Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 88 tahun IV Senin, 10 Mei 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
BBM Bersubsidi Dibatasi
Intermediasi Bank
Realisasi KUPS Capai 171,59 M
PENERAPAN pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dimulai secara bertahap paling cepat pada triwulan III tahun ini. Hal itu dilakukan agar konsumsi BBM bersubsidi tidak melebihi ...hal. 1
DIREKTUR Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan perlu segera dilakukan peningkatan efisiensi proses intermediasi di sektor keuangan dan ...hal. 2
KEMENTERIAN Pertanian mengungkapkan hingga Mei 2010 total dana Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) telah tersalurkan sebanyak Rp 171,59 miliar dengan jumlah ternak sapi sekitar ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Gempa 7,2 SR
Goncang Aceh
Suluh Indonesia/ant
GEMPA - Dua pasien yang masih menggunakan infus dievakuasi oleh keluarganya ke taman RS Zainal Abiddin saat gempa di Banda Aceh, kemarin. Gempa berkekuatan 7,2 SR yang berpusat di Meulaboh itu menimbulkan kepanikan warga Aceh.
JAKARTA - Gempa berkekuatan 7,2 SR terjadi di Meulaboh, Aceh , kemarin sekitar pukul 12.59 WIB. Menurut keterangan dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa terjadi di 66 kilometer barat daya Meulaboh, 110 km barat daya Blangpidie, 126 km barat laut Labuhanhaji, dan 138 km barat laut Sinabang atau 3,61 lintang utara (LU) dan 95,84 Bujur Timur (BT). Kedalaman gempa mencapai 30 kilometer. Gempa tersebut membuat ribuan warga panik. Warga terutama yang berada di kawasan pesisir seperti Lampulo, Ulee lheu, dan daerahdaerah yang hancur dilanda tsunami beberapa tahun silam, memenuhi jalan-jalan dengan membawa seluruh anggota keluarga mereka untuk mengungsi ke daerah yang lebih tinggi di daerah Lambaro yang berjarak sekitar 10 km dari pesisir pantai. Belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Namun beberapa ruas jalan di Aceh, mengalami kemacetan. Sebelumnya, Pusat pengamatan tsunami, Pacific Tsunami Warning Centre (PTWC) AS sempat mengeluarkan peringatan tsunami. Namun beberap jam kemudian tanda-tanda tsunami tidak terdeteksi dan kemudian dicabut. (ant)
Calon Ketua Umum Demokrat
Tak Perlu Restu Yudhoyono JAKARTA - Lembaga penelitian Cirus Surveyors Group menyimpulkan, calon ketua umum Partai Demokrat tidak perlu mendapat restu dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. ‘’Dari survei yang dilakukan Cirus terhadap 150 orang berpengaruh di 15 ibukota provinsi di Indonesia menyumpulkan, 60 persen menyebutkan, tidak perlu mendapat restu dari Susilo Bambang Yudhoyono serta 40 persen menyebutkan perlu mendapat restu,” kata Manajer Riset Cirus Surveyors Group, Hasan Nasbi saat memaparkan hasil survei di Jakarta, kemarin. Menurut Hasan, dalam survei tersebut juga ditanyakan
lebih lanjut, apakah budaya restu dari ketua dewan pembina adalah budaya konstruktif. Menjawab pertanyaan ini, katanya, responden memberika lima jawaban berbeda. Sebanyak 48,0 persen menjawab sangat tidak konstruktif, 18,7 persen menjawab tidak konstruktif, 15,3 persen menjawab netral, 8,7 persen menjawab konstruktif serta 9,3 persen menjawab sangat konstruktif. Dikatakannya, survei dilakukan terhadap 150 orang berpegaruh di 15 provinsi di Indonesia, pada 24 hingga 30 April 2010. Mereka adalah 30 orang akademisi dan pengamat politik, 30 orang pimpinan lembaga swadaya masyarakat, 30 orang tokoh politik di
tingkat provinsi. Responden lainnya, kata dia, 15 orang pemimpin redaksi media cetak dan elektronik, 15 orang budayawan, 15 orang tokoh masyarakat/adat serta 15 orang tokoh agama. Sementara itu, Sekretaris tim pemenangan calon ketua umum Partai Demokrat Andi Mallarangeng, Ramadhan Pohan mengatakan, restu Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono sangat menentukan siapa ketua umum Partai Demokrat mendatang. ‘’Ketua umum Partai Demokrat dipilih oleh peserta kongres yang memiliki hak suara sebanyak 512 suara,” katanya seraya mengtakan, kader demokrat loyal kepada Yudhoyono. (ant)
Mundurnya Sri Mulyani
Jadikan Momentum Reshuffle YOGYAKARTA - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta AAGN Ary Dwipyana menilai mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan dapat menjadi momentum presiden untuk melakukan “reshuffle” kabinet. ‘’Pengunduran diri Sri Mulyani bisa menjadi momentum bagi presiden untuk melakukan ‘reshuffle’ kabinet, hanya masalahnya apakah pergantian menteri itu dalam skala luas atau hanya untuk mengisi jabatan menteri keuangan saja,” katanya di Yogyakarta, kemarin. Menurut dia, dalam masalah ini tentunya presiden akan mengambil langkah yang paling kecil risikonya terutama untuk mempertahankan dan konsolidasi partai-partai yang tergabung dalam koalisi. ‘’Kemungkinan besar presiden akan mengambil langkah reshuffle terbatas dengan hanya mengisi jabatan menteri keuangan yang kosong, sedangkan untuk reshuffle yang lebih
luas cukup mengandung risiko terhadap soliditas koalisi sehingga kecil kemungkinan presiden akan mengocok ulang kabinet,” katanya. Ia mengatakan, jika nanti presiden hanya akan melakukan reshuffle terbatas maka kemungkinan besar akan diambil pilihan dari orang yang tidak berbasis partai politik. ‘’Kemungkinan besar presiden akan mengambil orang dari luar partai politik untuk menduduki jabatan menteri keuangan karena jika dari partai politik juga akan berisiko terhadap koalisi, meskipun saat ini konsolidasi koalisi sudah terbangun kembali dengan terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Sekretariat Bersama,” katanya. Ary mengatakan, tawaran dari Bank Dunia untuk Sri Mulyani ini merupakan momentum yang terbuka bagi berbagai pihak untuk menyelamatkan muka. ‘’Bagaimanapun juga Sri Mulyani terkena tekanan politik,’’ katanya. (ant)
Sekber Koalisi Upayakan
Persamaan Sikapi Kasus Century JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengemukakan, setiap partai politik pendukung koalisi pemerintahan yang tergabung dalam sekretariat bersama partai-partai koalisi, harus memiliki kesamaan dalam menyikapi kasus Bank Century. ‘’Sikap bersama itu terkait kasus Bank Century yang kini berada dalam ranah hukum, tidak boleh dibawa ke dalam ranah politik,” katanya di Bekasi, kemarin. Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan, hak men-
yatakan pendapat di DPR untuk kasus Bank Century dirasakan tidak perlu ada. ‘’Biarkan proses hukum berjalan lebih dulu,” ujarnya. Muhaimin mengemukakan, Sekretariat Bersama Partai Koalisi yang ketua hariannya dijabat Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, pasti akan ada perbedaan pendapat. ‘’Pasti akan ada perbedaan pendapat. Itu ‘kan biasa. Boleh-boleh saja dalam demokrasi, akan tetapi harus ada sikap bersama untuk kasus itu secara hukum lebih dulu,” katanya. Kemungkinan masih adan-
ya perbedaan pandangan untuk kasus Bank Century dari partai politik pendukung koalisi, Muhaimin menyatakan, “Ya, harus. Namanya saja koalisi. Jika masih berbeda kasus Bank Century, ya, itu bukan koaliasi namanya,” jelasnya. Ia menambahkan, fungsi Sekber Partai Koalisi di antaranya memperpendek perbedaan pandangan di masingmasing partai dalam melihat kasus atau kebijakan pemerintah. Tentang belum adanya jaminan kesamaan pendapat dalam Sekber Partai Koalisi, Muhaimin berharap kesamaan sikap itu akan selalu ada. (ant)
Hakim Perkara Gayus
Minta Rp 100 Juta JAKARTA - Tudingan terhadap Muhtadi Asnun telah menerima suap Rp 50 juta dari Gayus Halomoan Tambunan, terbukti benar adanya. Bahkan, ketua majelis hakim perkara penggelapan pajak itu, sempat menawar dan meminta Rp 100 juta. Tetapi, tawaran itu tidak dipenuhi Gayus. Akhirnya disepakati hanya Rp 50 juta. Bukti adanya transaksi suap ini terekam dalam pesan singkat ponsel Muhtadi dan Gayus. Hal itu pun tercatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat tim penyidik Mabes Polri. Demikian dikatakan penasihat hukum Muhtadi Asnun, Alamsyah Hanafiah di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta, kemarin. Alamsyah mengatakan, dalam BAP memang tercatat permintaaan uang tersebut. hal ini berawal dengan adanya penawaran Gayus melalui pesan singkat kepada Asnun. ‘’Awalnya Gayus menawarkan uang 50 juta untuk sangu umroh, namun
dijawab Pak Asnun untuk ditambah Rp 50 juta lagi. Namun, pemberiannya tidak pernah terwujud,” ujarnya. Sebelum menawarkan suap itu, lanjut Alamsyah, Gayus mengetahui Asnun ingin pergi ibadah ke Saudi Arabia. Atas informasi ini, Gayus berinisiatif memberikan suap. Tetapi pemberian uang itu, bukan dua jam menjelang Gayus divonis bebas. ‘’Itu tidak benar dan tidak ada dalam BAP. Tidak ada anggota majelis hakim yang menerima uang dari Gayus. Hanya Pak Asnun yang terima uang,” imbuh dia. Alamsyah membenarkan bahwa kini kliennya berada satu sel dengan Muhammad Misbakhun, politisi PKS yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi LC fiktif Bank Century. Hal ini cukup melegakan, karena sebelumnya memang Asnun sudah minta ditahan bersama Misbhakun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat tersangka adalah hakim. (nas)