Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Penyerapan Belum Optimal
Abaikan Usulan HIPMI
Gaikindo Pangkas Target
REALISASI penyerapan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) mencapai 51 persen atau Rp187,4 triliun dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 sebesar ...hal. 1
DIRJEN Pajak M. Tjiptardjo belum menanggapi usulan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk membebaskan pajak pertambahan nilai bagi pelaku usaha kecil menengah ...hal. 2
GABUNGAN Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memangkas target ekspor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) dari 100 ribu unit menjadi sekitar 65 ribu unit tahun ini, menyusul rendahnya ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
Senin, 11 Oktober 2010
No. 189 tahun IV
Suluh Indonesia/ant
KERETA UAP - Kereta api uap wisata Bahagia buatan Jerman tahun 1928 melintas di Burg Brosot di kawasan PKPH Pasar Sore, KPH Cepu, Blora, Jateng. Kereta kuno ini menjadi salah satu daya tarik wisata kota Cepu.
Kasus Bibit-Chandra
Dideponering JAKARTA - Ketua MK Mahfud MD mengatakan penyelesaian kasus hukum dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto-Chandra M Hamzah masih bisa diseleaikan tanpa harus dibawa ke pengadilan. Pemerintah dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan deponering atau mengusulkan abolisi terkait ditolaknya Peninjauan Kembali (PK) Kejaksaan Agung oleh Mahkamah Agung (MA) atas gugatan praperadilan Anggodo Widjojo yang menuntut agar proses hukum Bibit-Chandra diteruskan ke persidangan. ‘’Masih ada dua jalan yaitu deponering atau abolisi,’’ kata Mahfud di Jakarta, kemarin. Penyelesaian di luar pengadilan melalui dua langkah hu-
kum itu dinilainya sejalan dengan apa yang dikehendaki Presiden Yudhoyono hingga keluarnya Keppres yang ditindaklanjuti oleh Kejagung dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), namun oleh Anggodo SKKP itu digugat melalui praperadilan dan di luar dugaan justru menang oleh PN Jaksel. Jika menempuh deponering, Mahfud menyarankan, Kejagung bersikap proaktif dengan meminta persetujuan DPR, MA, dan Presiden. Sementara jika pilihannya abolisi maka itu merupakan hak prerogratif Presiden Yudhoyono. ‘’Saya kira Presien masih bisa menegaskan sikap dulu agar (kasus Bibit-Chandra) tidak dibawa ke pengadilan,” ujarnya.
Upaya mencegah penyelesaian kasus Bibit-Chandra ke pengadilan, menurut Mahfud penting karena penolakan MA itu berkonsekwensi pada melemahnya kinerja KPK. Pasalnya, kedua pimpinan KPK itu harus dinonaktif sehingga pimpinan KPK hanya tersisa dua, setelah ditinggal mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang belum juga diperoleh penggantinya. ‘’Mau tak mau akan melemah, meskipun tidak seberapa signifikan,” beber Mahfud. Sebenarnya, Mahfud mengatakan, putusan MA atas PK Kejagung bukanlah penolakan, karena praperadilan tidak bisa dikasasi. Oleh karena itu, penolakan itu sebagai suatu yang wajar. (har/son)
Komisi III DPR Liar JAKARTA - Para Anggota Komisi III DPR RI yang menandatangani sikap protes atau mosi tidak percaya kepada Ketua Dewan, tidak terima dituduh liar. ‘’Tidak benar kalau sikap protes kami dikatakan liar oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie. Salah satu penanda tangan surat protes itu adalah Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsuddin selaku unsur pimpinan komisi,” tandas Bambang Soesatyo di Jakarta, kemarin. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini mendukung pernyataan dari Fraksi PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun sebelumnya yang menilai, Marzuki Alie tak patut mengeluarkan kata-kata demikian. Mosi tak percaya itu dibuat sebagai protes atas undangan Pimpinan Dewan kepada Calon Kapolri, lalu menggelar rapat tertutup. Pertemuan tertutup ini menjadi kontroversial karena Komisi III masih akan menggelar fit and proper test terhadap Calon Kapolri itu, sehingga pertemuan tertutup diduga terjadianggap ada proses transaksional. ‘’Sekali lagi kami tegaskan, bahwa surat protes tersebut tidak liar. Se-
luruh fraksi (sembilan Fraksi) di komisi kami menandatanganinya, termasuk Ruhut Sitompul (Fraksi Partai Demokrat,” tuturnya. Nota protes itu, kata Bambang, akan diserahkan kepada Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Bamus), dan para pimpinan Parpol melalui Ketua Fraksi yang ada di DPR RI. ‘’Hal ini penting agar ke depan Ketua DPR RI tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak lazim serta tak etis dan merugikan Dewan, karena dapat menimbulkan dugaan-dugaan adanya politik transaksional dari Pimpinan Parlemen,” kata Bambang Soesatyo. Sementara anggota Komisi III DPR lainnya, Gayus Lumbuun menilai, Marzuki Alie bersikap anti kritik. ‘’Dia bersikap anti kritik ketika mengatakan anggota-anggota Komisi III DPR yang menyampaikan sikap protes adalah liar dan lebay,” kata Gayus. Menurut Gayus, yang dilakukan koleganya itu merupakan tindakan koreksi untuk perbaikan. ‘’Kami terdiri dari seluruh unsur fraksi,’’ jelas Gayus. (ant)
Wilders dan Politik anti-Islam GURU Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai isu tentang Geert Wilders akan lebih mengganggu rencana kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda, daripada tuntutan hukum yang diajukan aktivis Republik Maluku Selatan (RMS). Wilders adalah anggota parlemen anti-Islam dan menjabat sebagai pemimpin Partai untuk Kebebasan (PVV), katanya, di Jakarta, kemarin. Selain itu, Wilders juga memproduksi film pendek bernuansa politis “Fitna” yang banyak mendapat
kecaman dari kaum Muslim. Hikmahanto mengkhawatirkan ada gerakan dari Wilders dan pendukungnya untuk mengganggu kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda. Jika ini terjadi, maka dikhawatirkan hubungan bilateral RI
Hikmahanto Juwana
dan Belanda akan terganggu. ‘’Publik Indonesia tentu akan
marah,” katanya dalam keterangan tertulisnya. Terkait Wilders, ia juga menduga penundaan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda adalah bentuk kekhawatiran pemerintah RI terhadap ulah Wilders, sekalipun tidak ada ancaman terbuka dari Wilders. Sementara, Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan, penundaan kunjungan kenegaraan Presiden Yudhoyono tidak terkait politisi antiIslam Geert Wilders. ‘’Presiden nggak pernah sebut-sebut Geert Wilders,” ujarnya.
Djoko mengungkapkan, dalam pidatonya di Bandara Halim Perdanakusuma, JAkarta, Presiden Yudhoyono dua kali menyatakan bahwa penjadwalan ulang kunjungan ke Negeri Kincir Angin itu karena tidak nyaman dengan pengadilan di Den Haag yang memproses tuntutan sejumlah pihak termasuk RMS di pengasingan, yang menuntut agar hak imunitas Presiden Yudhoyono dihilangkan sehingga bisa ditangkap setibanya di Belanda karena kasus pelanggaran HAM. (ant)
Pembaharuan Protap Anarkis
Langkah Maju Polri MEDAN - Pembaharuan prosedur tetap dalam mengatasi berbagai aksi anarkis oleh pihak kepolisian guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dinilai sebagai langkah maju bagi institusi penegak hukum itu. ‘’Untuk kepentingan dan keamanan bersama, pemerintah memang wajib bertindak tegas,” kata Direktur Pusat Kajian Konstitusi Hukum dan HAM (Puskohham) Ansari Yamamah terkait pemberlakuan prosedur tetap (Protap) dalam institusi kepolisian guna menghadapi berbagai tindakan anarkis di Medan, kemarin. Ansari mengatakan, pemerintah melalui berbagai aparaturnya, khususnya institusi kepolisian berkewajiban memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk menjalankan setiap aktivitas. Karena itu, pemerintah tidak boleh menoleransi berbagai tindakan anarkis yang menimbulkan kerusakan, termasuk memberikan rasa takut dan kecekaman bagi masyarakat. Jika menemukan potensi anarkis terbut, pemerintah melalui aparaturnya harus bertindak cepat sehingga menjadi antisipasi dini dan tidak berkembang dan menimbulkan kerusakan. Apabila tindakan anarkis tersebut telah terjadi, maka pemerintah harus memberikan sanksi yang setimpal terhadap pelakunya, termasuk tindakan represif jika aksi yang merusak itu tidak dapat diatasi dengan cara biasa guna menghindari kondisi yang lebih parah. ‘’Dalam konsep Islam, itu sesuai bunyi Alquran yakni ‘waamahum min khauf’ atau mengamankan masyarakat dari rasa takut,” kata Dosen IAIN Sumatera Utara tersebut. Namun, kata Ansari, dalam kebijakan tegas terhadap berbagai tindakan anarkis itu, pihak kepolisian selaku pelaksana kebijakan pemerintah harus tetap mengacu pada penghormatan hak asasi manusia (HAM). Meski demikian, penghormatan terhadap HAM itu bukan berarti pemerintah tidak boleh bertindak tegas guna menghindari kerusakan yang lebih besar dengan menghadapi berbagai tindakan anarkis. ‘’Kenyamanan bagi masyarakat juga tuntutan HAM, dan HAM harus diutamakan,’’ katanya. (ant)
Teroris dan Separatis
Sama Berbahaya JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Paskalis Kossay menyatakan, teroris dan separatis sama bahayanya bagi eksistensi negara. ‘’Maka kalau para elite negeri ini protes kepada saudara Jonson Panjaitan yang mengadvokasi HAM para aktivis RMS berarti protes juga kepada Tim Pembela para teroris yang selama ini bersuara lantang mengobrak-abrik hukum kita. Kita jangan dulu cepatcepat ambil kesimpulan, lalu ‘kebakaran jenggot’ dengan peristiwa ini. Lalu kasus ini dijadikan ‘kambing hitam’ paling utama. Padahal banyak soal lain yang lebih penting dan butuh keseriusan atensi dan penanganan,” katanya, menanggapi beragam kecaman terhadap Jonson di Jakarta, kemarin. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Papua itu juga mengingatkan agar masyarakat jangan terjebak pada skenario devide et impera gaya baru. ‘’Jangan terpancing untuk membesarkan urusan RMS yang sebetulnya tidak seperti yang kita perkirakan. Ada masalah-masalah lebih besar dari itu yang butuh kepedulian kita,” tandasnya. Aksi teroris di mana-mana, malah semakin berani mengganggu kewibawaan aparat keamanan dengan memporakporandakan markas-markas Polisi, menurutnya, merupakan salah satu fokus perhatian. ‘’Apalagi memang ada indikasi banyak pejabat jadi target, termasuk Kepala Negara, seperti saya kutip dari beberapa pernyataan pihak berkompeten,” katanya (ant)