Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 10 Desember 2010
Tolak Bulog Importir Tunggal
Dorong IHSG Menguat
Diminta Perhatikan Tata Ruang
FORUM Industri Pengguna Gula (FIPG) tidak setuju bila Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) ditetapkan menjadi importir gula tunggal seperti yang disarankan Panitia Kerja (Panja) Swasembada Gula Komisi ...hal. 1
KENAIKKAN harga minyak dunia mendorong harga saham-saham sektor komoditas dalam negeri menguat sehingga memicu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis ...hal. 2
WAKIL Presiden Boediono mengingatkan kepada para pengembang realestat untuk memperhatikan tata ruang kota agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. “Soal tata ruang jangan sampai menjadi ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 231 tahun IV
Suluh Indonesia/ant
BANJIR LAHAR DINGIN - Kondisi Dusun Gempol yang tertimbun material vulkanik akibat luapan banjir lahar dingin Gunung Merapi di Dusun Gempol, Jumoyo, Salam, Magelang, Jateng, kemarin. Banjir lahar dingin di aliran sungai Putih menerjang Desa Gempol yang mengakibatkan puluhan rumah rusak dan tertimbun material vulkanik Gunung Merapi.
Mendagri :
Sultan Bukan Sekedar Simbol
Kasus Gayus Suap JAKARTA - KPK menyatakan kasus Gayus HP Tambunan memiliki unsur penyuapan yang kental. ‘’KPK melihat unsur penyuapan pada kasus Gayus sangat kental,” kata Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja di Jakarta, kemarin. Menurut Ade, penyuapan pada kasus mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sesuai dengan unsur pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi. ‘’Hal ini terungkap setelah dilaksanakan gelar perkara teknis kasus Gayus, yang dilaksanakan di Bareskrim Polri,” kata Ade. Ade mengatakan bahwa penyidikan Polri telah mengarahkan kasus Gayus pada dua pasal, yaitu pasal suap dan gratifikasi. ‘’Sementara ini fakta yang ada mengarah ke pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi mengatur tentang penerimaan uang oleh pegawai negeri yang patut diduga berhubungan dengan jabatannya dan gratifikasi,” kata Ade. Maksud dari kehadiran KPK pada gelar perkara teknis kasus Gayus di Bareskrim untuk bersinergi dalam mengusut tuntas kasus tersebut dengan instansi terkait lainnya, kata Deputi Penindakan KPK itu. (ant)
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan, Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam tidak akan sekedar menjadi simbol bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. ‘’Sultan bukan sekedar simbol seperti di banyak negara lain, raja sebagai simbol. Tetapi Sultan punya kewenangan tertentu, karena itu namanya Gubernur Utama,” katanya di Jakarta, kemarin. Pemerintah, melalui Kemdagri, telah selesai merumuskan Rancangan Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) posisi RUUK DIY. Dalam draft tersebut, Sultan ditempatkan sebagai Gubernur Utama
dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur Utama. Ia menjelaskan, posisi Sultan dan Paku Alam adalah orang nomor satu dan dua di DIY. Sedangkan untuk menjalankan pemerintahan, dipilih gubernur DIY secara demokratis sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Sebelumnya, Mendagri menjelaskan ada kekhususan apabila Sultan mencalonkan diri sebagai Gubernur DIY. Jika Sultan maju sebagai calon gubernur maka berlaku ketentuan khusus yakni dapat otomatis maju tanpa perlu diajukan oleh partai politik dan tidak memerlukan persyaratan 15 persen suara. Jika Sultan maju sebagai gubernur, maka kerabat kera-
ton tidak boleh maju. ‘’Apabila Sultan hanya satu-satunya calon gubernur untuk DIY, maka DPRD dapat langsung menetapkannya sebagai kepala daerah,’’ jelasnya. Soal kewenangan keduanya, Gamawan menjelaskan kewenangan tersebut diantaranya hak protokoler, kedudukan keuangan, memelihara nilainilai budaya dan sosial masyarakat Yogyakarta, dan menentukan Perda Istimewa (Perdais). ‘’Perdais dan perumusan anggaran harus ada arahan dari Sultan dan Paku Alam,’’ katanya. Apabila Sultan tidak setuju dengan rancangan Perdais yang telah disusun, maka dapat dikembalikan ke DPRD untuk dibahas lagi. (ant)
Sultan Diminta Mundur JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mempertanyakan alasan Partai Demokrat meminta Sri Sultan Hemangkubuwono X untuk mundur dari Partai Golkar. ‘’Silahkan saja teman-teman dari Partai Demokrat (PD) minta Sri Sultan mundur dari Golkar. Tapi kepentingannya apa. Kita mempertanyakan hal tersebut dan itu terasa aneh,” kata Priyo di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Priyo mengemukakan, permintaan Partai Demokrat itu dikarenakan mundurnya adik kandung Sri Sultan GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat terkait dengan masalah keistimewaan DIY Yogyakarta. Prabukusumo adalah Ketua DPD Partai Demokrat DI Yogyakarta. ‘’Aneh juga permintaan PD yang minta Sri Sultan mundur. Kami tidak pernah minta adik Sri Sultan, GBPH Prabukusomo mundur dari Partai Demokrat,” kata Priyo. Dikatakannya, permintaan Partai Demokrat itu juga dimungkinkan karena sosok Prabukusumo sebagai Ketua DPD Demokrat memiliki peran sentral dan mampu mengimbangi suara Golkar di Yogyakarta menyaingi Sri Sultan, seorang
kader Golkar yang dihormati. ‘’Ada kekhawatiran Partai Demokrat akan menurunnya suara PD pada Pemilu mendatang, karena Prabukusumo sangat berpotensi untuk mendulang suara bagi PD. Makanya mereka (PD) minta Sultan mundur dari Golkar,” kata Priyo. Ia menambahkan, mundur atau tidaknya Sri Sultan dari Golkar, tergantung Sri Sultan sendiri. Bagi Golkar, Sri Sultan adalah orang yang dihormati dan memiliki pengaruh di Yogyakarta. Bagi Golkar, sebagai kader Golkar, Sri Sultan memiliki hak untuk menentukan langkah politiknya. ‘’Kita serahkan saja kepada Sri Sultan, jangan dipaksa apalagi diminta oleh partai lain. Kalau Sri Sulatan adalah pengurus Golkar, maka DPP Golkar akan mempertahankan. Sekarang saya tidak berhak mengatakan mundur atau tidak,” kata Priyo. Priyo mengaku, partainya tidak akan memanfaatkan peluang mundurnya Prabukusumo agar bisa bergabung dengan Partai Golkar. ‘’Prabu mundur, itu hak dia. Golkar tidak akan merayu Prabu untuk bergabung dengan Golkar kecuali Prabu sendiri yang bilang,” kata Priyo. (ant)
Presiden Yudhoyono :
Demokrasi Tidak Bisa Dipaksakan NUSA DUA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan demokrasi yang dipaksakan dari luar bisa menimbulkan komplikasi politik dan dalam perkembangannya justru bisa kehabisan tenaga dan daya dorong. Dalam pidatonya pada pembukaan Bali Democracy Forum ke-3 di Nusa Dua, kemarin, Presiden mengatakan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya dan tidak bisa dipaksakan dari luar. ‘’Demokrasi harus ditumbuhkan dari dalam masyarakat itu sendiri, ‘home grown’, melalui pemberian kesempatan dan ruang yang lebih luas serta pemberdayaan mereka,” katanya. Salah satu esensi dari demokrasi, lanjut Presiden, adalah bagaimana suatu negara dapat memberdayakan seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan harkat dan martabat rakyat. ‘’Kita juga harus memastikan agar segenap komponen bangsa dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan bagi kita semua,” katanya. Menurut Presiden, salah satu tantangan utama bagi demokrasi saat ini adalah mencapai stabilitas yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi. ‘’Menang tidak ada formula baku tentang bagaimana demokrasi dapat bergandengan dengan stabilitas karena setiap negara mempunyai caranya sendiri. Demokrasi terus tumbuh dan berkembang dengan dinamikanya yang khas dan unik di berbagai negara. Tidak ada istilah demokrasi telah selesai,” ujarnya. Dalam pidatonya pada acara bertajuk “Demokrasi untuk Peningkatan Perdamaian dan Stabilitas” itu, Presiden mengatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan, serta kesamaan hak dan kebebasan setiap umat manusia. Selain itu, menurut dia, demokrasi harus dapat menciptakan rasa aman, tenteram, dan damai bagi masyarakat. ‘’Demokrasi jika dijalankan dengan benar dan sungguh-sungguh dapat menciptakan perdamaian dan stabilitas yang hakiki. Inilah sesungguhnya esensi dari demokrasi yang kita jalankan bersama,” demikian Presiden. Dalam kesempatan yang dihadiri sejumlah kepala negara dan perwakilan negara sahabat itu serta para dubes negara asing di Indonesia itu, Presiden Yudhoyono optimistis Bali Democracy Forum akan semakin berkembang dan menjadi ikon bagi dialog antarbangsa untuk mengembangkan nilai-nilai dan praktik demokrasi. (kmb)
Efektifkah Pedoman Pemberantasan Korupsi ? KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas meluncurkan Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi sebagai pedoman penyearah implementasi komitmen pemerintah daerah dalam menanggulangi korupsi. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Bambang Sutejo di Jakarta, kemarin mengatakan Bappenas telah menyusun Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korup-
si (RAD PK). Dalam penyusunannya Bappenas berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, serta instansi
terkait lainnya. Menurut dia, RAD PK merupakan dokumen penyearah implementasi komitmen pemda dalam upaya pemberantasan korupsi. Upaya itu terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan sistem keuangan daerah, perbaikan sistem administrasi pemerintahan daerah, serta penetapan program dan wilayah bebas korupsi. Perpres 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 menyebutkan bahwa salah satu hal
yang menandakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, adalah terlaksananya RAD PK di rovinsi/ kabupaten/kota. Sebagai dokumen yang menjadi pedoman dan acuan bagi para pemangku kepentingan dan pelaksana pembangunan baik pada tingkat kementerian/lembaga di pusat maupun di daerah. Diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat diintegrasikan dengan penyusunan rencana strategis di kemente-
rian/lembaga tingkat pusat serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan daerahnya masingmasing dan masyarakat pada umumnya. Sejak tahun 2006-2010, Bappenas telah memfasilitasi penyusunan RAD PK di 22 provinsi dan 10 kabupaten/kota. Beberapa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memang telah menjabarkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. (ant)