Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 68 tahun IV Senin, 12 April 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Indonesia Pulih
Subsidi Listrik Salah Sasaran
Ekonomi Dua Digit
PEMERINTAH mengklaim bahwa saat ini Indonesia sudah pulih dari krisis keuangan. Dan bahkan, padatahun 2010 ini Indonesia sudahlari kencang untuk meningkatkan perekonomian Indonesia ...hal. 1
SALAH satu alasan pemerintah untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15 persen pada semester II tahun 2010 adalah soal subsidi yang salah sasaran. Jumlah subsidi yang tidak tepat itu sebesar ...hal. 2
KETUA Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Suryo B Sulisto mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional dalam dua tahun bisa mencapai dua digit, bila pemerintah membuat kebijakan yang pro ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Nunun Dicekal
Dugaan Markus
SJ Ditangkap JAKARTA - Meski belum diumumkan secara resmi, ternyata makelar kasus (markus) berinisial SJ sudah ada di Indonesia. Bahkan, mantan pegawai Deplu itu sudah dimintai keterangan oleh tim penyelidik Mabes Polri sebagai saksi atas dugaan praktik markus. ‘’SJ saat ini sudah ada di Jakarta. Dia sudah di-BAP (berita acara pemeriksaan atau dimintai keterangan-red). Informasi ini saya dapat langsung dari Kabareskrim Polri (Komjen Pol. Ito Sumardi),” kata anggota Kompolnas Ronny Lihawa di Jakarta, kemarin. Namun, Ronny belum mengetahui status SJ, apakah masih saksi atau sudah tersangka. Yang sangat disesalkan, hingga kini Polri belum meminta keterangan mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Susno Duadji. Pasalnya, kasus ini muncul darinya yang mengungkapkan SJ adalah markus yang kerap berhubungan dengan MP. Pemeriksaan itu pun dimaksudkan untuk memperkuat dugaan dari praktik markus itu. ‘’Kan dia yang menuduh SJ dan MP terlibat markus. Mestinya polisi mendapatkan laporan Pak Susno, agar penyidik tahu Susno bilang ini-itu secara
spesifik. Tidak mungkin seseorang bisa jadi tersangka, sebelum adanya pihak yang melaporan,” jelas Ronny. Tetapi, ungkap Ronny, Kompolnas sudah mengajukan usul diadakannya gelar perkara atas dugaan kasus SJ tersebut. Mabes Polri pun memberi respon cukup positif. Hal ini sejalan dengan pikiran Kompolnas, agar masyarakat juga mengetahui kasus yang terjadi sebenarnya itu. Polri pun takkan menyembunyikannya. ‘’Tetapi Pak Ito minta semua itu baru dapat dilakukan, apabila semua (alat-alat bukti) cukup,” tandasnya. Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi III DPR, Susno Duadji menyebut ada kasus baru. Kasus ini berawal dari pengadaan pakan ternak perusahaan ikan Arwana di Pekanbaru, Riau. Modus kejahatan dalam kasus ini, memiliki beberapa kesamaan dengan kasus kepemilikan dana mencurigakan Rp 28 miliar yang melibatkan Gayus Halomoan Tambunan dkk. Kasus itu diduga melibatkan mantan petinggi Polri berinisial MP, yang belakangan diketahui mantan Wakapolri Komjen Pol. Makbul Padmanegara dan SJ. SJ pun inisial Syahril Johan. (nas)
Suluh Indonesia/ant
TERORIS - Satu dari enam orang tersangka yang diduga teroris yang wajahnya ditutup dengan sarung dibawa keluar Mapoltabes Medan, kemarin. Mereka ditangkap saat berada di Jalan Sisingamangaraja Medan ketika mobil yang mereka tumpangi digeledah polisi.
JAKARTA - Ditjen Imigrasi, Depkum dan HAM, telah menindaklanjuti permintaan untuk mencegah pengusaha Nunun Nurbaeti Daradjatun pergi ke luar negeri. Surat pencegahan itu telah disebarluaskan ke seluruh kantor Imigrasi yang ada di Indonesia. Demikian kata Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi Muchdor di Jakarta, kemarin. Menurut dia, surat permohonan pencegahan terhadap istri mantan Wakapolri Komjen Pol. Adang Daradjatun itu dilayangkan KPK pada akhir pekan lalu. Sebagai pihak yang berwenang, permintaan ini pun harus segera ditindaklanjuti pihak Imigrasi. ‘’Sudah langsung diteruskan ke kantor Imigrasi yang ada. Yang bersangkutan (Nunun Nurbaeti Daradjatun-red) tidak kami perkenankan pergi ke luar negeri,” tutur Muchdor. Karo Humas KPK Johan Budi SP membenarkan pihaknya telah melayangkan surat pencegahan ke luar negeri bagi Nunun Nurbaeti kepada Imigrasi. Hal ini dikeluarkan, agar Nunun bisa dihadirkan tim JPU dalam pemeriksaan perkara dugaan suap Rp 24 miliar bagi puluhan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. (nas)
Terkait Bank Century
Misbakhun Jadi Tersangka JAKARTA - Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri segera memanggil anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Misbakhun untuk diperiksa sebagai tersangka kasus letter of credit (LC) Bank Century. Sumber di Mabes Polri, Jakarta, kemarin mengatakan, setelah memutuskan Misbakhun sebagai tersangka, maka penyidik akan melayangkan panggilan sebagai tersangka. Pemanggilan itu dilakukan setelah izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono keluar dan dipastikan surat izin pemeriksaan akan keluar dalam beberapa hari mendatang . Penyidik Polri telah bertin-
dak cepat dengan meminta izin Presiden untuk memeriksa Misbakhun begitu ditetapkan sebagai tersangka. Secara terpisah, DPP PKS belum mau menyikapi peningkatan status Misbakhun terkait kasus Letter of Credit (LC) fiktif Bank Century. ‘’Saya sudah konfirmasi Misbakhun. Yang bersangkutan belum tahu soal penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polri. Baru media massa saja yang menyebutnya,” kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq. Luthfi Hasan mengatakan DPP PKS juga belum tahu soal itu sehingga masih akan mempelajari dan mendalami perkara apa yang dituduhkan kepada
Misbakhun. ‘’Yang jelas kita akan ikuti prosedur hukum yang ada,” katanya. Ia menambahkan, Fraksi PKS DPR sudah menyiapkan Tim advokasi untuk membantu menangani kasus Misbakhun itu, di samping Misbakhun sendiri juga sudah memiliki tim pengacara yang siap membelanya. Ketika ditanya apakah penetapan status tersangka kepada Misbakhun memiliki unsur politis, Luthfi Hasan Ishaq tidak bersedia mengomentarinya. ‘’Yang jelas kita belum tahu masalahnya, sebab sampai sekarang yang bersangkutan (Misbakhun-red) juga belum tahu. (ant)
Mantan Dirjen Pajak Diminta
Klarifikasi Harta Kekayaan JAKARTA - Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana mengatakan, harta kekayaan mantan Dirjen Pajak hendaknya diaudit dan diklarifikasi agar tidak menimbulkan kecurigaan publik. Denny mencontohkan, harta kekayaan mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo yang saat ini meduduki jabatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ‘’Harta kekayaan Pak Hadi Purnomo sebagian besar bersumber dari hibah. Dari Rp 38 miliar sekitar Rp 36 miliar di antaranya bersumber dari hibah. Ini harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” katanya di Jakarta, kemarin. Denny memperkirakan, harta kekayaan mantan Dirjen Pajak sebelumnya, Fuad Bawazier, juga relatif sama dan sebagian besar bersumber dari hibah sehingga perlu diklarifikasi. Menurut dia, jika mantan Dirjen Pajak tersebut melakukan klarifikasi terhadap harta kekayaannya, maka bisa menghilangkan ke-
curigaan publik. Denny mengatakan, harapan masyarakat kepada Satgas suatu saat akan mengalami antiklimaks, karena merasa laporannya tidak mendapat perhatian mengingat masa kerja lembaga ini yang hanya dua tahun. ‘’Saat ini Satgas menerima sekitar 600 laporan pengaduan dugaan praktik mafia hukum dari masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Denny. Dia menjelaskan, untuk mengungkap kasus dugaan mafia hukum membutuhkan waktu lama mulai dari mempelajari persoalan, menghubungi pihak terkait hingga mencari solusinya. Padahal, kata dia, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki waktu kerja selama dua tahun atau sekitar 730 hari. ‘’Keberadaan Satgas saat ini sudah 100 hari, sehingga waktu kerja yang dimiliki tinggal 630 hari,” katanya seraya mengatakan, dengan demikian minimal Satgas menyelesaikan satu kasus sehari. (ant)
Polisi Medan
Tangkap 6 Teroris MEDAN - Jajaran kepolisian di Sumut menangkap enam tersangka yang diduga teroris. Kapolda Sumut Irjen Pol Oegroseno di Mapoltabes Medan, kemarin menjelaskan, penangkapan itu berawal dari kecurigaan petugas Satuan Samapta Poltabes Medan yang melakukan patroli terhadap sebuah mobil jenis kijang warna silver yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Medan. Ketika diberhentikan dan dihampiri petugas Satuan Samapta Poltabes Medan sambil mengambil kunci mobil itu, penumpang kendaraan tersebut yang berjumlah delapan orang melarikan diri. Namun salah satunya berhasil ditangkap karena tidak berhasil melarikan diri mengikuti tujuh temannya yang lain. Melihat larinya penumpang mobil yang mencurigakan itu, petugas Satuan Samapta Poltabes Medan melakukan pengejaran dan berhasil menangkap dua orang diantaranya. Untuk memudahkan pengejaran, petugas Satuan Samapta Poltabes Medan menitipkan ketiga tersangka di Mapolsekta Medan Kota. Dalam pengejaran itu, petugas berhasil menangkap satu lagi tersangka di sebuah warung dan seorang lagi di sebuah
masjid di kawasan Jalan Sisingamangaraja Medan karena berpura-pura melaksanakan shalat. ‘’Setelah dikembangkan dan dibantu masyarakat, petugas juga berhasil menangkap satu lagi tersangka,” kata Kapolda. Kapolda menambahkan, pihaknya masih melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap dua tersangka lain yang belum berhasil ditangkap. Pihaknya menduga kuat dua tersangka itu masih berada di Sumut. ‘’Bagi warga yang mengetahui atau mencurigai sesuatu, diharapkan segera melapor ke phak kepolisian terdekat,” katanya. Ia menyebutkan, setelah dibawa dan diperiksa di Mapoltabes Medan, pihaknya menemukan peta Sumut dan Aceh yang dimiliki enam tersangka itu. ‘’Namun kami tidak menemukan senjata api,” katanya. Selain itu, kata Kapolda, pihaknya juga menemukan adanya luka di bagian tangan yang dialami salah seorang tersangka. ‘’Kami menduga, luka itu bekas tembakan,” katanya. Untuk lebih mengintensifkan pemeriksaan itu, Polda Sumut telah menyampaikan informasi penangkapan tersebut ke Densus 88 Mabes Polri. (ant)
Lambatnya PDIP Merespons Isu Regenerasi KONGRES Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah usai dengan menghasilkan pucuk pimpinan partai, Megawati Soekarnoputri. Namun terpilihanya kembali Mega, menimbulkan pertanyaan mengenai sikap alite partai dalam merespon isu regenerasi. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Sigit Pamungkas mengemukakan, ditetapkannya Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDIP menandakan kelemahan dalam merespons isu regenerasi.
‘’Meskipun terpilih aklamasi, dalam perspektif kepemimpinan Mega justru memperlihatkan tidak cukup kuat merespons isu regenerasi yang sebetulnya menjadi kebutuhan dasar PDIP saat ini,” ujar Sigit Pamungkas.
Ia mengatakan, sebagai partai nasionalis, PDIP cenderung mengalami penurunan legitimasi rakyat, terutama jika dilihat dari hasil pemilu yang terus merosot. Pada Pemilu 1999, PDIP berhasil meraih suara 35 persen, Pemilu 2004 merosot menjadi 18 persen dan terakhir Pemilu 2009 hanya mendapat suara 14 persen. Hal itu menujukkan adanya inflasi suara luar biasa di PDIP, katanya mengingatkan. ‘’Padahal dalam Pemilu 1955, batas ambang minimal partai nasionalis adalah 20 persen.
Kondisi itu jelas menunjukkan kemunduran PDIP yang luar biasa dan warning bagi Mega,” kata Sigit yang juga pengajar Ilmu Pemerintahan pada pascasarjana UGM. Menurut Sigit Pamungkas, kondisi itu menunjukkan adanya mosi tidak percaya dari simpatisan PDIP, bukan hanya dari kader yang mendukung saja namun pemilih seluruhnya. Dengan kata lain, katanya, figur Megawati tidak cukup menjanjikan bagi kepemimpinan Indonesia ke depan. Sebenarnya, saat kongres
III di Sanur, Bali, yang baru berlalu, menurut dia, Mega bisa menyatakan sikap menolak dicalonkan lagi. Sayangnya, putri tokoh proklamator Bung Karno itu justru cenderung mengikuti kehendak sebagian arus bawah. Padahal tantangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, ujar dia, sangat kompetitif, yang perlu diantisipasi dengan memunculkan sosok atau generasi baru. Hal tersebut telah dilakukan partai lain, semisal PAN dengan mememilih tokoh baru Hatta Radjasa. (ant)