Edisi 09 Desember 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Kamis, 9 Desember 2010

Pansus OJK Cibir Ipebi

Capai 3.800 Poin

Segera Dioperasikan

KETUA Pansus Pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DPR RI Nusron Wahid mengatakan Ikatan Pegawai Bank Indonesia (Ipebi) tidak pantas menolak konsep RUU yang sedang dibahas ...hal. 1

PENGAMAT pasar saham Edwin Sinaga memperkirakan, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun ini akan dapat mencapai level 3.800 poin, karena berbagai isu ...hal. 2

PT Jasa Marga Tbk optimistis segera mengoperasikan gerbang tol (GT) Miring, Cimanggis di ruas tol Jagorawi, setelah proses verifikasi terhadap GT itu oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dinyatakan layak. “Dalam ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

No. 230 tahun IV

Suluh Indonesia/ant

GAYUS - Kepala PPATK Yunus Husein, Deputi Penindakan KPK Ade Raharja, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol.Iskandar Hasan, Sekretaris Satgas PMH Denny Indrayana usai gelar perkara Gayus Tambunan, kemarin.

Jajaran Peradilan

Jangan Korupsi

Deponering Dikaji JAKARTA - Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, Kejagung akan meninjau kembali alasan deponering terhadap dua pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah karena masih terjadi pro dan kontra di kalangan penegak hukum. ‘’Apalagi, Pelaksana Tugas Jaksa Agung, Dharmono, sudah mengumumkan rencana deponering itu,” katanya pada rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, kemarin. Basrief menjelaskan, Kejaksaan Agung akan meninjau kembali deponering terhadap Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah untuk menelaah, apakah alasan dan pertimbangannya sudah tepat. Menurut dia, alasan deponering itu akan dikaji lagi secermat mungkin agar tidak terjadi kekeliruan, meskipun deponering itu tidak ada upaya hukum. Dalam melakukan kajian untuk deponering itu, katanya, Kejagung akan mempertimbangkan surat dari Mahkamah Agung dan keputusan dari Pengadilan Negeri. Sebelum mengeluarkan pernyataan soal deponering, menurut Basrief, Kejagung seharusnya meminta masukan dan pendapat lebih dulu dari lembaga negara lainnya, seperti MAdan MK. ‘’Karena rencana keputusan ini sudah diumumkan sebelumnya yang bisa dilakukan saat ini adalah menghormati putusan tersebut,’’ katanya. (ant)

Yusril Segera Diadili JAKARTA - Kejagung menargetkan pertengahan Desember 2010 mendatang sudah melimpahkan berkas Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesudibyo ke Kejari Jakseldan segera ke pengadilan. ‘’Kemarin sudah saya tanyakan ke Jampidsus, berkas Yusril kemungkinan sudah dilimpahkan ke pengadilan pada pertengahan Desember 2010 mendatang,” kata Jaksa Agung Basrief Arief di Jakarta, kemarin. Hal itu dinyatakan setelah mendapatkan pertanyaan dari anggota dewan dalam raker tersebut. Seperti diketahui, sampai sekarang berkas Yusril dan Hartono masih di penuntutan Jampidsus untuk melengkapi kekurangan yang ada. Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Kehakiman dan HAM dan Hartono Tanoesudibyo, mantan Kuasa Pemegang Saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan HAM. Dikatakan, dengan telah diajukannya para tersangka dan terdakwa yang merupakan pengambil kebijakan dan pelaksana dalam kasus Sisminbakum tersebut. Maka penanganannya telah dilakukan secara menyeluruh kepada semua pihak yang bertanggung jawab. (ant)

JAKARTA - Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa mengingatkan jajaran peradilan untuk tidak melakukan korupsi, karena tindakan itu merupakan musuh rakyat. ‘’Kami ingatkan semua jajaran peradilan untuk memusuhi korupsi yang merupakan musuh rakyat,” katanya saat meresmikan gedung Sekretariat Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, kemarin. Ia juga menegaskan bahwa tindakan memberantas korupsi sebagai pengabdian bagi bangsa dan negara. Tumpa mengatakan bahwa pemberantasan korupsi harus didukung oleh setiap warga negara, sehingga aparat penegak hukum, terutama hakim harus memberikan perhatian khusus. Secara terpisah, sampai saat

ini, hampir semua rekomendasi Komisi Yudisial (KY) kepada MA dianggap kurang penting, sehingga membuat anggota KY merasa kurang dihargai. ‘’Dari 20 rekomendasi, tak satu pun diresponnya,’’ kata salah satu anggota Komisi Yudisial, Sukotjo Suparto. Sukotjo mengatakan, KY mempunyai tugas hanya untuk mengawasi prilaku hakim dalam memutuskan suatu perkara. Tetapi tidak punya hak eksekusi untuk menindak hakim yang dicurigai menerima suap atau memutuskan perkara secara tidak adil itu. Oleh karena itu, efektifitas tugas KY sangat tergantung dari apakah MA itu mau merespon hasil rekomendasi KY atau tidak. ‘’Jika MA tak mem-

berikan respon-apa-apa, gak ada artinya tugas yang dilaksanakan oleh KY itu,” kata Sukotjo menegaskan. Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan, kata Sukotjo, KY kedepan harus melakukan konsultasi dengan DPR karena kehadiran para anggota KY tak lepas dari campur tangan para anggota DPR. Dekan FHUniversitas Sahid, Jakarta Laksanto Utomo menambahkan, untuk meningkatkan peran, maka sebaiknya KY tidak hanya mengawasi saja. Kalau kerjanya hanya mengawasi saja maka tidak mempunyai hak eksekusi atau melakukan uji materi, sehingga ibaratnya macan ompong yang tampaknya menakutkan tetapi tak dapat menggigit. (ant)

Adik Sultan Mundur NUSA DUA - Partai Demokrat menghargai sikap Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusomo yang ingin mengundurkan diri dari partai yang didirikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng di Nusa Dua, kemarin mengatakan adalah hak masing-masing anggota untuk mengundurkan diri apabila berbeda pendapat dengan garis partai. ‘’Kalau ada garis partai tapi yang bersangkutan merasa tidak sesuai dengan itu dan ingin mengundurkan diri, masuk keputusan pribadi,” ujarnya. Menurut Andi, Partai Demokrat memang ingin merangkul sebanyak mungkin golongan. Namun, partai juga tidak bisa menghalangi kehendak anggotanya yang ingin mengundurkan diri apabila berbeda pendapat. Prabukusumo yang adik dari Sultan Hamengkubuwono X mengancam mundur dari posisinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengembali-

kan kartu anggota partai apabila RUU tentang keistimewaan DIY bertentangan dengan aspirasi rakyat. Prabukusumo bersikeras Gubernur DIY ditetapkan dan otomatis melekat pada sultan. Andi mengaku telah berkomunikasi melalui telepon dengan Prabukusumo setelah membaca berita tentang niat pengunduran diri tersebut dari media massa. Andi mengatakan ia telah berdiskusi dan berbagi pandangan dengan Prabukusumo namun akhirnya harus mengakui memang tidak bisa bersepakat. Prabukumo mengaku kecewa karena isi Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta yang disusun Pemerintah itu telah menginjak-injak harga diri dan martabat ayahnya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sri Sultan telah memberikan mandat melalui amanat 5 September 1945 yang menyatakan penggabungan Nagari Ngayogyokarto Hadiningrat dan Puro Pakualaman menjadi bagian dari NKRI. (ant)

Temuan Bom Rakitan

Masih Diselidiki JAKARTA - Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Polda Jawa Tengah masih menyelidiki temuan bom rakitan di Solo. ‘’Densus Antiteror bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah (Jateng) masih menyelidiki temuan bom rakitan,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Iskandar Hasan di Jakarta, kemarin. Bom rakitan ditemukan pada hari Selasa (7/12) sekitar pukul 07.30 WIB dekat pagar luar Kantor Polsek Pasar Kliwon, ujarnya. ‘’Temuan keempat bom rakitan di Jateng, menurut saya mungkin keahlian mereka sudah tidak ada, tapi masih mau tunjukkan eksistensi,” kata Iskandar. Polri saat ini sudah berhasil menjinakkan yang diduga bom rakitan diletakkan di depan kantor Polsek Kota Pasar Kliwon, Polresta Surakarta. Barang yang diduga bom tersebut dibungkus plastik warna putih diletakkan di depan sebelah kiri kantor Polsek Pasar Kliwon dan pertama kali ditemukan oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta, sekitar pukul 07.30 WIB. Menurut informasi di lokasi kejadian perkara, rakitan bom yang terdiri atas dua kaleng bekas roti, dua baterai, serbuk, timer atau jam dan empat buah detonator telah diamankan petugas Gegana Polda Jateng. Namun, petugas Gegana memusnahkan serbuk yang diduga bahan peledak itu di lokasi kejadian. Bungkusan Plastik Peristiwa penemuan bom itu berawal dari tiga petugas mengambil sampah yakni Siswanto, Sukir (54) warga tambaksari, RT 01 RW 04 mancasan Sukoharjo, Sudadi (34) warga genting, Wonosari, Klaten dan Sangaji (60) warga gedangan RT 02 RW 04 Baki Sukoharjo. Siswanto melihat barang bukusan plastik yang mencurigakan di depan kantor Polsek Pasar kliwon. Barang itu, oleh Sudadi dipindahkan ke atas tembok pagar Polsek dan Sangaji yang melaporkan ke polisi. Petugas Polsek Pasar Kliwon melaporkan kejadian itu, Polresta Surakarta dan sekitar pukul 09.00 WIB Gegana Polda Jateng datang ke lokasi untuk menjinakan rakitan bom itu. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Brigjen Pol Sabar Rahardjo mengatakan bungkusan yang ditemukan diduga bom rakitan. Bungkusan yang diduga rakitan bom itu ditemukan pertama kali petugas sampah. Bungkusan itu, ada dua kaleng, serbuk, timer atau jam, paku, dan detonator. (ant)

Menjauhi Pers Jadi Bagian Konglomerasi MENKO Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengingatkan pers agar tidak larut untuk menjadi bagian dari konglomerasi atau kekuatan kapital karena hanya kepentingan publik yang lebih luas lah yang patut diperjuangkan oleh pers Yang harus diperjuangkan pers bukanlah kepentingan pemilik modal atau kekuasaan politik mana pun. Menurut Menko Polhukam, dengan kemerdekaan pers yang dimilikinya maka media massa dapat menentukan apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah, apa yang

betul dan keliru, apa yang patut dan buruk, serta apa yang pantas dan tercela. Media massa juga memiliki jangkauan atau kapasitas mempengaruhi yang sangat luas dalam ruang publik, melebihi entitas serta lembaga lainnya. ‘’Saya menaruh harapan yang sangat besar agar insan pers

Djoko Suyanto

dan media massa, mulai dari para jurnalis yang bekerja di

lapangan dan pemimpin redaksi hingga pemilik, menyadari implikasi penting dari setiap pilihan sudut berita kepada seluruh dinamika dan perkembangan yang terjadi dalam sebuah masyarakat,” katanya seraya meminta jurnalis dan berbagai asosiasi jurnalis serta lembaga pers ikut menegakkan etika profesi jurnalisme. Ia menilai seluruh pihak tanpa terkecuali wajib mengembangkan kebijakan politik, moral, dan etis yang diperlukan untuk membuat kemerdekaan pers betul-betul digunakan untuk memperkuat demokrasi

sebagai sebuah institusi modern yang secara sekaligus merupakan pengintegrasian di antara tiga hal utama yang tidak terpisahkan. ‘’Pertama, demokrasi sebagai cara —yaitu: dialog, musyawarah, pemilihan, protes, unjuk rasa, petisi, dan sebagainya—,kedua, demokrasi sebagai nilai-nilai dan prinsip —yaitu antara lain tanpa kekerasan, cara-cara damai, kebebasan dan kesetaraan— serta ketiga, demokrasi sebagai tujuan —yaitu kemakmuran dan keadilan yang permanen dan berkelanjutan,” ujarnya. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 09 Desember 2010 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu