Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Ambil Alih Blok Mahakam
18 Area Wisata
Gelembungkan Tagihan
KOMISI VII DPR mengusulkan agar pemerintah atas nama negara segera mengambil alih pengelolaan pertambangan di Blok Mahakam yang memiliki kandungan gas terbesar di Indonesia untuk ...hal. 1
PEMERINTAH menawarkan kemudahan investasi pada sektor pariwisata di 18 area wisata potensial yang ada di Jawa Barat, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) ...hal. 2
OPERATOR seluler PT Telkomsel dilaporkan melakukan kesalahan menghitung pengenaan tarif paket layanan data internet Telkomsel Flash unlimited. “Kami mendapat laporan dari konsumen, bahwa ada kesalahan ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
Jumat, 15 Oktober 2010
No. 193 tahun IV
Dipilih Secara Aklamasi
10 Program Timur
Suluh Indonesia/ant
CALON KAPOLRI - Calon Kapolri Komjen Pol. Timur Pradopo menghadiri uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Timur dipilih secara aklamasi.
JAKARTA - Komjen Pol. Timur Pradopo memaparkan sepuluh program kerja dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kapolri dengan Komisi III DPR, Kamis (14/10) kemarin. Timur berkomitmen akan melaksanakan sepuluh program kerjanya itu untuk revitalisasi Polri ke depan. Pemilihan terhadap Timur semalam dilakukan secara aklamasi. Timur mengatakan reformasi birokrasi di lingkungan Polri akan terus dijalankan, dan perlu adanya semangat merevitalisasi Polri. ‘’Apabila mendapat kepercayaan dan amanah untuk melanjutkan kepemipinan Polri mendatang, saya berjanji akan melaksanakan komitmen sepuluh revitalisasi,” tegasnya. Memvitalkan kembali Polri sebagai alat keamanan negara, menurut Timur merupakan bagian dari road map Polri dan akan menjadi targetnya untuk dapat direalisasikan semasa jabatannya sebagai Kapolri jika terpilih. Tiga road map revitalisasi tersebut adalah penguatan institusional, terobosan kreatif, dan peningkatan integritas. Oleh Timur ketiga agenda besar Polri itu dijabarkan ke dalam sepuluh program kerja antara lain, Timur berkomitmen menjunjung tinggi supremasi hukum dengan menegakkan hukum dan selalu bertindak dengan ketentuan hukum dengan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.Kedua, memastikan penuntasan penanganan perkara secara tuntas, serta diinformasikannya penanganan secara transparan pada masyarakat. Ketiga, memberikan pelayanan publik yang terbaik berupa pelayanan yang lebih mudah, cepat, baik, berkualitas, nyaman dan memuaskan. Keempat, membangun kerja sama dengan seluruh stakeholders dalam berbagai bidang. (har)
Kemendiknas Akui
BOS Belum Berjalan Baik JAKARTA - Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dinilai sudah sangat transparan sekalipun tata pelaksanaannya masih belum berjalan baik. Dana BOS sangat transparan meskipun belum puas terhadap tata pelaksanaanya,’’ kata Wakil Mendiknas Fasli Jalal di Jakarta, kemarin. Menurutnya, dalam jenjang dan pertahunnya dibuat informasi ke-83 koran daerah tentang daftar nama sekolah di setiap daerah yang mendapatkan BOS. Selain itu, terdapat pula esensi tentang peraturan yang berisi tentang apa saja informasi yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi publik serta membuat buku panduan yang dibagikan ke sekolah-sekolah. Mengenai penggunaan
dana BOS, katanya, saat ini sudah ada 240.000 sekolah yang terdaftar. Untuk tahun ini ada 200.000 sekolah yang terdiri dari 178.000 SD negeri atau swasta dan 42.000 SMP dan MTS Negeri atau swasta yang terdaftar dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS, disahkan oleh sekolah dan disetujui oleh Dinas Pendidikan. Dalam UU NO 14/2008 hanya mengatur dua hal, yaitu peraturan pemerintah mengenai retensi atau pengecualian dalam UU tersebut dan ganti rugi antara pemohon dan badan publik. ‘’Jadi kalo ada kerugian, badan publik yang bertanggung jawab,” kata Komisioner Komisi Informasi Pu-
sat, Henny S. Widyaningsih. Untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDI) bisa dijabat oleh siapa saja asalkan ada Surat Keputusan dan “Standart Operating Procedure” atau SOP. Apabila humas ingin menjadi PPDI harus memiliki peraturan internal. PPDI harus ada disetiap badan publik dan pemohon yang ingin mencari informasi baik secara lisan maupun tulisan akan berurusan dengan PPDI. PPDI wajib merespon pemohon dalam sepuluh hari, apabila tidak maka pemohon boleh membuat surat kebertan kepada PPID dalam 30 hari. ‘’PPID akan dikenai sanksi apabila tidak memberikan informasi,’’ katanya. (ant)
Golkar Berpotensi Menang 2014 JAKARTA - Lingkaran Survei Indonesia memprediksi Partai Golkar berpotensi untuk tampil lagi menjadi pemenang pada Pemilu 2014. ‘’Saat ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan partai mana yang akan mendapat dukungan suara mayoritas dan menjadi pemenang pemilu legislatif pada 2014,” kata peneliti LSI Barkah Pattimahu ketika mempresentasikan hasil surveinya di Jakarta, kemarin. Meskipun masih terlalu dini, kata Barkah, dengan mencermati sejarah dan aneka variabel, Partai Golkar memiliki potensi untuk kembali mendominasi pada Pemilu 2014. Menurut dia, ada tiga pertimbangan mengapa Partai Golkar berpotensi kembali mendominasi pada Pemilu 2014. Pertama, Partai Golkar hingga saat ini tetap menjadi partai politik yang tingkat kelembagaannya paling kokoh dari pendekatan sumber daya manusia, jaringan politik, dan pengalaman. ‘’Keunggulan kelembagaan ini membuat Partai Golkar cepat bangkit kembali setelah sempat merosot pada Pemilu 1999 ketika terjadi perubahan situasi politik
dari orde baru ke reformasi,” katanya. Menurut dia, meskipun perolehan suara Partai Golkar merosot tapi hanya merosot dari posisi pertama ke posisi kedua. Namun pada Pemilu legislatif 2004, Partai Golkar kembali tampil sebagai memenangkan Pemilu. Kemudian pada Pemilu 2009, menurut dia, Partai Golkar kembali merosot ke posisi kedua setelah tampilnya Partai Demokrat yang memperoleh dukungan mayoritas pemilih. ‘’Namun dengan kekuatan kelembagaannya, Partai Golkar berpotensi bangkit kembali pada Pemilu 2014, seperti halnya pada Pemilu 2004,” katanya. Pertimbangan kedua, menurut dia, popularitas Ketua Umum Partai Golkar sebagai figur sentral memiliki pengaruh sangat besar dalam perolehan suara pada Pemilu. Pada Pemilu 1999, Ketua Umum PDIPMegawati Soekarnoputri sangat populer yang berdampak mengangkat perolehan suara partai berlambang kepala banteng tersebut menjadi pemenang Pemilu. (ant)
Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah BUPATI dan wali kota terpilih periode 2010-2015 akan menjalani orientasi atau pembekalan kepemimpinan mulai pekan depan di Jakarta. Apa tujuannya ? Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Dalam Negeri, Tarmizi A Karim, di Jakarta, kemain mngatakan, tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan dae-
rah. Ia mengatakan, orientasi akan diikuti 60 bupati/wali kota yang baru terpilih dan dibagi menjadi dua angkatan. Orientasi ini dimulai pada 18 Oktober 2010 dan berlangsung selama tiga minggu. ‘’Orientasi untuk bupati/wali kota dilaksanakan karena latar belakang
kepala daerah yang berbedabeda. Untuk itu dibutuhkan pematangan agar kerja lebih optimal,” kata Tarmizi didampingi Kepala Pusat Penerangan Kemdagri Reydonnyzar Moenek. Kepala daerah dengan latar belakang yang bervariasi ini dituntut untuk mampu memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Materi yang diberikan untuk bupati/wali kota dalam orientasi ini di antaranya adalah pe-
mahaman berbangsa dan bernegara, demokrasi, hubungan antara pusat dan daerah, etika pemerintahan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pemerintahan yang baik dan bersih. Materi-materi ini akan diberikan oleh pejabat lembaga terkait seperti dari Kemdagri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kepolisian, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan lembaga lain yang kompeten. Lebih lanjut, Tarmizi menga-
takan, orientasi ini wajib dijalani oleh bupati/wali kota terpilih. Jika ada bupati/wali kota yang tidak dapat hadir maka Kemdagri akan melayangkan surat yang ditembuskan pada DPRD. ‘’Kita mengharapkan semua hadir, secara persuasif dan edukatif kami mengimbau,” katanya. Pemerintah, dalam hal ini Mendagri telah mengeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 24 Tahun 2010 tentang orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemda. (ant)
TNI Siap
Lawan Terorisme MALANG - Panglima Kostrad Letjen TNI Burhanudin Amin menegaskan, pihaknya siap melawan dan menumpas aksi terorisme, bahkan siap membantu kewaspadaan di lingkungan masyarakat. ‘’Kami siap melawan dan menumpas terorisme di negeri ini. Kami juga siap bekerja sama dengan Polri untuk menumpas teroris,” tegas Pangkostrad usai serah terima jabatan (sertijab) Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Singosari, Malang, Jatim, kemarin. Secara tegas Pangkostrad mengatakan, soal terorisme di Indoensia, pihaknya tidak pernah takut dengan aksi dan berbagai ancaman yang dilakukan, sebab sudah menjadi kewajiban TNI untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menegaskan, aksi terorisme di Indonesia itu tidak bisa dibiarkan. Kostrad selaku pembela keamanan negara, wajib menumpas aksi teroris tersebut. Oleh karena itu kesiapan personel, baik dari perlengkapan dan kesiapan mental harus terus ditingkatkan. Lebih lanjut Burhanudin Amin mengatakan, keutuhan NKRI itu menjadi tugas utama TNI.”Sejak dulu, kami selalu siap berperang melawan siapapun selama musuh itu mengancan keamanan negara,” ujarnya menegaskan. Sementara itu, dalam amanatnya pada acara sertijab Pangdiv Infanteri 2 Kostrad dari pejabat lama Mayjen TNI Geerhan Lantara kepada Brigjen M. Munir itu mengatakan, musuh utama TNI adalah kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan negara ini (Indonesia). Di antaranya dengan menerapkan politik adu domba dan bersekongkol dengan pihak-pihak negara lain, serta dengan kekerasan bersenjata dalam bentuk sparatis dan gerombolan bersenjata untuk memberontak NKRI. Oleh karena itu, tegasnya, pihaknya terus melakukan penjagaan ketat di berbagai sektor termasuk perbatasan. (ant)