Edisi 09 Juni 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 108 tahun IV Rabu, 9 Juni 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Ganggu Tugas Bank Sentral

Pemeriksaan Tabung Gas

Menteri PU Tantang Investor Tol

PEJABAT sementara Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan akan mengganggu pencapaian ...hal. 1

MENKO Perekonomian Hatta Rajasa meminta Pertamina membangun bengkel pemeriksa tabung gas untuk mengatasi maraknya musibah ledakan tabung gas di masyarakat. “Saya minta kepada Pertamina ...hal. 2

MENTERI Pekerjaan Umum (PU) menantang sejumlah investor tol yang meragukan efektifitas Peraturan Menteri PU No 06/PRT/ M/2010 tentang Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Bachtiar Chamsyah

Mulai Diperiksa

Suluh Indonesia/ant

BANJIR - Seorang siswi SD berusaha melewati genangan air untuk berangkat ke sekolah mengikuti ujian semester di Tanggerang, Banten, kemarin. Ratusan rumah di Tangerang terendam banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan MensosBachtiar Chamsyah terkait kasus dugaan korupsi impor sapi dan pengadaan mesin jahit. ‘’Yang bersangkutan dimintai keterangan sebagai saksi,” kata jubir KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Johan tidak bersedia memberikan penjelasan tentang materi pemeriksaan tersebut. Saat ini, kata dia, KPK sedang mengusut tiga kasus dugaan korupsi di Kementerian Sosial, yaitu kasus pengadaan sarung, mesin jahit, dan impor sapi. Untuk ketiga kasus itu, KPK telah menetapkan mantan Mensos Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka. KPK juga telah menetapkan Direktur PT Dinar Semesta Cep Ruhyat sebagai tersangka dalam kasus pengadaan sarung. Direktur PT Ladang Sutera Indonesia (PT Lasindo) Musfar Aziz juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan mesin jahit. Khusus kasus impor sapi, KPK mulai menyelidiki kasus itu sejak 2007, dan meningkatkannya ke tahap penyidikan pada awal 2009. Proyek senilai Rp 19 miliar tersebut diduga merugikan negara sekitar Rp 3,6 miliar. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2005 juga menyimpulkan adanya dugaan beberapa penyimpangan, termasuk pada proyek pengadaan sapi dan mesin jahit. Sumber informasi menyebutkan proyek impor sapi dilakukan melalui penunjukan PT Atmadhira Karya sebagai rekanan. (nas)

Brigjen Erizman Dicopot JAKARTA - Mabes Polri mencopot Brigjen Raja Erizman dari jabatannya sebagai Direktur II Ekonomi dan Khusus (Eksus) Bareskrim Polri. Mantan anak buah Kabareskrim Polri Komjen Pol. Susno Duadji itu, kin menjabat staf ahli Kapolri. Pencopotannya itu didasari surat keputusan Kapolri Nomor 355/VI/2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. ‘’Brigjen Raja Erizman dimutasi dari jabatannya sebagai Direktur II Eksus Bareskrim Polri. Ia kini menjadi pati (perwira tinggi-red) pada staf ahli Kapolri. Mutasi ini rutin, karena banyak pejabat yang

pensiun,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Edward Aritonang di Jakarta, kemarin. Namun, Edward membantah pencopotan Raja ini disebabkan statusnya sebagai terperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik Polri terkait penanganan kasus mantan pegawai pajak itu. Pencopotan tersebut, lanjutnya, merupakan mutasi rutin. Posisi Raja digantikan Kombes Pol. Arief Sulistyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Sekretaris Pribadi Kapolri. Posisi Arif digantikan Kombes Ahmad Dofiri. Sementara Kejagung sedang persiapkan pembebastu-

gasan Jaksa Cyrus Sinaga. Namun, lagi-lagi institusi penuntut umum itu membantah hal itu terkait dengan keterlibatannya dalam kasus Gayus Tambunan. ‘’Posisinya untuk penanganan perkara lain akan digantikan jaksa lain. Ini lumrah saja dalam penanganan kasus di kejaksaan. Proses ini tidak sulit,” ungkap Jampidsus M Amari. Diakuinya, Cyrus saat ini sama sekali tidak diberikan tugas untuk menangani perkara. Dalam penanganan upaya hukum kasus Antasari Azhar, diserahkan kepada jaksa lain yang juga senior untuk menangani proses banding dalam kasus pembunuhan itu. (nas)

Dana Aspirasi

Banyak Timbulkan Keburukan JAKARTA - Pemberian dana aspirasi untuk konstituennya di masing-masing dapil dinilai akan menghilangkan fungsi kontrol Dewan terhadap pelaksanaan pembangunan. Jika dana aspirasi ini digolkan, DPR sebagai lembaga parlemen justru telah memasuki wilayah abu-abu karena juga bertindak sebagai pelaksana yang seharusnya menjadi wilayahnya eksekutif. ‘’Jadi fungsi pengawasan, fungsi legislasi itu bisa tereduksi dengan hal ini, karena anggota DPR akan terfokus perhatiannya, hanya untuk mengurusi dana aspirasi saja. Karena dana aspirasi ini kan lebih memiliki daya tarik. Sehingga fungsi pengawasan dan legislasi jadi tereduksi,” kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Menurut Lukman, persoalan itu merupakan satu dari lima keburukan yang akan terjadi jika usulan ini digolkan. Keburukan kedua adalah

politik anggaran Dewan akan dikerdilkan hanya berbasis dapil yang dinilai justru berbahaya bagi DPR. Padahal, politik harus berskala nasional, harus menjaga keseimbangan surplus antara daerah-daerah yang maju dengan daerah-daerah yang tertinggal. Kalau hanya berbasis dapil, maka daerah yang akan mendapat paling banyak dana aspirasi akan makin maju, sementara yang minus akan semakin minus. Ketiga, dapat mengancam NKRI karena bisa menimbulkan disintegrasi keutuhan negara kesatuan. Adanya disparitas akan makin membuat timpang, kesenjangan daerah kaya dan daerah miskin akan semakin menguat. Keempat, makin membuka ketidakadilan, karena hanya Jawa saja yang anggota DPR-nya banyak yang akan mendapat manfaat yang lebih besar dari luar Jawa. Padahal sebenarnya harus diprioritaskan adalah daerah-daerah tertinggal. (har)

DPR Hanya Perlu Dua Fraksi JAKARTA - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan penyederhanaan parpol melalui peningkatan parliamentary threshold sebesar 5 persen bagi parpol untuk bisa masuk DPR seperti yang diwacanakan partainya diharapkan dapat menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Menurut Idrus, penyederhanaan parpol dapat memunculkan pengelompokkan partai politik yang hanya memunculkan dua kelompok besar di DPR yaitu fraksi yang mendukung pemerintah dan fraksi oposisi. ‘’Pengelompokkan bisa memunculkan dua fraksi di DPR. Ke depan fraksi yang ada hanya dua, yaitu fraksi oposisi

dan pendukung pemerintah,” katanyapada diskusi bertema Revisi UU Parpol Hambat Demokrasi ? di Gedung DPR/ MPR Jakarta, kemarin. Oleh karena itu, kata Idrus, ketegasan Fraksi Golkar dalam revisi UU Parpol terkait PT semata untuk penyederhanaan parpol. Sebab, dengan multi parpol sistem presidensil yang dijalankan saat ini tidak akan pernah berjalan baik. Pemerintahan akan tidak efektif dan demokrasi akan terus dalam transisi. ‘’Konsekuensinya dalam berpolitik selalu mengedepankan komitmen, rasionalitas, mematuhi aturan dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu masalah sebe-

narnya bukan pada angka yang lebih bersifat persyaratan administratif,” kata Idrus. Ia menjelaskan, jika bangsa ini terus dalam demokrasi transisi maka yang terjadi adalah politik oligarki, kekuasaan dipegang oleh segelintir orang dan politik transaksional, yang menjadikan sistem presidensil tidak akan pernah efektif. Sekjen PKS Anis Matta mengatakan peningkatan parliamentary threshold tidak akan membunuh partai kecil, justru merepotkan partai besar. Sebab, kata dia, trend politik di Indonesia suara partai besar terus disedot oleh parpol kecil yang makin semangat akibat pemberlakuan itu. (har)

RI Berkomitmen Wujudkan

Palestina Merdeka JAKARTA - Pemerintah Indonesia berkomitmen akan melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan negara Palestina merdeka dan berdaulat sebagaimana yang dicitacitakan rakyat Palestina. ‘’Pemerintah akan terus melanjutkan perjuangan diplomatik untuk menjamin berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Dubes Palestina untuk Indonesia Fariz Al Mehdawi saat menerima lima relawan kemanusiaan Gaza di Istana Merdeka Jakarta, kemarin. Sebagaimana diungkapkan Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal, Dubes Fariz Al Mehdawi menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan rakyat dan pemerintah Indonesia baik dalam bentuk pembangunan kapasitas, bantuan keuangan ataupun diplomasi. Ia mengatakan bahwa komitmen Presiden Yudhoyono dalam mendukung berdirinya

Palestina yang merdeka merupakan inspirasi bagi negaranya. Ia mengatakan dukungan dari para sahabat membuat Palestina lebih kuat dan merasa tidak sendirian dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Ia mengatakan, Presiden Palestina menyampaikan apresiasi yang besar kepada relawan Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan freedom flotilla. Bersama seluruh relawan yang berada di kapal Mavi Marmara, merekadianugerahi kewarganegaraan Palestina. Mengenai rencana Mer-C bergabung dengan kapal Bulan Sabit Merah Iran yang akan membawa bantuan ke Gaza, Ia mengatakan cepat atau lambat blokade Israel atas Gaza akan berhenti. Sementara Presiden Yudhoyono mengatakan, tindakan para relawan Gaza ini adalah misi yang mulia, meski harus menerima berbagai peristiwa yang panjang dan sulit dilupakan. (har)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.