Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 48 tahun IV Kamis, 11 Maret 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Pemerintah Waspada
OJK Tetap Diperlukan
BRTI Tolak Asing
PEMERINTAH mewaspadai adanya kenaikan harga minyak mentah dalam negeri hingga 85 dolar AS perbarel karena dapat mengakibatkan defisit anggaran dalam APBN semakin melebar. Menurut Kepala...hal. 1
PENGAMAT Ekonomi Universitas Indonesia, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan otoritas jasa keuangan (OJK) sebagi pengawasan sektor keuangan di Indonesia diperlukan. “Di dunia...hal. 2
BADAN Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menolak adanya investor asing di bisnis menara telekomunikasi demi menjaga keberlangsungan pengusaha lokal. “Sebelum Peraturan Presiden...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Kasus Tiket Kemlu
Dua Tersangka
Suluh Indonesia/ade
Gayus Lumbuun Dimosi Tak Percaya JAKARTA - Ketua BPDPR Gayus Lumbuun menilai, pernyataan mosi tidak percaya yang dilayangkan kepadanya, merupakan tindakan kekanak-kanakan. Mosi tidak percaya itu sendiri diajukan dan ditandatangani oleh sembilan dari sebelas anggota BK. ‘’Tindakan Wakil Ketua BK Chaeruman Harahap dan anggota lainnya adalah tindakan yang kekanak-kanakan dan tidak perlu ditanggapi. Bagaimana saya akan mengikuti hal yang tidak logis untuk saya lakukan,” kata Gayus di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Dia mengatakan, ada tiga alasan mengapa dirinya dikecam dengan mosi tidak percaya oleh sembilan anggotanya. Pertama, dirinya diminta untuk melakukan pemeriksaan kepada anggota pansus yang mengeluarkan kata kasar dan kotor pada saat rapat pansus. ‘’Namun permintaan tersebut saya tolak dengan alasan, anggota pansus yang bersangkutan telah mencabut perkataannnya dan telah meminta maaf,” paparnya.
Alasan kedua, dia pernah mempertanyakan status Chaeruman sebagai anggota pengganti dalam rapat pansus. Saat itu, Gayus sebagai salah satu pimpinan pansus meminta Chaeruman dan fraksinya untuk menunjukan bukti bahwa dia benar-benar sebagai anggota pengganti. ‘’Ketika itu dia tidak saya ijinkan untuk mengikuti rapat pansus, karena saya anggap rapat itu harus sangat selektif. Selama tidak ada surat, tidak saya ijinkan,” ungkapnya. Sedangkan alasan yang ketiga dan yang dianggapnya lebih kekanakkanakan,adalah ketika Chaeruman memasuki ruang kerja Gayus. Menurut Gayus, sebenarnya mosi tidak percaya tidak pernah ada di DPR. Sebab bila dirinya dianggap telah melakukan kesalahan, maka dia mempersilakan untuk langsung mengadukan kepada pimpinan Dewan. Selain itu, dia menilai tindakan tersebut adalah tindakan yang dapat menjatuhkan kredibilitas DPR. (har)
TERORIS - Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menunjukkan sketsa wajah Dulmatin di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Pihak kepolisian melalui hasil tes DNA dan ciri fisik lainnya, memastikan Dulmatin menjadi salah satu korban tewas.
JAKARTA - Kejagung menetapkan kembali dua tersangka kasus dugaan mark up biaya tiket pesawat para diplomat yang diduga merugikan keuangan negara Rp 6,05 miliar. Kedua tersangka tersebut, yakni, I Gusti Putu Adnyana dan Syarif Syam Arman, keduanya menjabat sebagai bendahara biaya perjalanan diplomat Kemlu. Keduanya langsung ditahan di Rutan Kejari Jaksl. ‘’Penambahan dua tersangka tersebut, berarti sudah ada lima tersangka dalam kasus biaya perjalanan Kemlu,” kata Dirdik Jampidsus, Arminsyah di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Kejagung menetapkan tiga tersangka, yakni, Ade Wismar Wijaya (mantan Staf Biro Keuangan Kemenlu, Syarwani Soeni (Dirut PT Indowanua Inti Sentosa/ travel), dan Ade Sudirman (staf pada Biro Keuangan Kemlu). Arminsyah menjelaskan kedua tersangka dikenakan sangkaan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia juga menyebutkan hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik didapatkan fakta hukum adanya catatan penggunaan atau pemanfaatan dana yang berasal dari kegiatan mark up tiket tersebut. (son)
Dulmatin Dipastikan Tewas JAKARTA - Polri memastikan satu dari tiga jenazah pelaku teroris yang terpaksa ditembak mati, karena melakukan perlawanan terhadap tim satuan Densus 88 Anteror di Pamulang adalah Dulmatin alias Joko Pitono alias Muktamar alias Abdul Matin. Jenazah itu sebelumnya diketahui berinisial YI alias Yahya Ibrahim alias Mansyur. ‘’“Dengan 100 persen kecocokan yang telah diidentifikasi. Dan dengan tingkat kemungkinan keliru 1:100.000 triliun. (Jenazah) Itu adalah betul dapat dipertanggungjawabkan secara profesional bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar Dulmatin alias Yahya Ibrahim alias Mansyur alias Joko Pitono, yang memang dia adalah red notice DPO yang dikeluarkan pemerintahan Filipina,” kata
Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri Jakarta, kemarin. Kepastian tewasnya Dulmatin diperkuat dengan pernyataan dari Kapusdokkes Polri Brigjen Pol. Mussadeq. Menurut dia, setelah polisi melakukan proses metode identifikasi bertaraf internasional yaitu interpol DVI Procedure. ‘’Langkah pertama yang kami gunakan sesuai dengan prosedur kami mengumpulkan datadata sekunder meliputi tandatanda fisik dan foto. Kami melakukan super impose. Dari tanda-tanda fisik, kami menemukan ada beberapa keidentikan (kesamaan-red). Yang pertama tahi lalat yang cocok, kemudian alis mata yang cocok dan juga bentuk dagu yang cocok yang secara fisik sudah kami cocokkan. Kemudian kami
melakukan super impose pencocokan foto pada waktu hidup dan jenazah. Dari hasil pencocokan kami dapatkan hasil super impose yang match,” jelas Mussadeg. Tak cukup sampai itu, lanjut dia, tim identifikasi lalu melanjutkan proses identifikasi dengan pengambilan data primer, yang meliputi sidik jari (dilakukan oleh INAFIS). “Tapi sayang kami tidak memiliki data pembanding, sehingga kami harus melakukan pemeriksaan DNA,” jelasnya. Polri yang sudah memiliki DNA criminal database untuk pelaku kriminal kelas berat, termasuk terorisme yang salah satunya Dulmatin. Lalu, mencocokkan DNA di antara ketiga jenazah yang tewas dalam penggerebekan Pamulang dengan DNA keluarganya. (tim)
Sri Mulyani Terancam Diboikot JAKARTA - Rekomendasi Pansus Century masih menyisahkan persoalan. Beberapa fraksi mengancam akan membaikot Menkeu Sri Mulyani saat penyampaian APBN-P pada April mendatang, karena dinilai bertanggungjawab atas bailout Bank Century. Sebelumnya memang berkembang wacana pemboikotan Menteri Keuangan oleh mitra kerjanya di DPR, Komisi XI, dan Badan Anggaran. F-Partai Amanat Nasional belum menentukan sikap apakah akan memboikot kehadiran Sri Mulyani atau tidak dalam pembahasan APBNPerubahan. Meski demikian, F-PAN berharap agar Sri Mulyani mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri keuangan atas kesadaran sendiri sebagai wujud sikap ksatria. ‘’Terkait pembahasan APBN-P, itu tergantung pada lembaga penegak hukum. Sikap FPAN masih mengambang. Kita akan rapatkan lagi nanti sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Tapi, daripada gonjang-ganjing, lebih baik mundur,” kata Sekretaris F-PAN Viva Yoga Mauladi.
F-Partai Golkar tidak vokal lagi ketika ditanyai soal rencana pemboikotan rapat pembahasan APBN-Perubahan yang dilaksanakan antara DPR dan pemerintah yang diwakili Menkeu Sri Mulyani. Sikap mereka ditentukan setelah tim pengawas rekomendasi pansus bekerja. ‘’Kita lihat perkembangan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah. Masih ada satu bulan terakhir sebelum memutuskan. Jangan mengandai-andai,” kata Agun Gunanjar. Sementara Ketua F-PPP Romahurmuzy mengatakan, F-PPP belum tertarik untuk memboikot rapat pembahasan APBN-Perubahan yang dilaksanakan antara DPR dan pemerintah yang diwakili Menkeu Sri Mulyani. FPPP menilai pemboikotan bakal berpengaruh pada kondisi masyarakat secara umum. ‘’Sebagian anggota dewan tidak setuju jika APBN-P dibahas dengan Bu Sri Mulyani. Tapi, PPP belum tertarik dengan pemboikotan. UU 17/2003 menyatakan bahwa pembahasan APBN-P dilakukan bersama Menkeu,” katanya. (har/son)
Tewasnya Dulmatin
Polri Menuai Pujian JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Boediono menyampaikan penghargaan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah berhasil menangani terorisme, dengan tewasnya gembong teroris Dulmatin alias Djoko Pitono dalam penyergapan di Pamulang, Tangerang. ‘’Saya sampaikan apresiasi pemerintah kepada Polri dan seluruh instansi yang mendukung dan juga masyarakat ,” katanya usai menerima Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri di Istana Wapres Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, berdasarkan laporan lengkap yang diterima dari Kapolri, ketiga orang yang tewas dalam penyergapan di Pamulang, Tangerang, adalah teroris, salah satunya adalah Dulmatin. ‘’Berdasarkan laporan menyeluruh dan telah dikonfirmasi, maka yang tewas adalah Dulmatin,” kata Wapres. Boediono mengatakan, pemerintah akan terus menuntaskan penanggulangan terorisme. ‘’Tentunya, operasi akan terus dilakukan,” kata Wapres. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dengan PM Australia Kevin Ruud menyampaikan bahwa gembong teroris Asia Tenggara yang selama ini menjadi buronan telah tewas dalam penyerga-
pan oleh satuan antiteror Polri di Pamulang, Tengerang. ‘’Secara intelegen, sudah terditeksi bahwa mereka akan membangun basis teroris di Asia Tenggara, namun penindakannya baru bisa dilakukan sekarang,” ujarnya. Sementara mantan Presiden Megawati memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kesigapan sekaligus langkah-langkah yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus terorisme di tanah air. ‘’Saya sangat mengapresiasi, karena dalam kondisi yang serba minim Polri terus berupaya mengungkap jaringanjaringan terorisme di tanah air,” katanya. Menurut Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu, aksis teroris di Indonesia tidak hanya dilakukan satu-dua orang, melainkan oleh jaringan yang bisa berskala nasional dan bahkan internasional. ‘’Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan saya sangat mengapresiasi keberhasilan Polri. Ini sebuah prestasi yang luar biasa,” ujarnya. Masalah terorisme di Indonesia, katanya, sudah mencuat sejak dirinya menjadi Wakil Presiden, persisnya setelah peristiwa teror terhadap gedung WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001. (ha/nas)
Aliansi Teroris, Efektifkah ... ? KERJASAMA atau aliansi bertujuan membentuk suatu wadah atau organiasi agar lebih kuat. Itulah yang dilakukan para teoris selama ini, dan mereka membentuk aliansi lantaran adanya kesmaan idiologi. Bagaiman eksisten aliansi teroris selama ini ? Aliansi teroris yang diduga terlibat aksi terorisme di Aceh, Banten dan Jawa Barat, sudah lama terbentuk terutama setelah bubarnya Al-Jama’ah AlIslamiyah, karena kesamaan
ideologi. Kepala Desk Antiteror Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan Ansyaad Mbai di Jakarta, kemarin mengatakan, selain bekas anggota Al-
Jama’ah Al-Islamiyah aliansi juga beranggotakan, beberapa dari para tersangka yang ditangkap hidup dan mati, pemain lama, buronan, dan bekas narapidana terorisme. ‘’Mereka bisa menyebut kelompok barunya dengan berbagai nama. Tetapi yang penting bukan soal nama, melainkan mereka telah membentuk aliansi baru teroris,” katanya. Ansyaad mengungkapkan, usai tertangkapnya “tokohtokoh” jaringan teroris, para
pengikutnya tetap berupaya untuk bangkit kembali dengan strategi yang lebih rapi. Karena itu, lanjut Ansyaad, pihaknya akan terus mengintensifkan langkah-langkah penanggulangan terorisme di Indonesia, baik melalui langkah represif maupun persuasif. Kelompok yang diduga terkait terorisme dari poros di Aceh-Banten-Jawa Barat diindikasi merupakan bentuk bangkitnya aliansi dari sejumlah kelompok yang berideolo-
gi serupa. Hal itu terindikasi dalam operasi terorisme polisi dua pekan terakhir. Indikasi senada juga diungkapkan Noor Huda Ismail, Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian. Yayasan tersebut menangani proses pemulihan sosial mantan narapidana terorisme di Indonesia. ‘’Indikasi itu memang demikian adanya. Bangkitnya aliansi taktis dari berbagai kelompok karena prinsip kerja sama,’’ katanya. (ant)