Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 89 tahun IV Selasa, 11 Mei 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Optimisme Bisnis Melorot
Tax Ratio Turun
IPO Garuda Terancam
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks tendensi bisnis pada triwulan I 2010 mengalami penurunan optimisme dibanding triwulan IV 2009. “Indeks tendensi bisnis (ITB) pada Triwulan I-2010 sebesar ...hal. 1
KEPALA Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan produk domestik bruto (PDB) berdasar harga berlaku pada 2010 minimal Rp 6.300 triliun. Saya berani mengatakan PDB paling rendah Rp 6.300 ...hal. 2
RENCANA penawaran saham perdana (IPO) PT Garuda Indonesia yang semula Juni atau Juli 2010, terancam tertunda karena belum mendapat persetujuan dari kreditur European Creditur ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Laksamana Sukardi
‘Disengat Listrik’
Suluh Indonesia/ant
DIPERIKSA - Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji menjalani pemeriksaan dan ditahan terkait kasus Arwana di Mabes Polri Jakarta, kemarin. Sebelumnya Susno tidak datang karena alasan surat panggilan tidak jelas.
JAKARTA - KPK memeriksa mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Sukardi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek sistem informasi pelanggan dan Rencana Induk Sistem Informasi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Laksamana menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, kemarin sejak pukul 10.00 WIB. Ketika tiba di gedung KPK, Laksamana membenarkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di PLN. ‘’Saya diperiksa sebagai saksi atas tersangka Eddie Widiono,” kata Laksamana. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Eddie Widiono Suwondo (EWS) sebagai tersangka. Juru Bicara KPK, Johan Budi menjelaskan, EWS ditetapkan sebagai tersangka terkait peran dan wewenangnya ketika menjabat sebagai direktur utama perusahaan di bidang kelistrikan itu. KPK telah memeriksa beberapa pihak, antara lain mantan Dirut PLN, Fahmi Mochtar yang juga pernah menjabat sebagai petinggi PLN di wilayah distribusi Jakarta-Tangerang. Kasus itu merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek sistem layanan pelanggan yang menjerat mantan GM PLN Jawa Timur, Hariadi Sadono. (nas)
Susno Duadji Ditahan JAKARTA - Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji ditahan Mabes Polri usai menjalani pemeriksaan, setelah dijadikan tersangka dugaan suap kasus Arwana. Hal itu diungkapkan pengacara Susno, Muhammad Assegaf di Jakarta, kemarin. Assegaf mengaku heran dengan penetapan Susno sebagai tersangka karena hari ini dia diperiksa sebagai saksi dan pemeriksaan dinyatakan selesai. Menurut dia, setelah menandatangani berita acara pemeriksaan sebagai saksi, maka Susno langsung disodori surat penangkapan sebagai tersangka dan ditahan. ‘’Ini adalah jebakan, mengapa Pak Susno yang sangat kooperatif selama pemeriksaan dijadikan tersangka dan ditahan,” katanya. Ia mengatakan, hingga kini penyidik belum memberitahukan alasan penahanan Susno
karena belum ada keterangan dari penyidik soal itu. Ia menjelaskan, seharusnya Susno tidak ditahan karena tidak mungkin melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan yang disangkakan. ‘’Alasan penahanan dicari-cari saja, intinya adalah Pak Susno telah dijebak untuk dijadikan tersangka setelah terlebih dulu diperiksa sebagai saksi kasus Arwana,” katanya. Pengacara Susno lainnya, Hendry Yosodiningrat mengatakan, alasan penahanan karena penyidik menduga Susno menerima suap sebesar Rp500 juta dari Syahril Johan dalam kasus Arwana. Henry mengatakan, penyidik mengaku telah memiliki bukti yang cukup untuk menjadikan Susno sebagai tersangka atas aliran dana suap kasus Arwana tersebut. Namun, tim pengacara mera-
gukan alasan penetapan Susno sebagai tersangka karena dugaan suap itu hanya berdasarkan keterangan saksi saja. ‘’Ada empat saksi yang sudah dimintai keterangan dan ini masih prematur untuk kasus ini,” katanya. Lagi pula, menurut dia, penetapan Susno sebagai tersangka tidak logis karena dia sendiri yang sebenarnya membongkar kasus ini. Terkait dengan penahanan itu, kata Henry, tim pengacara telah menyiapkan tuntutan pra peradilan karena ada sejumlah keterangan yang tidak sinkron. Menurut Henry, ada saksi yang menyatakan saat Susno menerima amplop coklat dari Syahril Johan, Susno sedang memakai sarung dan menggendong cucu, padahal saat menerima Syahril Johan, Susno memakai pakaian rapi layaknya menerima tamu. (nas/son)
PNS di Daerah Terpencil
Segera Terima Insentif JAKARTA - Pemerintah akan memberikan insentif kepada pegawai negeri sipil yang bertugas di pulau terluar, desa tertinggal, daerah terpencil dan wilayah perbatasan. ‘’Insentif tersebut berupa finansial dan non finansial,” kata Menko Kesra Agung Laksono rapat koordinasi tingkat menteri tentang Program Pembangunan Karakter Bangsa dan Pemberian Insentif bagi PNS di pulau terluar, desa tertinggal, daerah terpencil dan wilayah perbatasan di Kantor Menko Kesra Jakarta, kemarin. Agung menjelaskan, insentif berupa finansial diantaranya pemberian tunjangan berupa uang dan non finansial berupa pendidikan profesi, beasiswa, pendidikan kejenjangan dan lain sebagainya. ‘’Insentif finansial bisa saja sebesar 100
persen dari gaji atau 150 persen gaji, namun hingga saat ini belum bisa ditentukan besarannya karena masih mempertimbangkan kemampuan keuangan negara,” katanya. Untuk pemberian insentif tersebut, kata Agung, pemerintah akan segera melakukan klasifikasi mengenai pulau terluar, desa tertinggal, daerah terpencil dan wilayah perbatasan. ‘’Yang akan kami berikan insentif adalah PNS yang bertugas di lokasi yang sangat sulit dijangkau, sulit akses komunikasi, minim sarana kesehatan dan pendidikan dan lain sebagainya,” katanya. Menko Kesra juga menambahkan, pemberian insentif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu yang lalu sebagai pro-
gram pemerintah mengenai Keadilan Bagi Semua atau Justice For All. ‘’Tujuan pemberian insentif adalah agar PNS yang bertugas di daerah terpencil bisa kerasan bertugas meskipun dengan berbagai keterbatasan sarana dan prasarana di lokasi kerja,” katanya. Sementara itu, Deputi SDM Aparatur Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi, Ramli Effendi Idris Naibahu menambahkan, pelaksanaan pemberian insentif masih dalam proses. ‘’Kami sudah siap untuk pemberian insentif bagi anggota TNI yang bertugas di daerah terpencil dan sudah hampir siap untuk anggota Polri namun kami akan upayakan pemberian insentifnya bisa berbarengan dengan PNS,’’ katanya. (son)
Kapolri :
Otoritas Penyidik SAMARINDA - Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri menyatakan, penahanan mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Susno Duadji menjadi otoritas penyidik. ‘’Jika dia hadir saya rasa tidak ada masalah tetapi jika tidak memenuhi panggilan itu tentunya ada perintah untuk membawa,’’ kata Kapolri di Samarinda, Kaltim, kemarin. Kapolri juga membantah jika Susno Duadji diperlakukan tidak adil selama menjalani pemeriksaan. ‘’Tidak mungkin diperlakukan tidak adil sebab biar bagaimana pun dia itu tetap anggota Polri,” ujar Kapolri. Ditanya seputar penetapan status tesangka dan penahanan Susno Duadji, Kapolri kembali menegaskan kewenangan itu berada di tangan penyidik. Secara terpiah, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang menegaskan, penyidik tim independen memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Susno Duadji sebagai tersangka. Susno ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa terkait kasus penangkaran arwana. ‘’Telah terjadi tindak pidana dalam penanganan kasus Arwana yang bisa diindikasikan penyuapan dan penerimaan suap. Ini bukan balas dendam, ini profesional,” tegas Edward. Namun, Edward tidak bersedia menjelaskan saat ditanya alat bukti apa saja yang dimiliki penyidik serta saksi siapa saja yang telah diperiksa. Menurut dia, pihaknya berhak tidak mengungkap-
kan dengan dasar UU 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ‘’Belum bisa dibuka untuk kepentingan penyidikan. Tolong dihormati privasi penyidik bukan untuk menutup-nutupi, tapi untuk kepentingan penyidikan,” tegasnya. Kepada Susno, kata Edward, penyidik baru mengeluarkan surat perintah penangkapan dan belum mengeluarkan surat perintah penahanan. ‘’Kita punya waktu 1 x 24 jam untuk memeriksa sampai nanti diputuskan perlu tidaknya dilakukan penahanan. Penyidik terus melakukan pendalaman, kroscek terhadap alat bukti yang sudah ditemukan,” papar Edward. Edward menjelaskan, pemeriksaan Susno berakhir sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah itu, penyidik mengevaluasi keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnya serta hasil pemeriksaan terhadap Susno. Kemudian penyidik berkeyakinan untuk meningkatkan status Susno menjadi tersangka. Menurut Edward, penanganan perkara Arwana berawal dari keterangan Susno di DPR. Saat itu, Susno mengatakan, ada kasus mafia hukum yang lebih besar dari kasus Gayus, yaitu kasus arwana. ‘’Mr X ada di dalamnya. Kemudian diketahui Mr X itu (Sjahril),” jelasnya. Ia menambahkan, penyidik melakukan pemeriksaan karena dugaan penanganan kasus Arwana juga tim yang menangani kasus Gayus, dan diindikasi adanya mafia hukum. (nas/son)