Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.155 tahun IV Jumat, 13 Agustus 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Harga Ekspor CPO
Pasar Didominasi Aksi Lepas
Bentuk Konsorsium IPO
GABUNGAN Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan harga minyak sawit mentah di pasar internasional akan sedikit tertekan setelah dalam beberapa pekan naik menjadi 930 dolar AS ...hal. 1
BURSA Efek Indonesia pada pembukaan pasar didominasi aksi lepas saham baik unggulan maupun saham lapis kedua yang menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tajam, namun posisinya masih ...hal. 2
PENJAMIN emisi (underwriter) penawaran saham umum (IPO) PT Garuda Indonesia adalah tiga perusahaan sekuritas BUMN yang membentuk konsorsium, namun pemerintah belum memutuskan terkait m ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
WNI Ditangkap di Malaysia
Polri Mencari Data
Suluh Indonesia/ade
SIDANG - Perancang busana Adjie Notonegoro menjalani sidang perdana di PN Jaksel, kemarin. Adjie dijerat dengan pasal penggelapan dan penipuan barang perhiasan bernilai Rp 2,9 miliar.
Pemerintah Tak Perlu
Moratorium Utang JAKARTA - Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto mengatakan pemerintah belum perlu untuk melakukan moratorium (penghentian) utang karena kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan stabil, walau nominal total utang terus meningkat dan menjadi beban APBN. ‘’Moratorium tidak pernah akan kita lakukan terhadap pinjaman luar negeri. Karena moratorium oleh investor asing hanya untuk negara yang kemampuan membayarnya rendah sekali,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan saat ini kondisi PDB masih bagus, dan prospek pertumbuhan ekonomi
Indonesia semakin membaik yang didukung dengan perbaikan rating investment grade. ‘’Prospek Indonesia malah semakin bagus ekonominya. Rating naik terus, bahkan ada yang sudah memberikan investment grade,” ujar Rahmat. Menurut Rahmat, apabila dibutuhkan moratorium utang dari negara-negara dan lembaga pendonor, proses yang dilakukan tidaklah mudah, karena mekanisme yang masih melibatkan IMF. ‘’Kalau mau moratorium, apalagi untuk utangutang eks Paris Club atau OECD, kita harus melalui mekanisme dimana melibatkan IMF. Dan tidak mungkin kan
kita melibatkan IMF, pasti secara politis persepsinya masih negatif,” ujarnya. Selain itu, jika melakukan moratorium, harus diberlakukan pada semua kreditor karena apabila hal tersebut tidak dilakukan maka Indonesia akan terkena hukuman (punishment) dari pasar, yang dapat meningkatkan biaya utang. ‘’Kreditur Indonesia lebih dari 100, kalau hanya satu kreditur, nanti yang lain persepsinya kalau negara tersebut mau moratorium dia berada dalam kesulitan,” ujarnya seraya mengatakan, pemerintah pernah melakukan moratorium bunga utang. (ant)
Kapolri Dituding
Lakukan Kebohongan Publik JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri harus mempertanggungjawabkan ucapannya saat rapat kerja dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu, yang menyatakan bahwa Polri memiliki rekaman pembicaraan antara Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol. Ade Rahardja dengan tersangka pemberi suap Ari Muladi. ‘’Jika kemudian dalam persidangan ternyata rekaman itu tidak ada, maka harus diumumkan rekaman itu memang tidak ada. Atau ada, tapi dibuat tidak ada karena adanya tekanan,” katanya di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Menurut Pramono, semua hal yang telah disampaikan secara resmi ke parlemen harus dipertanggungjawabkan. ‘’Kalau rekaman itu ternyata tidak ada, harus ada penjelasannya. Dengan demikian, apakah rekaman atau CDR yang ada, Kapolri tetap harus bertanggung jawab,” tegas mantan Sekjen PDIP ini.
Oleh karena itu, Komisi III DPR sebagai lembaga yang mengawasi kejaksaan dan kepolisian, harus segera memanggil Kapolri supaya tidak terjadi perselisihan antarlembaga, tidak saling menyalahkan, atau saling lempar tanggung jawab. Sementara itu Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang menegaskan Polri tidak pernah berniat membohongi publik atau melecehkan institusi lain, terkait rekaman pembicaraan antara Ade Rahardja dan Ari Muladi. Apa yang disampaikan Polri memiliki CDR. Ketika masalah ini muncul, Polri segera menyidik untuk mengetahui adakah pembicaraan di antara mereka. Dalam persoalan ini, Edward menekankan jika yang diminta adalah materi dari apa yang dibicarakan antara Ade dan Ari, Polri tidak memilikinya karena yang dimiliki Polri hanya berupa CDR yaitu lalu lintas aktivasi nomor telepon selular milik Ade. (har/son)
Ba’asyir Tetap Bungkam JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Edward Aritonang menyatakan, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu’min, Sukoharjo, Jateng Abu Bakar Ba’asyir berkukuh tidak mau menjawab pertanyaan penyidik. ‘’Ustadz Abu Bakar Ba’asyir belum bersedia untuk menjawab pertanyaan penyidik meskipun sudah dicoba dan beliau berkukuh mengatakan nanti saja di pengadilan,” katanya di Jakarta, kemarin. Penyidik yang memeriksa Ba’asyir saat ini fokus menggunakan alat bukti yang ditemukan dari keterangan para saksi yang sudah ada, untuk bisa berkasnya dirampungkan
atau bisa diputuskan sebelum tujuh hari. ‘’Penyidik polri memiliki alat bukti untuk penangkapan dan memproses sampai ke pengadilan, termasuk segala sesuatunya mengenai aliran dana ada juga alat bukti, dan saat ini ustadz ditempatkan di tempat yang refresentatif,” katanya. Sebelum penangkapan, kata Edward, Polri telah melakukan penyelidikan yang berlangsung lama dan keterangan dari para tersangka itu telah direkonstruksi, termasuk namanama yang disebutkan telah diperiksa, jadi bukan merupakan hal yang baru. Edward mengatakan Abu
Bakar Ba’asyir ditangkap karena diduga menerima laporan rutin terkait dengan rencana peledakan bom di Indonesia. Jaringan teroris itu merencanakan sasaran peledakan pada beberapa wilayah, seperti kantor kedutaan besar, hotel internasional berbintang di Jakarta, Mabes Polri, dan Gedung Brimob di Polda Jawa Barat, termasuk menargetkan serangan bom terhadap Presiden Yudhoyono Sebelumnya ditangkap, Abu Bakar Ba’asyir sempat memberikan ceramah di Masjid Al Ikhwanul Qorim, Bandung atau sehari sehari sebelum penangkapan tiga tersangka. (ant)
JAKARTA - Polri hingga saat ini masih mencari data warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap di Malaysia karena diduga terkait dengan kegiatan terorisme. ‘’Kita belum dapat data mengenai penangkapan WNI dari Departemen Luar Negeri (Deplu),” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Edward Aritonang di Jakarta, kemarin. Sementara itu, KBRI Kuala Lumpur membenarkan seorang warga Indonesia dan dua warga Malaysia ditahan kepolisian Malaysia dengan dasar ISA (Internal Security Ac), dua hari lalu, karena diduga terkait dengan kegiatan terorisme. ‘’Benar seorang warga Indonesia bernama Mustawan Ahbab (34) tahun, dan dua warga Malaysia lainnya yakni Samsul Hamidi (34) dan Sheikh Abdullah Sheikh Junaid (70) dengan dugaan terkait kegiatan terorisme,” kata minister counsellor Pensosbud KBRI Widyarka Ryananta. Namun kepolisian Malaysia masih menyelidiki keterkaitan ketiga orang tersebut dengan penahanan Abu Bakar Ba’asyir di Indonesia. ‘’Kepolisian Malaysia masih menyelidiki mereka. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian Malaysia apakah ketiga orang itu ditangkap terkait dengan penangkapan Abu Bakar Ba’asyir. Semua masih dalam tahap penyelidikan,” kata Widyarka. Kepala polisi Malaysia Musa Hassan menjelaskan, WNI bernama Mustawan Ahbab (34) merupakan seorang eksekutif pemasaran yang ditangkap di Bukit Indah, Ampang, sedangkan warga Malaysia Samsul Hamidi (34), seorang kontraktor yang ditangkap di Temerloh Pahang, dan Sheikh Abdullah Sheikh Junaid (70), direktur operasional sebuah perusahaan yang ditangkap di Taman Melur, Ampang. ISA adalah UU Keamanan Dalam Negeri Malaysia. Jika seseorang ditahan dengan dasar ISA tidak ada kewajiban pemerintah Malaysia membuktikan tuduhannya di pengadilan. Pihak kepolisian masih menunggu koordinasi dengan pihak Malaysia, terkait penangkapan tiga orang yang dicurigai berasal dari organisasi Islam militan dan dianggap membahayakan keamanan nasional di Negeri Jiran itu. Sementara itu, Menlu Marty Natalegawa mengatakan, WNI yang ditangkap di Malaysia atas dugaan terlibat jaringan kelompok teroris internasional masih dalam pemeriksaan. ‘’Masih dalam pemeriksaan aparat kepolisian Malaysia. Kami belum tahu apakah dia terlibat kelompok teroris atau tidak. Itu masih diperiksa Polisi Malaysia,” katanya seraya mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan penyidikan. (har/son)