Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 203 tahun III Selasa, 10 November 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
2010, TDL Naik
Pemda Didesak Serap Stimulus
Bisa Diekspor
SIAP-SIAPLAH masyarakat selaku pelangganlistrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero merogoh kantongnya lebih dalam lagi. Pasalnya, tarif dasar listrik (TDL) tahun depan akan mengalami kenaikan...hal. 1
PEMERINTAH akan mendesak pemerintah daerah atau pemda untuk mengoptimalkan anggaran stimulus infrastruktur. Pasalnya, hingga akhir Oktober 2009, penyerapan stimulus baru sebanyak 47 persen...hal. 2
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Saleh mengungkapkan, produksi gas Senoro, Sulteng bisa diekspor, jika memang keekonomian proyek tidak tercapai dengan opsi ke domestik.“Paling...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Kasus Bibit dan Chandra
Tak Cukup Bukti JAKARTA - Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Chandra-Bibit atau Tim Delapan secara resmi menyatakan berkas perkara tuduhan penyuapan dan pemerasan kepada Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto tidak memiliki cukup bukti untuk dilanjutkan. Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution di Jakarta, kemarn menyatakan andaikata kasus hukum Chandra dan Bibit diteruskan ke pengadilan dengan memakai tuduhan penyalahgunaan wewenang, maka perkara itu akan lemah pembuktiannya karena tuduhan yang dipakai adalah pasal karet. ‘’Terlebih lagi, tindakan Bibit dan Chandra yang disangkakan ternyata adalah prosedur
lazim yang juga dilakukan oleh pimpinan KPK periode sebelumnya,” tutur Adnan. Untuk tuduhan pemerasan atau penyuapan, Buyungmenjelaskan, tuduhan tersebut terputus pada aliran dana dari Anggodo Widjojo kepada Ary Mulady. ‘’Aliran dana dari Ary Muladi baik kepada Yulianto atau langsung kepada pimpinan KPK, ternyata tidak ada bukti yang dapat ditunjukkan kepada Tim Delapan,” ujarnya. Tim Delapan dalam konferensi pers hanya menyampaikan penilaian atau kesimpulan yang mereka peroleh dari sepekan bekerja memverifikasi fakta hukum kasus Bibit dan Chandra dengan cara mendengar keterangan dari berbagai pihak serta menggelar perkara
bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. Tim Delapan secara khusus menyampaikan rekomendasi mereka atas penilaian tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rekomendasi tersebut diserahkan melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto dan selanjutnya akan meneruskan rekomendasi tersebut kepada Presiden Yudhoyono. Tim Delapan tidak bersedia membeberkan kepada publik rekomendasi tim yang disampaikan kepada Presiden. Menurut juru bicara tim, Anies Baswedan, rekomendasi tim disampaikan dalam amplop bersegel sehingga isinya aman bahkan Menko Polhukam pun tidak mengetahui isinya. (har)
Hendarman Punya Bukti JAKARTA - Jaksa Agung, Hendarman Supandji menyatakan siap mundur dari jabatannya asalkan diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ‘’Seandainya presiden meminta saya mundur, saya siap kapan pun untuk mundur,” katanya dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, kemarin. Hendarman menyatakan dirinya tidak melihat terlibat dalam masalah dugaan rekayasa penetapan tersangka kedua pimpinan KPK tersebut. ‘’Saya tidak terlibat dalam masalah itu. Kalau saya terlibat saya dengan jantan mundur,” katanya. Dikatakan, jika dirinya mundur begitu saja memenuhi keinginan publik, berarti tidak ksatria dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebaliknya, kata dia, seandainya dirinya benar-benar diminta mundur oleh presiden. ‘’Seandainya saya disuruh berhenti, saya akan mengatakan terima kasih Tuhan, saya diberi waktu untuk istirahat. Kalau masih dipercaya,
saya kerja keras, ya Tuhan lindungi godaan fitnah,” katanya. Punya Alat Bukti
Terhadap rekomendasi Tim Delapan yang mengatakan tidak cukup bukti, Hendarman mengatakan sudah memiliki bukti atas kasus yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra. ‘’Memang tidak ada bukti aliran dana, tapi kita punya alat bukti lainnya yang bisa disimpulkan. Ada bukti kuat,” katanya. Ketika ditanya mengenai sikap kejaksaan yang sebelumnya berjanji akan menunggu hasil tim delapan dalam menyatakan berkas kedua pimpinan KPK, ia mengatakan kalau disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dirinya akan mematuhinya. Ditanya jika kejaksaan tetap menyatakan berkas lengkap apakah akan berbenturan keinginan publik, ia menyatakan jaksa bekerja secara independen. ‘’Jaksa bekerja secara independen,’’ tegasnya. (nas/son)
SBY Diminta Yang Terlibat Segera Dicopot JAKARTA - Tim Delapan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencopot para pejabat yang dianggap bertanggung jawab apabila nantinya ditemukan rekayasa dalam kasus hukum Chandra dan Bibit. Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution mengatakan, permintaan itu adalah salah satu rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden. Presiden, lanjut dia, diharapkan oleh Tim Delapan dapat melakukan tindakan cepat untuk melakukan pembersihan setelah rekaman membuktikan adanya praktik mafia hukum di Indonesia. Buyung menilai, kasus Chandra dan Bibit dapat dijadi-
kan pintu masuk untuk memberantas praktik mafia hukum di tanah air. Karena itu, Tim Delapan yang bertugas memverifikasi fakta hukum kasus Bibit dan Chandra, juga akan menyampaikan rekomendasi agar Presiden melakukan pembersihan di institusi penegakan hukum. ‘’Tindakan cepatnya pembersihan ini seluruhnya, termasuk mereka yang bertanggung jawab,” ujarnya. Apabila Presiden tidak melakukan tindakan pembersihan cepat, Buyung menambahkan, maka Presiden harus mempertanggungjawabkan ketiadaan respon seorang Kepala Negara kepada rakyat. ‘’Beliau juga harus pahami kalau sampai ada sesuatu yang tidak
beres menyangkut seluruh masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, Presiden harus punya kepekaan untuk mengambil tindakan. Kalau tidak, beliau sendiri yang kena getahnya,’’ tutur Adnan. Meski tidak menyatakan pucuk pimpinan Polri dan Kejakgung harus bertanggung jawab dalam polemik kasus hukum Bibit dan Chandra, Buyung mengatakan, Kapolri dan Jaksa Agung telah membiarkan anak buahnya tidak bekerja secara profesional. ‘’Saya tidak mau katakan mereka terlibat. Tapi paling tidak kok mereka membiarkan anak buahnya bekerja begini. Menurut saya, cara kerjanya tidak profesional,’’ kata Buyung. (son)
KPK Kawal Kasus Anggodo JAKARTA - KPK berencana melakukan fungsi supervisi terhadap penanganan kasus Anggodo Widjojo di Mabes Polri. Namun, untuk supervisi kasus tersebut, KPK lebih dahulu melihat sejauh mana polisi melakukan proses penyidikan secara objektif. ‘’Kami akan perlu melihat bagaimana polisi memproses dan menanganinya,” kata Karo Humas KPK Johan Budi SP di Jakarta, kemarin. Johan menjelaskan, tidak dilanjutkannya kasus rekaman pembicaraan antara Anggodo dan oknum penegak hukum sebelumnya, karena KPK tidak ingin terjadi konflik kepentingan. Pasalnya, rekaman itu berkaitan dengan kasus yang sedang disidik kepolisian. Dikhawatirkan nantinya kalau ditangani KPK ada konflik kepentingan, karena menyangkut dua pimpinan nonaktif KPK, Bibit dan Chandra. Kendati demikian, lanjut Johan, KPK akan kembali mengusut proses penyadapan terhadap Anggodo tersebut. ‘’KPK melakukan typing berkaitan dengan penyidikan suatu kasus. Hal ini digunakan untuk bahan penyelidik-
an yang sedang ditangani,” imbuhnya. Terkait Ary Muladi, Johan menjelaskan, bukti berupa buku tamu atas nama Ary Muladi tidak bisa mengindikasikan bahwa pimpinan KPK menerima suap dari Anggodo Widjojo. Alasannya, tiap orang yang datang ke KPK harus melalui buku tamu. Buku tamu itu pun tidak serta merta menyimpulkan orang yang datang ke sini memberikan uang kepada pimpinan KPK. Tetapi diakuinya, kedatangan Ary Muladi ke KPK tidak diketahuinya secara pasti. ‘’Tidak mungkin orang luar datang sendirian dan langsung ke ruang pimpinan tanpa melalui proses pencatatan. Khusus di lantai tiga, tempat pimpinan bekerja, ada petugas keamanan yang bertugas mencatat kedatangan seseorang. Tidak ada nama Ary Muladi di buku tamu lantai tiga,” katanya. Di tempat terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, pihaknya belum menerima surat permohonan tertulis dari Ary Muladi (AM) sebagai saksi kunci untuk memenuhi syarat memberikan perlindungan. (nas)
Suluh Indonesia/ant
REKOMENDASI - Ketua Tim delapan Adnan Buyung Nasution berjalan diikuti anggota lainnya sebelum memberikan keterangan mengenai kesimpulan sementara Tim Delapan di Jakarta, kemarin.