Edisi 15 Januari 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 10 tahun IV Jumat, 15 Januari 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Sektor Jasa Terhambat

Utang Gerakkan Ekonomi

Sektor Energi Masih Menarik

MENTERI Perdagangan, Mari Elka Pangestu, mengatakan pertumbuhan sektor jasa di Indonesia masih terhambat pengadaan sarana infrastruktur. “Sektor Jasa seharusnya mulai masuk dalam persaingan...hal. 1

LEMBAGA kajian ekonomi Econit menyatakan, pertumbuhan ekonomi pada 2010 selain digerakkan konsumsi masyarakat sebagai faktor yang dominan, juga akan didorong oleh utang dan hot money...hal. 2

SEKTOR energi masih menarik untuk investasi dapat dilihat dari pergerakan saham yang terus membaik. “Perkembangan positif sektor energi dapat dilihat konsumsi energi dunia yang naik sampai 44 persen dalam...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Anggodo Ditahan

Suluh Indonesia/sep

SAKSI - Mantan Wapres Jusuf Kalla memberikan keterangan terkait dengan kasus Bank Century pada rapat Pansus Angket Bank Century di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin.

JAKARTA - KPK menahan Anggodo Widjojo. Hal ini dilakukan tim penyidik, usai memeriksanya selama tujuh jam yang disusul dengan penetapannya sebagai tersangka dengan sangkaan berlapis. Tanpa basa-basi, aparat institusi pemberantasan korupsi itu langsung menggiring Anggodo untuk menjalani masa penahananya di LP Cipinang. Sebelum ditahan, Anggodo menjalani pemeriksaan mulai pukul 12.40 WIB. Pemeriksaan ini adalah kelanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Begitu keluar dari ruang pemeriksaan pukul 18.45 WIB, ia langsung digiring memasuki mobil tahanan yang sudah disiapkan KPK sejak pukul 17.30 WIB itu. Penahanan ini sempat diprotes penasihat hukum Anggodo, Bonaran Situmeang. Bahkan, saat keluar dari lift, pengacara ini sempat menghalangi upaya petugas menggiring kleinnya ke mobil tahanan. Tetapi empat penyidik KPK itu tidak mengindahkannya. Mereka tetap menjalan perintah pimpinan untuk menahan Ang-

godo yang sudah dijaga ketat empat anggota Satuan Brimob itu ke mobil tahanan. Menurut Karo Humas KPK Johan Budi SP, penetapan Anggodo sebagai tersangka sudah memenuhi dua syarat. Syarat pertama, adanya laporan dari masyarakat mengenai tindak pidana tersebut. Sedangkan syarat kedua, adanya bahan pelimpahan kasus dari Mabes Polri. Selain itu, bukti-bukti keterlibatannya sudah ada ditangan penyidik. Anggodo dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 15 dan pasal 21 UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi serta pasal 53 KUHP. Pasal 15 mengenai percobaan melakukan mufakat jahat dan Pasal 21 soal percobaan untuk menghalangi proses hukum yang dilakukan KPK dalam suatu kasus. Pemufakatan jahat yang disangkakan ke Anggodo yakni dengan merekayasa kasus penyalahgunaan wewenang dan pemerasan untuk menjerat dua Wakil Ketua KPK yaitu Bibit dan Chandra. (nas)

Sri Mulyani Merasa Ditipu JAKARTA - Mantan Wapres Jusuf Kalla mengungkap tentang pertemuan empat mata antara dia dengan Sri Mulyani di rumah dinasnya pada 30 September 2009 ketika kasus ini sudah ramai ke permukaan. Dalam pertemuan itu, Kalla mengatakan Sri Mulyani mengakui kepadanya bahwa dia merasa tertipu dengan laporan BI dalam pengucuran bailout itu. ‘’Bu Ani melaporkan bahwa dia memutuskan berdasarkan data BI Rp 632 miliar. Tapi, kemudian membengkak sepuluh kali lipat dan dia merasa tertipu dengan angka itu,” kata Kalla menjawab anggota Pansus asal Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait. Saat itu, Kalla mengatakan tak bisa berbicara lebih jauh lagi. Sebab, eksekusi atas bail-

out sudah terjadi. “Saya bilang, nasi sudah menjadi bubur. Ya sudah dipertanggungjawabkan saja. Tapi dia merasa data itu tidak benar,” imbuhnya. Kepada pansus Kalla juga menyampaikan pendapatnya bahwa uang yang digunakan untuk mem-bailout Bank Cetury adalah uang negara. Penegasan Kalla itu menjawab pertanyaan Maruarar yang tidak puas atas jawaban Boediono yang mengatakan tidak dalam posisi menjawab apakah uang bailout itu uang negara negara atau bukan. Dalam pandangan Kalla, bailout yang diambil dari LPS adalah uang negara karena sesuai UU LPS menyatakan bahwa LPS bertanggungjawab kepada Presiden. Kemudian, modal awal LPS berasal dari APBN

dan uang yang dikelola LPS juga diperiksa oleh BPK sebagai auditor negara. Mendengar keterangan yang berbeda antara Boediono, Sri Mulyani dan Jusuf Kalla, maka Maruarar meminta pimpinan pansus untuk mempertemukan dan mengkonfrontasi keterangan ketiganya dalam satu ruangan. Dengan demikian, pansus dapat merekontruksi kronologi sebenarnya keterangan yang ada. Anggota pansus Andi Rahmat menyimpulkan dengan di fait accomplinya Jusuf Kalla, menunjukkan Sri Mulyani dan Boediono sengaja menghindari keterlibatan Jusuf Kalla dalam mengambil keputusan bailout. Padahal, saat itu Jusuf Kalla sebagai Presiden ad interim. (har/son)

Ruhut Berulah Lagi JAKARTA - Anggota Pansus Hak Angket Kasus Bank Century dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul kembali berulah. Ruhut diprotes anggota dan pimpinan pansus yang merasa tersinggung karena menyebut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan sebutan Daeng. Ucapan tersebut dinilai sebagai rasis. Panggilan Daeng ke JK diucapkan Ruhut saat mempertanyakan tindakan JK yang memerintahkan Kapolri menangkap pemilik Bank Century Robert Tantular. “Bapak daeng JK yang saya hormati. Kenapa bapak mengintervensi Polri? Gara-gara perintah bapak si Robert hukumannya hampir sama dengan maling ayam,” kata Ruhut dalam rapat pansus di Gedung MPR/ DPR Jakarta, kemarin. Ruhut menilai tindakan JK itu sebagai bentuk intervensi atas lembaga Polri. ‘’Karena Daeng JK, pansus menjadi rusak, tak ada perbedaan antara maling ayam dengan koruptor triliunan,” kata Ruhut. Tercatat, kata Daeng hampir lima kali diucapkan Ruhut yang juga sempat melontarkan den-

gan menyebut-neybut bahwa dirinya sebagai mantan anggota Partai Golkar. Kata-kata Ruhut itu mengundang interupsi anggota fraksi lain di pansus. ‘’Mohon maaf pimpinan, kita bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Saya keberatan dengan sebutan Daeng itu,” kata anggota pansus dari Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal. Anggota pansus dari Fraksi PKS Andi Rahmat menimpali dengan meminta Ruhut tidak mengaitkan suku di dalam pansus. ‘’Saya setuju dengan Akbar. Saya orang Sulawesi Selatan. Saya tersinggung dengan pernyataan Ruhut,” kata Andi. Wakil Ketua Pansus Mahfud Shiddiq selaku pimpinan rapat juga mengajukan nada protes. ‘’Saya minta Bung Ruhut, tidak menggunakan kata-kata berbau rasis, suku atau kedaerahan di dalam rapat pansus ini. Bung Ruhut dalam forum ini pernah menyampaikan pentignya kita menjaga etika politik, karena itu saya minta tolong Anda tunjukkan itu kepada kami,” sindir Mahfudz. (son)

SBY Prihatinkan Etika Anggota Pansus JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keprihatinannya terhadap etika dan perilaku anggota panitia khusus (pansus) hak angket Bank Century. ‘’Hal lain yang disampaikan Presiden adalah mengenai etika dan akhlak di dalam Pansus. Beliau prihatin sekali terhadap perkembangan dan perilaku beberapa anggota Pansus yang kurang etis bertanya dan sebagainya,’’ kata Menkominfo Tifatul Sembiring mengutip ucapan Presiden Yudhoyono di sela-sela rapat kabinet paripurna yang dihadiri oleh seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua di Kantor Kepresidenan Jakarta, kemarin. Menurut Tifatul, Presiden menyampaikan keprihatinan itu secara spontan setelah melihat tayangan televisi yang menyiarkan langsung suasana pemeriksaan saksi oleh Pansus. Bukan dari laporan Wapres atau pun Menkeu yang telah dimintai keterangan. ‘’Bukan, bukan karena itu. Kan semua orang menonton televisi, saya juga menonton,” ujarnya. Tifatul mengingatkan orang-orang yang dipanggil Pansus untuk dimintai keterangan bukan tersangka. Namun, Pansus seolah-olah bertanya kepada orang yang sudah menjadi terdakwa. ‘’Di

pengadilan pun ketika seseorang ditanya kan ada tata kramanya. Kalau bertanya orang itu diselesaikan dulu menjawabnya. Ini kan seolah-olah ada seseorang yang seolah-olah sudah menjadi terdakwa dengan 20 hakim lebih. Baru dijawab sudah dicecar lagi, padahal belum selesai,” kata Tifatul. Menkominfo menjelaskan, Presiden Yudhoyono khawatir perilaku Pansus itu nantinya akan menjadi presiden dan nilai tersendiri dalam masyarakat. Padahal, lanjut dia, dalam tata tertib dinyatakan bahwa kerja Pansus harus tertutup dan harus memenuhi tata tertib yang sudah disepakati sebelumnya. ‘’Kalau seperti ini kan kaya ‘reality show’. Hal-hal yang substantif jangan dilupakan. Jadi ini sudah lebih banyak digunakan sebagai panggung politik. Padahal pertanyaan sudah mutar-mutar di situ saja. Ya keprihatinan Presiden saja tadi disampaikan,” ujarnya. Ia menafsirkan keprihatinan Presiden itu bukan hanya ditujukan kepada anggota Fraksi Demokrat, tetapi kepada anggota seluruh fraksi. ‘’Ya kan seluruhnya kena. Seluruh fraksi kena kalau dibilang keprihatinan begitu. Tentu saja semuanya harus membenahi fraksinya masing-masing,” katanya. (har)

Jangan Salah Artikan Program 100 Hari PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak tidak salah dalam mengartikan program 100 hari kerja pemerintah dengan menggunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja pemerintah. Menurut Presiden Yudhoyono, kalau melihat komentar sebagaian masyarakat, harus bisa dijelaskan dengan gamblang ke publik bahwa tidak tepat mengukur kinerja pemerintah lima tahun dari 100 hari,

apalagi mendengar beberapa statemen bahwa pemerintah dinilai gagal karena 100 hari belum bisa mensejahterakan rakyatnya. Kepala Negara mengatakan penilaian dalam 100 hari pemer-

intah dapat langsung mensejahterakan rakyatnya merupakan hal yang tidak tepat. Presiden Yudhoyono mengatakan tidak pernah ada pernyataan atau janji, baik dari dirinya, Boediono maupun anggota kabinet lainnya bahwa dalam 100 hari pertama kerja pemerintah, kesejahteraan masyarakat akan langsung tercapai. ‘’Program 100 hari pertama sebagai landasan untuk bekerja lebih baik lagi dalam lima tahun mendatang,” kata

Presiden. Terkait perkembangan pencapaian program 100 hari, Presiden mengatakan, terus melakukan evaluasi kerja. Dengan evaluasi yang dilakukan ini, diharapkan akan diketahui mana target yang telah dicapai dan mana target yang belum dicapai lengkap dengan uraian masalah yang dihadapi sehingga bisa diselesaikan pada akhir masa 100 hari pertama kerja kabinet. ‘’Saya banyak tandatangani perpres, kepres terkait

program 100 hari, tadi saya lihat langsung satuan reaksi cepat penanggulangan bencana yang termasuk program 100 hari. Saya yakin saudara juga lakukan hal demikian, sejauh mana evaluasinya, kalau belum klop silahkan sampaikan, silahkan sampaikan secara terbuka sehingga mudah koreksinya,” kata Kepala Negara. Rapat kabinet berlangsung mulai pukul 13.45 WIB dihadiri oleh seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. (har)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 15 Januari 2010 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu