Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.134 tahun IV Kamis, 15 Juli 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
TDL Picu Inflasi
IHSG Tembus Rekor Baru
Investasi Infrastruktur 2010
PJS Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Agus Supriyanto memprediksi kenaikan tarif dasar listrik rata-rata 10 persen dapat berpotensi menaikkan inflasi 1-1, 5 persen. “Setiap 10 ...hal. 1
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta (BEJ), Rabu, ditutup menguat 19,547 poin untuk menciptakan rekor tertinggi terbaru. IHSG ditutup naik 0,66 poin menjadi 2.981,056 ...hal. 2
KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan optimistis target investasi infrastruktur hingga Rp 100 triliun pada tahun ini dapat tercapai. “Yang sudah komitmen di tahun 2010 ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Tak Lapor Harta Kekayaan
Anggota DPR Diincar
Suluh Indonesia/ant
KONSULTASI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPR Marzuki Alie memberikan keterangan pers bersama seusai melakukan pertemuan konsultasi di Istana Negara Jakarta, kemarin.
Polisi Kesulitan
Sempurnakan Sketsa Pelaku Penganiayaan JAKARTA - Kepolisian Polda Metro Jaya mengaku kesulitan menyempurnakan sketsa wajah pelaku penganiayaan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama Satya Langkun (25). ‘’Polisi untuk membuat sketsa yang sempurna membutuhkan saksi yang valid. Kita masih kesulitan menyempurnakan sketsa pelaku,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafly Amar di Jakarta, kemarin. Saat ini, kata dia, polisi belum menemukan adanya saksi yang betul-betul dapat memberi gambaran sketsa secara utuh. ‘’Kita sedang mengupayakan secara maksimal dengan memanggil kembali saksi yang memang diduga terkait dengan peristiwa penganiayaan itu,” kata Boy. Ada tiga saksi yang saat ini diperiksa polisi, tapi informasi masih sepotong-sepotong, sementara polisi betulbetul membutuhkan informasi yang benar-benar yang tahu persis peristiwa itu. Peristiwa penganiayaan pada Kamis (8/7) dini hari, menurut dia, termasuk salah satu kendala untuk bisa mengetahui penyelidikan dari
luar tempat kejadian perkara (TKP) yang terus polisi lakukan. ‘’Penganiayaan terhadap Tama dipastikan dilakukan terencana dan matang oleh kelompok dan pelakunya diperkirakan empat orang,” kata Boy. Tama mengalami tiga luka pada bagian kepala dan harus dijahit sebanyak 29 jahitan. Selain luka di kepala ada juga luka memar di leher, tangan kanan dan beberapa bagian tubuh lainnya, sementara luka lainnya adalah luka akibat terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai dan ditabrak pelaku. Tama adalah aktivis ICW yang melaporkan adanya rekening mencurigakan milik beberapa perwira polisi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya beredar spekulasi bahwa penganiayaan itu dilakukan terakit dengan gencarnya pemberitaan serta adanya laporan korban terkait rekening gendut perwira tinggi Polri. Kapolri sendiri berjanji akan menuntaskan kasus penganiayaan aktivis antikorupsi ini dalam waktu sepekan. (ant)
SBY Minta DPR
Tak Intervensi JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta DPR dapat bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah tanpa saling mengintervensi. ‘’Sinergi dan kerja sama lembaga negara tanpa saling intervensi adalah sangat penting,” kata Presiden saat membuka rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Presiden mengatakan, baik Presiden maupun DPR samasama dipilih rakyat sehingga masing-masing harus menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Karena itu, Kepala Negara berharap kedua lembaga tinggi negara ini dapat melaksanakan tugas, we-
wenang dan tanggung jawabnya secara baik. Presiden juga mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang berlangsung antara DPR dan pemerintah. Sehingga kedua lembaga dapat menjalankan kehidupan bernegara sesuai amanat dan mandat masing-masing yang sudah diatur dalam konstitusi UUD 1945. ‘’Selama ini yang kita lakukan sesuai kewenangan, fungsi, dan tugas masing-masing, sehingga pemerintah dapat jalankan program yang ditugaskan pada kami,” katanya. Presiden menjelaskan pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR membahas tiga isu utama yaitu pemekaran wilayah,
pengelolaan perbatasan antarnegara, dan program legislasi nasional serta sejumlah isu lain yang berkaitan dengan tiga isu tersebut. Mengenai perbatasan antarnegara, Presiden mengatakan langkah-langkah pengelolaan perbatasan, baik dari aspek keamanan, penanganan kejahatan transnasional, telekomunikasi, pemerintahan, ekonomi, kesejahteraan, akan terus ditingkatkan. ‘’BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) yang akan bertugas untuk mengelola wilayah perbatasan ini, tentunya dengan gubernur, bupati serta walikota, dan pelibatan pemerintah pusat,’’ jelasnya. (har)
Presiden Yudhoyono :
80 % Daerah Pemekaran Gagal JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, 80 persen dari 205 daerah pemekaran baru selama 10 tahun terakhir kurang berhasil dan justru menimbulkan masalah baru sehingga moratorium akan dilanjutkan. ‘’Terus terang dengan bertambahnya 205 daerah pemekaran baru dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini banyak masalah di lapangan, 80 persen daerah pemekaran kurang berhasil,” kata Presiden saat pertemuan konsultasi dengan DPR di Istana Negara Jakarta, kemarin. Menurut Kepala Negara, di masa mendatang harus dipastikan bahwa keputusan pemekaran wilayah betul-betul efektif mencapai tujuan antara lain pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan perekonomian dan memberikan keadilan bagi daerah. Oleh karena itu, kata Presiden, moratorium pemekaran wilayah akan tetap dilanjutkan sekalipun rancangan besar pemekaran wilayah telah selesai disusun pemerintah. ‘’Dari sisi pe-
merintah menyangkut pemekaran wilayah telah disepakati bahwa moratorium yang masih berlaku masih kita pertahankan seraya segera menuntaskan kebijakan pemekaran lebih lanjut atas dasar evaluasi yang dilakukan selama ini atas dasar rancangan besar dan kebijakan strategis yang sudah disusunpemerintah,” katanya. Presiden mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah dan DPR akan membahas secara mendalam masalah tersebut. ‘’Dan kemudian setelah ditetapkan rancangan besarnya, kebijakan strategis, persyaratan pemekaran, evaluasi pemekaran dan berapa jumlah yang tepat untuk Indonesia baik provinsi, kabupaten, kota, maka proses untuk pemekaran akan dimulai lagi,” kata Presiden Yudhoyono. Namun, kata Presiden, upaya moratorium akan dilanjutkan dengan persyaratan yang lebih tepat dan proses yang lebih efektif sehingga pemekaran wilayah suatu saat adalah solusi bukan masalah. (har)
Wacana Reshuffle Tak Rasional JAKARTA - Sekjen PKS Anis Matta menilai wacana penggantian menteri kabinet atau reshuffle akibat penilaian rapor merah dalam evaluasi paruh tahun pertama, tidak rasional. ‘’Kita tidak melihat itu sebagai ancaman. Kita menganggap usulannya tidak rasional,” katanya usai mengikuti pertemuan konsultasi antara pemerintah dan DPR di Istana Negara Jakarta, kemarin. Ia mengaku tidak melihat alasan apa pun unuk melakukan penggantian kabinet saat ini. ‘’Karena kalau alasan hanya sekedar rapor merah ini, rapor merah ini kan masih punya dua catatan, masalah parameter
atau anggaran,” katanya. Ia mengatakan, suatu program boleh jadi belum terlaksana karena anggarannya belum turun seperti yang terjadi di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kebetulan salah satu kementerian yang mendapatkan rapor merah adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menterinya dijabat oleh fungsionaris PKS. SBY Tersenyum
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi wacana reshuffle dengan santai. Saat dikonfirmasi kemungkinan reshuffle kabinet terkait rapor merah
sejumlah menterinya, Kepala Negara hanya tersenyum. Senyum dan sikap santai Presiden tersebut, kemudian ditafsirkan Priyo sebagai keengganan presiden merombak kabinetnya. ‘’Belum. Saya tidak tahu. Hanya pertanyaan informal. Saat saya makan siang, saya berdampingan dengan beliau. Beliau hanya senyum-senyum saja. Bahasa yang saya tangkap dalam waktu dekat belum,’’ kata Priyo. Kalaupun nantinya ada reshuffle, Priyo berharap dilakukan secara fair, karena hasil evaluasi berupa rapor merah sejumlah menteri belum tentu valid. (har/son)
JAKARTA - Sekitar 100 anggota DPR belum melaporkan harta kekayaan yang seharusnya dilaporkan kepada Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di di Gedung KPK Jakarta. Menurut data LHKPN yang diterima wartawan di Gedung KPK Jakarta, kemarin, per 13 Juli 2010 belum ada satupun fraksi yang seluruh anggotanya telah melaporkan jumlah kekayaannya. Persentase yang paling rendah adalah Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yaitu baru 43,4 persen yang telah melapor atau sebanyak 26 anggotanya masih belum melapor. Sementara Fraksi Partai Demokrat yang telah melapor adalah 71,6 persen atau sebanyak 42 anggotanya masih belum melapor. Selanjutnya berturut-turut Fraksi Partai Golkar 73,5 persen (28 belum melapor), Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 76,4 persen (empat belum melapor), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 78,9 persen (delapan belum melapor). Sedangkan fraksi yang tingkat pelaporannya telah melebihi 80 persen adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 92,9 persen (empat belum melapor), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 91,4 persen (delapan belum melapor), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 89,2 persen (tiga belum melapor), dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 80,7 persen (lima belum melapor). Terkait dengan masih belum banyaknya laporan kekayaan yang masuk tersebut, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa merasa kecewa dan telah memerintahkan anggota Fraksi PAN untuk segera melaporkan harta kekayaannya. Menurut Hatta, kebanyakan anggota Fraksi PAN yang telah melaporkan tersebut adalah orang lama, sedangkan sebanyak 80 persen politisi PAN di DPR RI adalah orang baru. Hatta mengaku marah dan kecewa karena anggota Fraksi PAN DPR menduduki peringkat pertama ketidakpatuhan dalam melaporkan harta kekayaan. ‘’Saya terus terang saja marah dan kecewa. Saya sudah perintahkan untuk segera melengkapi itu,” kata Hatta. Saat ditanya mengapa para anggota Fraksi PAN terlambat melaporkan harta kekayaannya, Hatta yang juga Menko Perekonomian itu mengatakan bahwa sebagian besar yang terlambat adalah orang baru. ‘’Karena mereka semua orang baru, yang sudah (melaporkan harta kekayaan) itu yang lama semua,” katanya. Namun, kata Hatta, telah ada peringatan internal untuk segera melaporkan harta kekayaan mereka. (ant/har)