Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 14 Desember 2010
Pemerintah Ngotot
Hambat Tercapainya Target KUR
APTRI Tolak Peredaran Gula
Ketua Pansus DPR RI untuk pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya meminta waktu agar penyelesaian RUU itu diperpanjang dari akhir masa sidang DPR 17 Desember ...hal. 1
SUKU bunga pinjaman yang tinggi menghambat realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai target karena memberatkan calon debitur. “Sampai sekarang realisasi KUR di Jatim baru Rp 3,1 triliun ...hal. 2
ASOSIASI Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menolak rencana Kementerian Perdagangan membebaskan peredaran gula rafinasi ke pasar konsumen umum, karena akan mematikan industri gula ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 233 tahun IV
Suluh Indonesia/ant
PARIPURNA - Mantan Ketua DPD Demokrat DIY GBPH Gusti Prabu Kusumo beserta ribuan warga dari berbagai elemen di DIY melakukan longmarch untuk menghadiri sidang paripurna DPRD DIY, kemarin.
DPRD DIY Putuskan
Gubernur Ditetapkan
Demo Perangkat Desa
Berlangsung Ricuh JAKARTA - Unjuk rasa Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin, berlangsung ricuh. Sebagian pengunjuk rasa yang memanjat pagar Gedung Kemdagri terus mengguncangguncang pagar hingga pagar depan gedung Kementerian dalam Negeri roboh. Massa juga menghancurkan atap gerbang depan gedung. Petugas kepolisian pun bereaksi cepat dengan segera menggunakan atribut pengamanan huru-hara seperti tameng dan pentungan untuk mengantisipasi massa yang tidak terkendali. Tampak Ketua PPDI Ubaidi Rosyidi segera keluar dari Gedung Kemdagri untuk menenangkan massa PPDI. Ia pun melambaikan tangan sebagai tanda agar massa PPDI tetap tenang, tetapi tidak berhasil. Unjuk rasa PPDI sudah berlangsung sejak pagi dan hingga senja mereka masih bertahan. Mulanya aksi unjuk rasa berlangsung dengan aman, namun semakin siang aksi mulai diwarnai ketegangan. Para perangkat desa menanggalkan baju seragam mereka sebagai tanda kekecewaan atas tuntutan mereka untuk menjadi egawai negeri yang tidak segera ditanggapi Mendagri. (ant)
Ariel Tak Mengaku
‘Main Bersama Tari’ BANDUNG - Ariel tetap tidak mengakui keberadaan Cut Tari dalam video porno yang dibintangi penyanyi tersebut yang beredar di internet, kata Cut Tari seusai menjadi saksi di PN Bandung. ‘’Tapi saya sudah nggak peduli dan ‘EGP’ (eman gua pikirin) kalau dia masih tidak mau mengakuinya,” kata Cut Tari di Bandung, kemarin. Cut Tari dihadirkan dalam sidang tertutup, video porno dengan terdakwa Nazriel Irham atau Ariel Peterpan. Artis itu membenarkan bahwa saat menjadi saksi dalam persidangan kasus video mesum tersebut, dirinya diperlihatkan video porno yang dibintangi dirinya bersama Ariel Peterpan dan dicecar beberapa pertanyaan oleh majelis hakim. ‘’Pertanyaan begitu banyak, tapi intinya hakim bertanya apakah benar wanita dalam video tersebut kamu. Saya jawab, ia benar. Tapi begitu hakim bertanya kepada dia (Ariel), dia masih membantah,” ungkap Cut Tari. Ia mengatakan, video tersebut diputar beberapa detik. Karena karena mengakui dirinya sosok perempuan dalam video tersebut, kata Tari, majelis malah mendoakan dirinya. (ant)
YOGYAKARTA - DPRD DI Yogyakarta memutuskan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur provinsi ini dengan penetapan. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat paripurna terbuka DPRD DI Yogyakarta yang membahas mengenai pemilihan atau penetapan gubernur dan wakil gubernur terkait dengan RUUK DI Yogyakarta, kemarin. Selain menghasilkan keputusan itu, rapat paripurna terbuka yang dipimpin Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana juga mempertahankan DIY sebagai daerah istimewa dalam bingkai NKRI. Keputusan tersebut dibacakan Sekretaris DPRD DIY Bambang Hermanto. Keputusan ini selanjutnya ditandatangani pimpinan dewan dan menjadi
sikap politik DPRD DIY yang tertulis dalam surat Nomor 54/ K/DPRD/2010. ‘’Pertimbangan keputusan tersebut adalah berdasarkan aspirasi mayoritas fraksi di DPRD DIY. Keputusan tentang sikap politik DPRD DIY terkait keistimewaan DIY itu akan dikirimkan ke DPR sebagai masukan untuk ditindaklanjuti,” katanya. Ia mengatakan mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY dengan penetapan, dilakukan melalui cara menetapkan Sultan dan Paku Alam yang sedang bertahta. ‘’Kami juga mendesak pemerintah dan DPR untuk segera membentuk dan menyelesaikan Undang-undang Keistimewaan DIY dengan berdasarkan aspek historis, sosiologis, dan yuridis,” katanya.
Dalam rapat yang juga dihadiri ribuan warga pendukung penetapan itu, enam fraksi menyatakan setuju dengan penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY, sedangkan satu fraksi yaitu F-PD tidak sependapat. Secara terpisah, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak bersedia memberikan komentar terkait pelaksanaan rapat paripurna terbuka DPRD tersebut. ‘’Saya tidak bersedia mengomentari hal itu, dan jangan paksa saya untuk menjawab,” kata Sultan. Ia mengatakan, siap untuk berdiskusi dengan DPR jika dimina. ‘’Saya akan menyampaikan pendapat setelah keputusan tersebut sampai ke DPR,’’ kata SUltan. (ant)
Pemerintah Usul Pemilihan JAKARTA - Pemerintah tetap bersikukuh mengusulkan suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui mekanisme pemilihan, meskipun aspirasi mayoritas masyarakat setempat yang kemudian menjadi keputusan DPRD itu menghendaki penetapan. ‘’Pemerintah mengusulkan suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD,” kata Mendagri Gawawan Fauzi usai rapat kerja dengan Komisi II DPR R, di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin. Menurut dia, usulan tersebut disampaikan pemerintah melalui draf RUU tentang Keistimewaan Yogyakarta yang saat ini drafnya masih berada di Sekretariat Negara dan menunggu amanat Presiden. Dalam konsep tersebut, menurut dia, suksesi gubernur Daerah Istimewa bukan ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat dan bukan dipilih langsung oleh masyarakat pada pemilu kepala daerah. ‘’Namun, gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diusulkan dipilih oleh anggota DPRD tingkat provinsi. Ini baru usulan dari pe-
merintah dan akan dibahas oleh DPR RI,” kata Gamawan. Menurut dia, Pemerintah mengusulkan suksesi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pemilihan dengan pertimbangan, jika usia Sultan Hamengku Buwono sudah lanjut dan sudah tidak cakap memimpin tapi statusnya tetap Sultan. Dalam situasi seperti itu, kata dia, perlu ada aturan perundangan yang jelas yang mengatur soal suksesi di Yogyakarta. ‘’Saat ini jika masyarakat Yogyakarta masih menginginkan Sultan menjadi gubernur. Silakan saja dicalonkan melalui DPRD setempat,” katanya. Jika calonnya hanya Sultan, menurut dia, maka otomatis Sultan akan terpilih sebagai gubernur daerah Istimewa Yogyakarta. Gamawan menjelaskan, usulan suksesi gubernur Yogyakarta itu baru sebatas usulan pemerintah dan akan dibahas di DPR RI. Jika pada pembahasan di DPR RI hasilnya lain lagi, menurut Gamawan, pemerintah akan menghormati hasil keputusan tersebut. (har)
SBY Minta
Tuntaskan Kasus Pajak JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kejagung untuk mengusut tuntas kasus kejahatan pajak, sehingga keuangan negara bisa diselamatkan. ‘’Harap mengusut kasus kejahatan pajak,” katanya saat membuka Rakernas Kejaksaan di Istana Negara Jakarta, kemarin. Yudhoyono menjelaskan, pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia. Menurut presiden, sekitar 80 persen pendapatan negara berasal dari sektor pajak. ‘’Jadi kalau ada apa-apa dengan penerimaan pajak, pasti akan mempengaruhi anggaran kita,” kata presiden. Penuntasan kasus pajak itu adalah salah satu dari lima arahan yang disampaikan. Arahan presiden yang lain terkait dengan penuntasan kasus-kasus korupsi, pencegahan dan penanggulangan terorisme, kasus-kasus narkoba, dan pembalakan liar. Presiden Yudhoyono memberikan perhatian khusus pada kasus terorisme. Menurut dia, terorisme telah mengganggu ketentraman masyarakat. Terorisme juga telah meruntuhkan kepercayaan dunia kepada Indonesia. Oleh karena itu, Presiden meminta semua aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, ikut serta menanggulanginya. Pada kesempatan itu, Presiden menilai salah satu penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum disebabkan oleh penegak hukum sendiri yang kurang efektif berkomunikasi dengan publik. ‘’Memang penegak hukum itu, apalagi pemutus perkara disebut the silence corps, bicara dalam persidangan. Palu yang diketok sebagai wujud dari tegaknya keadilan. Tapi manakala di masyarakat muncul silang pendapat yang keluar dari konteksnya dan saudara tahu masalahnya, landasan, rujukan, berkomunikasilah dengan efektif,” tuturnya. Dalam suatu organisasi penegak hukum, lanjut Presiden, tentunya telah ditentukan kewenangan seseorang yang dapat berkomunikasi kepada publik. Untuk itu, kata Kepala Negara, seharusnya pendidikan dan sosialisasi tentang penegakan hukum dilakukan kepada masyarakat melalui otoritas yang berwenang. ‘’Komunikasi dengan publik perlu,” ujarnya. Presiden mengatakan serangan publik dan media massa terhadap kinerja penegakan hukum memang keras dan berlangsung secara sistematis. Serangan itu, menurut Presiden, sebagian besar memang benar sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat. Namun sebagian serangan yang dikonsumsi publik dari hari ke hari itu itu juga bersifat bias dan subyektif ditambah lagi dengan kemampuan komunikasi penegak hukum yang kurang efektif. ‘’Kalau masih ada penyimpangan hukum, kita berantas bersama dan serangan publik kalau itu benar kita terima,’’ pesan presiden. (har)
Menunggu Ujung Dinamika Yogya Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi menegaskan, dinamika tentang keistimewaan Yogyakarta yang terjadi akhir-akhir ini belum mengganggu ketahanan dan stabilitas nasional. Menurut Muladi, proses demokratisasi seharusnya berlangsung dengan damai dan tidak emosional. Untuk itu, dia berharap pemerintah pusat dan pihak Kesultanan Yogyakarta mengutamakan dialog dalam menyelesaikan
proses tersebut. Muladi juga meminta para kerabat Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak terbawa emosi dan membuka kesempatan untuk berdiskusi dengan pemerintah pusat. ‘’Nanti kalau terlalu emosional akan mengganggu stabilitas
Muladi
politik,” katanya.
Pada saat yang sama, dia berharap Mendagri Gamawan Fauzi juga aktif membuka forum diskusi dengan Yogyakarta, khususnya pihak kesultanan. Muladi menjelaskan, pembahasan tentang keistimewaan Yogyakarta sedang memasuki proses politik. Dia memahami proses politik sangat terkait dengan sejumlah kepentingan sejumlah partai politik yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, menurut dia, dialog yang jujur dan terbuka
akan mengarahkan proses politik itu demi kepentingan masyarakat. Sementara itu, Mensesneg Sudi Silalahi menyatakan telah menerima draf Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta dari Kementerian Dalam Negeri. Sudi menjelaskan, Presiden akan menerbitkan Amanat Presiden terkait pembahasan RUU itu bersama DPR RI. ‘’Saya kira dalam waktu dekat diserahkan ke DPR,” katanya. (ant)