Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 72 tahun IV Jumat, 16 April 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Penguatan Rupiah Ancam
Pemerintah Beri Kepastian
Tagih Janji Wapres
KALANGAN pengusaha mengkhawatirkan penguatan nilai tukar rupiah hingga di bawah kisaran Rp 9.000 per dolar AS bisa berdampak negatif terhadap perekonomian, karena penguatan yang terjadi lebih ...hal. 1
MENTERI Keuangan Sri Mulynai Indrawati mengatakan untuk mendorong proyek infrastruktur berskema kemitraan pemerintah swasta (KPS) pemerintah berkewajiban untuk memberikan kondisi yang lebih ...hal. 2
DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) menagih janji Wakil Presiden Boediono untuk segera memutuskan pembangunan megaproyek pengembangan gas Senoro. Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Nawawi ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Gubernur Kepri
Segera Diadili
Suluh Indonesia/ade
JARAH - Sejumlah warga menjarah bangkai mobil dari lokasi kerusuhan pasca bentrok antara warga dan Satpol PP di Kompleks makam Habib Hasan bin Muhammad al-Haddad alias Mbah Priuk, Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin.
JAKARTA - Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah, segera menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan pada pekan depan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Batam. ‘’Benar, mulai didakwa Selasa pekan depan,” kata ketua tim penuntut umum pada KPK Rudi Margonodi Jakarta, kemarin. Sidang itu akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang itu, tim penuntut umum akan membacakan surat dakwaan yang berisi uraian perbuatan Ismeth dalam kasus tersebut. Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) di Batam. Ismeth ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua Otorita Batam. Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengatakan bahwa Ismeth kemungkinan dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran juga telah menjerat pemilik PT Satal Nusantara dan PT Sarana Istana Raya, Hengky Samuel Daud. Dalam dakwaan terhadap Hengky, pengusaha itu telah menerima pembayaran sebesar Rp 10,7 miliar dari Otorita Batam selama April 2005 hingga Agustus 2005 untuk keperluan pengadaan dua unit mobil damkar. (nas)
Tangkap Harianto Badjoeri JAKARTA - Petisi 28 menuntut pihak kepolisian untuk menangkap Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Harianto Badjoeri. Pasalnya, dia paling bertanggung jawab dalam peristiwa bentrokan antara warga yang mempertahankan makam Mbak Priok dengan Satpol PP yang akan membongkar areal tersebut. ‘’Harianto Badjoeri harus ditangkap segera dan diajukan ke pengadilan,” kata perwakilan Petisi 28 Masinton Pasaribu saat menyambangi Komnas HAM untuk mengadukan tindakan Satpol PP yang memulai terjadinya aksi kerusuhan tersebut di Jakarta, kemarin. Ia menambahkan selain itu, Petisi 28 juga meminta Guber-
nur Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap rakyat dengan melakukan pembiaran kekerasan terhadap rakyat. Selain itu, Walikota Jakut juga harus mundur karena telah bersekutu dengan kekuatan modal untuk melakukan penggusuran terhadap makam Mbak Priok dan kekerasan terhadap rakyat. ‘’Periksa, adili dan tangkap Dirut Pelindo beserta jajarannya karena telah melakukan dugaan skenario penggusuran disertai dengan kekerasan terhadap rakyat,” katanya. Ia menyebutkan Satpol PP
yang baru saja berulang tahun ke-60 justru tidak menunjukkan perubahan orientasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai alat penegak hukum. Satpol PP menjadi aktor utama dalam menghadirkan praktik kekerasan terhadap warga yang mempertahankan hakhaknya. ‘’Penggusuran secara paksa terhadap makam Mbak Priok adalah bentuk arogansi kekuasaan (Pemprov DKI Jakarta) dan modal (Pelindo) dalam merusak budaya Islam yang seharusnya dipelihara oleh negara. Arogansi kekuasaan dengan kekerasan justru telah menjadikan budaya yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya. (ant)
Sjahril Djohan Dikonfrontir JAKARTA - Tersangka kasus suap dan pencucian uang, Sjahril Djohan menyatakan siap dikonfrontir dengan siapapun terkait dengan kasus rekening Rp 25 miliar milik Gayus Tambunan. ‘’Kalau mau dikonfrontir, kita bersedia dengan siapa saja,” kata pengacara Sjahril, Hotma Sitompul usai mendampingi pemeriksaan kliennya di Mabes Polri Jakarta, kemarin. Namun, Hotman menegaskan bahwa jika nantinya ada konfrontir maka kliennya hanya mau jika dilaksanakan di Mabes Polri dan bukan tempat lain. ‘’Konfrontir itu harus di kantor penyidik. Jangan di cafe karena kita bukan orang cafe,” katanya. Ia mengatakan, secara hukum kliennya punya hak untuk tidak menjalani pemeriksaan karena sedang sakit namun karena itikad baik maka kliennya mau diperiksa. ‘’Dia itu sakit dan ada itikad baik untuk klarifikasi. Secara hukum, dia bisa meminta dihentikan pemeriksaan,” katanya. Sjahril, kata Hotma, mengaku berperan dalam kasus Gayus namun yang menjadi tanda tanya
apakah peran itu melanggar hukum atau tidak. Secara terpisah, Kabid Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol. Zainuri Lubis mengatakan, penyidik dari tim independen mempertemukan tersangka Sjahril Djohan dengan tujuh tersangka lain yang terlibat perkara Gayus. ‘’Pak Sjahril Djohan dikonfrontir dengan tujuh tersangka lain,” ucap Zainuri. Namun, Zainuri tidak mengetahui hasil konfrontasi kedelapan tersangka itu. ‘’Hasilnya belum kami dapatkan,” ucapnya singkat. Tujuh tersangka yang dipertemukan dengan Sjahril adalah Gayus, Andi Kosasih, Haposan Hutagalung, Alif Kuntjoro, Lambertus, Kompol Arafat, dan AKP Sri Sumartini. Seperti diberitakan, Sjahril telah ditetapkan tersangka korupsi dan pencucian uang. Dia dijerat Pasal 5 dan 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, Pasal 3 dan 6 UU 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 55 dan 56 KUHP tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana. (ant/son)
Markus Pajak Masih Gentayangan JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Pajak DPR mengungkapkan pelaku makelar kasus (markus) pajak di luar Gayus Tambunan sampai saat ini masih berkeliaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJK) Kemenkeu. Pernyataan tersebut disampaikan Bambang Heru Ismiarso, mantan atasan Gayus. Hal tersebut diungkapkan Ketua Panja Pajak DPR Melchias Marcus Mekeng usai rapat dengar pendapat secara tertutup dengan 10 pejabat non aktif di Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak di ruang Komisi XI, Jakarta, kemarin. Dari daftar hadir yang di depan ruang Komisi XI DPR tercatat, delapan pejabat Ditjen Pajak Nonaktif sudah hadir di gedung rakyat tersebut. Kedelapan pejabat itu adalah Johny Tobing, Marudu, Bambang S, Dwi A, E Sulistiyarini, Bambang HI, Agus Budiono, dan Emir Herteniza. Sementara itu, dua pejabat lain belum diketahui namanya. Menurut Melchias, dalam pertemuan tersebut, Bambang Heru Ismiarso, mantan Direktur Keberatan dan Banding mengatakan,besar kemungkinan ada Gayus lain yang berkeliaran di Ditjen Pajak. ‘’Bambang mengata-
kan masih banyak yang berkeliaran,” katanya. Kendati begitu, tambah Melkias, pertemuan tertutup tersebut belum menyebutkan nama-nama petugas pajak yang terlibat dalam jaringan makelar kasus di tubuh Ditjen Pajak. ‘’Setengah dari percakapan tadi masih membicarakan seputar mekanisme kerja di Direktorat Keberatan dan Banding dan keterkaitan pejabat yang dihadirkan dengan Gayus,” ujarnya. Dari hasil dengar pendapat tersebut, Melchias mengungkapkan besar kemungkinan Gayus memanfaatkan kelemahan sistem yang ada di Ditjen Pajak. Selain kelemahan sistem, Panja Pajak juga menyoroti lemahnya pengawasan dari direktorat tersebut. ‘’Ada kelemahan sistem prosedur di dalam, di mana dikeluarkan surat tugas, tapi tidak ada pengawasan terhadap penugasan dan penempatan,” katanya. Mendengar penjelasan dari 10 pegawai pajak nonaktif tersebut, Panja juga berpandangan bahwa Gayus selama ini dapat melakukan aksinya karena tugasnya sebagai penelaah keberatan dan banding. ‘’Dia bermain di dua pisau,” ujarnya seraya mengatakan Gayus lebih banyak bermain di luar. (ind)
Belajarlah dari Tragedi Tanjung Priok UPAYA penertiban yang dilakukan Satpol Pamong Praja dimanapun seringkali menimbulkan korban. Arogansi petugas di lapangan memicu amarah yang berakhir dengan duka. Mari belajar dari tragedi berdarah Tanjung Priok. Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan bentrokan antara warga dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat pembongkaran makam Mbah Priok (Habib Hasan bin Muhammad Al Hadad) hendaknya dijadikan pelajaran berharga bagi pemerintah provinsi DKI
Jakarta. Bentrok di makam Mbah Priok yang mengakibatkan jatuhnya korban luka-luka baik di tubuh aparat maupun masyarakat sangat disesalkan dan hendaknya dijadikan pelajaran berharga bagi pemerintah provinsi DKI,” kata Hendardi di Jakarta, kemarin.
Hendardi
Setara Insitute, lanjut Hendardi, mengingatkan Pemprov
untuk meninggalkan pendekatan represif dan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan musyawarah apabila menghadapi persoalan dengan masyarakat. Di samping itu Setara Institute juga mendesak agar pihakpihak luar yang melibatkan diri dalam sengketa tanah yang melatarbelakangi terjadinya bentrok berdarah Tanjung Priok untuk segera mundur dan tidak campur tangan. Sejak awal seharusnya aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap kelompok-kel-
ompok semacam ini yang memperkeruh suasana dan memanfaatkan situasi. Pihak-pihak luar yang memperkeruh suasana ini hendaknya tidak diajak dalam perundingan dan musyawarah. Hendardi mengatakan, Gubernur DKI harus bertanggung jawab penuh atas terjadinya kejadian ini dan mencopot Kepala Satpol PP dari jabatannya. ‘’Ini sudah kesekian kalinya satpol PP menggunakan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat,” katanya. (ant)