Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 14 Januari 2011
KPPU Kaji Pelanggaran
Inflasi Bukan Pemicu
Indonesia Jaring Wisatawan
KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengkaji potensi pelanggaran penerapan pembatasan kenaikan tarif dasar listrik maksimal 18 persen yang diberlakukan PT PLN kepada pelanggan industri ...hal. 1
DIREKTUR Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto mengungkapkan adanya dua format atau bentuk dana stabilisasi obligasi yang sedang disiapkan. “Kami sedang menyiapkan ...hal. 2
INDONESIA mengikuti pameran pariwisata Reiseliv 2011 yang dibuka Kamis di gedung pameran “Norges Varemesse”, Lillestrom, Norwegia guna menjaring wisatawan dari kawasan Skandinavia. Dutabesar ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 10 tahun V
WN Perancis
Bawa Sabu 5,1 Kg TANGERANG - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta menahan seorang warga negara Perancis bernama Garet Debed (53) karena membawa paket shabu seberat 5.100 gram dengan estimasi senilai Rp 7,650 milyar. Tersangka tertangkap ketika berada di Bandara SoekarnoHatta setelah menggunakan pesawat Emirates dengan rute penerbangan Turki-Jakarta. Sesampainya di terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, petugas mencurugai gerak-gerak pelaku. Setelah itu petugas dari Customs Tactical Unit (CTU) melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap barang bawaan pribadinya. Dari keterangan Humas Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Gatot mengatakan, gerak-gerik pelaku dari awal sudah sangat mencurigakan. Ditambah bawaan tersangka yang tidak lazim, karena sebuah koper terlihat tebal dan terisi penuh yang seolah-olah dipaksakan. ‘’Pelaku yang canggung tersebut kemudian segera kita periksa dan kita amankan beserta barang bawaannya,” ujar Gatot. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan ruang buatan di dalam koper tersangka, dan setelah dicek oleh petugas barang yang berbentuk kristal tersebut adalah positif shabu (Meth amphetamine). (kmb)
Suluh Indonesia/ant
SIDANG - Gubernur DIY Sri Sultan HB X menerima hasil sidang dari Ketua DPRD Kota Yogyakarta Henry Koentjoroyekti (kanan) usai Sidang Rakyat di DPRD Kota Yogyakarta, kemarin.
10 Persen Kementerian
Raih Rapor Merah
Penjelasan Pemerintah
Bersifat Apa Adanya SURABAYA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, penjelasan pemerintah kepada rakyat bersifat apa adanya sesuai fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. ‘’Pemerintah ingin disamping menjalankan tugas sebaik-baiknya, juga menjelaskan kepada rakyatnya apa adanya, dengan fakta, dan semua bisa dipertanggungjawabkan,” kata Presiden saat membuka kongres XIV GP Ansor di Surabaya, kemarin. Presiden mengatakan, pemerintah dengan sekuat tenaga terus bekerja untuk meningkatkan kesejateraan rakyat. ‘’Kalau saya bicara pemerintah, maka itu adalah pemerintah pusat sampai daerah, mulai dari saya, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat bahkan yang paling depan sampai kades,” kata Kepala Negara. Sebagai bagian dari pemerintah, Presiden mengaku jika meski persoalan yang dihadapi kompleks dan banyak tantangan tetapi semua berikhtiar untuk bisa memajukan kehidupan rakyatnya. ‘’Tentu saja ada yang dicapai oleh pemerintah. Tapi kita harus jujur, sebagaimana saya harus jujur, ada yang belum dicapai pemerintah,” ujarnya. Presiden menyebutkan bahwa setiap tahun telah menjelaskan capaian serta hal-hal yang belum dicapai pemerintah. ‘’Saya ingin menjelaskan apa adanya, dengan demikian harapan saya kami akan terus menjalankan tugas dengan kebersamaan dan dukungan seluruh rakyat untuk menyukseskan program pembangunan,” katanya. Pada kesempatan itu Presiden juga mengimbau agar dalam kehidupan berbangsa seluruh pihak saling menghormati. ‘’Saya bukan ulama, saya belum mampu menjadi ulama, saya hanya umat, hamba Allah, tetapi saya ingin menjaga tutur kata saya, lidah dan hati saya, supaya negeri benar-benat teguh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, demikianlah hakikat kehidupan bernegara di negeri tercinta ini,” kata presiden menanggapi editorial sebuah surat kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah terlalu banyak melakukan kebohongan. (ant)
JAKARTA - Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, 10 persen dari 47 kementerian dan lembaga pemerintah, mendapat rapor merah akibat kinerjanya yang tidak maksimal. ‘’Saya agak lambat kalau dalam matematika. Tapi, ya sekitar segitu (10 persen),” katanya usai menghadiri rapat yang membahas lifting (produksi) minyak mentah yang dipimpin Wapres Boediono di Jakarta, kemarin. Kuntoro menjelaskan, laporan evaluasi kinerja para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II telah diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ‘’Beliau akan membaca dengan baik (laporan tersebut-red),” katanya, ketika ditanya tanggapan Presiden tentang laporan evaluasi kinerja para menteri itu.
Ia mengemukakan, secara umum kinerja para menteri baik namun perlu kerja lebih keras lagi. ‘’Kinerja (kementerian) mesti lebih keras lagi,” kata Kuntoro. Sebelumnya, Kuntoro mengungkapkan, UKP4 masih memberikan rapor merah pada sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. Rapor merah diberikan karena target program kerja kabinet belum tercapai 100 persen hingga akhir tahun lalu. ‘’Masih ada yang diberi warna merah. Tetapi, saya tak bisa menyebut kementerian dan lembaga mana maupun berapa yang masih tak tercapai targetnya,” ungkap Kuntoro seraya mengatakan, jumlah kementerian dan lembaga yang dievaluasi UKP4 sebanyak 47 unit. Ia menambahkan, penyebabnya bermacam-macam sehingga target program tak
tercapai. Namun, UKP4 memberikan catatan dari penyebabnya itu. Catatan yang disampaikan kementerian dan kelembagaan itu tak akan mengubah penilaian. Kuntoro membenarkan, beberapa faktor memang memengaruhi kegagalan pencapaian target program itu. Faktor itu antara lain keterkaitan dengan kementerian lain, seperti masalah regulasi dan pencairan anggaran, serta kehati-hatian dalam menjalankan proyek. Ia juga menyatakan tak tahu-menahu apakah penilaian dari UKP4 itu akan memengaruhi perombakan (reshuffle) kabinet atau tidak. Respons Presiden Yudhoyono soal evaluasi, ‘’Dia akan baca dengan baik,’’ katanya seraya menjelaskan, secara garis besar, kinerja kementerian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II baik. (har/son)
Jauhkan Pikiran Pemakzulan JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa meminta semua pihak menghormati putusan MK soal persyaratan hak menyatakan pendapat, namun harus dipahami pula untuk menjauhkan pikiran melakukan pemakzulan presiden. ‘’Saya ingin dan berharap, putusan MK jangan dipahami dan jangan dimaknai kepada sesuatu yang bermuara pada pemakzulan, tapi harus dipahami bagaimana putusan MK itu sebagai proses pemerintahan dan politik itu bisa berjalan dengan baik ke depan,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut Saan, pikiran-pikiran yang ingin melakukan pemakzulan bukan cara berfikir yang sehat. Karena itu Saan meminta harus dijauhkan pikiran-pikiran seperti itu. ‘’Kita harus bekerja semaksimal mungkin, dan yang terbaik untuk masyarakat, bukan mencari-cari cara yang semua berorientasi ke pemakzulan,” kata Saan. Saan menjelaskan, kasus Bank Century sudah selesai dan sudah masuk ke ranah penegak hukum serta sudah ada pula tim pengawas. ‘’Fenomena kasus Bank Century kan sudah selesai dan sudah masuk ke penegak hukum dan sudah ada Tim Pengawas. Begitu juga dengan kasus Gayus Tambunan, sudah masuk proses
hukum. Jadi jangan sampai pikiran kita itu sampai ke sana (impiecah) dengan memanfaatkan kasus Bank Century,” tegasnya. Secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, keputusan MK yang mempermudah upaya pemakzulan presiden bukanlah ancaman bagi Presiden Yudhoyono. ‘’Tentang putusan MK soal kuorum hak menyatakan pendapat, kalau ada yang berspekulasi itu ancaman, saya kira tidak. Bukan ancaman,” tegas Anas. Anas mengatakan keputusan MK itu berbasis kecocokan dengan ketentuan konstitusi yaitu UUD. Lagi pula, katanya, masalah politik bukan hanya soal angka dan prosentase, karena politik juga pasti menghadirkan rasionalitas, akal sehat dan pemahaman tentang kepentingan bangsa. ‘’Saya kira itu bukan hantu politik. Yang paling penting adalah bagaimana semua lembaga negara yaitu pemerintah, DPR, yudikatif dan lembaga-lembaga lainnya bekerja yang terbaik sesuai dengan perintah konstitusi dan lingkup tanggungjawabnya,” katanya. Ia mengatakan, impian seorang politisi adalah bekerja untuk rakyat, bukan melakukan impeachment. (har)
Hilangkan Jejak
Gayus Buang Paspor JAKARTA - Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar mengatakan Gayus HP Tambunan mengaku telah membuang paspor yang digunakannya ke luar negeri. ‘’Gayus mengaku telah membuang paspor yang digunakannya di suatu tempat di wilayah Jakarta,” kata Boy di Jakarta, kemarin. Gayus mengaku membuang paspornya, setelah pulang berpergian dari luar negeri terakhir yakni dari Singapura. ‘’Gayus membuang barang bukti berupa paspor beserta barang bukti perjalanan lainnya seperti tiket,” kata Boy. Sementara itu, penyidik Bareskrim Polri memeriksa tiga petugas Kantor Imigrasi Jaktim terkait kasus paspor yang digunakan Gayus HP Tambunan melancong ke luar negeri. ‘’Hari ini (kemarin-red) kami akan memeriksa tiga petugas Imigrasi untuk diminta keterangan terkait kasus Gayus. Surat panggilan sudah dikirim dua hari lalu,” kata Boy. Mereka yang diperiksa adalah Melani yang bertugas di Imigrasi Jaktim, M Kacung, Kepala Seksi Lalu Lintas Imigrasi Jaktim dan Zulkifli. Pemeriksaan tiga petugas Kantor Imigrasi dilakukan berdasarkan hasil penelusuran dari tim gabungan Bareskrim Polri dan Imigrasi. Untuk diketahui, Gayus diduga pada tanggal 22-24 September 2010 berada di Macau, kemudian berangkat lagi pada 30 September 2010 hingga 2 Oktober 2010 ke Kuala Lumpur dan Singapura menggunakan paspor dengan identitas palsu. Paspor dengan foto Gayus berambut gondrong atas nama Sony Laksono itu, sebenarnya diperuntukan atas nama Margareta, bocah berumur lima tahun. Gayus sendiri mengaku paspor tersebut diperoleh dari jasa calo yang ditaksir menghabiskan biaya sekitar Rp 900 juta. (ant)
KPK Agendakan
Periksa Grup Bakrie JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengadakan pertemuan dengan kuasa hukum tersangka kasus mafia pajak dan hukum, Gayus tambunan. Dalam pertemuan kali ini pimpinan KPK, Busyro Muqadash dan Adnan Buyung Nasution tersebut dilakukan untuk berdiskusi sekaligus tukar informasi terkait dengan proses pengungkapan kasus kliennya. Salah satunya mencari sumber aliran dana dari berbagai perusahaan yang di tanggani pajaknya oleh Gayus. Pengacara senior itu mengatakan bahwa saat ini telah ada 144 perusahaan yang telah diungkap oleh Gayus, Namun hanya baru 44 yang diselidiki termasuk perusahaan milik Bakrie. ‘’Bukan bakrie saja, jangan bilang masyarakat yang focus hanya bakrie.” kata Buyung. Lalu kuasa hukum Gayus H Tambunan itu pun telah menyampaikan kepada klienya untuk bersikap kooperatif pada saat pemeriksaan terkait dana aliran yang disinyalir berasal dari beberapa perusahaan besar.”saya bilang sama Gayus jangan hanya berikan Bakrie informasi tentang Bakrie, nanti menimbulkan dampak politik seolah olah ini diarahkan kepada satu grup saja, kalau mau bongkar ya bongkar semua.” jelasnya Menaggapi pernyataan tersebut pimpinan KPK, Busyro Muqadash menjelaskan bahwa sampai saat ini penyelidikan pengumpulan data data masih dilakukan. Termasuk pemeriksaan yang akan dilakukan dengan PPATK. ‘’ nanti akan kesana, makanya kita perlu telaah dulu.” Kata Busyro. Selanjutya terkait indikasi perusahaan yang akan diperiksa oleh KPK, mantan pimpinan KY tersebut menjelaskan seiring dengan perkembangan kasus tersebut informasi yang ada akan di komparasikan satu sama lainya, dan di selidiki secara simultan. (oga)