Edisi 13 Oktober 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Kredit Tumbuh 21,86 Persen

Siap Penuhi Modal Rp100 M

Telkom Siapkan Rp 1 Triliun

BANK Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan sampai 7 Oktober sebesar 14,68 persen (year to date/ytd) atau 21,86 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Dibandingkan ...hal. 1

DEPUTI Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, mengatakan tiga bank umum yang modalnya masih di bawah Rp 100 miliar sudah menyatakan komitmen untuk menambah modal sebelum batas waktu 31 ...hal. 2

PT Telkom Tbk menyiapkan dana sekitar Rp 1 triliun untuk mengakuisisi satu perusahaan. “Proses penawaran saham yang akan diakuisisi sudah mencapai tahap due dilligence (uji tuntas), yang diharapkan ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

Rabu, 13 Oktober 2010

No. 191 tahun IV

Suluh Indonesia/ant

HUT PEPABRI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjabat tangan dengan mantan Wapres Try Sutrisno disaksikan Calon Kapolri Komjen Pol. Timur Pradopo di Puri Ardhyagarini, Halim, Jakarta, kemarin.

Negara Gagal

Berikan Keadilan JAKARTA - Dewan Pers dan sejumlah tokoh pers berpendapat, negara atau pemerintah telah gagal memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap pers, salah satunya kasus pembunuhan wartawan Bernas, Muhammad Fuad Syafrudin alias Udin. ‘’Kami berpendapat terjadi pembiaran dalam kasus pembunuah Udin, sehingga kasus tersebut menjadi kedaluarsa yang berakhir pada Agustus 2010 lalu, sehingga tidak bisa lagi diproses secara hukum,” kata Anggota Dewan Pers Uni Lubis, dalam diskusi Kriminalisasi Pers di Dewan Pers Jakarta, kemarin. Pernyataan tentang negara gagal memberikan keadilan terhadap pers dituangkan dalam pernyataan bersama Menyika-

pi Kekerasan dan Pemidanaan Terhadap Wartawan antara Dewan Pers sejumlah tokoh dan pekerja pers. Dalam pernyataan bersama itu juga dinyatakan bahwa Dewan Pers dan tokoh pers dengan tegas menolak kriminalisasi terhadap wartawan karena nyata-nyata bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang selalu ingin ditegakkan oleh pemerintah saat ini. ‘’Pemerintah selalu beranggapan telah sukses membangun demokrasi, namun kenyataannya kebebasan pers sering terancam,” kata Uni Lubis yang juga sebagai Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Wartawan di Dewan Pers.

Mereka juga berpendapat bahwa penerapan dan pemenjaraan terhadap wartawan tidak dibenarkan karena bertentangan dengan semangat kemerdekaan berekspresi dan kemerdekaan pers, seperti pemidanaan Pemred Majalah Playboy Indonesia, Erwin Arnada, kasus yang dialami kontributor Trans TV di Pematang Siantar Andi Irianto Siahaan dan proses pemidanaan yang masih berlangsung, misalnya Harian Radar Banyumas dan Radar Tegal. Uni menilai pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan pekerja pers yang ada di lapangan seharusnya diselesaikan dengan menggunakan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan KUHP. (ant)

Otda Kurangi Kebersamaan JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah mengurangi kebersamaan serta persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. ‘’Kita juga melihat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang mengurangi kebersamaan kita, persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa,’’ kata Presiden dalam pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 Persatuan Purnawirawan ABRI (Perpabri) di Halim Perdanakusuma Jakarta, kemarin. Presiden pun mengakui pemilihan kepala daerah secara langsung juga menimbulkan sejumlah ekses yang menimbulkan dinamika dan kegaduhan. Begitu pula, lanjut dia, dengan suasana parlementer yang lebih sering menonjol padahal Indonesia menganut sistem presidensil. ‘’Memang secara jujur harus saya akui dan jujur saya sampaikan ada ekses dalam perubahan yang terjadi di negeri ini,” ujarnya. Salah satunya, menurut dia, adalah kebe-

basan melampaui batas yang tidak diiringi dengan ketegasan penegakan hukum. ‘’Terhadap ini semua kami sungguh berharap kepada para sesepuh, purnawirawan, untuk memahami gerak dan dinamika pembangunan bangsa seperti ini yang seringkali penuh dengan dinamika, kerawanan, kegaduhan, tapi Insya Allah dengan langkah-langkah pasti, dengan kerja keras kita semua dapat ditata kembali menuju masa depan dicita-citakan,” tuturnya. Namun, sebagai kepala pemerintahan yang sedang mengemban amanah, Presiden berjanji untuk terus mengelola dengan penuh tanggung jawab berbagai masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Perubahan ke arah lebih baik, menurut Presiden, adalah sebuah keniscayaan dengan tidak meninggalkan konsensus para pendiri bangsa serta empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhineka Tunggal Ika. (ant)

Pembangkangan Politik Anggota Dewan PENGAMAT politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens berpendapat, manuver 31 anggota Komisi III DPR RI yang menandatangani surat mosi tidak percaya kepada pimpinan Dewan, merupakan pembangkangan politik. Menurut Boni, sikap tersebut bukan mosi tidak percaya. Ini pembangkangan politik yang dilakukan oleh (anggota) Komisi III DPR terhadap pimpinan Dewan. Dalam diskusi Pro-kontra pencalonan Kapolri dan Mosi Tidak percaya DPR di Jakarta,

kemarin, Boni menjelaskan, yang dilakukan oleh sebagian anggota Komisi III DPR tersebut adalah bentuk unjuk kekuatan. Mereka sedang menabuh genderang supaya posisi tawar-menawar di belakang layar bisa terjadi. ‘’Ini gejala parlemen dalam parlemen. Hilang-

nya koordinasi dengan pimpinan,” kata Boni. Boni menjelaskan, komisi dibentuk untuk memudahkan pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Kalau komisi berjalan sendiri ini, maka hal ini gejala parlemen dalam parlemen. ‘’Percayalah mosi ini hanya suatu mainan saja. Mosi tidak percaya ini tidak patut dipercaya,” kata Boni. Boni menjelaskan, adanya hubungan erat antara wacana pergantian Kapolri dengan benturan terhadap pimpinan Dewan. Selama ini, Komisi III

seringkali bersikap ekslusif dan kuat. Kinerja mereka cukup ekslusif kemungkinan karena mempunyai kewenangan dengan penegakan hukum. ‘’Konflik dengan Marzuki ini cermin ketidakpercayaan komisi dan unjuk kekuatan,” kata Boni. Boni menduga ada sesuatu kepentingan yang terselubung dengan pimpinan DPR. Kemungkinan ada keinginan dari beberapa anggota Komisi III untuk tujuan tertentu. Selama ini, kata dia, Komisi III DPR merasa memiliki kewenangan. Kemudian merasa

terganggu dengan adanya pertemuan pimpinan bersama calon Kapolri Komjen Timur Pradopo. ‘’Saya memang mempertanyakan apa isi pertemuan itu,” kata Boni. Boni merasa yakin bahwa ada maksud terselubung di balik gerakan mosi tidak percaya ini. Karena itu, Boni menyarankan di masa mendatang dilakukan perbaikan sistim. Boni juga merekomendasikan diantaranya perlu dibuat mekanisme yang jelas soal kewenangan alat kelengkapan Dewan. (ant)

Pemerintah Atur Ulang

Anggaran Presiden JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah mengatur ulang pos-pos yang terdapat dalam anggaran presiden dan memisahkan antara anggaran sekretariat dan anggaran yang langsung terkait dengan presiden. ‘’Kita sekarang sudah rapat untuk dipisahkan, yang mana yang disebutnya sekretariat adalah untuk sekretariat dalam arti untuk mengurus semua istana presiden dan mana yang memang betul-betul untuk langsung terkait dengan dukungan kegiatan presiden,” katanya usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minum teh bersama dengan pejabat dan karyawan PT PLN dan PT BRI di di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Menurut Agus, sejumlah mata anggaran presiden yang beberapa waktu terakhir menjadi perhatian tampaknya merupakan gabungan dari semua anggaran pegawai di lima istana kepresidenan. ‘’Cuma saya tidak tahu detilnya,” ujarnya. Ia mengatakan, penggabungan seluruh anggaran itu dibawah satu pos yaitu anggaran presiden membuat seolaholah seluruhnya adalah anggaran yang terkait dengan lembaga kepresidenan sehingga dapat menimbulkan salah informasi. ‘’Nomenklatur yang lebih jelas sehingga posting di masing-masing kegiatan menjadi lebih jelas sehingga tidak kemudian posnya, judulnya apa , di dalamnya termasuk kegiatan-kegiatan yang lebih luas,” paparnya. Agus mengatakan pertemuan koordinasi untuk membahas pemisahan pos-pos anggaran itu telah dilakukan dengan melibatkan rumah tangga presiden, rumah tangga wakil presiden, dirjen anggaran, dan dirjen perbendaharaan. Sebelumnya Mensesneg Sudi Silalahi menjelaskan bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Negara 2010 memang terdapat pos pengadaan pakaian dinas presiden, wakil presiden, menteri, ketua lembaga, dan pejabat negara sebesar Rp 893,561 juta. (ant)

Kasus Century

Isu Strategis Golkar JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan bahwa penyelesaian kasus dana talangan (bailout) Bank Century tetap menjadi isu strategis yang akan diperjuangkan dan dibela mati-matian oleh partai. ‘’Rapat DPP lengkap tadi kita bicara masalah-masalah politik. Isu strategis pertama adalah (penyelesaian) kasus Bank Century,” katanya usai rapat DPP PG di Slipi Jakarta, kemarin. Menurut Ical, isu strategis kedua adalah masalah kenaikan tarif dasar listrik yang sejak awal tak disepakati Golkar. Ia mengatakan, ada dua kategori isu yang harus dibedakan yakni isu strategis dan isu taktis. Kedua hal itu harus bisa pisahkan. ‘’Isu strategis itu yang menyangkut kesejahteraan rakyat, maka harus dibela mati-matian,” kata Ical seraya mengatakan, untuk isu-isu taktis akan bisa berubah-ubah sesuai situasi ada. Sementara menyangkut persiapan Rapimnas I, Ical mengatakan rapat DPP telah menyepakati tiga hal pertama, alasan penetapan materi agenda rapimnas,kedua; pembentukan lembaga pengelolaan kader dan ketiga, soal kartu anggota PG baru yang mendapatkan asuransi kematian. Ical menjelaskan, setiap kader PG yang memiliki kartu anggota akan mendapatkan asuransi kematian sebesar dua juta rupiah jika meninggal wajar dan mendapatkan lima juta rupiah jika meninggal akibat kecelakaan. ‘’Setiap anggota baru nanti, dengan membayar Rp7.500 akan dapat asuransi kematian selama lima tahun,” kata Ical. Dengan demikian akan merangsang kader untuk memiliki kartu dan menarik orang untuk masuk sebagai kader PG.. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.