Edisi 12 Oktober 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Selasa, 12 Oktober 2010

BI Borong Dolar

BEI Pantau Saham Indofood

Diperkirakan Turun 20 Persen

PENGAMAT pasar uang Edwin Sinaga memperkirakan rupiah berpeluang mencapai level Rp 8.900 per dolar jika Bank Indonesia (BI) tidak segera masuk pasar menahan lajunya kenaikan tersebut. BI melakukan ...hal. 1

PIHAK Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini tengah memantau PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), terkait produk perseroan yang mengandung bahan ...hal. 2

PRODUKSI gula kristal putih dalam negeri tahun ini diperkirakan turun sampai 20 persen menjadi sekitar 2,2 juta ton akibat anomali cuaca. “Curah hujan yang tinggi selama tahun ini menyebabkan pengurangan produksi ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

No. 190 tahun IV

Suluh Indonesia/ant

KLOTER - Menag Suryadharma Ali (kanan) menyalami salah seorang jamaah calon haji Koyimah Binti Nasrun saat upacara pemberangkatan jamaah calon haji 2010 Kloter 1 Embarkasi Medan, kemarin.

SBY Minta

BUMN Tak Manja

Terkait Kasus Gayus

149 WP Diperiksa JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), menyesalkan sikap penyidik polisi yang sampai sekarang belum mengusut 149 wajib pajak terkait Gayus HP Tambunan dan lebih mengedepankan isu Grup Bakrie. ‘’Mengapa hanya menyebutkan satu perusahaan wajib pajak saja, dan bagaimana yang lainnya. Ini jelasjelas ada alat kekuasaan yang politis,” kata Koordinator LSM MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, kemarin. Ia sudah menduga adanya unsur politis dalam penanganan kasus Gayus karena wajib pajak lainnya yang menyetor uang ke Gayus, sampai sekarang belum pernah terjamah oleh hukum. ‘’Bagaimana kejelasan 149 perusahaan wajib pajak itu,” katanya. Seperti diketahui dalam persidangan Gayus HP Tambunan, terdakwa Gayus HP Tambunan mengakui menerima dari sejumlah perusahaan wajib pajak, namun dia hanya menyebutkan salah satunya, yakni, Grup Bakrie dengan jumlah setoran sekitar tiga juta dollar AS. Kemudian Gayus mengaku lupa dengan pemberian perusahaan lain hingga harta kekayaan Gayus mencapai angka Rp 100 miliar. (ant)

Paskah Suzetta

Jalani Pemeriksaan JAKARTA - Mantan Kepala Bappenas Paskah Suzetta, yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom tahun 2004, menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Terkait kasus TC (Travellers Cheque) yang diperiksa Paskah Suzetta, Hamka Yandhu, dan satu orang dari swasta,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Menurut dia, ketiganya diperiksa sebagai saksi. KPK sudah menetapkan 26 tersangka terkait kasus suap menggunakan TC dalam pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. Sebanyak 10 orang dari mereka berasal dari Fraksi Partai Golkar. Mereka adalah Paskah Suzetta yang diduga menerima Rp 600 juta. Hengky Baramuli diduga menerima Rp 500 juta. Reza Kamarullah diduga menerima Rp 500 juta. Asep Ruchimat Sudjana diduga menerima Rp 150 juta. Baharuddin diduga menerima Rp 350 juta. Antony Zeidra Abidin diduga menerima Rp 600 juta. Ahmad Hafiz Zawawi diduga menerima Rp 600 juta. Boby Suhardiman diduga menerima Rp 500 juta. Marthin Bria Seran diduga menerima Rp 250 juta dan TM Nurlif diduga menerima Rp 550 juta. (ant)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak manja, tetapi harus mampu bersaing dengan swasta. Presiden menyampaikan hal itu di sela pertemuan dengan peserta Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIV Lemhanas di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Dalam fungsi kewajiban melayani publik dan tugas perintisan dunia usaha, Presiden mengakui pemerintah memang memberikan keberpihakan kebijakan dan insentif tertentu kepada BUMN, tetapi selebihnya BUMN harus kompetitif. ‘’Kalau BUMN-nya manja, bagaimana mau tumbuh, kalah terbabat sama yang lain,” imbuhnya.

Presiden juga mengingatkan agar semua pihak hati-hati memaknai privatisasi. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Yudhoyono terkait paparan kesimpulan seminar yang disampaikan perwakilan para peserta pendidikan Lemhanas kali ini. Rekomendasi seminar Lemhanas itu meminta agar pemerintah meninjau kembali privatisasi BUMN dengan mempertimbangkan kembali industri strategis yang menjamin pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Kepala Negara mengaku selektif menggunakan kata itu karena mengandung pro dan kontra. ‘’Hati-hati pula memahami privatisasi. Saya sendiri sangat selektif dalam mengizinkan privatisasi. Itu ada pro dan

kontranya. Itu juga macammacam, ada yang dijual ke publik, ada yang ke swasta, ada pula yang paduan. Itu membawa dampak positif untuk casecase tertentu. Tapi bisa juga negative,” tuturnya. Presiden menyambut baik beberapa rekoemndasi yang dinilainya sejalan dengan program pemerintah, di antaranya soal kemitraan dengan negara sahabat, dan rekomendasi mengenai energi nuklir. Menurutnya, penggunaan energi tidak cukup hanya yang itu-itu saja, tidak boleh tergantung pada energi fosil. Harus energi terbarukan, salah satu di antaranya nuklir. Tetapi harus tepat pertimbangannya. Misalnya soal lokasi yang tepat, harus diterima masyarakat. (har)

Wasior Segera Direkonstruksi JAKARTA - Pemerintah mulai menyiapkan upaya rekonstruksi dan rehabilitasi yang akan dilakukan setelah masa tanggap darurat bencana banjir bandang di Wasior, Papua Barat berakhir. ‘’Pemerintah akan segera meyiapkan suatu masterplan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pada masa rehabilitas segera selesai tanggap darurat,” kata Menko Kesra Agung Laksono di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan, cetak biru itu akan menjadi panduan pembangunan kembali kawasan yang terkena bencana banjir bandang itu sehingga kondisinya bisa lebih baik dibandingkan sebelum bencana. Pada kesempatan lain, Agung menyatakan untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut akan dibuatkan peraturan pemerintah yang mengatur koordinasi antara kementerian yang menangani. ‘’Ada 12 sekolah yang rusak, satu rumah sakit. Sementara ini kerugian sedang dihitung. Untuk penanganan tanggap darurat cukup BNPB, BNPB daerah, Bupati, Komandan Kodim dan Kapolres setempat. Setelah tanggap

darurat kemudian di serahkan ke kementerian terkait,” katanya. Ia mencontohkan, Kementerian PU akan melakukan perbaikan infrastruktur, Kementerian Kesehatan akan melakukan perbaikan rumah sakit dan puskesmas serta tenaga dokter dan Kementerian Pendidikan untuk sekolah. Terkait adanya usulan untuk relokasi warga, Agung mengatakan hal tersebut tidak bisa dilakukan terburu-buru karena harus memperhatikan masukan dari berbagai pihak dan juga menentukan daerah yang aman bila masyarakat dipindahkan. ‘’Tidak terburu-buru dan dimatangkan betul jadi tidak benar kalau langsung dipindahkan. Ada proses-proses pendalaman yang bisa dilakukan,” tegasnya. Pemerintah juga akan segera menyiapkan hunian dan sekolah sementara untuk menjamin masyarakat yang mengungsi bisa hidup layak walaupun belum bisa meninggalkan pengungsian. Agung mengatakan, hal tersebut disiapkan pasca-masa tanggap darurat yang sementara ini berlangsung hingga 18 Oktober. (ant)

Pelayanan Haji

Terus Ditingkatkan MEDAN - Menag Suryadharma Ali mengatakan, pelayanan jamaah haji yang berangkat ke Mekkah tahun 2010 ini terus semakin ditingkatkan, dan ini merupakan bentuk kepedulian yang cukup tinggi terhadap jamaah haji tersebut. ‘’Setiap pelaksanaan haji itu, kita terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah haji di tanah air,” katanya ketika melepas sebanyak 454 jamaah calon haji asal Kabupaten Labuhan Batu yang tergabung pada kelompok terbang (Kloter) I dari Sumut di Asrama Haji Pangkalan Masyur Medan, kemarin. Didampingi Gubernur Sumut, Syamsul Arifin dan Ketua MUI Sumut H Abdullah Syah, Menag mengatakan, dengan memberikan pelayan yang terbaik itu, maka jamaah haji tersebut akan merasa puas dan senang. Sehingga jamaah haji tersebut akan merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah haji selama di Tanah Suci. ‘’Pemberian pelayanan yang terbaik ini, terus ditingkatkan oleh Kementerian Agama, dibuktikan pada tahun ini maktab (pemondokan, red) bagi jamaah haji Indonesia sangat dekat dengan Masjidil Haram,” kata Ketua Umum DPP PPP itu. Suryadharma mengatakan, pada tahun 2009, jarak terjauh pemondokan jamaah haji Indonesia dengan Masjidil Haram mencapai lebih kurang 7 Kilometer. Namun, pada tahun 2010 ini, jarak maktab itu hanya mencapai 4 kilometer, dan kemajuan yang dicapai ini cukup signifikan. ‘’Pada pelaksanaan haji ke depan, kita harapkan pemondokan haji Indonesia semakin lebih dekat lagi, sehingga tidak perlu menggunakan transfortasi bisa untuk menuju Masjidil Haram,” katanya. Lebih jauh menteri agama mengatakan, dalam meningkatkan pelayanan haji itu, Kemeterian Agama terus bekerja keras untuk berusaha memberikan yang terbaik. ‘’Saya terus memerintahkan kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji, seterusnya Kementerian Agama di Wilayah dan kabupaten/kota agar melayani jamaah haji dengan baik. Jangan sampai ada jamaah haji yang merasa kecewa, atau tidak dilayani,” ujarnya. Ia mengatakan, selain memerintahkan staf maupun bawahannya itu agar tetap melayani jamaah haji tersebut.Juga selalu “cerewet” dan tidak bosan-bosannya mengirimkan SMS agar jangan lupa melayani jamaah haji. ‘’Jamaah haji tersebut harus diberikan pelayanan yang memuaskan.Ini adalah tugas Kementerian Agama,” kata menteri agama itu. 454 jamaah haji Jamaah haji asal Labuhan Batu, Sumut yang berangakat ke Jeddah sebanyak 454 orang, yakni 191 orang pria, 256 wanita dan 7 orang petugas haji. Jumlah calon haji dari Sumut yang berangkat ke Mekkah tercatat sebanyak 8.330 orang. (ant)

Pemilihan Kapolri dan Manuver Politik DIREKTUR Riset Charta Politika Yunanto Wijaya mengatakan sebaiknya para politisi baik yang di parlemen maupun di partai politik dan sekretariat gabungan partai koalisi menghentikan manuver politik dalam pemilihan kapolri. ‘’Kita mengharapkan instrumen politik seperti parlemen, setgab, pimpinan DPR menghindari berkomentar dan manuver-manuver politik dalam pemilihan kapolri karena menurunkan kepercayaan publik terhadap Kapolri yang baru nantinya,” kata Yunanto

Wijaya di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, politisasi dalam pemilihan kapolri saat ini sangat terasa dengan berbagai manuver yang dilakukan. Hal ini bisa membuat kepercayaan publik terhadap kapolri yang dipilih berkurang. Menurut dia, berbagai

manuver politik seperti pertemuan pimpinan DPR dengan calon kapolri Komjen Timur Pradopo , dan juga berbagai langkah partai poltik dan juga anggota setgab telah memperkeruh suasana dan semakin menguatkan isu politisasi kapolri. Untuk itu, hal ini harus segera dihentikan. Seharusnya, menurut dia, proses yang dilalukan sederhana, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Negara mengajukan calon kapolri melalui hak prerogatif dan DPR kemudian melakukan

uji kelayakan dan kepaututan atau “fit and proper”. “Namun kini menjadi rumit, apalagi manuver-manuver baru terus bermunculan seperti mosi tidak percaya ke pimpinan DPR, meskipun hal ini etis (mengajukan mosi tidak percaya) sebagai kontrol karena pertemuan yang tidak seharusnya, tapi saat ini justru mejadi semakin politis,” katanya. Menurut dia, kerumitan proses pemilihan kapolri ini merupakan turunan dari kesalahan sistem yang sdang diadopsi oleh Indonesia.

‘’Meskipun kita bersistem presidensial, ideologinya masih parlementer,” katanya. Ia menjelaskan, dalam sistem presidensial, maka seharusnya kepala kepolisian merupakan hak prerogatif presiden untuk memilihnya. Presiden, menurut dia, mempunyai hak penuh untuk memilihnya tanpa harus ditentukan oleh DPR. Menurut dia, uji kelayakan atau kepatutan selayaknya tidak dilakukan oleh institusi yang bersifat politik karena akan terjadi tarik menarik. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 12 Oktober 2010 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu