Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 109 tahun IV Kamis, 10 Juni 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
DNI Baru Tarik Investor
Maksimal 95 Persen
Wapres Instruksikan Evaluasi
PEMERINTAH menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ...hal. 1
KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan kepemilikan modal asing dalam peraturan presiden mengenai Daftar Negatif Investasi atau DNI untuk pembangkit tenaga ...hal. 2
WAKIL Presiden Boediono memutuskan pembangunan 10 ruas jalan tol agar dievaluasi, sehingga dapat diselesaikan segera. “Wapres meminta agar dievaluasi pembangunan di 10 ruas tol, apa kahlayak ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Hengky Samuel
Diduga Diracun
Suluh Indonesia/sep
TIMWAS - Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan KPK melakukan rapat dengan Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR yang berlangsung di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Penyelidikan kasus Century belum menemukan indikasi pidana korupsi.
JAKARTA - KPK siap membantu Polri untuk mengungkap penyebab kematian terpidana kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran, Hengky Samuel Daud. ‘’Kami bersedia bekerjasama,” kata Jubir KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Menurut Johan, wewenang untuk mengusut kebenaran informasi itu ada di pihak Polri. KPK bersedia membantu karena Hengky pernah berperkara di KPK. Sampai saat ini, kata Johan, belum ada ajakan kerja sama dari kepolisian. Johan menegaskan, KPK telah menerima rekam medis dari RS Pondok Indah yang menyebutkan Hengky meninggal karena komplikasi penyakit, tanpa menyebut racun sebagai penyebab kematian. ‘’Setelah beredar informasi itu, pimpinan KPK langsung menanyakan ke penuntut umum. Dan dijelaskan bahwa tidak ada keterangan tentang racun,” kata Johan. Ia menegaskan, Hengky meninggal saat berada dalam kewenanganhakim bukan KPK, karena kasusnya sudah bergulir di pengadilan. Johan menjelaskan, sebelum meninggal, Hengky sudah menjalani perawatan kesehatan selama dua pekan akibat mengalami sejumlah gangguan kesehatan, antara lain liver dan jantung. Kasus Hengky dirasakan sangat penting untuk mengungkap keterlibatan mantan Mendagri Hari Sabarno. (nas)
Kasus Bank Century
Tak Ada Pidana Korupsi JAKARTA - Hasil penyelidikan sementara KPK terhadap kasus bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun belum menunjukkan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Selain KPK, Kejagung dan Polri juga menyimpulkan hal yang sama. ‘’Untuk FPJP, hasil sementara belum ditemukan tindak pidana korupsi. Untuk PMS, hasil sementara belum ditemukan tindak pidana korupsi. Demikian pula untuk penggunaan dana FPJP dan PMS, hasil sementara belum ditemukan tindak pidana korupsi,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin dalam rapat dengan Timwas Kasus Bank Century di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.
Jasin menjelaskan, tidak semua pelanggaran itu pasti mengarah ke pidana korupsi. Bisa saja mengarah pada pidana perbankan, money laundering, pidana umum, atau mungkin juga bisa mengarah pada pidana korupsi. ‘’Pidana korupsi yang tidak melibatkan penyelenggara negara, atau bahkan yang melibatkan penyelenggara negara. Belum disimpulkan,” ujarnya. Namun, dia menolak anggapan bahwa langkah KPK dikatakan bertentangan dengan rekomendasi DPR soal kasus Century yang memilih opsi C yaitu kasus Century terindikasi pelanggaran korupsi. Menurutnya, hasil penyelidikan tidak
menunjukkan terjadi penyimpangan termasuk mengubah CAR untuk mendapat dana talangan yang menurutnya tidak masuk kategori untuk memperkaya diri pihak tertentu. Sementara Jaksa Agung Hendarman Supandji sepakat dengan kesimpulan sementara KPK yang menyatakan bahwa belum ada unsur tindak pidana korupsi dalam kasus bailout Century. ‘’Dikatakan KPK, belum ada tindak pidana, dalam hal kerugian negara saya sepakat. Tadi saya katakan KPK menangani bailout dan saya lihat sebelum dan sesudah bailout. Maka jawaban saya sejak dulu eperti apa yang disimpulkan KPK,’’ katanya. (har/nas)
Polri Tetap Usut Mafia Pajak JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengatakan, pengusutan kasus mafia pajak sedang berjalan di Mabes Polri sebagai kelanjutan pengusutan dugaan korupsi dan pencucian uang Rp 28 miliar yang melibatkan Gayus Tambunan. ‘’Kasus yang melibatkan Gayus, staf Ditjen Pajak sudah hampir selesai dan kini sedang berproses kasus mafia pajak,” kata Kapolri usai menjadi pembicara seminar di kampus PTIK Jakarta, kemarin. Menurut Kapolri , penyidik Polri terus mengusut terjadinya tindak pidana umum dalam kasus mafia pajak. ‘’Kita berharap agar hukum menjadi “panglima” dalam mengusut kasus ini,” kata mantan Kapolda Sumut ini. Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang menegaskan, uang Rp 28 miliar milik Gayus Tambunan terkait dengan kasus pengadilan pajak yang pernah ditanganinya. ‘’Informasi asal uang itu masih sebatas keterangan Gayus dan masih butuh alat bukti lain untuk menguatkan pengakuannya,” katanya. Awalnya polisi hanya memblokir uang Rp
25 miliar di rekening Gayus namun saat pemblokiran jumlah uang justru bertambah menjadi Rp28 miliar. Menurut dia, uang Rp 28 miliar yang berada di rekeningnya berasal dari 149 perusahaan yang masalah sengketa pajaknya ditangani oleh Gayus. Dari 149 perusahaan itu, penyidik Polri baru meminta keterangan empat perusahaan. ‘’ Hasilnya penyelidikan empat perusahaan itu ya masih dipelajari oleh penyidik,” katanya. Empat perusahaan itu adalah SAT, ICT, EC dan T. Edward membantah beredarnya informasi di sejumlah media yang menyatakan ada namanama perusahaan di luar empat itu yang telah dimintai keterangan oleh penyidik Polri terkait dengan kasus Gayus. Sebelumnya, Gayus pernah divonis bebas di PN Tangerang dalam kasus pencucian uang, awal 2010. Polri menyidik ulang kasus ini karena diduga ada rekayasa perkara dari tingkat kepolisian hingga pengadilan. Gayus lalu dijadikan tersangka korupsi dan pencucian uang. (ant)
DPR Tantang
Gelar Perkara Century JAKARTA - Anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century Bambang Soesatyo terkejut dengan kinerja aparat penegak hukum yang belum menemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus Century sehingga Golkar menantang dilakukan gelar perkara. ‘’Saya terkejut dengan pernyataan pimpinan KPK yang menyatakan bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi tindak pidana korupsi,” ujarnya di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Menurut Bambang, sangat tidak masuk akal apabila KPK menyatakan belum menemukan indikasi tindak pidana korupsi itu karena hasil penyelidikan DPR atas kasus Century sudah sangat jelas menunjukkan berbagai penyimpangan tersebut. Bambang mengatakan, berbagai indikasi pelanggaran sudah sangat terbuka, diantaranya pasca merger terdapat 21 pelanggaran, penetapan BC sebagai bank gagal dan berdampak sistemik ada 11 pelanggaran sehingga totalnya ada 60 penyimpangan. ‘’Semua ada di dokumen ini,” ujar Bambang merujuk rekomendasi DPR. Selain itu, Bambang juga menyebutkan adanya beberapa ketentuan yang dilanggar, seperti tiga perppu, satu kepmenkeu, satu peraturan
Dewan Gubernur BI, satu Peraturan BI. Demikian pula dengan soal aliran dana ke nasabah fiktif yang ternyata aliran uang itu tidak diketahui oleh pemilik rekening di berbagai daerah seperti Jakarta, Medan, Makassar dan Bali. ‘’Hanya tinggal membuktikan uang tersebut tidak untuk kepentingan murni nasabah Bank Century. Artinya uang itu dibobol bukan untuk kepentingan nasabah,” kata Bambang. Karena itu, Fraksi Partai Golkar tidak bisa memahami apabila para penegak hukum masih belum juga menemukan indikasi pelanggaran-pelanggara itu. ‘’Kami dari Golkar menantang ketiga lembaga ini untuk gelar perkara,” ujar Bambang. Sementara itu Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang memandu jalannya rapat koordinasi mengatakan, DPR sangat berharap antara KPK, Polri dan Kejagung tidak saling melempar tanggung jawab dalam melaksanakan rekomendasi. Menurut Pramono, tatkala ketiga institusi ini dipanggil satu per satu, yang muncul adalah saling melempar tanggung jawab. Karena itu, ketiga institusi penegak hukum itu dihadirkan bersamasama. (har)
PT Lima Persen Bertentangan Dengan Reformasi BERBAGAI upaya untuk menjegal parpol gurem maupun parpol baru masuk parlemen atau berkompetisi pada pemilu mendatang dilakukan berbagai pihak untuk menyederhanakan proses politik. Bagaimana suara partai politik gurem ? Ketua Pelaksana Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Roy BB Janis mengatakan, partai besar yang membuat usulan peningkatan ambang batas perolehan suara di parlemen (DPR) atau parliamentery threshold mengingkari semangat reformasi. ‘’Usulan peningkatan
parliamentary threshold menjadi lima persen tidak mencerminkan semangat reformasi,” kata Roy BB Janis pada diskusi di DPD di Jakarta, kemarin. Menurut Janis, pada saat peralihan dari orde baru ke reformasi semangat yang muncul adalah memberikan kebebasan berdemokrasi kepada
Roy BB Janis
rakyat Indonesia, termasuk kebebasan mendirikan partai poli-
tik. Dengan mengusulkan peningkatan parliamentary threshold, kata dia, itu berarti membatasi kesempatan bagi partai baru dan partai kecil untuk tetap eksis dan berada di parlemen. Padahal, katanya, partai politik bisa berperan dalam pembuatan kebijakan melalui fungsi legislasi serta mengawasi pemerintah jika berada di parlemen. Menurut dia, persyaratan parliamentary threshold sebesar 2,5 persen saat ini sudah sangat tinggi karena hanya sembilan partai politik yang bisa berada di parlemen.
‘’Apalagi jika ditingkatkan menjadi lima persen, mungkin hanya sekitar empat partai politik yang berada di parlemen,” katanya. Usulan ini, kata dia, secara jelas bertentangan dengan semangat reformasi yang merupakan hasil perjuangan masyarakat. Jika Partai Golkar mengusulkan peningkatan parliamentary threshold menjadi lima persen, kata Janis, itu berarti Golkar ingin mengembalikan ke situasi orde baru. Janis meminta Partai Golkar bisa koreksi diri mengapa banyak partai baru tumbuh. (har)