Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.151 tahun IV Senin, 9 Agustus 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Antisipasi Potensi Lonjakan
IHSG Tak Terpengaruh
KUR Tak Cocok
PENGAMAT ekonomi dari The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip, mengatakan pemerintah harus segera mengantisipasi potensi lonjakan inflasi yang akan terjadi pada kuartal III-2010. “Terkait ...hal. 1
PENGUMUMAN pertumbuhan ekonomi Semester pertama 2010 yang diatas ekspektasi menjadi katalis positif bagi pasar sehingga menghapus sentimen negatif wacana redenominasi rupiah. Indeks Harga ...hal. 2
KREDIT usaha rakyat dinilai tidak cocok untuk sektor mikro karena persyaratannya yang terlampau rumit dan tidak efisien bagi sektor tersebut, kata pengamat ekonomi, Fadjar Sofyar, di Jakarta, kemarin. Pada dasarnya, menurut ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Tiga Cara Ungkap
Rekening Gendut
Suluh Indonesia/ant
KARNAVAL - Beberapa peserta defile Dream Sky tampil dalam Jember Fashion Carnaval (JFC) ke-9 di Jember, Jatim, kemarin. JFC - 9 menyuguhkan sembilan defile yang diikuti juga peserta dari luar negeri.
JAKARTA - Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia hukum (Satgas PMH) Denny Indrayana mengatakan, pengusutan rekening gendut milik perwira tinggi (pati) Polri terhalang unsur kerahasiaan. Namun, Denny mengungkapkan ada tiga cara membuka rekening milik pati Polri tersebut untuk dijadikan dasar pemeriksaan. ‘’Kerahasiaan bisa diurai dengan tiga cara,” katanya di Jakarta, kemarin. Cara pertama, menurut staf khusus Presiden bidang hukum dan HAM ini adalah dengan menggunakan informasi publik. Pengumuman tentang siapa-siapa pemilik rekening yang masuk dalam daftar mencurigakan. Kemudian, nama-nama yang diumumkan adalah nama-nama yang rekeningnya tidak bermasalah. Dari situ, pihak terkait atau masyarakat dapat mencari tahu siapa sebenarnya pemilik rekening bermasalah setelah mengetahui sebenarnya pemilik rekening yang tidak bermsalah. ‘’Kalau dinyatakan tidak bermasalah bukan suatu kerahasiaan, hanya terbatas pada namanya,” sebut Denny. Cara kedua, melalui pengungkapan nama melalui KPK untuk melakukan verifikasi kekayaan. ‘’KPK bisa kita dorong untuk melakukan verifikasi kekayaan, termasuk verifikasi yang bersangkutan. Karena laporan harta kekayaan setiap pejabat negara ada di KPK. KPK punya kewenangan masuk ke pemeriksaan karena ada surat kuasa,” ujarnya. Cara ketiga adalah meminta kesediaan pemilik rekening itu sendiri untuk memberikan persetujuan agar rekeningnya dibuka. ‘’Kerahasiaan bank itu benar, tapi kalau saya memberikan surat persetujuan rekening diperiksa. Itu menjadi dasar pintu masuk pemeriksaan,” ujarnya. (ant)
Kepala LAN :
Citra Aparatur Sangat Buruk JAKARTA - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Asmawi Rewansyah mengatakan pembangunan aparatur negara harus diupayakan pada upaya melakukan pembaharuan terhadap pengetahuan, keterampilan, pengalaman, cara pandang dan budaya. ‘’Setuju atau tidak setuju, kita tidak bisa mengingkari bahwa citra aparatur dan birokrasi kita sudah sangat buruk dewasa ini, baik di pusat maupun daerah,’’ katanya saat wisuda program sarjana dan magister Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN di Jakarta, kemarin. Apalagi, kata Asmawi, belakangan ini masyarakat meli-
hat dan mendengar di ruang publik bahwa para aparatur penegak hukum bersikap dan berperilaku sangat tidak amanah dan profesional. Pasca reformasi 1998, katanya, sesungguhnya ada optimesme dan masa pencerahan untuk memperbaiki carutmarut birokrasi pemerintahan mulai bersemi dan dirasakan masyarakat. Sayangnya upaya pembaruan yang dilakukan belum fokus pada pembangunan SDM aparatur, baik kompetensi, nilai ataupun budaya kerja, dan sepertinya terabaikan sehingga penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan tak terbendung. ‘’Ada kerin-
duan dan pengharapan yang besar agar profesionalisme SDM aparatur harus segera terwujud dalam tataran praktik penyelenggaraan administrasi negara,” katanya. Asmawi mengatakan idealnya pembangunan aparatur negara harus diupayakan pada upaya untuk melakukan pembaharuan terhadap pengetahuan, keterampilan, pengalaman, cara pandang dan budaya. ‘’Kelembagaan boleh saja berubah tetapi jika orang yang ada di dalamnya sama saja, dengan sikap dan perilaku yang sama, maka lambat laun sistem tersebut pun akan semakin rusak dengan sendirinya,” kata Asmawi. (ant)
Pemerintah Diminta Hentikan
Wacana Kenaikan Gas Elpiji JAKARTA - Anggota DPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah menghentikan wacana untuk menaikkan harga gas elpiji tiga kilogram oleh PT Pertamina yang mengemuka sejak pekan lalu. ‘’Saya mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana Pertamina itu. Hal itu hanya menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap penderitaan rakyat,” katanya di Jakarta, kemarin. Selain itu, katanya, membiarkan wacana itu terus berkembang akan mendorong para spekulan beraksi menaikkan harga barang. ‘’Pengalaman mengajarkan kita bahwa mewacanakan kenaikan harga energi akan mendorong spekulan memicu kenaikan harga. Saya menilai Pertamina ceroboh karena meresahkan rakyat,” kata anggota Fraksi Partai Golkar ini. Pasca kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dengan segala konsekuensinya, beban kehidupan sehari-hari rakyat semakin berat. ‘’Karena itu
harus ada rentang waktu yang cukup panjang sebelum menambah beban kehidupan baru di pundak rakyat. Tidak arif, bahkan sangat keterlaluan jika saat ini diwacanakan kenaikan harga gas elpiji paket 3 kg,” katanya. Perlu dipertimbangkan pula, katanya, dalam dua hari mendatang, masyarakat mulai menjalani ibadah puasa Ramadhan. Kewajiban semua pihak, termasuk pemerintah dan Pertamina, untuk membangun suasana nyaman agar masyarakat bisa beribadah dengan khidmat. ‘’Meniup isu kenaikan harga gas akan mengganggu suasana kebatinan masyarakat di bulan suci,” katanya.. Badan Anggaran segera menyikapi masalah ini. Namun, lebih tepat jika presiden dan Menko Perekonomian memerintahkan Pertamina menunda wacana kenaikan harga gas. ‘’Rakyat sangat kecewa dengan klaim pemerintah bahwa lonjakan harga kebutuhan pokok belakangan ini sebagai hal yang wajar,’’ jelasnya. (ant)
KPK-Polri Harus Independen JAKARTA - Wakil Koordinator ICW Emerson Junto mengatakan, pimpinan Polri dan KPK harus berasal dari pihak yang independen untuk menjaga kredibilitas instansi tersebut. ‘’Orang yang menjadi ketua dari dua instansi tersebut tidak hanya harus yang sesuai dengan kriteria, tetapi juga harus berasal dari pihak independen,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut Emerson, pimpinan KPK sebaiknya tidak berasal dari Polri dan jaksa berdasarkan pengalaman sebelumnya yang tidak berjalan dengan baik. Sebelum memilih calon ket-
ua, katanya, lihat terlebih dahulu apa kebutuhan KPK sebenarnya. Jangan hanya memiliki integritas saja, tetapi juga harus memiliki keberanian. Econ, panggilan akrab Emerson, mengatakan, untuk itu ICW akan terus mengawasi calon-calon ketua KPK agar tetap memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Lainnya, Pengamat Hukum Tata Negara, Refli Harun mengatakan, selama ini jaksa agung tidak menunjukkan kinerja yang luar biasa, maka tidak ada salahnya apabila jaksa agung perlu diganti bersama dengan pergantian ketua KPK. ‘’Sedangkan menyambut pergan-
tian kapolri, presiden perlu mencalonkan orang yang baik dan cukup dengan satu calon saja,” ujarnya. Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPR Komisi III, Martin Hutabarat mengatakan, pimpinan Polri dan KPK merupakan indikator komitmen DPR dalam memberantas mafia hukum. ‘’Sebaiknya calon pemimpin Polri cukup satu saja agar lebih solid. Yang terpenting, DPR bisa menolak calon tersebut jika memang tidak memenuhi keinginan masyarakat,” paparnya. Kriterianya, tambahnya, adalah orang yang bisa meneruskan semangat reformasi. (ant)
Demokrat Tak Setuju
Hanya Lima Parpol JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa menyatakan, adanya wacana penyederhanaan partai politik menjadi lima parpol merupakan bentuk pengekangan berdemokrasi. ‘’Konstitusi negara ini menganut adanya kebebasan berserikat dan berkumpul. Jadi, kalau membatasi jumlah parpol di parlemen hanya lima parpol saja adalah sebuah pengekangan demokrasi. Ini sama saja di zaman Orde Baru yang hanya ada tiga parpol,” katanya di Jakarta, kemarin. Hal itu disampaikan terkait pendapat Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung mengenai pembatasan aprpol hanya lima buah. Menurut Saan, jika terjadi pembatasan seperti itu, sama saja kembali pada zaman Orde Baru, yang mengekang kebebasan berkumpul dan berserikat. Meski Partai Demokrat dimungkinkan lolos lima besar pada pemilu 2014, namun Saan tidak menginginkan wacana jumlah parpol menjadi topik utama dan sebuah wacana dalam upaya revisi UU Parpol dan UU Pemilu sebagai bagian dari penyederhanaan partai untuk mendukung adanya sistim presidensiil. ‘’Penyederhanaan parpol itu memang sudah menjadi bahasan utama untuk revisi UU pemilu 2014. Namun, jangan lantas itu dijadikan patokan jumlah parpolnya hanya ada lima. Jelas ini tidak mengajarkan demokrasi yang baik,” katanya. Saan mengatakan, dirinya setuju jika penyederhanaan partai itu hanya disinggung dari wacana kenaikan ambang batas di parlemen atau parliementary threshold (PT). ‘’Konsensus bersama dalam upaya penyederhanaan partai itu bukan pada jumlah parpol tapi persyaratan parpol di parlemen atau PT. Jadi, jangan sampai ke depannya, kita terjebak dalam wacana itu hingga bertentangan dengan UU untuk berkumpul dan berserikat,” kata anggota Komisi III DPR itu. Sebelumnya, Ketua Umum PD Anas urbaningrum mengaku setuju wacana kenaikan PT dari 2,5 persen menjadi lima persen sebagai bagian dari penyederhanaan partai. (ant)