Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 6 tahun IV Senin, 11 Januari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
SP Pertamina Tolak Direksi
Bank Swasta Batal Salurkan KUR
Terkait Pemberlakuan FTA
FEDERASI Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak calon direksi PT yang merupakan titipan kepentingan atau pihak tertentu. Presiden FSPPB Ugan Gandar kemarin mengatakan, pihaknya...hal. 1
BANK-BANK swasta diputuskan batal turut menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Setelah rapat koordinasi kebijakan KUR, diputuskan untuk saat ini kami belum memberikan kesempatan kepada bank swasta...hal. 2
MENTERI Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (MenegKUKM) Sjarifuddin Hasan menyatakan, pihaknya akan mengadvokasi dan mendampingi pelaku KUKM diseluruh Indonesia terkait mulai...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Susno Duadji Siap Dipecat
Suluh Indonesia/ant
KORUPSI - Peneliti Hukum ICW Febri Diansyah (kiri) , Iliyan Deltasari (tengah) dan Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho (kanan) memberikan keterangan mengenai hasil pemantauan perkara korupsi selama 2009 di Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Perseteruan antara mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Susno Duadji dengan Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri makin meruncing. Hal ini menyusul kehadiran Susno sebagai saksi yang meringankan bagi dalam perkara terdakwa mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Atas tindakannya, Susno menyatakan siap dipecat sebagai anggota Polri. ‘’Saya tidak gentar, jika Kapolri menjatuhkan hukuman pemecatan. Kalau memang saya dihukum dan hukumannya berupa pemecatan, akan saya terima,” katanya. Bahkan, Susno menyatakan kesiapannya untuk menerima tidak lagi dinaikkan pangkatnya. Alasannya, memang dirinya takkan dinaikan pangkatnya, karena jabatan sebagai perwira tinggi (Pati) Polri, juga takkan diturunkan pangkat. ‘’Pangkat dan jabatan saya sudah mentok. Saya siap untuk dipecat kapapn pun,” tegasnya. Saat ditanya reaksi keluarga atas masalah yang menimpa dirinya, Susno mengungkapkan, tidak mempermasalahkan kesaksiannya dalam sidang Antasari Azhar. Justru keluarganya menginginkan dirinya tidak lagi menjadi anggota polisi sejak lama. Pasalnya, selama menjalankan tugas, keluarga kerap ditinggalkannya dan merasa kurang perhatian. (nas)
Laporan Komisi Yudisial
Jakarta Pusat Mafia Hukum JAKARTA - DKI Jakarta merupakan pusat mafia hukum di negeri ini. Hal ini didasari banyaknya laporan yang masuk dan diterima Komisi Yudisial (KY) dari seluruh masyarakat. Para hakim yang bertugas di Ibu Kota RI ini, banyak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap pedoman dan kode etik perilaku hakim sepanjang 2009. Pernyataan ini disampaikan Ketua KY Busyro Muqoddas dalam laporan akhir tahunya. Sebagian besar laporan hakim nakal berasal dari Jakarta sebesar 49 persen. Selanjutnya disusul Jatim (19 persen) dan Sumut (18 persen) Jabar (14 persen) dan Jateng (10 persen).
Presentase itu didapatkan berdasarkan jumlah total laporan masyarakat yang masuk sebanyak 2.104. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.656 kasus. ‘’Ranking tertingginya adalah Jakarta. Jadi kalau mau diakaitkan anti mafia hukum pusatnya adalah ya Jakarta ini. Pemerintah tidak usah repot-repot, bersihkan dahulu dari mafia hukum, selanjutnya daerah lainnya menyusul,” kata Busyro. Busyro menyatakan, Jakarta menjadi pusat terjadinya laporan masyarakat kepada hakim berkaitan dengan mafia hukum disebabkan oleh dua hal. Antara lain kasus di Jakarta lebih
banyak dibandingkan daerah lain dan masyarakat di ibukota lebih melek informasi. ‘’Masyarakat yang well educated dan well inform, mereka memiliki pengetahuan untuk melaporkan ke pusat kekuasaan. Pusat kekuasaan itu adalah Jakarta,” kata dia. Busyro mengkhawatir keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Pasalnya, keberadaannya itu akan tumpang tindih kewenangan. Pasalnya sudah ada lembaga pengawas pelanggaran perilaku di bidang peradilan. Namun, KY akan menekan semua itu dengan cara melakukan pendekatan, agar tugas dan fungsinya dapat berjalan sinergi. (nas)
RUU Pencabutan Perppu JPSK
Upaya Penyelamatan Diri JAKARTA - Anggota Pansus Hak Angket Kasus Bank Century Bambang Soesatyo mengatakan RUU Pencabutan Perppu No.4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang diajukan pemerintah kepada DPR pada 11 Desember 2009 adalah upaya pemerintah menyelamatkan diri dari jerat hukum kasus bailout Bank Century. Karena itu, Bambang meminta fraksi menolak persetujuan RUU yang akan diputuskan dalam rapat paripurna. ‘’Apabila RUU itu diterima apa adanya, maka pertama Pansus Angket Century dipastikan bubar; Kedua, audit investigasi BPK atas Century tidak bermakna lagi; Ketiga, Bailout sebesar Rp 6,7 trilyun untuk Bank Century dianggap sah, mengikat dan tidak melanggar hukum; dan Keempat, Perppu JPSK dianggap sah berlaku, padahal telah ditolak DPR,” kata Bambang di Jakarta, kemarin.
Bambang menilai, isi RUU tersebut manipulatif, menyimpang dari keadaan yang sebenarnya dan secara vulgar diajukan dalam upaya menutup skandal Bank Century. ‘’Pansus Hak Angket DPR untuk skandal bailout Bank Century mengimbau siapa saja untuk berhenti mengecoh pemahaman publik tentang kebijakan penyelamatan bank yang sarat masalah itu,” ujarnya. Jika upaya mengecoh pemahaman publik diteruskan dengan argumentasi dan logika penanggulangan krisis seperti yang menjadi alasan pemerintah selama ini, itu sama artinya dengan membohongi dan membodohi rakyat. Karena menurut Bambang, penyimpangan dibalik kebijakan apa pun dan dalam suasana apa pun, tidak boleh dibiarkan. ‘’Saya prihatin karena ada upaya untuk memaksa publik menerima atau membenarkan bailout kepada Bank Century tersebut,’’ katanya. (har)
RPP Penyadapan Selesai Mei DEPOK - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Tifatul Sembiring mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tata cara penyadapan akan selesai pada bulan April atau Mei mendatang. ‘’Mudah-mudahan pada bulan April atau Mei RPP tersebut selesai,” kata Tiffatul usai membuka kegiatan penanaman pohon dan penyebaran benih ikan di Situ Cilangkap Depok, kemarin. Ia mengatakan saat ini RPP tersebut masih terus digodok untuk diselesaikan. Saat ini drafnya berada di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (Depkumham) untuk diharmonisasi supaya rancangan ini
tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lain yang sudah ada. Dikatakannya RPP penyadapan tengah dipelajari departemen dan lembaga pemerintah seperti, KPK, Polisi, Kejaksaan, BIN, Depkominfo, Dephan dan Depkumham. Ia mengatakan, sebelumn PP penyadapan tersebut disahkan, lembaga yang memiliki kewenangan dapat terus melakukan penyadapan. Lembaga yang berwenang melakukan penyadapan ada dua lembaga yakni KPK dan Polri. Sedangkan Kejaksaan punya izin untuk melakukan penyadapan tetapi tak ada alatnya, sementara Badan Intelijen
Negara (BIN) mempunyai alat sadap tetapi tak punya hak melakukan penyadapan. Dikatakannya di luar negeri seperti Jepang, Australia, dan Korea, penyadapan dilakukan hanya untuk mencari bukti pendukung, dan dibawah kendali Depkominfo kalau di Indonesia. Sementara itu, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo, Gatot S. Dewa Broto mengatakan pihaknya akan segera menggelar uji publik untuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal penyadapan. ‘’Kami akan segera menggelar uji publik untuk RPP soal penyadapan,” katanya. (son)
Berantas Mafia Hukum
Instruksi Dipertanyakan JAKARTA - Ketua Fraksi PDIPdi DPR RI Tjahjo Kumolo atasnama fraksinya mempertanyakan instruksi Kapolri kepada Kapolda seluruh Indonesia untuk memberantas mafia hukum. ‘’Jadi selama ini belum ada instruksi memberantasnya, ya,” tanyanya di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan itu, sehubungan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Pol. Bambang HD yang di depan Kapolda seluruh Indonesia memberi instruksi harus berantas para mafia hukum. PDIP sendiri mendukung sepenuhnya pemberantasan para mafia hukum tersebut hingga ke akar-akarnya, dan mengharapkan hal itu tidak sekedar lipservices semata. Tjahjo Kumolo mengingatkan, instruksi memberantas mafia hukum akan sangat signifikan pengaruhnya di lapangan, jika secara benarbenar ada tindakan nyata oleh aparat penegak hukum untuk melakukannya, tidak hanya gertak sambal.
‘’Artinya, harus ada bukti dari waktu ke waktu pihak kepolisian menangkap si A atau si A, dan memberi sanksi seberat-beratnya,” ujarnya menegaskan. Jadi, menurut dia, jangan hanya panas-panas di awal, lalu kemudian dingin lagi sesudah ditelan waktu. ‘’Tapi bagaimana pun, kami mendukung dengan sepenuhnya upaya pemberantasan mafia hukum, makelar hukum dan sebagainya itu yang telah merusak penegakan keadilan di Indonesia selama ini,” ujar Tjahjo Kumolo lagi. Secara terpisah, upaya memberantasan mafia hukum khususnya di lembaga peradilan di Indonesia, Komisi Yudisial tengah merumuskan UU KY. Untuk lobi ke pemerintah, KY sudah menemui Presiden Yudhoyonodan Menkum HAM Patrialis Akbar. ‘’Untuk memperkuat hal itu, KY merasa perlu menegaskannya kembali kepada Satgas nanti,” selorohnya. (ant)