Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 14 Oktober 2010
Tak Hambat Penguatan Rupiah
Belum Dapat Dijelaskan
Diminta Gunakan Bijih Besi
PENGAMAT pasar uang, Farial Anwar mengatakan, pemerintah tak perlu khawatir dengan penguatan rupiah yang terjadi akhir-akhir ini, karena akan mengurangi beban subsidi pemerintah terhadap ...hal. 1
PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) menyatakan belum dapat memberikan penjelasan mengenai rencana perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) ...hal. 2
INDUSTRI pengolahan baja di Indonesia pada masa mendatang diharapkan banyak menggunakan bijih besi domestik atau yang diambil dari kawasan perdagangan dalam negeri. “Pengolahan baja dalam ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 192 tahun IV
Suluh Indonesia/ant
TERBAKAR - Sejumlah karyawan menyelamatkan harta benda dari kobaran api yang membakar pabrik sandal milik PT Evarindo Mega Makmur di Jalan Raya Ngerong, Gempol, Pasuruan, Jatim, kemarin.
Kekayaan Timur Pradopo
Naik 110 Persen
Misbakhun Dituntut
8 Tahun Penjara JAKARTA - Komisaris PT Selalang Prima Internasional (SPI) Mukhamad Misbakhun dituntut hukuman delapan tahun penjara dalam sidang kasus dugaan pemalsuan dokumen akta gadai dan surat kuasa pencairan deposito penerbitan L/C Bank Century. Dalam sidang di PN Jakpus, kemarin, Jaksa Lila menuntut hal yang sama kepada Direktur Utama PT SPI Franky Ongkowardjojo. Kedua terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp10 miliar serta hukuman subsider enam bulan. Menurut jaksa, tuntutan tersebut karena kedua terdakwa terbukti secara bersama-sama pemilik saham mayoritas Bank Century Robert Tantular, Direktur Bank Century Hermanus Hasan Muslim, Kepala Cabang Bank Century Senayan Linda Wangsadinata dan Staf Legal Bank Century Cabang Senayan Arga Tirta Kirana melakukan dan menyebabkan adanya pencatatan dokumen palsu terkait pengajuan L/C ke Bank Century senilai 22,5 juta dolar AS. Jaksa menuntut politisi PKS dan Franky terkait permohonan LC dari SPI yang tidak sesuai prosedur sehingga menyebabkan Bank Century mengalami kerugian atau kredit macet. (ant)
Diperiksa Beberapa Kali
Yusril Tak Ditahan JAKARTA - Kejagung sampai sekarang belum akan menahan tersangka dugaan korupsi pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, meski sudah menjalani pemeriksaan beberapa kali. ‘’Untuk sekarang belum, belum ada usulan (usulan penyidk untuk menahannya),” kata JAM Pidsus M Amari di Jakarta, kemarin. Ia menyatakan tidak menutup kemungkinan akan memanggil paksa Manajer Keuangan PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), Thio Meymey, karena sudah beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik. ‘’Kalau dianggap perlu oleh tim penyidik akan kita panggil paksa, kalau perlu kita minta tolong kepolisiani,” katanya. Kedatangan Presiden Direktur PT Media Nusantara Citra Hary Tanoesudibyo ke Kejaksaan Agung ternyata di luar jadwal pemeriksaan resmi oleh penyidik, yakni 11 Oktober 2010 terkait dugaan korupsi pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM. Amari dalam kesematan tersebut juga menyalahkan Hary Tanoesudibyo yang datang ke Kejagung di luar jadwal pemeriksaan. (ant)
JAKARTA - Kekayaan calon Kapolri Komjen Pol. Timur Pradopo naik dalam kurun waktu dua tahun sekitar 110 persen. Wakil Ketua KPK M Jasin mengungkapkan, berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kekayaan Timur naik 110 persen dari Rp 2,1 miliar yang dilaporkan Timur pada 7 Januari 2008 menjadi Rp 4,41 miliar yang dilaporkan pada 4 Agustus 2010. Penjelasan tersebut disampaikan M. Jasin dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Tim Kecil Komisi III yang sedang mengumpulkan berbagai informasi terkait calon Kapolri, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Jasin merinci, untuk harta
tidak bergerak, kekayaan Timur berupa tanah dan bangunan dalam laporan pertama pada 2008 berjumlah Rp 1,384 miliar. Sedangkan pada 2010 hartanya meningkat menjadi Rp 3 miliar Rp 68 juta. Harta alat transportasi Timur di laporan pertama 2008, berjumlah Rp 305 juta dan tahun 2010 meningkat menjadi Rp 765 juta. Untuk harta bergerak, dari Rp 40 juta meningkat menjadi Rp 110 juta. Kas dan setara kas lainnya di tahun 2008, jumlahnya sekitar Rp. 371.101.000 lalu di 2010 menjadi Rp 467 juta. ‘’Sehingga totalnya dari LHKPN 2008 adalah Rp 2 miliar 100 juta lebih, sedangkan pada 2010 menjadi Rp 4 miliar 410 juta lebih,” urainya. Analisis ini, menurut Jasin,
bukan hasil final karena masih harus diklarifikasi lagi. Masih ada dana-dana yang sumbernya tidak jelas dan perlu diklarifikasi sekitar Rp 435 juta. Sejauh ini, KPK belum menemukan indikasi adanya dugaan penyimpangan atau dugaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi atas kekayaan Timur tersebut. Biasanya, kata dia jika dalam LHKPN ditemukan kejanggalan, KPK baru akan memanggil pejabat bersangkutan. Kepala PPATK Yunus Hussein mengatakan pihaknya tdak menemukan rekening mencurigakan milik Timur seperti rekening gendut jenderal Polri. ‘’Calon Kapolri Timur Pradopo hanya punya tiga rekening,’’ katanya. (har)
Memang Tak Dijagokan JAKARTA - Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Djoko Suyanto mengakui, Komjen Pol. Timur Pradopo semula tidak dijagokan sebagai calon Kapolri. Menurut Djoko saat rapat dengan Tim Kecil Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin, dari delapan nama yang diajukan oleh Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, nama yang dijagokan adalah Nanan Sukarna, Imam Sudjarwo, Ito Sumardi. Namun, munculnya nama Timur bukan tibatiba seperti yang diduga selama ini. Semuanya sudah melalui proses dan mekanisme yang lazim. ‘’Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa telah terjadi polarisasi, baik di masyarakat maupun di internal Polri pasca menguatnya nama Nanan dan Imam, Presiden merasa perlu adanya calon alternatif untuk mengatasi polarisasi tersebut,” kata Djoko. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu mengakui, nama Komjen Timur Pradopo memang termasuk dalam delapan nama yang diusulkan Kapolri Bambang Hendarso
Danuri menjadi calon Kapolri. ‘’Komjen Timur Pradopo masuk dalam usulan Kapolri kepada Kompolnas untuk digodok,” katanya. Ia menegaskan, pengajuan Timur merupakan masukan dari Kapolri dan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kompolnas seperti senioritas, kepangkatan, jabatan dan usia calon. ‘’Yang berbeda dengan pencalonan yang lalu adalah calon Kapolri sekarang, paling tidak, bisa mengemban jabatan Kapolri minimal dua tahun agar proses pembinaan di internal Polri bisa efektif,” kata Djoko. Tim Kecil Komisi III DPR telah mengundang sejumlah pihak seperti Kontras, Imparsial, Komnas HAM, KPK, PPATK, Kompolnas. Selain itu, Tim Kecil Komisi III juga mengunjungi rumah Timur Pradopo di kawasan Bintaro Jaya. ‘’Apa yang dilakukan oleh Tim Kecil ini dalam rangka untuk mendapatkan Polri yang bersih, bertanggung jawab,” kata Ketua Komisi III Benny K Harman. Sementara itu, keluarga Timur mendukung pencalonannya sebagai Kapolri. (son)
Lakukan 8 Pelanggaran
Ketua DPR Digugat JAKARTA - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Gayus Lumbuun menilai, Ketua DPR Marzuki Alie telah melakukan pelanggaran sebanyak delapan kali sejak Maret 2010. ‘’Ada delapan dugaan pelanggaran Ketua DPR yang diadukan oleh koalisi LSM di samping aduan oleh anggota-anggota Komisi III. Aduan oleh LSM yang telah diterima BK pada tanggal 17 Maret 2010,” katanya di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Gayus menambahkan, sampai saat ini, aduan itu tidak bisa ditindaklanjuti mengingat komposisi keanggotaan BK tidak lengkap sebagaimana ketentuan pasal 80 (1) Tata Tertib DPR yang menegaskan bahwa BK DPR terdiri unsur-unsur fraksi dengan pemerataan dan perimbangan. ‘’Pimpinan DPR yang menggulur waktu memutuskan untuk memperbaiki, hal ini juga akan menjadi kendala dalam mengusut pengaduan anggotaanggota Komisi III baru-baru ini,” kata Gayus. Menurut Gayus, jalan keluar untuk mematuhi ketentuan dalam mengakomodasi keanggotaan fraksi-fraksi tersebut tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang mengajukan judicial review terhadap UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi agar proses kerja BK lebih independen dengan tidak meninggalkan fraksifraksi lain untuk dikuasai fraksi besar saja. ‘’Sehingga hal konstitusional anggota dewan terjamin,” katanya. Lakukan Komunikasi
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak setuju dengan mosi tidak percaya yang dilakukan oleh sejumlah anggota terhadap pimpinan dewan. Menurutnya, yang seharusnya dilakukan oleh para anggota dewan dan pimpinan DPR adalah melakukan komunikasi yang lebih intens. ‘’Harus dipahami secara proporsional. Intinya menurut saya, berbalas pantun itu sebaiknya dihentikan saja dan hal-hal yang tidak penting sebaiknya dihindarkan,” ujarnya. Anas mengaku telah meminta kepada seluruh anggota Fraksi Demokrat agar tidak terpancing untuk ikut dalam hal yang bukan menjadi fokus kerja sebagai wakil rakyat. ‘’Tidak perlu masuk kepada urusan yang kriwil-kriwil itu,” tambah Anas. Mantan Ketua Fraksi Demokrat di DPR ini menilai, polemik antara pimpinan dan sejumlah anggota Komisi III DPR tidak perlu sampai dibawa ke BK, karena bisa diselesaikan dengan melakukan perundingan. Selain itu, dalam DPR tidak ada mekanisme untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan. ‘’Ini tidak perlu sampai diproses ke BK dan berharap segera diakhiri. Kalau diperpanjang, saya khawatir jadi faktor yang makin menurunkan citra DPR,” kata Anas. (har)
Wacana Penggulingan Presiden Bukan Ancaman MENKO Polhukam Djoko Suyanto menilai, adanya wacana penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan merupakan ancaman terhadap situasi Polhukam di Indonesia. Dari mana sinyalemen itu ? Menurutnya, munculnya wacana penggulingan presiden merupakan hal yang wajar, karena demokrasi di Indonesia memberikan ruang untuk kritis, menyampaikan aspirasi dan pendapat, serta tidak ada larangan dari pemerintah. ‘’Yang harus diingat adalah, boleh mengkritik tapi juga
harus memberikan solusi,” imbuhnya. Pemerintah juga memerlukan kritik dari seluruh unsur masyarakat karena pemerintah tidak semuanya benar dan belum semua programnya berhasil. Tapi, Djoko mengatakan kalau pemerintah dinilai sama sekali tidak berhasil, maka pe-
nilaian tersebut juga keliru. ‘’Sekarang yang diperlukan adalah kebersamaan antara pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat agar pembangunan bisa berjalan,” tegasnya. Ketua Komisi III DPR, Benny Kabur Harman mengatakan, pihak yang berkeinginan untuk menggulingkan pemerintahan Yudhoyono adalah pihak-pihak yang ingin menggunakan jalan pintas dalam berdemokrasi. Karena, kalau memang mau mengganti Presiden, maka sebaiknya meng-
gunakan sistem dan mekanisme yang ada dan sesuai dengan prinsip demokrasi. ‘’Instrumen untuk menjamin pergantian kepemimpinan secara demokratis, sudah ada yakni melalui pemilu dan itu sudah dua kali dilakukan,” katanya. Wakil Ketua DPR, Pramono Anung menyatakan, wacana penggulingan Presiden Yudhoyono muncul karena selama satu tahun pemerintahan SBY dinilai tidak menunjukkan prestasi yang gemilang, bahkan dikatakan gagal. ‘’Secara makro ekonomi memang tidak
ada perubahan yang signifikan. Selama ini, makro ekonomi kita bisa lebih baik bukan karena kerja keras pemerintah, yang ada karena faktor pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, Ini prestasi rakyat kita untuk menjaga pertumbuhan,” ujarnya. Tingkat ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah saat ini justru meningkat secara signifikan. Hal tersebut terlihat dari ancaman keberagaman dan kebhinekaan yang semakin gencar akhir-akhir ini. ‘’Kenyataannya, kekerasaan selalu terjadi,’’ katanya. (har)