Edisi 16 Juli 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No.135 tahun IV Jumat, 16 Juli 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Kuota BBM Ludes

Jamsostek Katup Ekonomi

Pelaksanaan Konversi Elpiji

HINGGA Mei lalu, pagu kuota konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mencapai 15,46 juta kilo liter (KL). Artinya, 42,1 persenkuota yang dipagukan dalampos subsidi APBNPerubahan 2010 sudah ...hal. 1

PERSEROAN Terbatas (Persero) Jamsostek sebaiknya dibangun sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan sebagai lembaga penyelamat pembangunan ekonomi nasional saat Indonesia mengalami ...hal. 2

PT Pertamina (Persero) mengungkapkan, pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji tabung 3 kg tersendat menyusul terjadinya rentetan kecelakaan elpiji belakangan ini. Ketua Tim Konversi ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Luna Maya Ditahan

Suluh Indonesia/ant

Kejagung Sita Aset

Tommy Soeharto Rp 1,2 Triliun JAKARTA - Kejagung akhirnya berhasil menyita kembali aset serta uang dari PT Timor Putra Nasional (TPN) dan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto senilai Rp 1,2 triliun. Penyitaan ini didasari putusan MA yang mengabulkan pemohonan peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan institusi penuntut umum tersebut. Putusan PK itu diputus majelis hakim agung yang diketuai Harifin A Tumpa dengan hakim anggota I Made Tara dan Muchsin pada Rabu (14/7). ‘’Dengan putusan PK ini, berarti putusan kasasi yang pernah dikeluarkan batal secara judex juris,” kata Karo Hukum dan Humas MA Nurhadi di Jakarta, kemarin. Menurut Nurhadi, majelis mempertimbangkan adanya fakta dan bukti baru (novum) yang diajukan kejaksaan selaku jaksa pengacara negara yang mewakili Bank Mandiri dan Depkeu. Fakta baru tersebut yakni adanya perjanjian perdamaian antara Vista Bella dengan Depkeu terkait pengembalian utang TPN kepada Depkeu. Dengan adanya utang, berarti dengan sendirinya deposito dan rekening giro PT TPN tidak bisa dicairkan. Hal ini disebabkan aset itu menjadi jaminan atas

utang. ‘’Berarti, memang benar ada utang TPN. Bahkan, utang itu ada personal guarantee (jaminan pribadi-red) langsung dari Hutomo Mandala Putra sebagai Komisaris dan Dirut PT TPN. Novum yang diajukan kejaksaan itu yang menjadi landasan dikabulkannya permohonan PK,” tutur Nurhadi. Perkara ini sendiri, berawal saat pemerintah Presiden Soeharto melaksanakan program mobil nasional (mobnas) pada 1997 dengan menunjuk PT TPN yang dimiliki Tommy sebagai pelaksanan program itu. Kemudian, perusahaan mendatangkan mobil produksi KIA Motor dari Korea Selatan dan melabelinya dengan Timor sebagai mobnas. Saat pemerintahan berganti, TPN dituding menunggak pajak bea masuk impor mobil. Ditjen Pajak selanjutnya langsung menyita aset Timor dan memblokir dana sekitar Rp 1,2 triliun di beberapa bank— Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekpor Impor (Bank Eksim) dan Bank Bapindo—yang merger menjadi Bank Mandiri. Timor menolak putusan itu, lalu menggugat Dirjen Pajak. Gugatan ini dikabulkan. Perkara ini berakhir pada upaya peninjauan kembali. (nas)

DITAHAN - Artis dan presenter Luna Maya saat tiba di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin. Luna Maya resmi ditahan karena dinilai tidak kooperatif terkait dengan penyidikan kasus video porno.

TDL Naik

Sembako Naik JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Halim Kalla mendesak pemerintah agar bisa menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. ‘’Yang lebih penting bagaimana pemerintah bisa menjaga kestabilan harga-harga kebutuhan pokok,” katanya di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Halim menjelaskan, kenaikan TDL sebesar rata-rata 10 persen tidak akan banyak memberatkan masyarakat jika pemerintah mampu menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Menurut dia, tak terkontrolnya harga-harga kebutuhan pokok sangat memberatkan masyarakat. Ia menjelaskan, di

negara lain, pemerintah bisa secara ketat menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Mengenai desakan para pengusaha agar pemerintah membatalkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), ia mengatakan, hal itu biasa dilakukan oleh para pengusaha. Halim sendiri sebagai pengusaha bisa memahami hal tersebut, meskipun tidak sepakat dengan hitungan yang diajukan pengusaha. ‘’Kita ini terlalu manja. Ini biasa saja. Hanya hitungannya tidaklah sampai 40 persen,” katanya. Ia mengaku, sebagai pengusaha yang terpenting adalah adanya pasokan listrik yang terjamin. Kenaikan TDL 10 per-

sen, tambahnya, bisa diterima selama pasokannya terjamin. ‘’Yang jelas TDL naik 10 persen tak masalah, asalkan pasokan terjamin,” katanya. Menurut dia, jika pasokan listrik tak terjamin dan sering terjadi pemadaman maka justru hitungannya bisa sampai 40 persen karena harus nyalakan genset dengan BBM-nya. Ia menambahkan, yang lebih penting pemerintah bisa menjelaskan untuk apa uang hasil penghematan akibat kenaikan TDL tersebut. ‘’Yang mendesak bagaimana pemerintah bisa jelaskan untuk apa uang penghematan akibat kenaikan TDL tersebut,” kata Halim Kalla. (har)

Belum Lapor Kekayaan

KPK Tegur Pimpinan DPR JAKARTA - Meski duduk di kursi yang sangat terhormat sebagai anggota DPR, sikap kurang baik dan tak patut dicontoh itu masih saja diperlihatkan sebagian dari mereka. Terutama dalam menyerahkan Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Padahal, melaporkan hartanya itu kewajiban mereka sesuai aturan hukum yang berlaku. Atas dasar itu, KPK segera menyampaikan surat teguran kepada ketua DPR serta para ketua fraksi untuk segera memerintahkan anggotanya melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya itu. ‘’Paling lambat surat teguran itu dikirimkan Jumat ini,” kata PLH Ketua KPK Haryono Umar di Jakarta, kemarin. Berdasarkan akses data LHKPN, KPK mencatat sebagian anggota DPR belum melaporkan harta kekayaannya. Fraksi terbanyak dari F-PD yaitu 42 orang. Selanjutnya, F-PG sebanyak 28 orang, F-PAN sebanyak 26 orang, F-PPP sebanyak delapan orang.

Berikutnya adalah F-PDIP sebanyak delapan orang, F-Gerindra sebanyak lima orang, F-Hanura sebanyak empat orang, F-PKS sebanyak empat orang, dan F-PKB sebanyak tiga orang. Haryono berharap, pimpinan DPR dan Fraksi mampu memberikan sanksi yang tegas terhadap anggotanya, mengingat sanksi dalam UU hanya bersifat administratif. ‘’MA saja mengeluarkan surat keputusan pemberian sanksi berupa terhambat karier bagi hakim yang tidak melaporkan LHKPN. Langkah MA ini patut diikuti pimpinan dewan,” paparnya. Seharusnya, lanjut Haryono, anggota DPR melaporkan harta kekayaannya dua bulan setelah yang bersangkutan dilantik pada 1 Oktober 2009 lalu. Hal ini bisa diterima KPK, karena para wakil rakyat itu memang perlu waktu untuk menghimpun data serta dokumen atas kekayaan yang dimilikinya itu. Tetapi hingga sekarang sebagian dari mereka belum juga melaksanakan kewajiban tersebut. (nas)

DPR Terseret Gratifikasi Dana Haji JAKARTA - ICW menyampaikan laporan dugaan keterlibatan anggota Komisi VIII DPR menerima gratifikasi dari biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2009. Laporan itu disampaikan pimpinan ICW yakni Koordinator Divisi Korupsi Politik Abdullah Dahlan serta Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Ade Irawan di Gedung DPR di Jakarta, kemarin. Laporan itu diterima Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR, Gayus Lumbuun yang berjanji akan menindaklanjutinya. Dahlan menjelaskan, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2009 atau 1430 Hijriyah, rombongan Komisi VIII DPR

periode 2004-2009 diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi menginap di Hotel Almadina Palace sebesar SR 8.675 atau sekitar Rp 21,6 juta serta biaya transportasi selama sepekan di Arab Saudi. Menurut Dahlan, saat itu Kementerian Agama melalui staf teknis urusan haji memerintahkan bendahara BPIH sektor luar negeri di Jeddah untuk membayar biaya akomodasi rombongan angggota DPR. Dahlan menambahkan, Kementerian Agama melalui Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga meminta staf teknis urusan haji pada Konjen RI di Jeddah memberi

bantuan transportasi. ‘’Penerimaan dana akomodasi dan transportasi itu termasuk dalam kategori gratifikasi,” katanya. Hal itu, kata dia, bertentangan dengan pasal 208 ayat (3) UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang menyebutkan, Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi. Ade Irawan menambahkan laporan ini dimaksudkan untuk mengingatkan anggota Komisi VIII DPR dan Pemerintah yang sedang membahas anggaran BPIH tahun 2010 atau 1431 Hijriyah. (ant)

JAKARTA - Artis Luna Maya ditahan karena dianggap tidak kooperatif. ‘’Polisi menahan Luna karena dianggap tidak kooperatif,” kata Kepala Penerangan Umum (Kapenum) Divisi Hubungan Masyarakat, Kombes Pol Marwoto Soeto di Jakarta, kemrin. Sebelumnya, Luna ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Rabu sekitar pukul 22.00 WIB. Namun mulai kemarin, Luna ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Luna tiba di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya diantar artis Camelia Malik dengan menumpang mobil warna hitam dengan nomor polisi B 185 BP. Luna hanya tersenyum saat dikonfirmasi wartawan terkait dengan kedatangannya di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya itu. Artis yang diduga sebagai pelaku pada video tidak senonoh bersama Ariel Peterpan alias Nazril Irham mengenakan kerudung krem, celana panjang warna merah dan baju terusan, serta menggunakan sandal jepit. Di Polda Mettro Jaya, Luna Maya dipertemukan atau dikonfrontasikan dengan para saksi di Polda Metrio Jaya. ‘’Luna dibawa dari Mabes Polri ke Polda Metro Jaya untuk dikonfrontir keterangannya dengan para saksi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang. Polisi saat ini sudah menetapkan 11 tersangka terkait video porno Nazriel Ilham alias Ariel, yakni Ariel, Luna dan Cut Tari, sementara delapan tersangka adalah pengunggah dan penyebar video mesum itu. ‘’Satu penunggah saat ini sudah dalam perjalanan yang dibawa dari Polwiltabes Bandung,” kata Edward. Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri menetapkan Luna dan Cut Tari sebagai tersangka. Kedua selebritis itu diduga terlibat pembuatan video asusila bersama Ariel dan terjerat Pasal 282 KUHP tentang pelanggaran norma kesusilaan. Polri sebelumnya sudah menetapkan Ariel sebagai tersangka yang saat ini ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri. Meski sudah ditahan, Ariel belum juga mengakui pelaku yang ada di video porno itu adalah dirinya. Cut Tari dan Luna Maya bahkan telah menyampaikan permohonan maafnya kepada publik, namun hal tersebut tidak memperngaruhi penyidikan. Polri sebelumnya juga telah melakukan pemeriksaan identifikasi fisik untuk memastikan pemeran dalam video asusila tersebut. Identifikasi fisik dengan menggunakan anatomi forensik yang merupakan salah satu cara untuk mengungkap kasus melalui investigasi kejahatan secara ilmiah (scientific crime investigation). Penyidik melakukan peninjauan struktur anatomi ketiga artis yakni Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari dan dibandingkan dengan ciri-ciri tubuh yang tertera pada rekaman video asusila yang menggegerkan negeri ini. (ant/son)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.