Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 113 tahun IV Rabu, 16 Juni 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Asumsi APBN Diubah
DPR SetujuiKenaikan TDL
Selesaikan Dua Bandara
BADAN Anggaran DPR RI melalui Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fis-kal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2011 mengubah asumsi pertumbuhan ekonomi 2011 menjadi 6,1-6,4 persen. Hal tersebut ...hal. 1
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui tarif dasar listrik (TDL) bagi pelanggan semua jenis golongan berdaya 450 VA sampai 900 VA tidak terkena kenaikan per 1 Juli 2010. Persetujuan tersebut ...hal. 2
WAKIL Presiden Boediono memerintahkan kepada pihak berwenang untuk segera menyelesaikan persoalan dan perluasan pembangunan dua bandara masing-masing di Lombok dan Bali, dalam ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Jaksa Cirus dan Poltak
Dibela Kejagung
Anggodo Diduga Rekayasa Suap JAKARTA - Rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto makin terbuka. Keduanya tidak kenal dan tak pernah bertemu dengan Ary Muladi. Bahkan, mereka juga tidak pernah menerima serta berada di lokasi penyerahan uang suap tersebut. Hal ini sekaligus menghapus tudingan suap terhadap Chandra dan Bibit yang diatur secara matang oleh Anggodo Widjojo. Semua itu terunkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Sidang majelis hakim yang dipimpin Tjokorda Rai Suamba itu, Chandra mengaku, tidak pernah mengenal Ary Muladi dan tak pernah menemuinya pada 15 April 2009 di Pasar Festival, Kuningan, Jaksel. Saat itu, dirinya tengah berada di Wisma Rajawali, Kuningan, Jaksel tengah menjadi pembicara dalam sebuah seminar bertajuk pemberantasan korupsi. Hal ini bisa dibuktikan berdasarkan posisi ponselnya, sebelum memberikan materi dalam acara tersebut. Sementara Bibit mengaku, saat itu dirinya masih berada di Peru, menghadiri pertemuan pimpinan lembaga pemberantasan korupsi se-dunia. ‘’Saya saat itu masih berada di Peru,” tandasnya. Hal ini bertentangan jauh dengan isi
kronologi yang disusun terdakwa Anggodo yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam kronologi itu, Chandra dan Bibit dituding menerima uang dari Ary Muladi dengan lokasi dan waktu yang berbeda. Ary Muladi memberikan uang kepada Chandra di Pasar Festival pada 15 April 2009. Sedangkan uang untuk Bibit diserahkan 15 Agustus 2009 di Wisma Bellagio, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. ‘’Saya tidak mengenal Ary Muladi, hanya melihatnya di televisi. Saya juga tidak pernah mengenal Anggodo. Saya tahu Anggodo, juga setelah beritanya ramai di media massa,” aku Chandra dan Bibit dalam persidangan tersebut. Selain itu, keduanya mengatakan di hadapan majelis hakim bahwa mereka tidak pernah menangani perkara Anggodo secara khusus. Alasannya, jika ikut menangani kasus Anggodo itu, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan terkait dugaan kriminalisasi atas keduanya. Menanggapi kesaksian tersebut, Anggodo mengungkapkan semua keterangan BAP itu dilakukan Ary Muladi pada pemeriksaan kepolisian. Ia menekankan bahwa keterangan penyerahan uang itu dilakukan Ary Muladi, bukan oleh dirinya. (nas)
Suluh Indonesia/ap
PROTES - Cristiano Ronaldo memprotes wasit Jorge Larrionda (Uruguay) yang mengeluarkan kartu kuning pada laga Piala Dunia Grup G antara Pantai Gading dan Portugal di Stadion Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth, Afsel, kemarin.
Pantai Gading Vs Portugal
Bermain Imbang PORT ELIZABETH - Duel sarat gengsi yang mempertemukan pemain hebat Cristino Ronaldo (Portugal) dan Didier Drogba (Pantai Gading) pada laga perdana penyisihan Grup G Piala Dunia 2010 tidak menghasilkan gol. Pertarungan yang berlangsung di Stadion Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth, Afrika Selatan, kemarin berakhir imbang 0-0. Laga di grup neraka ini hanya diwarnai satu peluang emas yang diperoleh Portugal pada menit ke-11. Adalah Cristiano Ronaldo yang membuat kubu Pantai Gading ketar-ketir karena bola tendangan kerasnya dari tengah lapangan membentur tiang gawang.
Pertandingan berlangsung dalam tempo lambat sejak wasit Jorge Larrionda meniup peluit kick-off. Kedua tim tampaknya sangat berhati-hati karena sebuah kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal, mengingat baik Portugal, maupun Pantai Gading memiliki pemain dengan naluri saling mengalahkan. Portugal melakukan ball possession untuk mencari celah menerobos pertahanan Pantai Gading. Kesempatan itu datang pada menit ke-6 ketika Ronaldo melakukan solo run. Namun, pemain termahal di dunia tersebut ditekel oleh Didier Zokora sebelum dia mengejar bola yang sudah melewati pemain belakang Pantai
Gading tersebut. Wasit pun langsung mengganjar Zokora dengan kartu kuning. Melihat serangan tidak terlalu menggigit, Pelatih Pantai Gading Eriksson menarik keluar Salomon Kalou, dan memasukkan Didier Drogba. Masuknya striker Chelsea tersebut tak kunjung memberikan dampak positif, karena pergerakannya terlalu mudah untuk dibaca dan dimatikan oleh barisan belakang Portugal. Di masa injury time, Drogba mendapat sebuah peluang sangat manis, tetapi tendangannya melenceng jauh dari gawang Portugal yang dijaga Eduardo. Pertandinganpun berakhir 0-0. (ant/ap)
Dana Aspirasi Dewan Lolos JAKARTA - Badan Anggaran telah sepakat mengusulkan dana aspirasi dalam tanggapan terhadap Rencana Kebijakan Pemerintah (RKP) 2011. Usulan yang sebelumnya menuai kontroversi ini disepakati oleh seluruh anggota Banggar yang merupakan perwakilan fraksi-fraksi. Fraksi pengusul, Golkar, menyambut baik lolosnya usulan tersebut di Panja Anggaran. ‘’Kami gembira, konsep yang utuh dan kami jelaskan dapat tanggapan positif dari anggota di Panja. Saya yakin, kalau konsep secara utuh dijelaskan dan dipelajari secara baik, ide ini sangat baik. Terima kasih atas dukungannya,” kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Sikap fraksi-fraksi saat ini, menurut Priyo, selangkah lebih maju dibandingkan sebelumnya yang menolak usulan tersebut. ‘’Seharusnya memang jangan tergesa-gesa ditanggapi minor dan berlebihan. Kami akan mengundang semua fraksi dan publik untuk mematangkan konsepn-
ya,” ujarnya. Usulan dana aspirasi itu diganti nama menjadi Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah. Pelaksanaannya melalui kebijakan pembangunan kewilayahan yang berbasis daerah pemilihan. Namun, berapa besaran angkanya, belum disepakati. ‘’Kami berharap semua fraksi bisa mengerti setelah konsep secara utuh dipelajari. Ide ini saya pastikan bagus, transparan, dan tidak jadi sarang korupsi. Kalau diterima, ini ide jadi ide besar bersama,” katanya. Ketua Badan Anggaran Harry Azhar Azis mengatakan, usulan yang sudah disepakati akan dilaporkan pada paripurna 17 Juni mendatang. Dengan demikian, bola panas itu kini di tangan pemerintah. ‘’Jadi, itu bukan lagi domain DPR, apalagi Banggar. Itu sudah menjadi domain pemerintah,” katanya. Sementara itu, sejumlah fraksi tetap menolak dana aspirasi dan mendesak pemerintah untuk menolak usulan tersebut. (har)
SBY Bentuk KEN dan KIN JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional segera bekerja dan bisa memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam waktu enam bulan mendatang. ‘’Komite ini penelaah policy dan kemudian memberikan policy rekomendasi pada presiden di bidang ekonomi dan inovasi. Tidak perlu tumpang tindih dengan kabinet dan pemerintah,” kata Presiden ketika memberikan pengarahan kepada anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) dan Komite Inovasi Nasional (KIN) itu di Istana Negara Jakarta, kemarin. Kepala Negara mengatakan,
peran kedua komite itu sangat penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Presiden terkait sejumlah hal yang memerlukan penelaahan mendalam, baik di bidang ekonomi dan inovasi. ‘’Sering tidak cukup waktu yang ada dalam pemerintahan untuk memikirkan telaah kritis policy, maka diperlukan komite ini dengan fokus dan secara komprehensif menelaah sesuatu dan akhirnya memberikan rekomendasi terkait kebijakan. Mudah-mudahan bisa selesai dalam enam bulan. Kita akan dayagunakan dengan baik, untuk penyempurnaan policy,” tegasnya. Bagi Komite Ekonomi Na-
sional yang diketuai oleh Chairul Tanjung, Presiden menugaskan, delapan hal yang perlu ditelaah dan segera diberikan rekomendasi, antara lain Kepala Negara meminta agar komite menelaah postur dan skema APBN sebagai salah satu alat utama pemerintahan dan mendorong pengurangan hutang luar negeri secara jangka panjang. Sedangkan Komite Inovasi Nasional yang diketuai Zuhal ditugaskan menelaah sejumlah bidang dalam jangka pendek dan menengah. Untuk jangka panjang bagaimana bisa membangun knowledge society, bersama-sama membangun gaya hidup yang ramah lingkungan, dsb. (har)
JAKARTA - Kejagung mempertanyakan penetapan status tersangka Jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manullang oleh Mabes Polri karena sampai sekarang belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). ‘’Saya sendiri bingung dengan penetapan tersangka itu, karena belum ada keterangan,” kata Jampidsus M Amari, di Jakarta, kemarin. Jampidsus menyatakan, rencana permintaan keterangan terhadap Cirus dan Poltak juga tanpa pemberitahuan ke Kejagung. ‘’Seharusnya pemeriksaan terhadap keduanya harus sepengetahuan dari pimpinannya,” katanya. Ia juga menyanggah jika Kejagung sengaja menutup-nutupi soal SPDP Cirus dan Poltak. ‘’Tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya. Sebelumnya, Kejagung menyatakan Cirus dan Poltak yang terkait kasus suap dengan tersangka pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan, belum bisa diberhentikan sementara bila berkas perkaranya belum dinyatakan lengkap atau P21. ‘’Jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum dinyatakan P21 berkasnya, maka kita belum bisa melakukan pemberhentian sementara,” kata Jamwas, Marwan Effendy Wakadiv Humas Brigjen Pol Zainuri Lubis menuturkan penetapan tersangka terhadap dua tersangka jaksa itu berdasarkan alat bukti yang ditemukan penyidik. Kedua jaksa itu dapat dijerat dengan pasal pencucian uang dan undang-undang untuk aparat penegak hukum. (nas)
Polisi Sita Uang Gayus Rp 100 Miliar JAKARTA - Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan sementara yang dilakukan Polri, harta tersangka Gayus Halomoan Tambunan mencapai Rp 100 miliar. Uang itu diduga hasil tindak pidana selama Gayus menjabat sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen (Pol) Edward Aritonang mengatakan, pihaknya telah menyita harta milik Gayus hingga Rp 74 miliar yang disimpan di safety box di bank. Safety box itu dibuka atas nama Gayus. Harta Rp 74 miliar itu di luar uang tunai senilai Rp 25 miliar yang berada di rekening. ‘’Ada simpanan uang barangbarang berharga senilai Rp 74 miliar yang di luar Rp 25 miliar. (Rp 74 miliar) terdiri dari mata uang asing dan logam mulia. Ini sudah disita,” katanya di Mabes Polri Jakarta, kemarin. Sebelumnya, penyidik juga telah menyita sekitar Rp 11 miliar dari uang Rp 25 miliar. Setelah pemblokiran dibuka oleh penyidik, sebagian uang itu lalu dibelikan saham, ditabungkan ke beberapa rekening dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, serta didepositokan.
‘’Sisanya lebih kurang Rp 14 miliar masih terus kami dalami,” kata dia. Kini, penyidik menurut Edward terus menyelidiki asal uang dan barang-barang milik Gayus. ‘’Untuk masalah ini, Gayus belum kooperatif. Dalam arti, ia lebih banyak bilang lupa. Uang besar saja lupa, apalagi uang kecil. Oleh karena itu, tim penyelidik yang menangani ini dari Bareskrim,” ungkapnya. Pengacara Gayus, Pia Akbar Nasution, membenarkan bahwa kliennya menyimpan harta di safety box. Menurut dia, harta itu merupakan pemberian dari perusahaan-perusahaan yang ditangani Gayus. ‘’Saya belum mau komentar lebih detail,” kata Pia. Untuk diketahui, penyidik telah menetapkan 11 tersangka untuk kasus makelar kasus. Delapan berkas tersangka dinyatakan lengkap atau P21dan telah diterima Kejakgung. Lima tersangka segera disidangkan. Selain itu, Polri tengah menyelidiki keterlibatan sejumlah jaksa yang diduga menerima dana dari Gayus. Kini, Polri memfokuskan penyelidikan terkait mafia pajak yang melibatkan ratusan perusahaan. (son)