Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 8 tahun IV Rabu, 13 Januari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Waspadai Lonjakan Impor
APBN Perubahan Dipercepat
SOP Revitalisasi KUR
MENTERI Perindustrian MS Hidayat berencana akan mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok untuk mewaspadai lonjakan impor setelah berlakunya ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)...hal. 1
PEMERINTAH dalam waktu dekat akan mengajukan perubahan APBN 2010 ke DPR untuk menyesuaikan sejumlah asumsi makro ekonomi yang mengalami perubahan signifikan dengan tujuan menjaga...hal. 2
STANDAR Operasional dan Prosedur (SOP) mengenai revitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) segera terbit pada akhir Januari ini. “SOP tentang rencana detail perbaikan pelaksanaan KUR akan...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Robert Tantular Divonis 5 Tahun
Suluh Indonesia/sep
DIAMANKAN - Seorang aktivis Laode Kamaluddin yang tergabung dalam Koalisi Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) diamankan setelah meneriaki Boediono maling saat berlangsung rapat Pansus Bank Century di Gedung DPR Jakarta, kemarin.
JAKARTA - PT DKI Jakarta memperberat hukuman Robert Tantular dari empat tahun menjadi lima tahun penjara serta denda Rp5 miliar atau subsider enam bulan kurungan. Jubir PT DKI Jakarta Andi Samsan Nganrodi Jakarta, kemarin menyatakan, alasan memperberat hukuman terhadap Robert Tantular karena terbukti melakukan penyelewengan dana Bank Century seperti yang diatur dalam Pasal 50 UndangUndang (UU) Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ‘’Pemberatan itu seperti penyelewengan L/C fiktif senilai 178 juta dolar AS, pembelian kredit sebesar Rp 364 miliar, dan penggelembungan dana sisa sebesar 18 juta dolar AS,” katanya. Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Pusat, memvonis mantan pemilik sebagian saham PT Bank Century Tbk, Robert Tantular, empat tahun penjara dan denda Rp5 miliar atau subsider lima bulan kurungan. Dalam dakwaannya, terdakwa dikenai dengan Pasal 50 UU Perbankan, sedangkan dakwaan kesatu dan kedua, yakni Pasal 50A UU Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 50A UU Perbankan jo Pasal 55 ayat (1). Karena itu, Andi Samsan mengatakan, PT DKI Jakarta menilai putusan PN Jakpus kurang tepat dalam penerapan hukumnya. (nas)
Korupsi Tahap Kebijakan
Merusak Satu Generasi JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, tindakan korupsi pada tahap kebijakan pemerintah lebih berbahaya dibanding korupsi pada tahap pelaksanaan di lapangan karena dapat merusak satu generasi. ‘’Korupsi yang mengatasnamakan kebijakan itu luar biasa berbahaya karena akibatnya merusak satu generasi,” kata Jusuf Kalla dalam peluncuran buku “Korupsi Mengorupsi Indonesia” di Jakarta, kemarin. Kalla mencontohkan, korupsi kebijakan misalnya adalah munculnya peraturan atau ketentuan yang melegalkan perusahaan membabat hutan-hutan di Tanah Air. Contoh korupsi kebijakan lainnya, kata Kalla, adalah perjanjian antarnegara
yang hasilnya merugikan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Kalla mengkritik pula kebijakan pemerintah yang mengekspor gas dengan harga murah kepada China, tetapi hal tersebut mengakibatkan minimnya persediaan gas yang dibutuhkan bagi produksi dalam negeri. ‘’Korupsi kebijakan seperti itu akibatnya lebih hebat dari korupsi di dalam pembuatan KTP,” kata Ketua Umum PMI ini. Untuk itu, Kalla meminta kepada pemerintah agar dalam membuat kebijakan benar-benar dirumuskan secara terbuka dan memiliki manfaat bagi seluruh bangsa. Ia mengingatkan, Indonesia memiliki potensi yang lebih besar dari China. ‘’Saya meya-
kini bahwa bangsa Indonesia akan maju luar biasa karena potensi kita lebih besar dari China,” katanya. Selain itu, Jusuf Kalla juga menyuarakan optimismenya bahwa Indonesia bisa memberantas korupsi yang telah merajalela di Tanah Air. Sementara itu, pembicara lainnya, ekonom Faisal Basri mengemukakan, korupsi masih merajalela antara lain karena masih banyaknya warga yang miskin dan kurangnya keteladanan dari pemerintah. Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) ini menyayangkan kebijakan pemberian mobil mewah kepada pejabat negara di tengah kondisi 30 juta warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. (son)
Reshuffle Kabinet Hanya Isu JAKARTA - Ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrat, Anas Urbaningrum membantah adanya rencana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II terkait langkah terdekat yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rencana reshuffle kabinet muncul seiring dengan menjelang berakhirnya program 100 hari pemerintah dan evaluasi menteri maupun evaluasi koalisi partai politik pendukung pemerintah yang pernah dinyatakan Presiden Yudhoyono. ‘’Kalau soal reshuffle kabinet, saya belum mendengar. Yang ada adalah evaluasi terhadap koalisi agar benar-benar dijalankan secara konsisten dan sungguh-sungguh,” katanya di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Sebagai kepala negara, kata Anas, Yudhoyono memiliki kepentingan untuk membina kembali koalisi pendukung pemerintah karena stabilitas dan efektifitas pemerintahan sangat tergantung pada soliditas koalisi yang digalang Demokrat. ‘’Seiya sekata dan senasib sepenanggungan dalam berkoalisi adalah pilihan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, komitmen, konsistensi, dan etika berkoalisi amat
penting,” katanya. Sekjen DPP PKS Anis Matta mengatakan program 100 hari pemerintahan Yudhoyono tidak bisa dijadikan ukuran untuk melakukan reshuffle kabinet, karena reshuffle hanya akan menimbulkan ketidakpastian baru. ‘’Waktu 100 hari tidak cukup dijadikan dasar reshuffle meskipun beberapa departemen melakukan kesalahan fatal. Lebih baik, biarkan kabinet bekerja optimal dulu,” kata Wakil Ketua DPR ini. Kelemahan dan kekurangan kinerja kabinet dalam melaksanakan program 100 hari masih bisa diatasi dengan evaluasi menyeluruh yang hasilnya dijadikan sebagai pijakan penilaian dalam realisasi program di tahun-tahun setelahnya. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan kesiapan partainya jika dalam evaluasi Presiden menggeser kader Golkar di kabinet. ‘’Pak SBY memiliki hak prerogatif untuk mengadakan evaluasi sewaktu-waktu terhadap menteri kabinetnya. Golkar sendiri siap apabila menjadi korban reshuffle,” ujarnya seraya mengatakan, tidak masalah bagi Partai Golkar jika Presiden akan mengganti kader Golkar. (har/son)
Boediono : Tak Ada Tekanan JAKARTA - Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono membantah adanya tekanan kepada BI saat membuat Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) untuk bailout Bank Century. Selain itu, soal kehadiran Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) Marsilam Simanjuntak, dalam rapat KSSK menurut Boediono bukan mewakili Presiden tetapi hanya sebagai narasumber. ‘’Tidak ada nuansa rapat untuk membuat saya menangis. Tidak ada. Juga (tidak ada) tekanan yang nuansanya membuat saya menangis,” katanya dalam rapat Pansus Hak Angket Bank Century di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Keterangan Boediono tersebut berbeda dengan pengakuan mantan Direktur Pengawasan Bank I BI Zainal Abidin yang dalam pemeriksaan pansus mengungkapkan pada rapat 13 November 2008, saat BI mengambil keputusan pemberian FPJP bagi Bank Century, beberapa petinggi BI menangis. Mereka adalah Boediono, Miranda Gultom, dan Siti Ch Fadjrijah. ‘’Itu tidak benar. Seingat saya tidak. Namun saya membagi sedikit rahasia. Memang kadang menetes air mata saya. Tapi itu terjadi saat saya dengar lagu Indonesia Raya,” kata Boediono
berkelakar. Boediono membantah, keputusan penyelamatan Bank Century yang menjadi kewenangan Bank Central, diambil atas intervensi. Sebab, apa pun nama banknya, jika mengalami kondisi seperti Bank Century pada masa krisis dan dinilai memiliki dampak sistemik pasti akan diselamatkan. Diteriaki Maling
Saat rapat berjalan serius, tiba-tiba seorang aktivis lelaki tambun yang akhirnya diketahui aktivis Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) bernama Laode Kamaluddin meneriaki Wapres Boediono sebagai maling. Emosi Kamaluddin meledak, di saat anggota pansus sedang gencar bertanya tentang uang yang digelontorkan untuk menyelamatkan Bank Century adalah uang negara. Pertanyaan dari sejumlah anggota pansus itu, dijawab berulang kali oleh Boediono dengan jawaban tidak memuaskan silakan ditanyakan kepada ahli nya. Kamaluddin pun berteriak, ‘’Boediono maling, Boediono maling, Boediono maling, merampas uang negara.” Teriakan Kamaluddin membuat Paspampres dan pamdal DPR menangkap dan menahan pria bepostur tubuh tambun ini. (har)
Menunggu Realisasi Penjara Khusus Koruptor KOMISI Pemberantasan Korupsi sepakat dengan gagasan penjara khusus bagi koruptor segera direalisasikan. Penjara itu dimaksudkan untuk memisahkan tahanan korupsi dengan tahanan kasus kejahatan lainnya. Tetapi, menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar, realisasi dari maksud tersebut tidaklah semudah yang diperkirakan. Diperlukan perencanaan cukup matang, termasuk menyiapkan anggar-
an serta sumber daya manusia yang bisa tahan terhadap godaan apa pun dari maksud busuk para koruptor. Pembahasannya juga perlu melibatkan instansi terkait yakni kepolisian, kejaksaan dan Dep-
kumham. Ditambahkan, usulan penjara khusus ini, sebenarnya mempermudah KPK dalam mengontrol tiap tahanan yang disangka melakukan tindak pidana korupsi. ‘’Ya, memang ada sempat usulan seperti itu, agar lebih mudah mengontrol tahanan. Tetapi belum ada respons. Mungkin setelah ini ada usulan lagi,” katanya. Di tempat terpisah, Ketua YLBHI Patra N Zen mendesak Presiden Yudhoyono secepat-
nya menyikapi dengan menindaklanjuti hasil temuan Satgas Pemberantasam Mafia Hukum di Rutan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur. Hal ini untuk mencegah tudingan satgas itu dibentuk sebagai kosmetik semata, karena akan mempengaruhi eletabilitas pemerintahan SBY-Boediono. Dikatakan, rekomendasi kepada Menkum HAM Patrialis Akbar perlu segera dikeluarkan, terutama untuk segera mencopot pejabat terkait, ter-
masuk Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiono. ‘’Temuannya itu secepatnya ditindaklanjuti yakni merekomendasikan Menkum HAM untuk mencopot pejabat terkait,’’ katanya. Pihaknya menilai, sudah menjadi rahasia umum terjadi diskriminasi hukum, khususnya di dalam rutan maupun lapas. Semua ini sangat jelas telah melecehkan konstitusi. Padahal, semua warga negara memiliki kedudukannya yang sama di mata hukum. (nas)