Edisi 13 April 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 69 tahun IV Selasa, 13 April 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Penguatan Rupiah Tahan Inflasi

Struktur Pasar Distorsi

Diminta Ubah RAPBN-P

DEPUTI Gubernur Bank Indonesia (BI) Hartardi A Sarwono mengatakan rendahnya infalsi di awal tahun ini juga dipengaruhi oleh penguatan nilai tukar rupiah. “Penguatan nilai tukar rupiah membantu ...hal. 1

DEPUTI Gubernur Bank Indonesia (BI) Hartardi A Sarwono mengatakan, bobot sumbangan inflasi daerah terhadap inflasi nasional mencapai 77 persen, sedangkan sisanya dari Jakarta. “Faktor ...hal. 2

KOMISI VI, DPR RI meminta Kementerian Perdagangan untuk mengubah RAPBN-P agar lebih mencerminkan program peningkatan daya saing industri dalam negeri dengan perlindungan pasar yang lebih ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Densus 88 Tembak

Teroris di Aceh

Suluh Indonesia/sep

RAKER - Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis memberikan keterangan usai mengambil keputusan untuk menunda rapat pembahasan RAPBN-P 2010 yang dihadiri Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin.

BANDA ACEH - Densus 88 menggerebek sebuah rumah yang diduga dihuni jaringan teroris di kawasan perumahan Cot Iri, Kecamatan Barona Jaya, Aceh Besar, kemarin. Dalam penggerebekan tersebut mengakibatkan seorang tewas dan satu lainnya ditangkap. Tersangka teroris yang tewas tersebut dibawa ke RSU Zainoel Abidin, yang sebelumnya dibawa ke RS Bhayangkara, Lamteumen, Banda Aceh. Mayat yang tertembak dalam penggerebekan yang terjadi sekitar pukul 13.00 WIB tersebut dibawa dengan satu unit mobil ambulan tanpa ada pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Ditempat terpisah, aparat kepolisian kembali menggrebek sebuah rumah toko (Ruko) di Kawasan Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Polisi berhasil mengamankan tiga lelaki yang diduga teroris. Penggerebekan yang dilakukan sekitar satu jam dan sempat menjadi tontonan warga itu tidak ada perlawanan. Ketiga lelaki itu kemudian dimasukkan ke truk polisi dengan wajah ditutupi sebu. Di lokasi kejadian polisi berhasil menyita satu unit CPU, dokumen dan satu unit mobil Nissan bernomor polisi BK 9000. Kini tempat penggerebekan tersebut telah dipasang garis polisi. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian. (ant)

Susno Duadji Ditangkap JAKARTA - Divisi Propam Mabes Polri menangkap mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji karena diduga akan pergi ke Singapura tanpa ijin pimpinan. Mabes Polri membantah telah menangkap Susno Duadji karena yang dilakukan adalah sebatas membawa Susno untuk diperiksa. ‘’Tidak ada istilah penangkapan. Yang ada adalah Divpropam membawa Pak Susno,” kata Plt Kepala Bidang Penerangan Umum Kombes Pol. Zulkarnaen. Ia mengatakan, setelah dijemput, Susno menjalani pemeriksaan oleh tim pemeriksa dari Divisi Profesi dan Penga-

manan. Menurut dia, Susno malam ini hanya menjalani pemeriksaan biasa dan tidak ada penahanan. Ia menjelaskan, Susno diperiksa Divpropam karena diduga melanggar PP No 2 tahun 2003 tentang Disiplin Polri. ‘’Pasal 6 ayat B dan C PP itu mengatur larangan bagi anggota Polri untuk meninggalkan tempat tugas tanpa ixin pimpinan,” katanya. Sementara itu, Henry Yosodiningrat, pengacara Susno enggan memberikan konfirmasi atau tutup mulut tentang penangkapan kliennya. ‘’Tolong saya jangan dimintai komentar dulu. Saya diminta tutup mulut,” katanya.

Anggota Komisi III DPR M. Nasir Djamil mengecam penangkapan Susno. ‘’Kalau upaya penjemputan itu dilengkapi surat, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah penangkapan, sepertinya Polri kalap menindaklanjuti ini,” katanya. Nasir mengatakan, persoalan di internal Polri yang sudah berdampak kepada publik ini, harus segera diselesaikan. Dia menyesalkan tindakan Polri yang menangkap Susno, karena menurutnya seharusnya Polri melindungi Susno Duadji bukan malah menangkapnya. ‘’Kapolri harus menjelaskannya nanti di hadapan Komisi III,” ancam anggota Frksi PKS asal NAD ini. (tim)

Bahas APBN-P 2010

Menkeu ‘Ditolak’ Komisi XI JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertanyakan alasan Komisi XI DPR yang menunda rapat dengan Menkeu Sri Mulyani dalam pembahasan RAPBN-P 2010. ‘’Reaksi dari Presiden tadi menanyakan kehadiran saya, ada undangan atau tidak, pembahasan soal apa dan ada amanat presidennya. Jadi Presiden tanya. Jadi apa alasannya Komisi XI menunda acara yang mereka buat sendiri,” tutur Menkeu usai menghadap Presiden Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Usai menghadiri rapat Komisi XI yang akhirnya ditunda karena Komisi XI meminta agar Menko Perekonomian Hatta Radjasa dihadirkan juga, Menkeu langsung melaporkan kejadian itu kepada Presiden Yudhoyono. Menurut Menkeu, ia hadir berdasarkan undangan resmi tanggal 7 April 2010, untuk pembahasan masalah yang bersifat penting dan segera membicarakan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN-P 2010 dan asumsi RAPBN-P 2010. Kehadiran dirinya, kata Menkeu, sudah se-

suai dengan Amanat Presiden yang mendelegasikan Menteri Keuangan, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, dan Meneg PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, secara bersamasama atau sendiri-sendiri guna menghadiri rapat bersama DPR. ‘’Saya hadir di Komisi XI memenuhi undangan, namun seperti diketahui Komisi XI membuat suatu keputusan untuk menyekors dengan alasan ingin menghadirkan Menko Perekonomian,” tuturnya. Sebelumnya, Kedatangan Menkeu Sri Mulyani untuk membahas RUU tentang Perubahan atas UU No 41/2009 tentang APBN 2010 ‘ditolak’ Komisi XI DPR RI. Pertemuan penuh perdebatan ini akhirnya ditunda. Perdebatan dimulai karena munculnya surat dari Presiden RI No. R-21/Pres/03/2010 tertanggal 26 Maret 2010 tentang penambahan wakil pemerintah untuk membahas APBN-P. Surat tersebut menyebutkan bahwa selain Menkeu, Presiden menugaskan pula Menko Perekonomian untuk mewakili pemerintah. (har)

Anggota DPR dan Menteri

Lakukan Transaksi Mencurigakan JAKARTA - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi mencurigakan dalam rekening sejumlah anggota DPR dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Transaksi mencurigakan tersebut, berdasarkan penelusuran yang dilakukan lembaga ini sejak akhir tahun lalu. Selain menteri dan anggota Dewan, ternyata ditemukan pula puluhan transaksi mencurigakan rekening milik pejabat setingkat Dirjen di sejumlah kementerian. ‘’Masih kami teliti secara seksama dan segera diserahkan kepada institusi hukum untuk ditindaklanjuti,” kata Kepala PPATK Yunus Husein di Jakarta, kemarin. Meski demikian, Yunus enggan membeberkan secara rinci identitas para pejabat tersebut. begitu pula dengan nilai dari tansaksi yang mencurigakan itu. ‘’Pokoknya ada. Siapa saja orangnya, tidak bisa kami publikasikan. Biar aparat penegak hukum yang menindaklanjutinya. Data ini segera kami serahkan kepada kepolisian, kejaksaan dan KPK,” imbuhnya. Di tempat terpisah, Karo

Humas KPK Johan Budi SP mengatakan, KPK telah menerima beberapa laporan dari PPATK itu. Hal ini terkait sejumlah rekening mencurigakan yang dimiliki pejabat negara tersebut. KPK pun segera menelusuri rekening mencurigakan itu. Sebenarnya, laporan tersebut bukan pertama kali diterima KPK. Sebelumnya, PPATK juga sudah pernah mengirim data serupa. ‘’Ini bukan kali pertama. Kami juga sudah pernah menerima beberapa laporan sejumlah rekening mencurigakan itu, KPK segera menelaah rekening-rekening mencurigakan yang disampaikan PPATK untuk ditindaklanjuti sesuai aturan hukum,” ujar Johan. KPK dan PPATK, kata Johan, sering bekerjasama, termasuk dalam hal pertukaran data untuk mengusut kasus korupsi. Menurut Johan, KPK hanya bisa bergerak jika ada dugaan tindak pidana korupsi dalam laporan tersebut. Selama ini peran PPATK mengungkap alran dana mencurigakan dijadikan referensi bagi penegak hukum untuk mengungkap tindaka pidana korupsi maupun praktik pencucian uang. (nas)

Membenahi Urusan Penyelenggaraan Haji PENYELENGGARAAN ibadah haji ibarat penyakit kronis yang susah disembuhkan. Dari tahun ke tahun selalu memunculkan masalah. Bagaimana ‘mengobati’ penyakit kronis tersebut ? Irjen Kementerian Agama, Suparta mengimbau agar Ditjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PHU), untuk membuat parameter atau kriteria bagi penyelenggaraan ibadah haji sehingga jelas ukuran sukses atau tidaknya. ‘’Sekarang ini banyak pihak mengatakan penyelenggaraan haji sukses tahun ini, tapi pa-

rameter yang digunakan tak jelas, kata Suparta di Jakarta, kemarinketika dimintai pendapatnya seputar pelaksanaan ibadah haji. Usai mendampingi Menag Suryadharma Ali sepulang dari lawatan ke Arab Saudi, Suparta mengatakan, kriteria itu sangat penting sehingga ada kejelasan tolak ukurnya.

‘’Sekarang ini banyak pihak mengklaim, jika tak ada masalah dalam pelaksanaan ibadah haji disebut bahwa penyelenggaraannya sukses,” katanya. Padahal tidak demikian, karena harus dilihat dahulu parameter mana yang digunakan. Sebab dalam pelayanan untuk mengukur kepuasan publik harus ada standar minimal yang harus dipenuhi. ‘’Sekarang orang masih menggunakan kaca mata masingmasing dalam penyelenggaraan ibadah haji,’’ katanya. Untuk itu, ia berharap Ditjen

PHU dapat mengambil inisiatif untuk membuat parameter keberhasilan itu bersama wakil rakyat, anggota DPR, sehingga publik pun dapat memberi kontribusi bagi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tiap tahun. Ia mengatakan, setiap tahun persoalan haji kerap berulang pada hal yang sama, yakni katering, pemondokan, transportasi, imigrasi dan pernik-pernik lainnya. Pemerintah Arab Saudi kini membuat standar ukuran kamar bagi penginapan dengan ukuran 4 meter persegi

bagi tiap orang jemaah haji. ‘’Jika hal itu saja sudah dibuatkan standar, kenapa tak memulainya dari sekarang. Dengan cara itu, pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun akan makin jelas peningkatan pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat,’’ katanya. Sementara itu, mulai tahun ini Kemenag menyatakan sekitar 43,33 persen pemondokan haji akan menempati ring I yang berjarak 2 km atau relatif dekat dengan Masjidil Haram, dan ini membuat rasa nyaman dalam beribadah. (son)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.