marketing PT Inti Karya Megah, Minhui ketika bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatakan, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta membeli mobil menggunakan cek.

Minhui memberikan kesaksian itu di Jakarta, Kamis, dalam kasus dugaan penerimaan cek oleh sejumlah anggota DPR dengan terdakwa politisi Partai Golkar, Hamka Yandhu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sejumlah anggota DPR menerima cek untuk memenangkan Miranda S. Goeltom dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.

Munhui bersaksi, Paskah yang juga mantan anggota DPR datang ke perusahaannya yang menjadi penyalur mobil merk Honda pada Juni 2004.

Paskah datang untuk membeli mobil jenis Special Utility Vehicle (SUV), Honda CRV warna coklat keluaran tahun 2004. Ia menjelaskan, Paskah menggunakan nama M Eri Hamzari untuk dicantumkan dalam Bukti

Paskah Suzetta

Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) kendaraan yang dipesan.

Dia juga menyertakan alamat Jl Mendawai No 29, Kramat Pela, Jakarta Selatan dalam dokumen pembelian. Harga kendaraan tersebut disepakati Rp261,4 juta dari harga penawaran Rp265 juta.

Minhui menjelaskan, Paskah memberikan lima lembar cek kepadanya sebagai pembayaran. Cek yang masingmasing bernilai Rp50 juta itu diterbitkan oleh BII. “Sisanya dibayar tunai,” kata Minhui.

Dalam persidangan sebelumnya terungkap bahwa Paskah Suzetta menerima sejumlah lembar cek senilai Rp600 juta yang diduga suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 dari mantan anggota DPR Hamka Yandhu.

Hal itu diungkapkan oleh Hamka Yandhu ketika bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, dengan terdakwa politisi PDI Perjuangan, Dudhie Makmun Murod. “Saya serahkan langsung kepada Pak Paskah di sekitar hotel Mulia,” kata Hamka ketika bersaksi.

Saat itu, Hamka adalah anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Hamka mengaku menyusul ke hotel tersebut setelah sejumlah anggota DPR mengatakan Ketua Kelompok Fraksi Partai Golkar di Komisi IX itu berada di hotel tersebut. “Cek itu diserahkan di mobil,” kata Hamka.

Menurut Hamka, Paskah yang juga mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu tidak menghitung cek yang dia terima. “Amplop tidak dibuka,” kata Hamka singkat. (ant)

Badan Publik Harus Siap Laksanakan UU KIP BADAN publik harus siap melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku efektif mulai Mei 2010.

Menurut James Pardede dari Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Pusat, di Jakarta, Kamis, butuh kesiapan yang memadai bagi badan publik untuk menerapkan keterbukaan informasi publik ini. “UU KIP ini mengharuskan badan publik untuk meningkatkan keterbukaan informasi yang bertujuan mencerdaskan masyarakat,” katanya dalam acara rapat Bakohumas yang diselenggarakan di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

James Pardede menuturkan, melalui UU ini, masyarakat akan memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi dalam rangka mewujudkan

2

prinsip pemerintahan yang baik (good governance). “Ini merupakan era baru, sejalan dengan era globalisasi, masyarakat semakin terpenuhi kebutuhannya akan informasi,” katanya.

Sementara itu, Kemdagri sendiri telah menyatakan kesiapannya melaksanakan UU KIP ini.

Sekretaris Jenderal Kemdagri Diah Anggraeni telah mengarahkan pejabat komponen di lingkungan Kemdagri untuk segera mengambil langkah penyebaran informasi tentang substansi UU KIP dan menyiapkan aparat yang bertugas membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

Kemdagri. “Seluruh badan publik perlu menata manajemen informasi publik yang menjadi wewenangnya, yang meliputi pengelolaan dokumentasi dan informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi,” kata Diah Anggraeni dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemdagri Saut Situmorang dalam acara rapat Bakohumas.

Sebagai badan pubik, beberapa poin yang wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP ini adalah menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi publik yang dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.

Selanjutnya adalah menye-

diakan dan mengumumkan informasi secara berkala dan menunjuk dan mengangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

UU KIP disahkan pada 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun sejak tanggal diundangkan.

Keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Selain itu, UU KIP ini merupakan landasan hukum untuk pengecualian bersifat ketat dan terbatas, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

UUD 1945 pasal 28F menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena dengan pengawasan publik atas penyelenggaraan negara yang terbuka, maka penyelenggaraan negara makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Pelibatan masyarakat ini tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. (ant)

ketika Bank Century mengajukan permohonan repo aset kepada BI pada Oktober 2008 sebesar Rp1 triliun karena mengalami kesulitan likuiditas. Namun, menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BI memproses permohonan itu sebagai permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).

Pada saat permohonan itu diajukan, rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century adalah 2,35 persen. Padahal, peraturan BI nomor 10/26/ PBI/2008 menyatakan sebuah bank harus memiliki CAR minimal delapan persen untuk mengajukan permohonan pendanaan. (ant)

JAKARTA - Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Irjen Pol Edward Aritonang gerah.

Ia mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima dan menemukan adanya surat undangan permintaan kehadiran Komjen Pol Susno Duadji dari Komisi III Bidang Hukum DPR RI. “Kehadiran beliau (Susno) dari hal yang diamati, kami belum menemukan barangkali surat permintaan hadir di sana (Komisi III),” kata Edward di Jakarta, kemarin.

Edward menyatakan, berdasarkan materi yang disampaikan Susno, Polri mengamati kedatangan Susno mendatangi Komisi III guna perlindungan hukum maupun fisik terkait dengan pengungkapan dugaan kasus Gayus Tambunan.

Namun demikian, Kadiv Humas Mabes Polri itu menuturkan Susno juga memberikan keterangan lanjutan dan beberapa informasi tambahan terkait dugaan rekayasa kasus maupun rekening mencurigakan milik Gayus Tambunan sebesar Rp25 miliar. “Kita akan pelajari materi keterangan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Susno Duadji bersama pengacaranya, Henry Yosodiningrat mendatangi Komisi III DPR RI dan memberikan keterangan terkait dugaan kasus mafia kasus (markus) perpajakan, kemarin. Edward akan mempelajari apakah penyampaian keterangan Susno itu melanggar kode etik atau tidak karena berdasarkan ketentuan Polri seharusnya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri itu meminta izin kepada pimpinan.

Sementara itu, terkait Komisi XI DPR RI yang mengundang kehadiran tiga jenderal Mabes Polri, Edward membenarkan adanya surat undangan yang meminta Komisaris Jenderal Susno Duadji, Brigadir Jenderal Edmon Ilyas dan Brigadir Jenderal Radja Erizman menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) sehubungan kejahatan perpajakan. (ant)

KPK Angkat

Erry Riyana Sebagai Tim Ahli JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M. Jasin mengatakan, KPK telah mengangkat mantan pimpinan KPK, Erry Riyana Hardjapamekas sebagai anggota Tim Ahli KPK bidang manajemen dan reformasi birokrasi merangkap penasihat di bidang lainnya.

“Erry Riyana sejak 29 Oktober 2009 diangkat sebagai tim ahli di bidang manajemen dan reformasi birokrasi dan penasihatan di bidang lainnya,” kata Jasin kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Jasin menjelaskan, pengangkatan Erry didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan KPK. Menurut dia, keputusan itu dibuat saat Tumpak Hatorangan Panggabean menjadi Pelaksana Tugas Sementara Ketua KPK. Namun, hal itu dibantah

oleh penasihat KPK, Abdullah Hehamahua. Menurut dia, Erry hanya mengajukan konsep kepada KPK. “Bukan, beliau mengajukan konsep, semacam penelitian di internal KPK,” katanya.

Abdullah mengatakan, konsep itu sedang didalami oleh seluruh pegawai KPK dalam rangka memperbaiki kinerja.

“Semacam quesioner,” kata Abdullah. Dia mengaku tidak mengetajui jika pimpinan KPK sudah mengeluarkan keputusan untuk mengangkat Erry sebagai anggota tim ahli.

Akhir-akhir ini nama Erry sering disebut karena bertemu dengan Wakil Ketua KPK, Chandra Hamzah dan sejumlah pengacara di kompleks hunian Puri Imperium. Erry juga disebut ikut dalam aksi sejumlah profesional dan pengamat ekonomi di depan Bursa Efek Indonesia pada Desember 2009. (ant)

DPD Usulkan Pembangunan

Kantor di Seluruh Daerah JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan pembangunan kantor perwakilan DPD pada seluruh ibukota provisi di Indonesia dengan anggaran sekitar Rp30 miliar per daerah. “Anggaran tersebut baru sebatas perkiraan dari DPD dan akan diusulkan untuk dianggarkan pada APBN 2011 dan 2012,” kata anggota DPD RI Bahar Ngitung usai diskusi “Untuk Apa Kantor DPD RI di Daerah” di Ruang GBHN Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPR RI, di Jakarta, Kamis.

Dijelaskan Bahar, usulan anggran Rp30 miliar per daerah dengan estimasi rata-rata, karena ada daerah yang membutuhkan aggaran lebih besar seperti Papua dan DKI Jakarta tapi ada juga daerah yang cukup dengan anggaran kurang dari Rp30 miliar

seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dari Rp30 miliar tersebt, kata Bahar, alokasinya secara global meliputi lahan dan bangunan sekitar Rp12 miliar peralatan dan prasarana sekitar Rp13 miliar serta pajak Rp5 miliar. “Karena harga tanah dan harga material bahan bangunan di setiap daerah tidak sama, maka pembangunan kantor DPD di daerah dilakukan dengan pola subsidi silang,” kata anggota DPR dari Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Dijelaskan Bahar, pembangunan kantor DPD di daerah diamanahkan oleh UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan anggota DPD di daerah memiliki kantor di ibukota provinsi daerah pemilihannya masing-masing. (ant)

Metr politan

Suluh Indonesia, Jumat 9 April 2010

3

Pemerintah Selaraskan

Program Kesra

Suluh Indonesia/ant

BANSOS - Mensos Salim Segaf Al Jufri bertukar naskah dengan Ketua Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa (kiri) usai penandatanganan nota kesepahaman disela acara peringatan Hari Lahir (harlah) Muslimat NU di Jakarta, kemarin.

PDIP Bukan Partai Keluarga sebagaimana ditayangkan sebuah stasiun televisi. ‘’Mas Guruh cukup prihatin dengan sikap itu, karena menurut beliau, PDIP sesungguhnya benar-benar lahir sebagai partai rakyat sejati dengan garis ideologi yang tegas yakni menjalankan ajaran-ajaran Bung Karno,” kata Tri Cahya Budi.

Padahal, sambungnya, kiprah keluarga Bung Karno di tengah politik ‘injak kaki’ pada era rezim Soeharto, bukanlah dimulai oleh Taufiq Kiemas, apalagi Puan Maharani yang saat itu masih sekolah.

Ia menjelaskan, semuanya berawal dari kiprah Guntur Soekarnoputra yang mengge-

lar sejumlah Pameran Buku serta Pemikiran Bung Karno di Jakarta hingga Semarang (akhir 1970-an hingga awal 1980-an), lalu disusul dengan itu adanya aksi-aksi spektakuler Guruh Soekarnoputra bersama Swara Mahardika-nya.

Hampir berbarengan dengan itu, Rachmawati Soekarnoputri menggebrak dengan mengelola sejumlah yayasan (Yayasan Bung Karno, meneruskan Guntur Soekarnoputra, dan Yayasan Pendidikan Soekarno yang kemudian mendirikan Universitas Bung Karno) mulai medio 1980-an, lalu diikuti Sukmawati Soekarnoputri lewat sejumlah aksi

Komjen Pol. Susno Duadji :

Tak Ada Perlindungan di Polri JAKARTA - Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji mengatakan, dirinya meminta perlindungan kepada Komisi III DPR RI karena tidak ada perlindungan dari instansinya di Polri. ‘’Justru yang saya dapatkan adalah ancaman pidana kepada diri saya,” katanya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR Jakarta, kemarin.

Dijelaskan Susno, dirinya dipersalahkan dan mendapatkan ancaman hukuman karena memberikan keterangan soal adanya praktik makelar kasus di instansinya kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Menurut dia, dirinya memberikan keterangan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum karena lembaga tersebut adalah lembaga resmi yang dibentuk Presiden berdasarkan Peraturan Presiden. ‘’Ini menunjukkan Presiden memiliki

kepedulian besar terhadap persoalan mafia hukum. Masyarakat juga memiliki perhatian besar terhadap lembaga ini,” kata Susno.

Susno Duadji

Susno datang ke Gedung DPR RI didampingi beberapa orang kuasa hukumnya memenuhi undangan dari Komisi III. Komisi III DPR RI mengundang Susno Duadji guna menindaklanjuti pernyataan Sus-

no soal adanya praktik makelar kasus di institusi Polri.

Kedatangannya ke Komisi III DPR RI juga terkait dengan permintaan perlindungan dirinya kepada komisi yang membidangi hukum di DPR RI. Diadili Inabsentia Susno mengatakan, Polri akan mengadili dirinya melalui peradilan inabsentia dengan kemungkinan keputusannya akan memberhentikan karirnya di kepolisian. ‘’Saya mendapat informasi tersebut dari Kadiv Humas,” kata Susno.

Dijelaskan Susno, karena adanya ancaman tersebut dirinya atas nama pribadi meminta perlindungan.

Menurut Susno, Erward Aritonang mengatakan, Polri akan mengadilinya dengan peradilan inabsentia (tanpa kehadiran terdakwa) berdasarkan Peraturan Kapolri No.6 dan No.7, pada dua pekan lagi. (har)

pemerintah daerah pada pelaksanaan program kesejahteraan sosial sangat penting.

Menurut dia, alokasi anggaran untuk penanganan masalah sosial selama periode 20102014 sebesar Rp 28,5 triliun padahal kebutuhan alokasi dana menurut rencana strategi Kementerian Sosial sebesar Rp 42,4 triliun. ‘’Karena itu kita hanya bisa fokus mengembangkan konsep dan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk membantu penyandang masalah sosial,” katanya.

Sebagian besar dana penanganan masalah sosial di Kementerian Sosial diserahkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Chazali H Situmorang alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk program kese-

jahteraan sosial yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi selama ini berkisar antara Rp 15 miliar sampai Rp 45 miliar per tahun.

Walaupun tidak bisa menyebutkan rata-rata besarannya namun dia mengatakan bahwa selama ini alokasi anggaran untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial di sebagian besar daerah masih rendah.

Pemerintah pusat, kata Chazali, berharap selanjutnya pemerintah daerah memberikan perhatian lebih pada upaya penanganan masalah sosial dengan menyediakan anggaran memadai dan membuat kebijakan spesifik untuk mengatasi masalah sosial di wilayahnya. ‘’Paling tidak pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat ke daerah untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial,” katanya. (son)

DPD Usulkan

Guruh Tegaskan : SANUR - Ketua DPP PDIP periode 2005-2010 yang telah demisioner, Guruh Soekarnoputra kembali menegaskan bahwa partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu bukan partai trah Soekarno, apalagi milik keluarga atau sebuah oligarki tertentu. Penegasan itu kembali dinyatakan secara resmi melalui dua staf politiknya, Tri Cahya Budi dan Ismail Arief di luar arena Kongres ke3 PDIP di Sanur, Bali, kemarin.

Pernyataan itu untuk menanggapi kesimpulan Taufiq Kiemas dan putrinya, Puan Maharani yang seolah-olah menempatkan PDIP merupakan buah kerja mereka sejak 1987,

JAKARTA - Kementerian Sosial mengumpulkan anggota DPRD dari berbagai wilayah untuk menyelaraskan program kesejahteraan sosial pusat dan daerah. ‘’Saya juga berharap DPRD membuat kesepakatan politik untuk mendorong pemda lebih prorakyat miskin dan merekomendasikan alokasi anggaran memadai untuk program kesejahteraan sosial,” kata Mensos Salim Segaf Al Jufri usai membuka pertemuan pemerintah dengan anggota DPRD dari kawasan timur di Jakarta, kemarin.

Komitmen serupa, kata dia, sudah disampaikan anggota DPRD dari kawasan barat yang sudah melakukan pertemuan serupa dengan pejabat Kementerian Sosial di Jakarta akhir Maret lalu.

Ia mengatakan kemampuan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah sosial masih terbatas karenanya dukungan

politiknya.

Ke-4 putra putri Proklamator Kemerdekaan RI Bung Karno bersama ibu Fatmawati itulah yang benar-benar berani tampil beda di era sangat otoriter pada waktu itu, bersama salah salah satu organisator pergerakan rakyat, (almarhum) Yano Bolang. ‘’Nanti sesudah mereka tampil, baru mba’ Mega yang diikuti Taufiq Kiemas muncul ke permukaan dengan menggunakan kendaraan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pimpinan Pak Suryadi di akhir 1980-an. Itu fakta sejarahnya,” tutur mereka. (kmb)

Miliki Kantor di Daerah JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan pembangunan kantor perwakilan DPD pada seluruh ibukota provisi di Indonesia dengan anggaran sekitar Rp 30 miliar per daerah. ‘’Anggaran tersebut baru sebatas perkiraan dari DPD dan akan diusulkan untuk dianggarkan pada APBN 2011 dan 2012,” kata anggota DPD RI Bahar Ngitung usai diskusi Untuk Apa Kantor DPD RI di Daerah di Gedung Nusantara V MPR/DPD/DPR RI di Jakarta, kemarin.

Menurut Bahar, usulan anggaran Rp 30 miliar per daerah dengan estimasi rata-rata, karena ada daerah yang membutuhkan aggaran lebih besar

seperti Papua dan DKI Jakarta tapi ada juga daerah yang cukup dengan anggaran kurang dari Rp 30 miliar seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dari Rp 30 miliar tersebut, kata Bahar, alokasinya secara global meliputi lahan dan bangunan sekitar Rp 12 miliar peralatan dan prasarana sekitar Rp 13 miliar serta pajak Rp 5 miliar. ‘’Karena harga tanah dan harga material bahan bangunan di setiap daerah tidak sama, maka pembangunan kantor DPD di daerah dilakukan dengan pola subsidi silang,” kata anggota DPR dari Sulawesi Selatan ini.

Dijelaskan Bahar, pembangunan kantor DPD di daerah diamanahkan oleh UU No 27

tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan anggota DPD di daerah memiliki kantor di ibukota provinsi daerah pemilihannya masing-masing.

Dalam UU tersebut, kata dia, juga diamanahkan kantor daerah harus sudah berdiri paling lambat dua tahun setelah UU tersebut diberlakukan. ‘’Itu berarti paling lambat pada 2011,” katanya.

Menurut Bahar, untuk sementara upaya yang dilakukan DPD adalah melakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi untuk meminjam pakai gedung milik pemerintah yang bisa digunakan sementara oleh anggota DPD. (har)

Megap litan

Suluh Indonesia, Jumat 9 April 2010

4

K ilas Aniaya Yunior, Dituntut 5 Tahun SIDANG lanjutan penganiayaan yang dilakukan senior terhadap yuniornya, di Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Ciseeng, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu, kemarin di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong.

Acara sidang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di PN Cibinong itu menghadirkan terdawa Neo Fajar (20). Dalam tuntutan jaksa yang disampaikan oleh Jaksa, Sri T. Mala SH, terdakwa Neo Fajar dituntutan lima tahun penjara dan denda uang sebesar Rp 5 juta. “Terdakwa Neo Fajar, secara sah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana berupa penganiayaan terhadap juniornya Wisnu Anjar Kusumo (20) hingga meninggal dunia. Untuk itu sesuai UU No. 23 tahun 2003, pasal 80 ayat 3, tentang perlindungan anak.

Kami tuntut terdakwa selama lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 5 juta,” tegasnya. (bas)

IPB Usulkan Otonomi Perguruan Tinggi BOGOR - Institut Pertanian Bogor (IPB) meminta agar undang-undang (UU) baru pengganti UU tentang badan hukum pendidikan yang telah dibatalkan pemberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi, difokuskan pada otonomi perguruan tinggi dalam pengelolaan pendidikan.

“IPB mengusulkan UU tentang otonomi perguruan tinggi. Otonomi ini meliputi program pendidikan, pengelolaan sumberdaya, maupun dalam keuangan,” kata Rektor IPB Prof Dr Ir Herry Suhardiyanto usai sarasehan mengenai pembatalan UU nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Ketentuan perundang-undangan yang baru, lanjut dia, hendaknya lebih komprehensif dan menggunakan pertimbangan pada putusan MK sebagai konsideran.

MK dalam sidang putusan uji materi UU nomor 9 tahun 2009 tentang BHP menyatakan UU itu sebagai inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mengikat secara hukum.

Herry mengatakan, pada dasarnya IPB menghormati dan siap melaksanakan putusan MK tersebut.

Sebagai langkah jangka pendek, lanjut dia, IPB akan menjaga agar proses transformasi pascapembatalan UU tersebut tidak terganggu, baik dalam hal pengelolaan, akademis, maupun keuangan, termasuk pengembangan wirausaha dan unit bisnis hasil riset. “Otonomi versi IPB ini hendaknya tidak terganggu,” katanya.

Dalam surat edaran yang ditujukan kepada rektor perguruan tinggi berstatus

badan hukum milik negara (BHMN), Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Fasli Jalal telah meminta para rektor untuk tetap menjalankan kegiatan seperti semula sampai ada ketentuan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah munculnya permasalahan baru sebagai akibat adanya dugaan kekosongan hukum dalam pengelolaan perguruan tinggi BHMN. Perguruan tinggi yang berstatus BHMN adalah Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, Universitas Pendidikan Indonesia Jakarta.

Menanggapi sikap sebagian masyarakat yang menganggap badan hukum pendidikan sebagai bentuk komerialisasi, Herry Suhardiyanto menegaskan, BHP dan akses biaya pendidikan adalah dua hal yang berbeda. “IPB sudah membuktikan bahwa BHP tidak harus berarti biaya pendidikan menjadi mahal,” katanya.

Ia mengakui bahwa biaya pendidikan sangat mempengaruhi mutu. “Oleh karena itu kita tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam pembiayaan pendidikan,” katanya.

Dalam penerimaan mahasiswa baru, IPB memiliki hingga delapan kategori bagi calon mahasiswa sebagai patokan penentuan beban kontribusi dari biaya peningkatan komponen pendidikan.

Biaya yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan belajar berbeda-beda untuk masing-masing mahasiswa, tergantung kemampuan keuangannya. (ant)

Lokasi Terminal Ciledug Masih Dikaji TANGERANG - Penentuan lokasi Terminal Ciledug, Kota Tangerang, Banten, masih dalam kajian Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, karena adanya protes dari warga tentang kerawanan bila dibangun di sekitar Kompleks Perumahan Puri Beta.

“Masih perlu dikaji kembali karena penentapan Terminal Ciledug di sekitar kompleks perumahan belum final,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Tangerang, H. Harry Mulya Zein dihubungi, kemarin.

Menurut dia, sejumlah aparat dari berbagai instansi di lingkup Pemkot Tangerang seperti Dinas Perhubungan, Bagian Hukum, Humas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta aparat Kecamatan Ciledug dilibatkan untuk melakukan kajian tersebut.

Pernyataan Mulya Zein itu terkait adanya protes warga Ciledug bahwa Pemkot Tangerang membangun Terminal Bus di sekitar kompleks perumahan dan dikhawatirkan mengundang kerawanan sosial dan tindak kriminalitas lainnya.

Sedangkan tuntutan warga agar pembangunan terminal itu dialihkan ke tempat lain yang lebih baik karena lahan yang tersedia hanya sekitar 2,1 hektar, padahal untuk membangun harus tersedia minimal seluas 5,2 hektar.

Rencananya Pemkot Tangerang membangun terminal dalam kota termasuk

untuk melayani bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) karena selama ini di Ciledug tidak memiliki terminal yang dianggap sebagai salah satu penyebab kemacetan arus lalu lintas.

Kemacetan akan bertambah parah di kawasan itu pada jam sibuk kerja bila sopir bus AKAP dan bus kota yang sengaja menaikkan dan menurunkan penumpang dibahu jalan yang menghubungkan Kota Tangerang dan Jakarta Selatan itu.

Namun begitu, katanya, terminal yang rencananya dibangun di Ciledug itu akan lebih baik dan terpadu sehingga dapat menampung semua kendaraan dan tentunya dilengkapi sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Bahkan Pemkot Tangerang juga akan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan agar terminal itu nantinya aman dan nyaman, bila ada tindak kriminalitas dapat diatasi segera karena polisi sudah siaga 24 jam.

Dia mengatakan bahwa Pemkot Tangerang dapat memahami protes warga tersebut, namun untuk penentuan lokasi terminal belum ditentukan dan masih menunggu hasil kajian secara mendalam.

Walau demikian, Mulya Zein tidak bersedia menyebutkan rencana anggaran yang disiapkan untuk membangun Terminal Ciledug itu termasuk besarnya dana dalam pembebasan lahan. (ant)

Suluh Indonesia/ant

TERPILIH - Wakil Bupati Tangerang Rano Karno yang juga kader PDI Perjuangan terkejut ketika menyaksikan pengumuman kepengurusan DPP PDI-P 2010-2015 yang dibacakan ketua terpilih Megawati Soekarnoputri dari Bali, yang menyebut namanya sebagai Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi.

Rencana Kenaikan Pajak JPU Diprotes DEPOK - Rencana kenaikan pajak penerangan jalan umum (PJU) dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) sebesar 10 persen, dari sebelumnya 3 persen, dinilai sangat memberatkan masyarakat Kota Depok. “Rencana tersebut sangat tidak realistis dan memberatkan masyarakat,” kata Ketua Fraksi GerindraBangsa DPRD Kota Depok Muhammad HB, di Depok, kemarin.

Beban pajak PJU selama ini

hanya sebesar 3 persen dari total biaya pemakaian daya listrik yang harus dibayar pelanggan PLN setiap bulannya.

Dalam Raperda tentang kelistrikan usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tersebut, pada pasal 31 ayat 1 tercantum pungutan pajak penerangan jalan kepada masyarakat atau pelanggan PLN setiap bulannya sebesar 10 persen.

Menurut Muhammad HB, jika Raperda tersebut disahkan maka peranan Pemkot Depok

untuk mensejahterakan masyarakat menjadi semakin sulit untuk terwujud. “Untuk kehidupan sehari-hari saja masih banyak yang sulit apalagi dibebankan dengan pajak yang tinggi,” katanya.

Untuk itu, kata dia, perlu dicari jalan tengah agar masyarakat tidak merasa terjerat dan rencana Pemkot Depok dapat terwujud. “Idealnya kalau naik angka 5 persen masih bisa ditoleransi,” katanya.

Ia menjelaskan pada tahun

Pascabanjir di Bekasi

2009, Pemkot Depok memperoleh pemasukan Rp 22 miliar dari pajak PJU dan angka tersebut sudah sangat mencukupi untuk membangun penerangan jalan di seluruh Kota Depok.

Anggota DPRD Depok lainnya Siti Nurjanah, dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) mengatakan, Raperda usulan Pemkot Depok belum dibahas secara rinci, sehingga DPRD tidak mengetahui alasan Pemkot menaikkan pajak sebesar 10 persen. “Kenaikan tersebut

bisa membuat masyarakat semakin sulit,” katanya.

Ia berharap kenaikan 10 persen tidak bisa diloloskan begitu saja. “Kita harus mementingkan kemampuan masyarakat,” katanya.

Menurut peraturan pemerintah No 65/2001 mengenai Pajak Daerah, pajak untuk PJU dibatasi paling tinggi 10 persen, tapi hal tersebut, kata Siti, jangan diterapkan dahulu karena kemampuan masyarakat perlu diperhatikan. (ant)

Tera Ulang

Dinkes Perbaiki Kualitas Air Tanah Timbangan Pedagang Melebihi Ukuran

CIKARANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memperbaiki kualitas air tanah di Desa Laban Sari, Kecamatan Kedung Waringin, yang sempat terendam banjir selama hampir dua pekan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Ari Muharman, kepada Antara, di Cikarang, kemarin mengatakan, upaya tersebut dilakukan dengan menetralisir kandungan bakteri dalam air tanah menggunakan larutan Sodium Hypochlorite sebesar 1,25 persen .

“Untuk tahap awal penanganan air tanah, kami bekerja sama dengan perusahaan swasta mendistribusikan ‘Air Rahmat’

kepada 960 Kepala Keluarga (KK) di Desa Laban Sari. Kegiatan ini akan kami lanjutkan di lima kecamatan lainnya yang kemarin tergenang air,” katanya.

Dikatakan Ari, Sodium Hypochlorite dicampurkan ke sejumlah penampungan air tanah milik warga yang berasal dari sumur dengan dibantu oleh 20 petugas Dinkes setempat. “Jumlah yang kami distribusikan sebanyak 62 botol. Per botol berisi 70 hingga 100 mililiter,” ujarnya.

Pasokan bantuan tersebut, kata dia, cukup untuk jangka waktu dua pekan. Takaran penggunaannya, satu liter air membutuhkan satu mililiter Air Rahmat yang dapat membunuh seluruh

bakteri yang terkandung dalam air tanah. Air tanah yang sudah dicampur larutan tersebut dapat langsung diminum.

Selain menetralisir air tanah, kata Ari, pihaknya juga menyemprotkan gas disinfektan ke rumah-rumah penduduk guna menghilangkan kuman penyebab penyakit pascabanjir seperti gatal-gatal. Penyemprotan gas disinfektan dilakukan secara manual menggunakan penyemprot tangan.

Sementara itu, Adi Gumilar (31) warga Desa Laban Sari, menyambut baik upaya itu. “Selama ini kami kesulitan mencari air bersih, sebab hampir seluruh sumur airnya coklat,” keluhnya. (ant)

Ratusan Hektar Lahan Pertanian Rusak CIKARANG - Sekitar 655 hektar (ha) lahan pertanian dan 40 ha lahan persemaian di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, rusak akibat terendam banjir luapan Kali Citarum yang berlangsung selama hampir dua pekan.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi Bambang Sulaksana kepada Antaradi Cikarang, kemarin mengatakan, ahan yang rusak tersebut berada di Kecamatan Muaragembong seluas 364 ha, yaitu di Desa Pantai Sedrhana 35 ha, Pantai Bahagia 95 ha, dan Pantai Bakti 234 ha.

Kemudian di Kecamatan Kedung Waringin seluas 75 ha. dan Kecamatan Cikarang Timur, , dan Cibarusah 216 ha. “Lahan persemaian yang rusak di Kecamatan Kedung Waringin berada di Desa Bojong Sari seluas 30 ha dan Desa Laban Sari seluas 10 ha sehingga jumlah total lahan persemaian yang gagal panen mencapai 40 ha,” katanya.

Kerusakan lahan pertanian diakibatkan rendaman air yang berlangsung rata-rata selama 11 hari sejak 19 Maret 2010 sehingga menyebabkan sebagian besar lahan sawah itu mengalami gagal panen dengan kerugian total diprediksikan mencapai Rp 1,895 miliar. “Perhitungan kerugian tersebut disesuaikan dengan harga gabah kering yang dijual seharga Rp 5.500 per kilogram, dan biaya perbaikan lahan sawah yang rusak,” kata Bambang.

Ia mengimbau para petani melakukan jadwal tanam secara serempak untuk mengantisipasi kerugian hasil pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi tengah mengajukan permohonan dana melalui APBD setempat untuk pengadaan benih padi bagi petani. “Selain itu, kami sudah meminta kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi Kali Citarum dan Cikarang Bekasi Laut (CBL),” katanya. (ant)

BOGOR - Timbangan sejumlah pedagang di Pasar Merdeka, Bogor, Jawa Barat, melebihi takaran yang seharusnya, berdasar hasil ukur ulang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bogor di pasar tersebut, kemarin.

Dari 20 konsumen yang mecoba ukur ulang timbangan belanjaannya, semuanya menyatakan kelebihan timbangan. “Misalnya untuk bawang merah, yang ditimbang 1 kg di pedagang, setelah ditimbang di pos beratnya 1 kg lebih sedikit,” ujar Kepala Seksi Massa dan Timbangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), Suci Wulandari.

Disperindagkop mengartikan kondisi ini cukup baik, namun tetap akan dilakukan tera ulang agar tidak merugikan para pedagang. “Untuk Pasar Merdeka, kita menilai sudah cukup baik. Timbangan pedagang akur malah melebihi timbangan,” ujarnya.

Minggu depan, operasional pos ukur ulang akan berpindah ke pasar tradisional yang ada di Kota Bogor.

Suci tidak menyebutkan lokasi pasar mana yang akan didatangi pos ukur ulang, karena pengoperasian pos

tersebut juga merupakan sidak timbangan para pedagang yang ada di pasar.

“Kita beroperasi berpindah-pindah setiap minggunya, jika minggu ini di Pasar Merdeka, minggu depan pindah ke pasar yang lainnya,” jelasnya.

Pos ukur ulang mulai beroperasi sejak Senin lalu selama lima hari setiap minggu, dari pukul 06.00 WIB hingga 14.00 WIB. Layanan yang disediakan adalah timbangan elektrik untuk mengukur ulang barang belanjaan masyarakat atau konsumen guna memastikan apakah sudah sesuai beratnya.

Jika terjadi selisih berat, maka petugas Disperindakop akan memberikan peringatan dan memeriksa tera timbangan milik pedagang.

Beberapa pedagang dan pembeli setuju dengan hadirnya pos ukur ulang, karena para pembeli merasa senang bila tidak dicurangi oleh penjual.

Amir (50) salah seorang pedagang Pasar Merdeka tidak ingin mencurangi timbangan karena ia percaya bahwa perbuatan tersebut adalah dosa. Ia pun setuju kehadiran pos ukur ulang agar para pembeli tidak merasa dikecewakan, ujarnya. (ant)

Depok Tertantang Bentuk BUMD PEMERINTAH Kota Depok tertantang untuk membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola pendistrubusian gas rumah tangga. Desember nanti, Depok menargetkan akan menjadi kota gas dengan adanya 3.770 sambungan ke rumah warga.

Hal tersebut disampaikan Walikota Depok Nurmahmudi Ismail di hadapan saat acara serah terima lapangan pembangunan jalur pipa gas bumi untuk rumah tangga.

“Untuk itu kita perlu untuk membuat perusahaa daerah.

Ini kesempatan besar bagi Depok karena Depok belum memiliki BUMD,” kata walikota kepada wartawan, kemarin.

Ditambahkan walikota, dengan adanya BUMD, merupakan bentuk dari kinerja

yang dilakukan pemkot. “Biar secara konstitusional kita dapat berbuat hal yang besar,” ujarnya.

Sebagai kota yang akan dijadikan kota gas, lanjut Nur, Depok belum memiliki badan yang akan mengelola bidang ini. Jalur pipa gas sendiri akan dipasang di dua kecamatan di Depok, yaitu Kecamatan Beji dan Beji Timur.

Jika respon di dua kecamatan tersebut bagus, maka kemungkinan akan dikembang-

kan di lokasi lain. “Perlu adanya perusahaan daerah yang mengelolanya. Jika respon di dua lokasi tersebut bagus dan memungkinkan untuk membuat di lokasi lain, maka ini adalah peluang BUMD untuk mengembangkan,” papar Nur. Lebih lanjut Nur menjelaskan, program ini adalah program konversi yang menguntungkan warga Depok. Gas rumah tangga ini, lanjut Nur juga program yang ramah lingkungan dengan angka kebocoran yang sangat minim.

“Dari sisi harga jauh lebih murah 20% dari gas 12 kg. Dan jangan takut kalau akan terjadi ledakan,” ujarnya. Tekanan saluran pipa gas rumah tangga

memiliki tekanan 100 milibar atau setara dengan 0,1 atmosfer. “Sedangkan tekanan pada tabung gas adalah 17 bar. Jadi jangan takut akan bahaya ledakan,” tegasnya.

Seksi Niaga Gas Bumi Direktorat Minyak Bumi dan Gas, Ahmad Soleh mengatakan, pembangunan infrastruktur akan dibangun pada Juni nanti dengan anggaran sekitar Rp 46 miliar. Pembangunan akan ditargetkan selesai pada November mendatang. “BUMD harus bersiap-siap mengantisipasi pasca pembangunan konstruksi jalur pipa gas,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Project Manager PT Kelok Sriwijaya (Kelsri), M Firdaus.

Menurutnya, sekitar September-Oktober, BUMD diharap segera mengantisipasi gua memilih operator untuk menangani pengelolaannya. Sebelumnya, PT Kelsri telah melakukan survey guna mengetahui minat masyarakat terhadap program ini. “Dari hasil survey, sebanyak 3.770 rumah tangga setuju terhadap program ini,” ujarnya.

Sebanyak enam jalan besar di dua kecamatan di Depok, kata Firdaus akan dilalui oleh jalur pipa gas sepanjang 70 km.

“Jalan yang akan dilalui antara lain Jalan Pala, Jalan M Ridwan Rais, Jalan Arif Rahman Hakim (ARH), Jalan Kembang Beji, Jalan Nangka RAya, Jalan H Muslih,” pungkasnya. (rin)

pini

Suluh Indonesia, Jumat 9 April 2010

F OKUS Otokritik Penting bagi Perbaikan Kualitas Partai ALAH satu hal menarik dari pidato Megawati Soekarnoputri saat membuka Kongres III PDI Perjuangan hari Selasa yang lalu adalah kritiknya terhadap partainya sendiri. Dikatakan menarik, karena untuk pertama kalinya Mega mengutarakan hal itu di muka umum. Kita pandang, dalam kondisi partai yang terpuruk seperti sekarang, otokritik seperti itu sangat diperlukan.

Kondisi PDI Perjuangan saat ini boleh dikatakan parah. Sebagai partai yang pernah memenangkan pemilu dan memegang kekuasaan pemerintahan, secara berturut-turut sebanyak dua kali mereka telah gagal mengulanginya. Megawati kalah dua kali dalam perebutan kursi presiden. Posisi suara partai merosot sangat drastis. Tahun 1999, mereka memperoleh suara 33,74 persen, lima tahun kemudian merosot jadi 18,53 persen dan tahun 2009 lalu tinggal 14,03 persen. Perolehan suara terakhir ini sangat memprihatinkan karena merosot lebih dari setengah dibanding tahun 1999.

Dalam bidang politik, kita melihat itu sebagai sebuah kegagalan signifikan untuk mempertahankan posisi. Padahal kalau kita lihat, sesungguhnya PDI Perjuangan telah mempunyai basis massa yang kuat sebelumnya. Mendapatkan suara lebih dari 30 persen tahun 1999 adalah jumlah yang besar. Tetapi menguapnya hampir setengah dari suara itu hanya dalam waktu 10 tahun, juga merupakan kerugian yang besar, bahkan mungkin politisi lain memandang heran kehilangan jumlah suara yang banyak tersebut.

Kalau boleh dibandingkan, prestasi PDI Perjuangan sepertinya jauh dibanding dengan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, apalagi Partai Demokrat. Partai Golkar yang sebelumnya menjadi tandingan PDI Perjuangan dan mendapatkan stigma negatif tahun 1999, ternyata kini berbalik mampu mengungguli PDI Perjuangan.

Megawati juga menyentil persoalan citra yang mampu mengangkat prestasi dan perolehan suara partai. Mungkin yang dimaksud Mega adalah partai lain yang mengandalkan pesona dan citra personal. Tetapi kalau mau jujur, sesungguhnya PDI Perjuangan mempunyai citra yang jauh lebih potensial sebagai penarik massa. Partai ini mempunyai citra pahlawan, yaitu Soekarno. Ia bukan pahlawan sembarangan tetapi pendiri negara. Megawati sendiri, di samping putri pahlawan, juga menyandang citra ketegaran dalam menghadapi penguasa. Nama ‘’Perjuangan’’ sendiri identik dengan usaha yang tidak kenal lelah. Ini cocok untuk masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih dalam kategori sedang berkembang. Ketika memenangkan pemilu tahun 1999, tidak bisa lain, citra itulah yang menjadi dasarnya.

Jadi, kalaupun sekarang jumlah perolehan suara partai tinggal kurang dari setengah dari apa yang diperoleh tahun 1999, pasti ada yang tidak beres di dalam tubuh partai. PDI Perjuangan boleh jadi justru gagal mempertahankan citra. Pada konteks itulah pentingnya otokritik yang diungkapkan Megawati Soekarnoputri itu. Kita pandang bahwa regenerasi personal pada tubuh partai sangat penting. Yang jauh lebih penting adalah peningkatan kualitas intelektual partai. Kalau Mega berani mengritik partai, maka partai pun harus mampu jujur melihat dirinya sendiri. Kualitas intelektual merupakan persoalan mendasar pada tubuh partai ini. Konon dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Ketika PDI Perjuangan gagal menempatkan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden tahun 1999, padahal mendapatkan suara terbanyak di MPR, banyak suara yang menuding kualitas intelektual inilah yang menjadi penyebabnya. Mengakui dengan jujur kelemahan sendiri akan menjadi obat mujarab untuk memperbaiki kondisi partai.

Harus juga dilihat, nuansa-nuansa kekerasan yang melekat pada kader partai selayaknya dibersihkan. Nuansa kekerasan tersebut sangat merugikan. Kesan ini malah memperparah citra partai. Jika masih terus didukung oleh kader-kader seperti itu, justru PDI Perjuangan akan dicitrakan sebagai partai yang memelihara kekerasan, bukan perjuangan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan rakyat. ***

S

Bang D

el

Koruptor perlu diganjar hukuman mati

5

Keluhan Megawati Soekarnoputri dan Media Massa TAMPAKNYA apa yang menjadi keluhan rakyat banyak terhadap perjuangan PDI Perjuangan selama 10 tahun ini masuk ke telinga Megawati, sebagai ketua umum partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran yang mengalami kemorosotan citra selama 10 tahun terakhir. Kemenangan yang pernah diperoleh tahun 1999 hanya bertahan lima tahun. Itu pun dengan citra kurang baik, karena banyak wakilnya di lembaga legislatif yang arogan — seperti kacang lupa dengan kulitnya. Arogansi kader partai itu selama berkuasa pernah diakui Megawati sendiri, sehingga ia mengulang lagi kejengkelannya dalam pidato politik dalam Kongres III di Sanur kali ini.

Megawati mengatakan selama 10 tahun belakangan ini PDI Perjuangan dihadapkan dengan tantangan yang sangat berat. Di antaranya, rendahnya kecakapan kader, tidak tersedianya media bagi partai untuk mengelola opini dan komunikasi. Selain itu, keterbatasan sumber pembiayaan di tengah kebutuhan anggaran pengelolaan partai yang makin besar, penataan dan jenjang karier yang belum terlembaga dengan baik.

Warga partai kurang disiplin, merosotnya militansi kader, hubungan kerja kader makin pragmatis dan transaksional di mana banyak yang berpikiran instan untuk jangka pendek.

Pokoknya, Mega kelihatan mengeluh berat bahwa dalam mencari kedudukan banyak kader partai (khususnya di PDI Perjuangan) menggunakan cara-cara pragmatis dengan meninggalkan sisi idealisme.

Apa yang diungkapkan Megawati itu, sejatinya tidak jauh dari aspirasi yang berkembang dan kenyataan yang ada. Jika kita pakai Bali sebagai tolok ukur, apalagi Bali menjadi lumbung suara PDI Perjuangan dalam pemilu, banyak kadernya berjuang mencari dukungan menggunakan cara-cara transaksional dan bersikap pragmatis selama ini. Kader partai dengan mudah meninggalkan konstituennya, begitu terpilih sebagai pejabat dan penguasa. Partai hanya dipakai kendaraan pintas untuk mencari jabatan, dan setelah itu lupa dengan partai sendiri apalagi dengan rakyat sekitar. Kondisi inilah yang menyebabkan suara PDI Perjuangan merosot juga di Bali dalam pemilu dan pilpres tahun 2009.

Banyak rakyat Bali yang dalam kongres tahun 1998 begitu antusias memberikan dukungan dengan dana swadaya, sekarang merasa dikecewakan oleh idolanya sendiri. Apatisme muncul di mana-mana, apalagi selama ini masyarakat seperti tidak percaya dengan partai.

Membela Kepentingan Rakyat Ketika menghadapi pemilu 1999, kemenangan PDI Perjuangan di

Oleh : Made Nariana* Persoalannya, sejauh mana seorang pemimpin mampu membangun kerja sama dengan media massa, dan sejauh mana pernyataan-pernyataan politiknya membela kepentingan rakyat banyak. Jika suara figur dan partai itu lebih banyak membela kepentingan rakyat, tidak terlibat KKN, mampu menegakkan pelaksanaan hukum, apalagi mampu membersihkan aparat birokrasi yang sering merugikan rakyat, maka media massa akan memberikan porsi dan pembelaan yang luas. Di sanalah akan secara otomatis terbentuk opini publik, bahwa partai tersebut benar-benar berjuang demi rakyat.

Bali khususnya dan Indonesia umumnya, bukanlah karena kegigihan kadernya di daerah. Namun karena rakyat menaruh harapan besar kepada Megawati sebagai anak Soekarno untuk membuat perubahan baru, setelah robohnya Orde Baru. Harapan besar itu memang diperjuangan Mega bersama rakyat sebelumnya. Seperti ada musuh

bersama untuk merobohkan kekuatan orba yang otoriter selama 32 tahun, dengan menaruh harapan kepada Megawati bersama partainya saat itu.

Ketika itu Megawati setiap minggu datang ke Bali menjelang bangkitnya reformasi. Rakyat selalu mengelu-elukan Mega di manamana, baik dalam acara formal maupun melakukan persembahyangan di sejumlah tempat suci. Media massa pun memberikan porsi besar terhadap kedatangan Mega ke Bali. Jangankan sampai membuat pernyataan pers, singgah di rumah keluarga pun menjadi berita besar yang dicari rakyat saat itu.

Mega ke Bali saat itu selalu menjadi berita halaman 1 koran di daerah ini. Sampai-sampai aparat keamanan mewanti-wanti saya sebagai wartawan, kalau bisa jangan terlalu banyak memberitakan kedatangan Mega di Bali. Maklum, saat itu kekuasaan orba terhadap media massa cukup ketat dan figur Megawati ditakuti akan menjadi pemersatu rakyat melawan oteriternya kekuasaan.

Saat itu juga Megawati selalu berpidato bahwa demokrasi bera-

da di tangan rakyat. Harus dikembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Hukum ditegakkan, berantas KKN dan seterusnya, yang sama dan sebangun dengan keinginan rakyat banyak. Saat itu, media massa di Bali mendukung perjuangan Megawati, sebab umumnya sudah menjadi rahasia umum bahwa media massa di mana pun, akan selalu berpihak kepada rakyat kecil dan orang-orang yang tertindas.

Kalau dalam pidato politik di Kongres PDI Perjuangan di Sanur kemarin Megawati mengeluhkan ketiadaan media untuk membangun opini dan melakukan komunikasi, kuncinya tidaklah di sana.

Tidak menjadi keharusan setiap lembaga, parpol atau instansi memiliki media untuk dipakai sebagai alat perjuangan. Selama Orde Baru berkuasa, Golkar memiliki media massa, namun media itu tidak mampu mengomunikasikan program Golkar ke bawah. Malah media (koran) tersebut juga tidak laku diperjual-belikan di masyarakat, dan tidak mampu dipergunakan sebagai media pembentukan opini publik.

Persoalannya, sejauh mana seorang pemimpin mampu membangun kerja sama dengan media massa, dan sejauh mana pernyataanpernyataan politiknya membela kepentingan rakyat banyak. Jika suara figur dan partai itu lebih banyak membela kepentingan rakyat, tidak terlibat KKN, mampu menegakkan pelaksanaan hukum, apalagi mampu membersihkan aparat birokrasi yang sering merugikan rakyat, maka media massa akan memberikan porsi dan pembelaan yang luas. Di sanalah akan secara otomatis terbentuk opini publik, bahwa partai tersebut benar-benar berjuang demi rakyat.

Berjuang untuk rakyat, tidak harus kita memiliki segalanya sebagai alat perjuangan. Memanfaatkan dan menggunakan orang lain sebagai pelaksanaan manajemen partai yang baik, rasanya akan lebih efisien dan efektif, yang penting tujuannya tercapai.

Sekarang Megawati Soekarnoputri sudah menyadari kekurangan itu. Merosotnya suara partai, menurunnya militansi kader dan kurangnya keberpihakan media, seharusnya menjadi pemicu untuk mawas diri secara besar-besaran.

Saya merasakan, aspirasi rakyat hanya sederhana, yakni satunya pikiran, perkataan dan perbuatan. *Penulis, wartawan angggota Persatuan Wartawan Multimedia Indonesia (Perwami)

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

Rakyat setujuuuu....

SURAT A NDA Tak Rela MU Tersisih SAYA seperti kehilangan tenaga, seperti orang lumpuh, ketika menghadapi kenyataan Manchester United harus tersingkir dari perebutan gelar juara Liga Champions, Kamis dini hari kemarin.

Sebagai penggemar berat Manchester United saya sulit menerima kenyataan itu. Mungkin ceritanya akan lain jika Manchester yang kalah 1 – 2 pada pertandingan leg pertama melawan Bayern Munich kembali kalah pada pertandingan leg kedua. Jika MU harus tersisih dengan proses seperti itu saya bisa menerima. Legowo.

Tapi kegagalan MU kemarin adalah kegagalan yang menyesakan dada. Saya melihat di televisi, menjelang pertandingan berakhir, tatapan mata para pendukung MU

di stadion tampak seperti kosong.

Menerawang. Mereka, seperti halnya saya, tak menyangka MU akhirnya harus terjungkal, meski menang 3 -2.

Saya yakin jutaan orang yang menonton siaran lagsung pertandingan itu juga tak menduga jika MU akan tersingkir. Siapa menyangka MU yang sangat perkasa di awal babak pertama dengan mencetak dua gol dalam waktu tujuh menit dan sempat unggul 3-0, akhirnya ‘terkejar’ menjadi 3 - 2.

Saya berandai andai, seumpama Rafael tak diganjar kartu merah di babak kedua, MU akan melaju ke semi final bahkan ke babak final.

Pardi Meruya, Jakarta Barat

Kekejian Meningkat SETELAH tenggelam beberapa lama, kasus mutilasi kembali mengguncang kita. Sampai kini kita masih sulit mengerti bagai-

mana bisa seseorang begitu tega membunuh orang lain dengan cara sadis. Membunuhnya saja merupakan perbuatan sangat keji,

apalagi dengan memotong-motongnya.

Kita berharap tindakan sadis seperti ini bukan karena latah dan mengikuti perlakuan serupa sebelumnya. Karena sebelumnya ada pengakuan jujur dari pelaku mutiasi, bahwa kejahatan yang ia lakukan terinspirasi berita-berita di televisi maupun media cetak. Pemberitaan yang gencar memang sangat bisa membawa seseorang terpengaruh.

Bukan soal mutilasi saja. Beberapa waktu sebelumnya, juga kita dihebohkan oleh beberapa aksi bunuh diri. Modusnya selalu sama, yakni loncat dari ketinggian. Yang menyeramkan, lokasi mereka melakukan bunuh diri selalu di keramaian. Baik itu di malmal, gedung bertingkat seperti apartemen maupun tower. Sehingga menimbulkan trauma bagi ke-

luarga maupun para saksi.

Sulit bagi kita memahami mengapa prilaku sadis selalu sering muncul belakangan ini.

Muranya tentu karena tekanan psikis. Mungkin karena kemiskinan, tetapi sering juga karena factor lain. Dari semua itu, tentu ada garis merah yang sulit terbantahkan peran keluarga sangat minim. Jika saja keluarga bisa dbina dengan harmonis dan keimanan, tentu saja hal-hal yang melanggar agama itu tidak akan terjadi.

Maka, pembangunan yang dilakukan mestinya tidak saja seputar fisik, walaupun perlu. Bangsa kita perlu kembali menginstrospkesi diri, sudah benarkah dan seimbangkah pembangunan yang kelihatannya terasa pincang?

M Supriadi Kemayoran, Jakarta Pusat

Waspadai DBD KASUS demam berdarah dengue (DBD) pada masa pancar-

oba seperti ini memang patut terus di waspadai oleh masyarakat.

Apalagi data menyebutkan ada peningkatan kasus DBD. Yang sering dilupakan oleh masyarakat adalah memasuki musim panas maka DBD akan lenyap sendirinya. Pemikiran seperti ini jelas salah dan memang harus diluruskan.

Padahal, di masa peralihan musim seperti ini jusru keganasan nyamuk pembawa virus makin menjadi-jadi. Kelengahan masyarakat inilah yang sering membuat kasus DBD meningkat begitu drastis. Kita sering mengabaikan moto pemberantasan nyamuk pembawa DBD, yakni mengubur, menutup dan membersihkan kolam atau wadah yang berpotensi menjadi sarang berkembangnya nyamuk.

Di tengah biaya kesehatan yang mahal, sangat berisiko jika kita tak mengindahkan pentingnya kebersihan. Kita prihatin sebab, korban DBD sering kali justru dari kalangan yang tak mampu dimana lingkungan rumahnya mungkin sangat kotor dan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk secara subur.

Tak jarang dari kita yang merasa ‘aman’ setelah melakukan pengasapan. Sesungguhnya pengasapan hanya bersifat temporer yakni hanya membunuh nyamuk yang dewasa. Sementara jentik atau bibit nyamuk tidak diberantas. Maka, cara paling efektif adalah dengan memutus rantai hidup nyamuk-nyamuk keji ini. Mungkin salah satu cara yang cukup alamiah adalah dengan menempatkan ikan-ikan pemakan jentik-jentik nyamuk ke tempat penampungan air. Cara ini cukup ampuh untuk mencegah nyamuk berkembang biak.

Dengan Usaha serius yang kita lakukan keluarga kita bisa diselamatkan. Persoalannya adalah hanya sebagian dari kita yang menyadari. Padahal, kecerobohan dan kemalasan beberapa orang saja bisa membawa petaka bagi yang lain. Maka, perlu tindakan tegas nampaknya bagi mereka yang melalaikan kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Seno Kalibata, Jakarta Selatan

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Jumat 9 April 2010

6

SEA Games

Masih Dipertimbangkan Tuan Rumah di Empat Propinsi JAKARTA - Pemerintah masih mempertimbangkan tuan rumah SEA Games 2011 di empat propinsi seperti sudah diplot sebelumnya yakni Sumsel, DKI, Jateng dan Jabar. Pertimbangan itu didasari oleh tingkat kesiapan keempat propinsi itu khususnya dari sisi pendanaan.

Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengajukan dana sekitar Rp 1,7 triliun ke pemerintah namun yang disetujui hanya Rp 300 miliar.

Dalam Sarasehan membedah persiapan Indonesia menghadapi SEA Games 2011 di Gedung Badan Pengelola Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, kemarin, Menpora Andi Alfian Malarangeng secara tegas mengatakan perlu dipertimbangkan kembali tuan rumah di empat Propinsi tersebut.

“Memang begitu saya menjadi Menpora, Kepres tentang tuan rumah SEA Games 2011 di empat Propinsi itu sudah ada.

Namun kita juga harus realistis, apakah pelaksanaan SEA Games di empat Propinsi ini efektif atau tidak terutama jika ditilik dari sisi penyelenggaraan,” kata Andi.

Lebih jauh Andi mengatakan, dalam posisi sebagai tuan rumah SEA Games 2011 ini, kontingen kita jelas harus menjadi juara umum. Itu sudah harga mati apalagi Indonesia per-

nah menjadi raja olahraga di Asia Tenggara dengan menjadi juara umum SEA Games mulai tahun 1977 1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993 dan terakhir 1997.

“Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberikan arahan penekanan bahwa SEA Games 2011 di Indonesia harus berkualitas baik dari sisi penyelenggaraan maupun pencapaian prestasi atlet,” tandas pria berdarah Bugis yang kini mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu.

Oleh karenanya, untuk mencapai kedua sukses itu tentu semua pihak harus serius dan kerja keras. Jika tetap di empat Propinsi maka keempat Propinsi itu harus serius.

Namun Andi mengakui dari antusiasme tuan rumah penyelenggara hanya Sumatera Selatan yang terlihat sangat serius. Sedangkan daerah lain terlihat kurang antusias, apalagi Jakarta karena setiap hari ada saja kegiatan besar di Ibu Kota.

Idealnya menurut Menpora, minimal dua daerah saja yang menjadi tuan rumah SEAG 2011, mengingat dana yang dikucurkan pemerintah sangat minim.

Menyinggung target pencapaian prestasi kontingen Indonesia yakni harus menjadi juara umum, Andi mengatakan, hal itu

menjadi tanggungjawab KONI/ KOI bersama cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di SEA Games nanti.

Tercatat ada 35 cabang olahraga (cabor) yang diusulkan untuk dimainkan di SEA Games 2011 dan Indonesia sebagai tuan rumah punya kewenangan memasukkan cabor unggulan.

Menpora minta kepada KONI agar hanya memasukkan cabor yang berpotensi emas.

Jika tak punya peluang meraih emas sebaiknya, cabor tersebut dicoret.

“Untuk menjadi juara umum SEA Games kita harus merebut 3 kali lipat dari jumlah medali emas yang dicapai di SEA Games sebelumnya di Laos (43). Itu berarti medali emasnya harus diatas 120,” kata Andi.

Rita Subowo menambahkan bahwa dari 35 cabor yang diusulkan itu, Indonesia mengajukan 7 cabor baru yang menjadi unggulan yakni ski air, bridge, kempo, panjat tebing, sepatu roda, soft tenis dan perahu naga.

Sarasehan yang mengambil tema “Menjadi Tuan Rumah SEA Games 2011 Yang Baik” itu diprakarsai SIWO PWI Pusat dihadiri perwakilan pemerintah dan KONI dari keempat propinsi calon tuan rumah, induk organisasi cabang olahraga yang dimainkan di SEA Games ke-26 tersebut. (oli)

Pelatnas Sepak Bola Sebaiknya Diserahkan ke KONI JAKARTA - KONI/KOI Pusat menyarankan agar Pelatnas cabang sepak bola sebaiknya diserahkan ke KONI untuk meraih peluang merebut gelar juara di SEA Games 2011.

“Sebaiknya pelatnas sepak bola diserahkan ke KONI, jangan seperti selama ini, saat pelatnas pemain pulang balik masuk ke klub. Kalau mereka dipelatnaskan minimal selama 11 bulan, kami jamin tim Merah Putih bisa bermain kompak dan kuat,” kata Ketua Sport Development KOI Pusat Djoko Pramono kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Menurut Djoko, sebuah permainan olah raga yang merupakan permainan tim seharusnya dipelatnaskan secara kontinyu karena membutuhkan kerjasama dan motivasi yang kuat diantara pemain.

Soal Pelatnas yang ideal untuk mempersiapkan tim yang solid menghadapi SEA Games

yang akan dituan-rumahi Indonesia, menurut Joko pemain mulai dipelatnaskan sejak bulan Agustus 2010.

Ia menilai kelemahan timnas sepak bola selama ini adalah karena pemain terlalu sering keluar masuk klub untuk memperkuat klub.

“Bahkan sampai dua bulan menjelang pelaksanaan event (SEA Games) mereka masih saja keluar masuk klub. Sulitnya, hal itu disebabkan karena terlalu banyak kepentingan. Kalau PSSI bisa mengatasi masalah ini, saya kira kendala tim tak akan terlalu besar saat tampil di multi event,” katanya.

Termasuk masalah finansial pemain, yakni gaji atau honor pemain, Djoko menegaskan bahwa hal itu seharusnya bisa diatasi dengan negosiasi dan pengertian semua pihak yang berkepentingan.

Djoko menambahkan, untuk penyeleksian pemain timnas

sepakbola sebenarnya tidak harus dibuat rumit.

Menurutnya, bahkan pemain kelas dua pun atau yang dianggap bukan yang terbaik tak jadi masalah dimasukkan ke Pelatnas.

“Meskipun hanya pemain kelas dua, tidak jadi masalah.

Yang dipentingkan adalah pembinaan terhadap mereka sebagai sebuah timnas dilakukan dalam waktu yang cukup lama sehingga kekompakan dan motivasi itu muncul,” ujarnya.

Djoko mengakui, imbauan untuk menyerahkan timnas dipelatnaskan KONI sejak Agustus sudah disampaikannya kepada Sekjen PSSI Nugraha Besoes.

“Kalau tim sepak bola berhasil juara pada SEA Games 2011, kita yakin hal itu akan bisa mengobati kekecewaan hati masyarakat atas prestasi sepakbola yang selama ini sudah terpuruk begitu lama,” katanya. (ant)

Arema Bertekad Curi Poin di Wamena MALANG - Arema Indonesia berupaya keras untuk mengamankan posisi puncak klasemen sementara Liga Super dengan mencuri poin di Wamena ketika menghadapi tuan rumah Persiwa di Stadion Pendidikan, Minggu mendatang.

Media Officer Arema Indonesia Sudarmaji, kemarin, mengakui, tambahan poin dari Persiwa tersebut cukup penting dan krusial guna mengamankan posisi puncak klasemen yang telah diraih tim Singo Edan.

“Tambahan poin ini sangat penting, baik dari Persiwa maupun Persipura Jayapura.

Kami harus mampu mengamankan tahta puncak klasemen agar gelar juara bisa kami raih dengan sempurna,” tegas mantan wartawan harian terbitan Surabaya itu.

Untuk melakoni dua laga “away” (tandang) ke ranah Papua itu, tim pelatih Arema Indonesia hanya memboyong 18 orang pemainnya dan tiga

pemain inti terpaksa ditinggal di Malang karena mengalami cedera dan akumulasi kartu.

Tiga orang pemain yang ditinggal di Malang itu adalah Zulkifly Syukur yang terkena akumulasi kartu dan Purwaka Yudhi serta Waluyo yang mengalami cedera sehingga tidak bisa diturunkan. Selain itu juga ada beberapa pemain dari U-21 yang dikontrak Arema Indonesia senior juga ditinggal.

“Pagi ini kami bertolak ke Wamena dari Bandara Juanda dan akan transit di Makassar dengan kekuatan 18 orang pemain. Kami yakin dengan kekuatan terbaik ini pasti mampu mencuri poin di kandang Persiwa,” kata Darmaji.

Sementara pelatih Arema Indonesia Robert Rene Albert mengaku, dirinya menginstruksikan agar anak asuhnya mewaspadai tiga pemain pilar Persiwa, yakni Lewis Erick Weeks, Kono Christian, dan Edison Pieter Romaropen.

Menurut pelatih asal Belanda itu, ketiga pemain tersebut memiliki “skill” individu yang sangat bagus dan pergerakannya cukup membahayakan lawan.

Menyinggung absennya Zulkifly Syukur saat di jamu Persiwa, Robert mengatakan, dirinya sudah menyiapkan Juan Revi sebagai penggantinya.

“Kemampuan Revi juga tidak kalah dengan Zulkifly, sehingga tidak ada masalah,” kata mantan pelatih Sarawak FC itu.

Tim Persiwa Wamena juga baru bertolak ke Wamena pagi ini (Kamis, 8/4) dari penginapannya di Hotel Pelangi Kota Malang setelah menjamu AA South China di ajang Piala Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) di Stadion Gajayana, Rabu (7/4) sore.

Namun, perjuangan Persiwa Wamena di kancah persepakbolaan Asia itu harus kandas setelah ditaklukkan tim tamunya AA South China 0-2. (ant)

Futsal AFF

Indonesia Lolos ke Final JAKARTA - Timnas futsal Indonesia merebut tiket ke final Futsal AFF 2010 di Stadion Phu Tho, Ho Chi Minh City, Vietnam kemarin, setelah merebut kemenangan ketiga atas tuan rumah vietnam 2-1.

Sementara Malaysia membuka peluang setelah menga-

lahkan Myanmar 2-0.

Dengan hasil ini, Indonesia mengoleksi sembilan poin, disusul Vietnam (6), Malaysia (6), Filipina (3) dan Myanmar (0).

Manajer Timnas Futsal Indonesia, Darius Sinathrya, mengatakan dengan lolosnya Indonesia ke final dengan me-

ngalahkan tuan rumah ini semakin besar peluang untuk merebut gelar juara musim ini.

Laga selanjutnya pada hari ini, Indonesia bertemu tim lemah Filipina sementara Vietnam dan Malaysia berjuang merebut satu tiket tersisa ke final. (ant)

Suluh Indonesia/ant

MENANG TIPIS - Pemain PSPS Ade Chandra M dihadang oleh T.A Musafri pemain Persija Jakarta dalam pertandingan lanjutan kompetisi Liga Super di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, kemarin. PSPS menang 1-0.

Persija Keok di Pekanbaru PEKANBARU - Persija Jakarta menyerah 0-1 atas PSPS Pekanbaru dalam pertandingan lanjutan Liga Super di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, kemarin.

Gol semata wayang “Askar Bertuah” julukan bagi PSPS diciptakan oleh Dzumafo Herman di menit ke-64 melalui tendangan bebas satu meter dari luar kotak penalti.

Hadiah tendangan bebas itu diberikan wasit Jajat Sudrajat asal Bandung kepada tim tuan rumah setelah striker PSPS, M Isnaini ganjal Ismed Syofyan dan Leonard Tupamahu.

Sepanjang pertandingan kedua tim menerapkan permainan terbuka dan saling menyerang ke masing-masing daerah pertahanan lawan yang berlangsung dalam tempo yang sedang.

Persija yang turun dengan kekuatan penuh terlihat mendominasi jalannya pertandingan terutama melalui pemain sayapnya, namun mengalami kesulitan menembus pertahanan PSPS yang dikawal Bannaken Bassoken dan kawan-kawan.

Kondisi sebaliknya juga terjadi diterapkan anak-abak “Askar Bertuah” yang me-

ngembangkan permainan dari kaki ke kaki dengan kolektifitas sebagai tim promosi ISL 2009/ 2010 mampu merepotkan barisan pertahanan tim “Macam Kemayoran” julukan Persija.

Pertandingan itu juga diwarnai dengan aksi penampilan pemain yang memperagakan permainan keras menjurus kasar sehingga wasit mengeluarkan dua kartu merah sekaligus untuk pemain kedua tim masing-masing M Ilham (Persija) dan Dedy Gusmawan (PSPS).

Meski Persija terus menekan tim tuan rumah dan memasuk-

kan Aliyudin mengganti Firman Utina, kemudian Salim Aalaydrus mengganti Leonard Tupamahu, namun hingga pertandingan berakhir kedudukan tidak berubah bagi kemenangan PSPS. Dengan kemenangan tersebut maka PSPS Pekanbaru untuk sementara bertengger di posisi lima klasemen dengan 41 poin dari 28 pertandingan menggeser Sriwijaya FC Palembang ke urutan enam.

Sedangkan posisi Persija tetap berada di urutan ke sembilan klasemen dengan 37 poin dari 27 laga yang dilakoni. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Jumat 9 April 2010

7

Lyon Ukir Sejarah BORDEAUX - Olympique Lyon mengukir sejarah dengan meraih semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya, kemarin. Prestasi itu dicapai kendati Lyon kalah 0-1 dari Girondins Bordeaux pada laga kedua babak perempatfinal.

Lyon lolos dengan unggul agregat 3-2.

Tertinggal 1-3 dari laga pertama, Bordeaux memerlukan kemenangan dengan margin dua gol untuk menyingkirkan Lyon. Striker Maroko, Marouane Chamakh menghidupkan harapan tuan rumah dengan golnya sesaat setelah babak kedua dimulai. Agregat berubah 2-3.

Tapi Lyon menyerang dengan ganas di sisa babak kedua.

Sundulan Ludovic Sane menyambut umpan penjuru Yoann Gourcuff nyaris berbuah gol.

Kiper Lyon, Hugo Lloris juga tampil maksimal dengan mem-

buat penyelamatan brilian atas tembakan Wendel.

Akhir-akhir laga berlangsung lebih mendebarkan. Namun berkat pertahanan yang solid, Lyon berhasil memenuhi target lolos ke empat besar. Selama sepuluh tahun berpartisipasi di kompetisi prestisius ini, Les Gones hanya baru sampai ke perempatfinal sebanyak tiga kali, pada 2004, 2005 dan 2006.

“Kami agak tertekan di babak pertama, tetapi di babak kedua ritme Bordeaux perlahan menurun. Kiper kami mampu mengamankan kami dalam beberapa kesempatan,” ujar pelatih Lyon, Claude Puel memuji penampilan cemerlang Lloris.

Laurent Blanc di pihak Bordeaux mengungkapkan, kekalahan telak di laga pertama menjadi penyebab utama kegagalan menembus semifinal.

“Daripada menyesal, saya le-

bih senang mengakui kami kurang pengalaman. Itulah yang membuat kami kebobolan dua gol dengan mudah di laga pertama,” urai Blanc.

Lyon menjadi tim Prancis pertama yang mencapai semifinal Liga Champions sejak Monaco lolos ke final pada 2004. Mereka akan mengikuti jejak penduhulunya itu andai bisa melewati hadangan Bayern Munich di empat besar.

Klub Jerman itu melaju setelah menyingkirkan raksasa Inggris, Manchester United secara dramatis.

Penyerang Brazil, Cris menegaskan petualangan Lyon musim ini tidak akan berhenti hanya di semifinal. “Tahun ini kami dapat meraih sesuatu yang sangat spesial. Kami memiliki kelompok pemain yang sarat pengalaman dan yang terpenting adalah kami mempunyai karakter,” tandas Cris. (adn/rtr)

Ferguson Kecewa

Van Gaal Puji Robben MANCHESTER - Pelatih Bayern Munich Louis van Gaal memuji Arjen Robben atas golnya yang menakjubkan sehingga membuat timnya lolos ke babak semi final Liga Champions, dan meninggalkan pelatih Manchester United Alex Ferguson yang marah.

Tendangan voli seperti roket yang ditembakkan Robben asal Belanda dari sisi kotak penalti di menit ke-74 membuat skor pada pertandingan malam itu menjadi 3-2 dan agregat 4-4 yang cukup untuk membuat Bayern lolos ke babak berikutnya atas peraturan gol tandang.

“Gol dari Robben itu sangat luar biasa,” ujar van Gaal.

“Babak pertama berlangsung kurang bagus dam kami harus memperbaikinya. Sungguh luar biasa dengan apa yang kami lakukan di babak kedua — kami bermain dengan cara yang fantastis,” katanya.

Ferguson menuduh Bayern menyebabkan dikeluarkannya pemain bertahan Rafael di awal babak kedua dan mengatakan bahwa jika hal tersebut tidak terjadi, United akan bisa lolos ke babak berikutnya.

“Poin penting dalam per-

tandingan itu ialah kartu merah. Hal tersebut tidak lah diragukan lagi,” katanya kepada ITV.” “Mereka tidak akan pernah menang jika kami memiliki 11 pemain di lapangan. Anak muda, banyak yang tidak berpengalaman. Mereka membuatnya diusir. Setiap orang berlari ke arah wasit — ciri khas orang Jerman. Anda tidak dapat membantahnya, mereka memang seperti itu,” Namun dia menambahkan, “Masalah kami adalah mereka memiliki pemain tambahan, mereka membuat bola terolah dengan baik. Saya kira kami sudah mempertahankan diri dengan sangat baik.

Mereka melesakkan gol yang benar-benar luar biasa untuk mengakhiri pertandingan tersebut. Itu sungguh gol yang sangat dahsyat oleh Robben.”

Ferguson juga tidak lupa memuji penampilan timnya kendati mereka tersingkir sehingga menghapus harapan mereka untuk mencapai final Liga Champions selama tiga kali berturut-turut.

“Saya kira kami sudah bermain dengan sangat baik. Pe-

nampilan kami hari ini juga sangat luar biasa. Itu adalah penampilan yang bagus. Kami sangat, sangat tidak beruntung.”

United mengejar ketertinggalan mereka dengan unggul 3-0 dan secara keseluruhan memimpin 4-2 sebelum Bayern membalas dengan satu gol menjelang jeda pertandingan dari Ivica Olic dan kemudian Robben menjadi penentu kemenangan Bayern.

Robben mengatakan pada televisi Jerman, ini akan menjadi malam yang sangat sulit.

Namun 3-0 adalah sama seperti 2-0. Kami harus mencetak satu gol lagi.

“Gol dari Olic memberi kami keyakinan bahwa kami masih dapat maju. Kami harus jujur.

Mereka adalah tim terbaik sejak awal, dengan suasana seperti ini.”

“Saya melihat bahwa Franck (Ribery) melihat saya di pojok.

Saya tahu bola akan datang menghampiri saya. Saya berusaha bersikap tenang. Anda dapat menggunakan kekuatan atau tehnik. Saya berusaha untuk menggunakan tehnik.

Dan ternyata itu berhasil.” (ant)

Suluh Indonesia/ap

HADANG LAWAN - Pemain Manchester United, Patrice Evra (kanan) berusaha menghadang laju pemain Bayern Munich, Arjen Robben, dalam pertandingan leg kedua babak perempat final Liga Champions, di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, kemarin.

Munich Sisihkan MU MANCHESTER - Bayern Munich lolos ke babak semifinal Liga Champions meskipun kalah 2-3 dari Manchester United (MU) di Old Trafford, kemarin. Gol spektakuler dari Arjen Robben membuat FC Hollywood melaju dengan keuntungan gol tandang setelah agregat imbang 4-4.

Kartu merah yang diterima bek Rafael pada awal babak kedua menjadi penentu hasil dramatis yang didapat Munich di Theater of Dream. Keunggulan jumlah pemain membuat klub Jerman itu merajalela di sisa 40 menit. Puncaknya Robben dapat menyumbangkan gol dengan tendangan voli indah menyelesaikan sepak pojok Franck Ribery menit ke-74.

Hasil ini sungguh tak terduga karena United tampil menggebrak di babak pertama.

Striker Wayne Rooney yang semula tidak akan dimainkan secara mengejutkan turut men-

jadi starter. Setan Merah sudah unggul dua gol dalam waktu tujuh menit melalui Darron Gibson dan Luis Nani.

Memasuki menit ke-41 tim asuhan Sir Alex Ferguson itu memimpin 3-0 lewat gol kedua Nani. Tapi dua menit sebelum turun minum Munich memperkecil ketertinggalannya melalui Ivica Olic. Kontribusi Olic itu terbukti menentukan karena Munich hanya perlu mencetak satu gol lagi di babak kedua.

Tugas Munich benar-benar dimudahkan ketika Rafael melakukan kesalahan konyol dengan melanggar Ribery lima menit setelah jeda. Bek muda ini sudah mengantongi kartu kuning di babak pertama karena menendang gelandang Mark van Bommel. Kartu kuning kedua otomatis berarti kartu merah untuknya.

Keputusan itu diprotes Ferguson. Pemain Munich disebutkan sengaja mempe-

ngaruhi wasit Nicola Rizzoli agar bek Brazil itu dikeluarkan.

Fergie juga menilai tim tamu berlaku berlebihan terhadap Rooney sehingga cederanya kambuh dan harus digantikan di babak kedua. “Rafael pemain muda dan kurang pengalaman, namun mereka membuatnya dikeluarkan. Mereka semua mendesak wasit. Betulbetul tipe pemain Jerman. Tak perlu diperdebatkan lagi,” koar pelatih asal Skotlandia itu.

Untuk penampilan timnya, Fergie tak mempermasalahkannya. United sudah tampil habis-habisan dan hanya kurang beruntung. “Mereka tidak pernah bisa menandinginya, dengan 11 orang kami tidak ada masalah. Kuncinya adalah gol sebelum jeda dan Rafael dikeluarkan. Tetap diperlukan gol yang luar biasa untuk memenangkan pertandingan ini,” tegas Fergie.

Arsitek Munich, Louis van Gaal tak sepakat dengan pe-

nilaian Ferguson. Keputusan wasit dirasa sudah adil. Setiap pemain seharusnya sadar kartu kuning kedua berarti kartu merah. “Kami tidak tahu apakah kartu merah itu merubah pertandingan. Memang mudah mengatakan itu setelah kalah. Laga ini tidak akan dimainkan lagi. Saya rasa Ferguson hanya kecewa,” terang Van Gaal.

Pelatih Belanda itu berterimakasih pada Olic dan Robben. “Gol dari Robben menakjubkan. Babak pertama tidak menyenangkan, kami dituntut harus berbenah. Apa yang kami lakukan di babak kedua mengagumkan. Kami bermain fantastis,” jelasnya.

Olympique Lyon menjadi lawan Munich pada babak semifinal 21 April mendatang. Munich terlebih dulu bertindak sebagai tuan rumah, sebelum bertandang ke markas klub Prancis itu pada pertemuan kedua enam hari berikutnya. (adn/afp)

Cedera Rooney Kambuh

Suluh Indonesia/ant

Alex Ferguson

Marseille Pimpin Liga Prancis MARSEILLE - Olympique Marseille kini unggul dua poin di puncak klasemen sementara Liga 1 Prancis. Mereka memastikannya dengan kemenangan mudah 3-0 di kandang atas Sochaux, kemarin.

Marseille yang sepanjang musim ini belum pernah memimpin klasemen, unggul berkat tandukan bek Argentina, Gabriel Heinze dan penalti dari gelandang Hatem Ben Arfa sebelum laga berjalan setengah jam. Pemain pengganti Bakari Kone menambahkan gol ketiga di penghujung waktu.

Tim yang terakhir kali juara pada 1992 itu, memimpin dengan 59 poin dan masih memiliki tabungan satu pertandingan.

Olympique Lyon menempati posisi kedua dengan 57 poin di sisa tujuh laga musim ini. Les Gones unggul perbedaan gol

atas Montpellier dan Auxerre yang berada di peringkat ketiga dan keempat.

Juara bertahan Girondins Bordeaux kini melorot ke urutan kelima. Mereka kalah tiga poin dari Marseille, namun memiliki dua sisa pertandingan lebih banyak.

Adapun Sochaux tertahan di posisi ke-14 dengan 37 poin.

“Menjadi pimpinan malam ini berarti sesuatu, tetapi yang terpenting adalah tetap menjadi pimpinan setelah laga terakhir. Masih ada banyak poin untuk diraih,” cetus pelatih Marseille, Didier Deschamps.

“Kami bersyukur berada di puncak klamsen, namun sekarang kami harus mempertahankan momentum kami,” ia menambahkan setelah Marseille menikmati kemenangan ketujuhnya dalam sembilan kali bertanding di liga.

Bermain di bawah guyuran hujan lebat, Heinze membuka skor untuk Marseille ketika ia menyundul tendangan penjuru dari rekan senegaranya asal Argentina, Lucho Gonzalez menit ke-9.

Ben Arfa membuatnya menjadi 2-0 dari titik penalti setelah bek Marseille, Laurent Bonnart dijatuhkan di kotak terlarang oleh Yassin Mikari. Satusatunya momen membahayakan bagi Marseille terjadi di pertengahan babak kedua saat tembakan Edouard Butin yang dibelokkan menerpa mistar gawang.

Tim tuan rumah menuntaskan serangan pamungkasnya dengan gol yang diciptakan Kone. Striker timnas Pantai Gading itu membobol gawang kiper Matthieu Dreyer dengan bola lob. (adn/rtr)

MANCHESTER - Keputusan memaksakan Wayne Rooney turun melawan Bayern Munich, kemarin menjadi petaka untuk Manchester United.

Cedera engkel yang dialami penyerang Inggris itu kembali kambuh. Beruntung masalah yang dialaminya tak terlalu serius dan tak memerlukan waktu lama untuk pemulihan.

Pelatih Sir Alex Ferguson berspekulasi memainkan Rooney meskipun kebugarannya meragukan. Pada awalnya ia dijadwalkan istirahat tiga pekan.

Dengan cedera terbaru ini, ia disangsikan bisa menghadapi Blackburn Rovers di Liga Utama Inggris Minggu lusa. “Saya rasa ia tidak akan bisa bermain Minggu nanti. Namun ia seharusnya dapat dimainkan untuk pekan berikutnya melawan Manchester City,” ungkap Ferguson.

Ferguson memaparkan, ia berani memainkan Rooney karena mantan penyerang Everton itu tampak impresif dalam sesi latihan. Staf medis United juga memastikan kondisinya tidak berbahaya. “Cedera ini sama seperti pekan lalu.

Ada pembuluh darah yang pecah di bawah engkelnya. Ia

tidak akan absen terlalu lama.

Ia tak beruntung. Saya rasa ia tidak mendapatkan perlindungan sedikit pun dari wasit,” keluh Fergie.

Rooney membantu United memimpin 3-1 di Old Trafford.

Dia menjadi kreator lahirnya gol Darron Gibson dan Nani di tujuh menit babak pertama.

Namun menjelang turun minum, ia terlihat terpincang-pincang di tengah lapangan. Ia hanya mengikuti babak kedua selama sepuluh menit sebelum digantikan oleh John O’Shea.

Keluarnya Rooney hanya sesaat setelah Rafael Da Silva dikartu merah. Kontribusi penyerang Inggris itu akhirnya sia-sia karena Munich memperoleh gol dari Arjen Robben.

Skor berubah 2-3 dan agregat imbang 4-4. Munich melaju ke babak semifinal dengan keuntungan gol tandang.

Tanpa Rooney yang telah menelorkan 34 gol musim ini, United kalah 1-2 dari Chelsea dan kehilangan posisi puncak Liga Utama Inggris. Setan Merah kini hanya memiliki sisa lima pertandingan untuk menyalip Chelsea dan merebut gelar keduanya setelah Piala Liga Inggris. (adn/rtr)

Suluh Indonesia/ant

Wayne Rooney

Ribery Dihadiahi Pulpen

Suluh Indonesia/ant

Franck Ribery

MUNICH - Pimpinan Bayern Munich memberikan kado unik bagi Franck Ribery sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke27, kemarin. Gelandang Prancis itu diberi pulpen yang dapat dipakai untuk menandatangani kontrak barunya nanti.

Ulang tahun Ribery ini bertepatan dengan duel perempatfinal Liga Champions kontra Manchester United di Old Trafford. Munich melangkah ke semifinal dengan keuntungan gol tandang karena agregat

imbang 4-4.

Seperti biasa, petinggi Munich memanfaatkan jamuan makan usai pertandingan untuk merayakan ulang tahun gelandang berpengaruh itu.

“Itu pulpen,” seru pimpinan eksekutif, Karl-Heinz Rummenigge kepada Ribery sebelum pemain itu sempat membuka hadiahnya.

Hadiah itu pun bukan tanpa alasan. “Kami harap ia akan menggunakannya untuk menandatangani kontrak baru-

nya,” lanjut Rummenigge.

Kontrak gelandang serang itu berjalan hingga Juni 2011.

Munich berniat memperpanjang masa kerjanya musim ini untuk menghindari resiko kehilangannya dengan bebas transfer dalam 18 bulan ke depan.

Ribery diincar tim-tim besar Eropa, termasuk dua klub raksasa Spanyol, Barcelona dan Real Madrid. Hingga saat ini mantan pemain Olympique Marseille itu belum menentukan pilihannya. (adn/afp)

Nasi nal

Suluh Indonesia, Jumat 9 April 2010

8

Tak Ada Sanksi Buat Guruh

Suluh Indonesia/ant

PELANTIKAN KETUA UMUM - Ketua Umum DPP PDIP terpilih, Megawati Soekarnoputri (kiri) menirukan sumpah janji yang dibacakan Pimpinan Sidang Kongres III PDIP, Frans Lebu Raya (kanan) saat pelantikan di Sanur Bali, kemarin. Megawati Soekarnoputri resmi sebagai Ketua Umum DPP PDIP masa bakti 2010-2015.

75 Persen Pengurus DPP PDIP Wajah Baru SANUR - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memenuhi aspirasi para kader untuk mengubah wajah kepengurusan periode 2010-2015 dengan menempatkan sekitar dari 75 persen wajah baru.

Dari 27 personel DPP PDI Perjuangan periode 2010-2015 yang dibacakan Megawati Soekarnoputri di depan Sidang Paripurna Kongres Ke-3 PDI Perjuangan di Sanur, Bali, Kamis petang, hanya tujuh wajah lama dan sisanya sekitar 20 orang merupakan figur yang benar-benar pendatang baru.

Dari catatan ada sejumlah kejutan dalam susunan kepengurusan DPP PDIP yang dibacakan Megawati. Kejutan pertama adalah dominasi wajah baru termasuk barisan muda

yang menguasai kepengurusan periode 2010-2015.

Kejutan kedua ialah hanya Puan Maharani satu-satunya figur dari trah Soekarno yang masuk komposisi personalia DPP, mendampingi ibundanya, dan diposisikan sebagai Ketua DPP Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga.

Lalu kejutan ketiga, tak satu pun personel lagi dari unsur TNI maupun Polri, sebagaimana di masa lalu masih ada dua orang (di antaranya Theo Syafei).

Sementara itu, kejutan keempat berupa munculnya figur selebriti yang mewarnai personalia kepengurusan DPP, dengan dipercayakannya “Si Doel” Rano Karno di posisi Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi, menggantikan seniornya M Daryatmo.

Evaluasi Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan Ketua Umum DPP PDIP periode 2010-2015 Megawati Soekarnoputri akan melakukan evalusi kinerja pengurus tiap enam bulan. “Direncanakan akan ada evaluasi setiap enam bulan, dan para pengurus harian yang dinilai kurang, bisa saja dipertimbangkan untuk diganti,” ujar Tjahjo Kumolo, usai ditetapkan sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan menggantikan Pramono Anung di arena Kongres Ke-3 PDI Perjuangan di Sanur Bali, Kamis malam.

Kewenangan seperti itu, menurutnya, memang diberikan sepenuhnya oleh forum kongres kepada Megawati Soekarnoputri, termasuk mengangkat figur-figur utama mengisi dua lembaga strategis lainnya, yak-

Tjahjo Kumolo Sekjen PDIP SANUR - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Tjahjo Kumolo dipercaya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menempati posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP periode 2010-2015

menggantikan Pramono Anung yang kini menjabat Wakil Ketua DPR RI. Dalam susunan kepengurusan yang dibacakan Megawati menjelang penutupan Kongres

ke-3 PDIP di Sanur, Bali, bendahara Umum PDIP ditempati Olly Dondokambey, kader PDIP asal Sulawesi Utara yang pernah menjadi anggota DPR periode 2004-2009. (kmb/ant)

Berikut ini susunan lengkap kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2010-2015: Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri Ketua Bidang Kehormatan: Sidharto Danusubroto (mantan ajudan Bung Karno) Ketua Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga: Puan Maharani, SSi Ketua Bidang Keanggotan, Kaderisasi dan Rekrutmen: Idham Samawi (Bupati Bantul) Ketua Bidang Organisasi: Jarot Saiful Hidayat (Wali Kota Blitar) Ketua BidangInformasi dan Komunikasi: Haji Rano Karno (Wakil Bupati Tangerang) Ketua Bidang Sumber Daya dan Energi: Drs. Effendi MS Simbolon, MSi Ketua Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan: Ir. Mindo Sianipar Ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja: dr. Ribka Tjiptaning Ketua Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kebudayaan: Prof. Hamka Haq Ketua Bidang Industri, Perdagangan, Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi: Ir. Nusyirwan Sujono Ketua Bidang Perempuan dan Anak: Dra. Irianti Sukamdani Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Maruarar Sirait Ketua Bidang Perumahan, Infrastruktur dan Transportasi: Drs. I Made Urip Ketua Bidang Energi dan Pertambangan: Ir. Bambang Wuryanto Ketua Bidang Pertanian dan Kehutanan: Ir. M. Prakosa Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan: Ir. Emir Moeis Ketua Bidang Hukum, HAM dan Peraturan dan Perundangan: Trimedia Panjaitan Ketua Bidang Pertahanan dan Hubungan Internasional: Dr Andreas Pareira Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Komaruddin Watubun Sekretaris Jenderal: Tjahjo Kumolo Wasekjen Bidang Internal: Ir. Eriko Sotarduga Wasekjen Bidang Program: Drs. Ahmad Basarah Wasekjen Bidang Kesekretariatan: Ir. Hasto Kristianto Bendahara: Olly Dondokambey Wakil Bendahara Bidang Internal: Ir. Rudyanto Tjen Wakil Bendahara Bidang Program: Juliari Batubara, MBA

ni Majelis Ideologi Partai dan Dewan Pertimbangan Partai Pusat (Depperpu). Karena itu, jika ada evaluasi per enam bulan dan kedapatan ada personel kurang bekerja secara benar, akan ada proses penggantian jabatan. (kmb/ant)

SANUR - Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak akan ada sanksi apa pun bagi Guruh Soekarnoputra, meskipun menjelang dan di saat kongres ke-3 partai tersebut berlangsung yang bersangkutan sering melemparkan kritik pedas terhadap partai.

Demikian benang merah pendapat Tjahjo Kumolo beberapa saat setelah dirinya dilantik menggantikan posisi Pramono Anung sebagai Sekjen periode 2010-2015 di forum paripurna Kongres Ke-3 PDI Perjuangan yang berlangsung di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Kamis malam. “Mas Guruh itu tetap sebagai kader terbaik dan memiliki wawasan ideologi yang bagus untuk memperkuat partai,” ujarnya.

Guruh Soekarnoputra, baik secara langsung maupun melalui para staf politiknya antar lain menilai kongres kali ini amat bernuansa inkonstitusional, karena semuanya telah “di-setting” dari atas dengan meninggalkan beberapa prinsip demokrasi, termasuk dugaan adanya intimidasi maupun politik uang dalam proses penetapan pengurus dari tingkat

Tjahjo Kumolo

anak cabang hingga pengusulan calon ketua umum. Terhadap semua itu, Tjahjo Kumolo memang tak memberi tanggapan pasti.

Tetapi ketika ditanyakan tentang hilangnya nama Guruh Soekarnoputra di jajaran pengurus harian, ia mengakui memang putra bungsu Proklamator Kemerdekaan RI Bung Karno itu tidak ada lagi setelah pada periode 2005-2010 berposisi sebagai Ketua Bidang Seni dan Budaya. “Tetapi kan masih ada sejumlah lembaga yang posisinya juga strategis sesuai amanat kongres, misalnya Dewan Pertimbangan Partai Pusat (Depperpu), dan ada lem-

baga baru yang sangat vital perannya, yakni Majelis Ideologi Partai,” katanya.

Di dua lembaga itu butuh tokoh-tokoh senior yang wawasan ideologinya tidak diragukan lagi dan Guruh Soekarnoputra, menurutnya, amat diharapkan bersedia ditempatkan di salah satu institusi tersebut.

Mengenai sikap Guruh Soekarnoputri yang terkesan tidak suka dengan kiprah segelintir elite di tubuh DPP (sebelumnya), Tjahjo Kumolo berpendapat, pernilaian itu tentu perlu mendapat perhatian serius guna perbaikan bersama ke depan. “Saya pribadi melihat apa yang dikritisi mas Guruh juga demi kepentingan partai, bahkan bisa dikatakan untuk ikut meluruskan jalannya pergerakan politik PDI Perjuangan agar tetap berada di alur ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan setia menjalankan ajaran-ajaran Bung Karno seutuhnya,” tegasnya.

Karena itu, demikian Tjahjo Kumolo, pihaknya tetap siap melakukan dialog dan mendapat kritik dari siapa saja, termasuk dari Guruh Soekarnoputra guna perbaikan serta kemajuan partai “wong cilik” ini. (ant)