Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 70 tahun IV Rabu, 14 April 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Hambatan Infrastruktur
Berpotensi Gerus Devisa
Kebijakan BK Kakao Dibahas
BANK Pembangunan Asia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2010 akan mencapai 5,5 persen atau meningkat dibanding 2009 sebesar 4,5 persen. Asian Development Outlook ...hal. 1
INDONESIA harus rela tergerus jumlah devisanya hingga Rp 155,7 triliun per tahunnya berkenaan kebijakan ekspor gas yang diterapkan pemerintah. Pasalnya, masyarakat tidak dihadapkan energi ...hal. 2
PEMERINTAH akan menggelar rapat koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk membahas kembali kebijakan penerapan Bea Keluar (BK) kakao yang menjadi ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Di Manokwari
MNA Tergelincir
Suluh Indonesia/ant
TERGELINCIR - Pesawat Merpati Boeing 737-300 No Penerbangan MZ 836 yang membawa 103 penumpang dan awak tergelincir sejauh 700 m keluar landasan pacu dan terperosok sesaat setelah mendarat di Bandara Rendani Manokwari, Papua, kemarin.
JAYAPURA - Pesawat jenis Boeing 737300 milik Merpati Nusantara Airlines (MNA) tergelincir ketika hendak mendarat di Bandara Rendani, Manokwari, Papua, kemarin sekitar pukul 11.00 WIT setelah terbang dari dari Sorong dengan membawa 103 penumpang dan awak pesawat. Kapolres Manokwari AKBP Bambang Ricky mengatakan, pesawat dengan nomor penerbangan MZ 836 yang dipiloti Joko Toren dan co-pilot Agus Purnomo itu membawa enam awak. Saat hendak mendarat cuaca di sekitar bandara hujan dan berkabut sehingga pesawat itu tergelincir hingga 700 meter dari landasan pacu. Sementara itu, KNKT mengkategorikan tergelincirnya pesawat Merpati itu sebagai peristiwa kecelakaan, dan KNKT segera melakukan investigasi untuk mencari penyebab kecelakaan. ‘’Meski tak ada korban jiwa dan hanya luka, kejadian itu termasuk kategori accident (kecelakaan) karena kondisi pesawat rusak berat,” kata Juru bicara KNKT, JA Barata. Untuk itu, pihaknya telah memutuskan untuk mengirim tim investigator KNKT yang akan dipimpin oleh Tom Tumenggung dan anggotanya Chairuddin. Menurut Ketua KNKT Tatang Kurniadi, tim investigator diharapkan dapat menyelesaikan tugas dalam waktu sebulan. (ant)
Sjahril Djohan Menyerah JAKARTA - Wakil Kepala Divisi Humas Polri, Kombes Pol. Zaenuri Lubis mengatakan, Sjahril Djohan yang diduga menjadi makelar kasus kepolisian saat ini telah pulang ke Indonesia atas inisiatif sendiri. ‘’Dia sadar untuk datang sendiri ke Indonesia dan saat ini telah berada di Mabes Polri,” kata Lubis di Jakarta, kemarin. Setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan, kata Zaenuri, Sjahril Djohan mulai dimintai keterangan oleh tim penyidik independen. ‘’Pemeriksaan kesehatan telah selesai dan istirahat telah cukup sehingga pemeriksaan oleh penyidik bisa dimulai,” katanya. Ia mengatakan, penyidik
berusaha meminta keterangan Sjahril Djohan terkait dengan dugaan kasus mafia pajak yang melibatkan staf Ditjen Pajak, Gayus Tambunan. ‘’Tapi, belum banyak keterangan yang didapat dari Sjahril. Dia masih banyak diam tadi,” katanya. Zaenuri mengatakan, penyidik harus hati-hati untuk mengorek keterangan dari Sjahril karena namanya belum pernah muncul dari pengakuan para tersangka kasus Gayus yang kini ditahan. ‘’Penyidik Polri sangat mengharapkan keterangan Sjahril Djohan untuk mendapatkan keterangan soal mafia hukum,’’ katanya. Secara terpisah, Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia
Hukum Denny Indrayana menyatakan, keinginannya untuk segera memeriksa Sjahril Djohan yang diduga terkait dengan praktek mafia hukum. ‘’Kita tidak henti-hentinya melakukan komunikasi, tidak kurang Pak Kuntoro, ketua, berkomuniskasi dengan Kapolri untuk memperjelas keberadaan yang bersangkutan dan dijanjikan pada kesempatan yang pertama satgas juga bisa ikut mendapatkan keterangan jika sudah diperiksa,” katanya. Ia menjelaskan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan kepolisian. ‘’Terhadap Sjaril Djohan, satgas terus berkoordinasi dengan kepolisian,’’ kata Denny. (ant/son)
BPK Akan Audit Ditjen Pajak JAKARTA - Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan pihaknya akan melakukan audit kinerja Direktorat Jenderal Pajak. ‘’Rencananya semester II 2010 nanti, ini kan masalah waktu,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut Poernomo, pihaknya akan mengaudit kinerja Ditjend Pajak 2009. Audit tersebut terkait dengan kasus mafia pajak yang kini terbongkar. Ia menjelaskan audit tersebut setidaknya menyangkut tiga hal. Pertama, adakah aturan yang dilanggar. Kedua, aturan yang saling bertabrakan. Ketiga, aturan yang perlu ditindaklanjuti. Sementara itu, ia menambahkan sampai sekarang BPK tidak pernah diminta untuk melakukan audit investigasi. ‘’Tidak ada itu, kita tidak pernah menerima surat (dari DPR) yang meminta audit investigasi,” katanya. Ditjen Pajak kini menjadi sorotan setelah terbongkarnya kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Pegawai pajak golongan IIIA tersebut bisa meraup miliaran rupiah dari praktek pajak yang dilakoninya.
Kasus Gayus belum usai, muncul nama mantan pegawai pajak Bahasyim Assyifi yang diduga melakukan praktek mafia pajak sehingga memperkaya diri sendiri hingga puluhan miliar. Kasus pajak ini menjadi ironi karena pemerintah sebelumnya mengklaim telah sukses melakukan reformasi birokrasi di Ditjen Pajak. Selain itu, kasus ini juga menjadi menarik karena saat ini pemerintah tengah mengajukan penurunan target penerimaan pajak di APBN-P 2010. Pada APBN 2010 target pajak diusulkan sebesar Rp 715,53 triliun, namun saat ini pemerintah berencana menurunkan target penerimaan pajak menjadi Rp 710,3 triliun di APBN-P 2010. Sebelumnya, BPK menemukan adanya 1.270 kasus kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 4.036 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan . Atas hal itu, potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 14,81 triliun. Diantaranya meliputi 497 objek pemeriksaan yang terdiri atas 126 objek dengan total cakupan pemeriksaan senilai Rp 209,6 triiun. (ind)
Satgas Gunakan
Pola Tebang Matang JAKARTA - Satuan tugas pemberantasan Mafia Hukum akan menggunakan pola penyelesaian perkara secara tebang matang sehingga penyelesaian penuntasan praktik mafia hukum bisa tercapai. Sekretaris Satgas, Denny Indrayana di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin mengatakan, dengan pola itu tidak terjadi penumpukan perkara yang tidak diselesaikan dan memberi pesan yang jelas kepada pelaku praktik mafia hukum agar jera. ‘’Satgas akan masuk ke wilayah-wilayah praktek mafia hukum Insya Allah dimana pun dengan tetap melihat batas kewenangan kerja satgas dan tetap fokus sehingga yang paling mungkin adalah melakukan tebang matang,” katanya. Tebang matang yang dimaksudnya adalah perkaraperkara yang bisa diungkap dengan bukti-bukti yang sudah ada dan kemudian kalau itu diadvokasi, ditangani akan mengirimkan pesan yang terang kepada para pelakunya. ‘’Tidak harus nilainya besar secara rupiah, bisa jadi nilainya kecil tapi sangat menganggu rasa keadilan masyarakat,” katanya. Ia mencontohkan kasus Kadana di Indramayu yang nilai uangnya tidak besar
namun praktik mafia hukum yang terjadi membuat rasa keadilan masyarakat terganggu. ‘’Itu kasus yang akan menjadi titik sentral penanganan perkara dalam rentang waktu kurang dari satu tahun sembilan bulan ke depan,” kata Denny. Ia menjelaskan, masa kerja Satgas yang telah berjalan selama tiga bulan, setidaknya ada 600 pengaduan yang masuk. Dengan penugasan selama kurang lebih dua tahun, kata Denny, maka penyelesaian kasus harus dilakukan seefektif mungkin. Denny juga mengatakan sejak awal Presiden Yudhoyono telah memberikan arahan untuk penuntasan semua kasus yang terkait karena sangat menganggu reformasi. ‘’Presiden pada dasarnya menyampaikan posisi dan pandangan bahwa sudah sangat jelas dalam satu kesempatan sebelum berangkat ke Hanoi yang mengatakan bersihkan semuanya jadi itu yang menjadi pegangan satgas,” katanya. Saat ini ada sembilan wilayah mafia hukum katagori Big Fish yaitu mafia keadilan, korupsi, pajak dan bea cukai, hutan, tambang dan energi, pertanahan, narkoba, perbankan dan pasar modal, dan mafia perikanan atau illegal fishing. (ant)
BOS dan Penyelewengan Sistematis PRAKTIK penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Sekolah (BOP) bukan isu baru. Namun banyaknya pihak yang merasa terancam, membuat isu itu berlalu seperti angin. DPRD DKI Jakarta ikut menyelidiki dugaan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan biaya operasional pendidikan (BOP) di tempat kegiatan belajar mandiri setelah mendapat pengaduan dari Koalisi Anti Korupsi Pendidikan.
Ketua Fraksi Amanat Bangsa DPRD DKI Wanda Hamidah di Jakarta menyatakan komitmennya untuk menyelidiki dugaan penyelewengan itu meskipun Inspektorat DKI telah mengeluarkan rekomendasi bahwa penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS)
dan biaya operasional pendidikan (BOP) telah sesuai prosedur. ‘’Kami akan panggil secara resmi seluruh pengurus tempat kegiatan belajar mandiri (TKBM) dan para kepala sekolah atau mantan kepala sekolah yang diduga terlibat, pada hari yang sama,” kata Wanda ketika menemui perwakilan Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP) yang dipimpin Peneliti Senior Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri di DPRD DKI Jakarta. Fraksi Amanat Bangsa akan membawa masalah itu ke Ko-
misi E DPRD DKI yang membidangi masalah kesejahteraan termasuk pendidikan. Menurut dia, DPRD perlu melakukan penyelidikan karena bidang pendidikan mendapatkan alokasi dana hingga 22 persen dari APBD DKI 2010 atau sekitar Rp 5,6 triliun. ‘’Dikhawatirkan kasus ini hanya merupakan puncak dari gunung es, dan banyak kasus lain mengingat besarnya alokasi anggaran,” katanya. Sebelumnya, Inspektorat Provinsi DKI melakukan pemeriksaan terhadap pengadu-
an tersebut dan dari pemeriksaan dinyatakan tidak ditemukan penyelewengan dana BOS/ BOP oleh sekolah induk. Inspektorat juga menyatakan bahwa prosedur yang benar adalah dana BOS/BOP merupakan tanggung jawab kepala sekolah induk dan dilarang untuk mengucurkan secara utuh ke TKBM. Peneliti Senior ICW Febri Hendri mengaku kecewa dengan hasil pemeriksaan inspektorat tersebut dan menegaskan adanya indikasi penyelewengan secara sistematis. (ant)