Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 28 tahun IV Rabu, 10 Februari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Tekanan Harga Berlanjut
Neolib Terus Merongrong
Ditargetkan Meningkat
BANK Indonesia (BI) memperkirakan masih akan terjadi tekanan terhadap harga penjualan eceran pada tiga danenam bulan pertama 2010. Hasil survei BI terhadap penjualan eceran...hal. 1
PARA intelektual anti neo liberal (Neolib) mendekalarasikan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta, kemarin. “Kami membentuk sebuah wadah perjuangan kaum terpelajar yang berpihak...hal. 2
KEMENTRIAN Perdagangan menargetkan ekspor nonmigas Indonesia pada 2010 akan meningkat 7-8,5 persen dibanding tahun 2009. “Kita optimistis ekspor nonmigas tahun 2010 akan mencapai...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
KPK Tahan Udju dan Endin
Suluh Indonesia/sep
PANSUS - Ketua Pansus Angket Bank Century Idrus Markham berbincang serius dengan Ketua PPATK Yunus Husein mengenai data-data serta aliran dana Bank Century saat rapat Pansus Angket Bank Century di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin.
JAKARTA - KPK menahan dua mantan anggota DPR, Udju Djuhaeri (UD) dan Endin AJ Soefihara (EAS) yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004. ‘’KPK telah melakukan upaya penahanan terhadap tersangka UD dan EAS,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, kemarin. Kedua tersangka diduga menerima pemberian uang dalam bentuk cek. Pemberian itu diduga terkait tugas dan wewenang keduanya sebagai anggota Komisi Keuangan dan Perbankan yang berperan strategis dalam proses pemilihan Miranda Goeltom. Udju dan Endin dijerat dengan pasal 5 ayat (2) dan atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Udju Djuhaeri dibawa dengan menggunakan mobil tahanan bernomor polisi B 8638 WU. Pria yang juga sempat menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu ditahan di rumah tahanan Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Endin ditahan di rumah tahanan Polres Jakarta Pusat. Dia dibawa menggunakan mobil tahanan KPK bernomor polisi B 2040 BQ. Pengacara Endin, Soleh Amin mengatakan, jumlah cek yang dibagikan kepada anggota DPR adalah 480 lembar. (nas)
Boediono Yakin
Kesimpulan Bisa Berubah JAKARTA - Wakil Presiden Boediono yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia meyakini kesimpulan sementara Panitia Khusus Angket Century DPR masih bisa berubah. Juru bicara Wapres Yopie Hidayat di Jakarta, kemarin mengatakan, proses yang dilakukan Pansus Century pada Senin (8/2) baru merupakan kesimpulan awal dan merupakan proses politik yang sangat dinamis. ;;Perlu digarisbawahi, yang terjadi di DPR adalah proses politik. Ini sangat dinamis,” katanya. Kesimpulan awal yang disampaikan sejumlah fraksi di Pansus Angket Century juga bukan sebagai sebuah kebijakan yang mengikat. ‘’Ini bukan
vonis yang mengikat. Ini adalah kesimpulan secara politik dari parlemen. Kesimpulan politik bisa berubah-ubah,” ucapnya. Boediono pun berharap kesimpulan akhir Pansus Angket Century sama dengan kesimpulan yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. ‘’Semestinya kesimpulan akhir nanti sesuai kesimpulan hasil Partai Demokrat dan PKB,” tutur Yopie. Dalam kesimpulannya, dua fraksi tersebut menyatakan tidak ditemukan kesalahan dan penyimpangan dalam pemberian dana talangan. ‘’Pak Boediono sangat jelas, penyertaan modal sementara (bailout) Century dan FPJP benar dan wajib
dilakukan dalam keadaan krisis,” katanya. Sementara itu, Kepala PPATK Yunus Husein mengungkapkan, lembaganya mengalami kendala dalam menelusuri aliran dana dari Bank Century untuk transaksi di atas Rp 100 juta. ‘’Sejumlah transaksi di Bank Century dengan nilai di atas Rp100 juta tidak dilengkapi data pengirim dan penerima secara lengkap,” kata Yunus. Sebelumnya, PPATK melakukan investigasi penelusuran transaksi aliran dana di Bank Century atas permintaan Panitia Angket. Menurut Yunus, data pengirim dan penerima dana dari Bank Century yang tidak lengkap itu menyulitkan tim. (har)
63 Bank Terima Aliran Dana JAKARTA - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan dana dari Bank Century yang ditalangi oleh LPS sebesar Rp 6,7 triliun telah mengalir ke rekening nasabah di 63 bank. ‘’Bank yang terkait dengan transaksi sebanyak 63 bank,” katanya dalam penjelasan di hadapan Panitia Angket Kasus Bank Century DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin. Yunus menjelaskan berbagai perkembangan pengusutan dan analisis transaksi yang dilakukan Bank Century termasuk data telah diserahkan PPATK kepada panitia angket. Menurut Yunus, dana yang keluar dari Bank Century dilakukan melalui pola transaksi yang berbda-beda termasuk ada nasabah yang menarik dana dari Bank Century ke bank lain dengan nama nasabah yang sama. Namun, lanjutnya, ada juga nasabah menarik dananya ke luar Bank Century kemudian memasukan ke bank lain dengan nama yang berbeda. Selain itu, ada nasabah yang menarik dananya kemudian memasukkan dana itu ke suatu
lembaga atau perusahaan. Yunus mengatakan, PPATK juga telah menelusuri nama penerima dana yang namanya sama dengan nama pejabat. Namun PPATK belum menemukan data mengenai kemungkinan adanya pencairan dana di Bank Century dengan menggunakan surat kuasa. ‘’Kemungkinan seperti itu (menggunakan surat kuasa) ada, tetapi kami belum menemukan karena penelusuran menggunakan sistem,” katanya. PPATK kembali bertemu panitia angket untuk melanjutkan pembahasan mengenai aliran dana dan transaksi serta pengusutan aset Bank Century. Yunus Husein mengemukakan, sesuai permintaan panitia angket, pihaknya telah memberikan sejumlah data. Data yang diberikan, antara lain, rekapitulasi hasil analisis transaksi terkait Robert Tantular dan Bank Century, rincian pengusutan aset Bank century di luar negeri serta daftar 50 deposan besar Bank century. Selain itu, PPATK juga telah menyerahkan data mengenai hasil identifikasi penerima dana. (har)
Anggota DPR Terima
Aliran Dana Century JAKARTA - Aliran dana bailout Bank Century ternyata juga mengalir ke salah satu anggota DPR. Temuan ini diperoleh setelah PPATK mendapati adanya transaksi mencurigakan atas nama salah satu nasabah Bank Century yang merupakan tokoh partai politik sekaligus anggota DPR RI. ‘’Terdapat indikasi transaksi yang memenuhi kriteria transaksi keuangan mencurigakan atas nama salah satu nasabah Bank Century yang juga merupakan tokoh parpol dan anggota DPR RI. Saat ini PPATK tengah melakukan penelitian lebih lanjut atas indikasi transaksi keuangan mencurigakan tersebut,” kata Ketua PPATK Yunus Husein pada rapat Pansus Angket Century di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Temuan ini, menurut Yunus, setelah PPATK melakukan audit atas aliran dana bailout terhadap beberapa pihak penerima dana dari nasabah Bank Century yang namanya sama dengan pejabat maupun tokoh partai politik. Namun dari hasil penelitian dan hasil klarifikasi dengan bank, hasilnya menunjukkan profil penerima dana tersebut berbeda dengan profil pejabat negara dan tokoh parpol sebenarnya. Sejumlah anggota pansus
mendesak PPATK menyebut secara terbuka nama-nama yang dinilai memiliki transaksi keuangan mencurigakan. Anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa mendesak pengungakapan secara terbuka saja siapa pihakyang dicurigai memiliki transaksi mencurigakan dalam aliran dana Bank Century agar tidak menjadi rumor. Gede Pasek Suhardika dari Fraksi Partai Demokrat berpendapat sama. Dia meminta agar PPATK lebih memperjelas mengenai siapa saja pihak yang ditelusuri dan hasilnya seperti apa. ‘’Jadi jelas. Selain itu karena ada dugaan nama mirip tokoh partai politik, sekalian saja diperjelas. Jangan sampai ada fitnah,” kata dia. Sejumlah anggota Fraksi Demokrat juga meminta menjelaskan secara terbuka tentang tuduhan LSM Bendera yang menyebut secara gamblang bahwa tim sukses SBY-Boediono menerima aliran dana dari bailout Bank Century. Yunus mengatakan dari hasil konfirmasi 112 bank yang ditelusuri, PPATK belum menemukan nama-nama seperti yang dituduhkan LSM Bendera. ‘’Hasilnya, tidak ada yang menerima seperti tuduhan LSM Bendera,’’ kata Yunus. (har)
Kekuatan Pers Harus Digunakan Dengan Bijak PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono berharap insan pers nasional dapat menggunakan kekuatannya dengan bijak dan turut berkontribusi dalam upaya mensukseskan kehidupan bangsa. Pers sekarang ini menjadi salah satu elemen yang powerful. Presiden mengimbau agar insan pers dapat memanfaatkan power yang dimilikinya untuk kepentingan rakyat. Hal itu, lanjut dia, mengingat demokrasi yang sedang dikembangkan Indonesia adalah demokrasi yang berbasis masyarakat bukan demokrasi
yang berbasis pada negara atau media. ‘’Ingat demokrasi yang kita inginkan adalah people center democracy bukan state center democracy atau media center democracy,” katanya. Oleh karena itu, pers hendaknya juga menjaga keseimbangan informasi dan
melakukan sensor pribadi. ‘’Kita juga ingin liputan pers balance, cover both side,” ujarnya seraya mencontohkan apabila media mengritik seorang pejabat hendaknya memberi kesempatan sang pejabat untuk memberikan penjelasan sehingga rakyat mengetahui duduk persoalannya. Kepala Negara juga menyinggung mengenai teori batas kepatutan yang dimiliki oleh organisasi pers. ‘’Ada istilah bahasa menunjukkan bangsa,” katanya. Pada akhir pidatonya Kepala Negara mengajak selu-
ruh insan pers turut mendukung pemerintah mensukseskan program pembangunan. Kepala Negara juga mengatakan bahwa pemerintahannya memberikan komitmen besar pada kemerdekaan pers. Presiden juga selalu menghadiri peringatan HPN, kecuali satu kali di Samarinda. Selama ini, bangsa Indonesia setidaknya telah mampu melewati dua ujian besar yakni lulus ujian krisis multidimensi tahun 1998 serta mampu melewati krisis ekonomi dunia pada akhir tahun 2008. ‘’Keduanya
merupakan karya anak-anak bangsa yang harus kita syukuri,” kata Presiden saat memberikan kuliah perdana dengan judul Failure Is Not An Option (gagal bukan pilihan negeri ini) di Sekolah Jurnalistik pada Puncak Peringatan HPN. Peringatan HPN tahun ini diselenggarakan di Palembang yang pelaksanaannya bersamaan dengan Porwanas yang berlangsung 3 - 8 Februari 2010. Hadir pada peringatan Hari Pers tersebut Ketua MPR Taufiq Kiemas, dan Ketua DPR Marzuki Alie. (kmb)