Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 71 tahun IV Kamis, 15 April 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Subsidi Energi Melonjak
Kembangkan Bisnis Ritel
Unilever Disomasi Dutapalma
ALOKASI anggaran subsidi selama 2010 mengalami kenaikan Rp 41,52 triliun dari sebelumnya dalam APBN 2010 sebesar Rp 157,82 triliun menjadi Rp 199,34 triliun dalam RAPBNP 2010. Dokumen Pokok ...hal. 1
BANK Mandiri dan Pos Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama strategis untuk meningkatkan pelayanan dan memperkuat bisnis ritel di bidang Jasa Keuangan. Direktur Utama Bank Mandiri, Agus ...hal. 2
KELOMPOK perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Dutapalma Nusantara mengajukan somasi kepada perusahaan barang konsumsi Unilever yang berkantor pusat di Inggris karena memasukkan ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Gempa di Tibet
400 Orang Tewas
Suluh Indonesia/ade
BENTROK - Seorang warga yang mempersenjatai dirinya dengan parang melempar aparat keamanan dengan batu saat terjadi bentrokan antara warga dan Satpol PP serta polisi dalam upaya pembongkaran makam Mbah Priuk di Koja, Jakarta, kemarin.
BEIJING - Gempat berkekuatan 6,9 skala Richter menewaskan sekitar 400 orang di Dataran Tinggi Tibet, China barat daya dan mencederai lebih dari 10.000 orang sementara rumah-rumah, sekolah-sekolah dan kantor-kantor ambruk. Serangkaian gempa dan gempa susulan merusak rumah di wilayah Yushu, etnik Tibet, Provinsi Qinghai ambruk. ‘’Saya melihat orang cedera di mana-mana. Masalah terbesar kini adalah kami kekurangan tenda, kami kekurangan peralatan medis, obat-obatan dan pekerja medis,” kata Zhuohuaxia, seorang juru bicara lokal. Tentara dikirimkan ke daerah itu dan bantuan dari organisasi swasta telah diberangkatkan dari ibu kota provinsi itu, Xining. ‘’Penduduk sangat ketakutan,” kata Pierre Deve, dari Snowland Service Group, satu organisasi non pemerintah, menambahkan banyak yang putus harapan terhadap mereka yang masih terperangkap. Dataran tinggi Tibet sering dilanda gempa, tetapi korban biasanya sedikit karena tidak banyak penduduk tinggal di daerah itu. Banyak penduduk di daerah terpencil tanpa tempat perlindungan dalam temperatur mendekat beku di Yushu dan bahkan lebih dingin di desa-desa pegunungan. Para pejabat lokal mengemukakan, sebagian besar rumah hancur total. (ant)
Eksekusi Lahan Makam Mbah Priok
Diwarnai Bentrokan Berdarah JAKARTA - Ratusan warga Tanjung Priok yang menolak penggusuran lokasi makam tokoh Muslim Al Arif Billah Hasan bin Muhammad Al Haddad di Tanjung Priok terlibat bentrok dengan ratusan aparat Satuan Pamong Praja. Bentrokan itu terjadi di depan pintu gerbang makam tokoh yang juga dikenal dengan panggilan Mbah Priok. Namun sejauh ini tidak ada korban jiwa, tetapi lebih dari 100 orang mengalami luka-luka. Aksi saling lempar antara warga dan aparat Satpol PP yang bersiap mengeksekusi lahan yang dipersengketakan itu sempat mereda namun aksi pelemparan kembali terjadi ke-
tika alat berat aparat beraksi pukul 07.30 WIB. Seorang warga mengatakan, bentrokan terbaru antara massa dengan Satpol PP itu merupakan kelanjutan dari sengketa antara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dan ahli waris Habib Al Haddad. Upaya penertiban itu, katanya, merupakan pemaksaan yang inkonstitusional karena makam tersebut tidak hanya menjadi saksi sejarah perjuangan Islam tetapi juga tanahnya diakui sejak zaman Belanda. Pada 11 Maret lalu, Pemprov DKI Jakarta sudah menyatakan bahwa Mbah Priok itu tidak akan digusur kecuali bangunan ilegal disekitarnya.
‘’Kita akan menghormati makam itu. Kita nggak akan eksekusi makam, malah Pelindo akan membuat monumen ditempat itu,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto. Namun Pemprov DKI akan menertibkan bangunan yang didirikan ahli waris dan pengikut Mbah Priok karena dianggap ilegal dan digunakan para peziarah yang ingin mengunjungi makam kendati jasad Mbah Priok sudah tidak lagi ada ditempat itu. Jasad Mbah Priok beserta jasad lain yang berada di lokasi TPU Dobo, Kelurahan Koja, Jakarta Utara, telah dipindahkan ke TPU Semper sejak tahun 1977. (ant)
Sjahrir Djohan Ditahan JAKARTA - Penyidik Polri menetapkan Sjahrir Djohan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait kasus penyuapan dengan tersangka Gayus Tambunan. ‘’Yang bisa ditetapkan sebagai tersangka tipikor, penyuapan Gayus Tambunan, namun materi pemeriksaan belum bisa disampaikan,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang di Jakarta, kemarin. Edward menjelaskan, Sjahrir menjalani penahanan karena penyidik menemukan alat bukti yang cukup berdasarkan keterangan saksi termasuk petunjuk seperti saksi yang mengetahui keterlibatan tersangka melalui alat komunikasi. Jenderal polisi bintang dua itu menyatakan UU tentang Tipikor yang dikenakan kepada Sjahrir yakni pasal penyuapan dan pencucian uang. Keterlibatan yang bersangkutan sebagai tersangka itu berdasarkan rangkaian dari kasus Gayus yang memperoleh sejumlah dana dari hasil kejahatan perpajakan. ‘’Namun, dana itu dinyatakan milik orang lain kemudian dicuci melalui karangan cerita bahwa uang tersebut
milik Andi Kosasih,’’ kata Edward. Ia menambahkan, kasus Sjahrir itu akan berlanjut terus karena masih banyak nama disebutkan para tersangka melalui proses penyidikan. Pelaksana tugas Kabid Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol. Zulkarnain Lubis mengatakan dugaan sementara tentang peranan Sjahril Djohan adalah sebagai penghubung kasus di kepolisian. ‘’Penghubunglah ya dengan berkasus, antara Haposan ke Sjahrir kepada kepolisian,” kata Zulkarnain. Zulkarnain menuturkan kepastian itu harus melalui pemeriksaan lebih lanjut terhadap Sjarir dengan mengkonfrontasikan dengan pihak terkait lainnya. Zulkarnain menyatakan kemungkinan penyidik akan mengkonfrontasikan Sjahril Djohan dengan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji dan tersangka korupsi, penggelapan pajak, serta pencucian uang sebesar Rp 25 miliar, Gayus Tambunan. ‘’Mungkin saja dikonfrontir . Prosedurnya ketika satu pihak mengatakan ya maka harus dikonfrontasikan,” ujarnya. (nas)
Bentrok di Koja
Pemprov Minta Maaf JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menyayangkan dan menyatakan keprihatinannya atas kerusuhan yang terjadi di sekitar lokasi makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara. ‘’Kami menyampaikan permintaan maaf tentang kejadian ini dari Pemda, hari ini sudah berhenti, tidak ada yang dilanjutkan. Masyarakat jangan salah tafsir, bukan makam, tapi bangunan yang tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang ditertibkan,” kata Wagub DKI Prijanto di kantor Walikota Jakarta Utara, kemarin. Wagub sekali lagi menegaskan, Pemprov DKI tidak akan menggusur bangunan monumen makam tokoh masyarakat Al Arif Billah Hasan bin Muhammad Al Haddad atau biasa dikenal dengan nama Mbah Priok selain memang jasad Mbah Priok telah dipindahkan ke TPU Semper atas permintaan ahli waris seperti yang disebutkan dalam Surat Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Februari 2009 Nomor 80/-1.711.11. Satpol PP disebut Prijanto hanya akan menertibkan bangunan ilegal yang dibangun di sekitar makam tersebut antara lain gapura setinggi 5 meter, tembok dan beberapa bangunan yang di-
gunakan untuk warga berziarah. Pemilik lahan yang sah, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II disebut Wagub telah memberikan uang kerohiman kepada ahli waris makam sebesar Rp2,5 miliar dan tanah seluas 5.000 meter persegi untuk majelis taklim seperti yang diminta ahli waris. ‘’Ini bukan ganti rugi. Tanah yang disengketakan memang menurut sertifikat BPN adalah milik Pelindo bukan milik ahli waris. Ahli waris memang punya lahan dengan bukti eigendom itu tapi letaknya bukan disitu,” papar Prijanto. Para ahli waris lahan makam Mbah Priok mengklaim kepemilikan tanah di lokasi tersebut hingga 5,4 hektar dengan bukti kepemilikan Eigendom Verponding No.4341 dan No.1780. Kemudian, gugatan oleh ahli warisnya bernama Habib Muhammad bin Achmad kepada PN Jakut dengan nomor perkara 245/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Ut. itu telah dikeluarkan putusan dari PN Jakarta Utara pada 5 Juni 2001 dengan amar gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum yakni kuasa hukum penggugat tidak sah, gugatan penggugat tidak jelas dan kurang pihak. (ant)
Mengawasi Lajunya Perkara Big Fish KASUS-kasus big fish mulai memasuki tahapan penuntutan dimana peran jaksa penuntut umum sangat menentukan arah suatu kasus. Apa yang dilakukan agar kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat itu tidak dimanfaatkan ? Untuk mencegah terulangnya ‘main mata’ antara penuntut umum dengan terdakwa, Kejaksaan Agung mengirimkan tim khusus untuk mengawasi penanganan perkara dugaan pencucian uang dan korupsi tersangka Bahasyim Assifie. Tim ini merupakan gabungan
dari unsur intelejen, pidana umum (pidum) dan pidana khusus (pidsus). Selain menakukan tetap pengawasan penelitian berkas tersangka Bahasyim Assifie itu, tim juga akan mendalami dugaan korupsi mantan pejabat eselon II Ditjen Pajak ini.
Marwan Effendi
‘’Kami tetap melakukan pengawasan sekaligus supervisi,”
kata Jampidsus Kejaksaan Agung Dr. Marwan Effendi di Jakarta, kemarin. Menurut pria asal Lubuk Linggau (Sumsel) ini, pihaknya akan melakukan pendalaman dugaan korupsi dalam kasus pensiunan pegawai pajak tersebut. Kemungkinan besar Bahasyim diduga menerima suap atau bisa pula menerima gratifikasi (hadiah). Kedua-duanya masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Sangkaan itu merupakan perkara pokok dari kasus dugaan pencucian uang yang ditetapkan ter-
hadap Bahasyim. Kejaksaan, lanjut mantan Kajati Jatim ini, juga sudah mempersiapkan segala kemungkinan yang akan dilakukan tersangka Bahasyim. Terutama kemungkinan ia menolak tuduhan melakukan pencucia uang. ‘’Kami akan menggunakan pembuktian terbalik, kalau sampai tersangka berkelit dari sangkaan itu,” ujar Marwan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menduga pensiunan PNS seperti Bahasjim tidak wajar memiliki uang senilai Rp 64 miliar. (nas)