Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 7 tahun IV Selasa, 12 Januari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
BPK Hitung Kerugian Negara
Dua Kawasan Ditawarkan
Dibatasi 200 Ribu Ton
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menghitung berapa besar kerugian negara yang muncul dalam kasus Century dan hasil penghitungan itu akan dijadikan dasar bagi Komisi Pemberantasan...hal. 1
PEMERINTAH menetapkan dua kawasan ekonomi khusus sebagai kawasan pengembangan ekonomi yang akan ditawarkan kepada pelaku usaha pada 2010 dengan penyediaan infrastruktur...hal. 2
DEPUTI Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Petanian dan Kelautan, Bayu Krisnamurthi mengatakan tender impor gula yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara (PT PN) dan PT Rajawali...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Susno Duadji Akan Dihabisi
Suluh Indonesia/ant
KOORDINASI - Ketua MA Harifin Tumpa didampingi Ketua Tim Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto bersama anggota lainnya memberikan keterangan pers usai mengadakan pertemuan di Gedung MA Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Wakil Kepala Divisi (Wakadiv) Humas Polri Brigjen Pol. Sulistyo Ishak mengatakan siap mengusut ancaman pembunuhan melalui pesan singkat terhadap Komjen Pol.Susno Duadji apabila ada laporan resmi. ‘’Kalau benar itu (ancaman) tentunya kita berharap akan mengusut apabila ada laporan resmi,” kata Sulistyo di Jakarta, kemarin. Sulistyo menuturkan masyarakat maupun pihak terkait jangan terbawa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengirimkan pesan singkat tersebut. Pihak Polri belum mengambil langkah hukum terkait dugaan ancaman melalui pesan singkat terhadap jenderal bintang tiga itu karena belum ada laporan resmi. Sebelumnya, Susno mendapatkan ancaman pesan singkat melalui telepon selular setelah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri itu berbicara kepada media massa terkait kesaksiannya pada sidang Antasari Azhar. Susno menerima pesan singkat yang berisi : “Susno !! Sekali lagi kau tampil di media atau koran, mampus, kami tau cara cepat menghabisimu”. Selain itu, “Sekali lagi kau berani buka pada media, nyawamu gentayangan, cucu kesayanganmu jangan ditanya”. Sulistyo mengaku belum mengetahui motif ancaman dan siapa pelakunya. (rin)
KPK Disusupi Markus JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD segera melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Hal ini terkait laporan masyarakat tentang adanya mafia hukum di tubuh institusi pemberantasan korupsi tersebut. Menurut Mahfud, pertemuan itu dimaksudkan untuk melaporkan secara langsung dugaan praktik mafia hukum tersebut kepada KPK. Diharapkan dengan melapor secara langsung, pimpinan KPK segera bertindak dengan cepat untuk mengusutnya hingga tuntas. ‘’Apa saja yang nanti saya laporkan, tunggu saja. Jangan ramai dahulu, nanti malah jadi mentah,” paparnya. Sebelumnya, Mahfud MD
menerima laporan mengenai pengakuan seseorang yang diharuskan menyetor uang hingga Rp 20 miliar, agar tidak ditangkap aparat KPK. Meski telah menyerahkan sejumlah uang, orang bersangkutan tetap ditangkap dan diancam kalau membongkar masalah tersebut akan dijerat dengan tuduhan penyuapan. Sementara Karo Humas KPK Johan Budi SP mengatakan, pihaknya siap mengusut dugaan suap dan pemerasan yang akan dilaporkan Ketua MK Mahfud MD tersebut. Pihaknya akan bekerja sama dengan satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk menangkap dan menyeret pelakunya untuk diadili. ‘’Tetapi perlu kami sampaikan, pemeras kerap mengaku pegawai KPK. Ini bukan yang per-
tama, melainkan sudah banyak,” jelas dia. Di tempat terpisah, Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana menyatakan, segera mengkaji laporan Mahfud MD terkait keberadaan mafia hukum di KPK. Tetapi kabar itu harus ditanggapi dengan hati-hati, karena pihaknya tak ingin kabar tersebut disalahartikan. Terlebih lagi kabar ini datang dari pucuk pimpinan MK. ‘’Laporan Pak Mahfud itu, tidak boleh diartikan sebagai upaya pelemahan KPK lagi. Kami akan kaji ini laporan dari manapun, termasuk dari Pak Mahfud. Kami usulkan dipercepat saja, agar masalah ini segera tuntas,” ungkap Staf Ahli Presiden Bidang Hukum ini. (nas)
Robert Akali Dana Sampoerna JAKARTA - Pemegang saham pengendali Bank Century Robert Tantular mengakali pemecahan deposito nasabah terbesar Bank Century Budi Sampoerna senilai 42,8 juta dolar AS atau sekitar Rp 400 milyar ke sejumlah deposito yang masing-masing berjumlah Rp 2 milyar. Pemecahan uang ini dilakukan untuk menghindari ketentuan UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bahwa LPS hanya menjamin deposito maksimal senilai Rp 2 milyar bila suatu bank dinyatakan ditutup. Taktik penyelamatan uang milik Budi Sampurna itu mengemuka dalam rapat Pansus Hak Angket Bank Century di Gedung MR/DPR Jakarta, kemarin. Robert mengatakan, Boedi Sampoerna melalui orang kepercayaannya Rudy Soraya meminta agar dana deposito milik Budi diubah menjadi deposito dengan beberapa atas nama. Langkah pemecahan menjadi Negotiable Certificate Deposit (NCD) ini diambil dengan menggunakan sejumlah nama karyawan Bank Century dan sebagian lagi menggunakan namanama karyawan Budi Sampoerna yang berada di Surabaya dan Bali.
Rekayasa pemecahan deposito senilai Rp 2 milyar untuk mengakali LPS ini dilakukan oleh fakta bahwa Bank Century terancam ditutup karena dinyatakan kalah kliring pada tanggal 13 November 2008. Bank Century pun mengalami kesulitan likuidasi dan mengajukan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP). Sebelum cara ini ditempuh, Budi menawarkan tiga hal kepada Robert yaitu pertama, Budi Sampoerna membeli aset-aset Bank Century. Kedua, dana milik Budi dipecah-pecah menjadi Rp 2 milyar. Serta ketiga, Budi meminjamkan 18 juta dolar AS untuk menyelamatkan Bank Century. Robet mengaku, sempat dimarahi Budi Sampoerna karena tidak mampu mengembalikan simpanannya yang mencapi Rp 1,7 trilyun. ‘’Beliau waktu itu sedang membutuhkan dana untuk membeli tembakau. Kebutuhan dana sekitar Rp 1 - Rp 1,5 trilyun,” kata Robert. Robert menyalahkan BI karena telah mengumumkan bahwa Century kalah kliring. Pasalnya, dengan pengumuman itu menyebabkan terjadinya penarikan dana besar-besaran yang menyebabkan Bank Century rush. (har)
SBY Minta Temuan Satgas
Ditindaklanjuti JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta temuan satuan tugas pemberantasan mafia hukum atas adanya indikasi perlakuan istimewa terhadap narapidana di rumah tahanan (Rutan) harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait. Juru bicara Kepresidenan Julian Pasha di Kantor Presiden Jakarta, Senin, mengatakan Presiden sudah mendengar adanya temuan tersebut dan meminta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menindaklanjuti sehingga tidak lagi terjadi dimasa yang akan datang. ‘’Jadi memang Presiden telah mendengar temuan yang kemarin dilakukan oleh satgas pemberatasan mafia hukum, tentang adanya keistimewaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pondok Bambu. Jadi intinya Presiden meminta kepada pihak terkait dalam hal ini Kementrian Hukum dan ham untuk menindaklanjuti temuan satgas tersebut ,” kata Julian. Ia menjelaskan bagaimanapun setiap warga negara yang menjalani proses hukum harus memiliki hak dan perlakuan yang sama di depan hukum. ‘’Jadi memang tidak boleh ada suatu keistimewaan, dispensasi atau hal-hal lain yang tentunya tidak sama seperti yang ditemui oleh para pe-
laksana proses hukum lain,” tegasnya. Julian mengatakan dalam waktu dekat Presiden akan mendengarkan laporan langsung dari Menteri Hukum dan Ham Patrialis Akbar mengenai masalah ini, meski ia belum mengetahui jadwal tepatnya. ‘’Saya kira seharusnya memang dilaporkan langsung oleh Pak Menteri mengenai temuan itu, nanti akan ditindaklanjuti,” katanya. Ketika ditanya apakah ada instruksi khusus dari Presiden untuk diambil tindakan bagi mereka yang mendapatkan fasilitas khusus tersebut, Julian mengatakan hingga saat ini tidak ada. Yang jelas menurutnya semua harus diproses berdasarkan konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku sesuai dengan perundangundangan. Sebelumnya, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada Minggu (10/1) malam melakukan inspeksi mendadak di rumah tahanan wanita kelas II A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sidak dilakukan oleh tiga anggota Satgas masingmasing Yunus Husein, Deny Indrayana dan Mas Achmad Santosa. Dalam sidak itu mereka menemukan adanya fasilitas yang seharusnya tidak diberikan kepada tahanan maupun narapidana. (ant)
Sipir Penjara Menghitung Hari INSPEKSI mendadak (sidak) yang dilakukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum terhadap Rutan Wanita Pondok Bambu bakal makan korban. Sejumlah pejabat akan dikenakan sanksi sangat keras. Apa sanksinya ? Menurut Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana, tidak tertutup kemungkinan mereka yang terlibat akan dikenai sanksi pemecatan. Sidak yang dilakukan pada
Minggu (10/1) malam tersebut, jelas dia, memperlihatkan praktik penyimpangan yang dilakukan para pejabat serta sipir penjara dalam memperlakukan para tahanan serta narapidana. Kunjungan dadakan yang ba-
nyak menemukan bukti tersebut, telah dilaporkan kepada Presiden SBY. “Sidak yang kami lakukan itu pun sudah berkoordinasi dan mendapat izin dari Menkumham,” imbuhnya. Diungkapkan, pihaknya akan berkordinasi kembali dengan Menkumham terkait tindaklanjut yang perlu diambil akibat adanya fasilitas khusus bagi para naripidana dan tahanan itu. Perlu hukuman yang jelas terhadap pejabat serta sipir setempat, mulai sanksi
administrasi, mutasi hingga pemecatan. Jika ada tindak pidananya, mereka juga harus dipidana. Meski demikian, Denny tidak menyebutkan nama dan pejabat yang dianggap pantas ditindak. Tetapi para pegawai rutan serta narapidana dan tahanan segera dipindahkan. “Untuk tahanan dan napi, mungkin perlu dikirim ke penjara yang lebih terisolasi. Cara-caa seperti ini mungkin sangat ampuh, agar tidak terjadi kongkalikong
di dalam penjara. Sidak sengaja tidak Menkumham, karena kalau bersama beliau, pasti tidak menemukan sesuatu seperti itu,” ujar Denny. Menkumham Patrialis Akbar mengakui belum melapor kepada Presiden SBY terkait dengan temuan tersebut. Alasannya, sebagai pimpinan otoritas dari Lapas ini, dirinya belum membuat laporan resmi. ‘’Saya belum melaporkan ke presiden, tetapi sudah ke Menko Polhukam,” ujarnya. (nas)