Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.156 tahun IV Senin, 16 Agustus 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
KPPU Tak Berhak Batalkan
Pasar Saham dan Uang
Jamin Pasokan BBM
SEJUMLAH kalangan menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU tidak berhak membatalkan kelanjutan proyek pengembangan gas Senoro yang dikerjakan konsorsium PT Pertamina-PT Medco ...hal. 1
PASAR saham dan pasar uang domestik membaik setelah pelaku asing kembali mengalihkan dananya ke Indonesia, meski arus investasi kepasar relatif masih kecil. Arus investasi asing ke pasar belum besar ...hal. 2
ASOSIASI Telekomunikasi Selular Indonesia dan PT Pertamina mewujudkan komitmen bersama menjamin pasokan bahan bakar minyak penunjang kegiatan operasional perusahaan telekomunikasi, khususnya ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Pidato Kenegaraan
Harus Beri Harapan
Suluh Indonesia/ant
LOMBA TARI - Sejumlah anak berlomba tari memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-65 di Pura Desa Peguyangan, kemarin. Sebelas jenis tari tradisional Bali dilombakan dan diikuti 309 peserta.
Irwasum :
Kapolri Sakit JAKARTA - Kasus tidak hadirnya Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri (BHD) yang membuat batalnya pelantikan lima pejabat perwira tinggi (pati) Mabes Polri terjawab. Orang nomor satu di Polri itu ternyata sakit yang membuatnya tidak bisa berdiri. Sakit juga memaksa Kapolri tidak bisa menghadiri upacara pengukuhan Paskibraka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Irwasum Mabes Polri Komjen Pol Nanan Sukarna yang mewakili Kapolri pun memberikan bantahan terhadap seputar isu yang berkembang terkait menghi-
langnya Kapolri tanpa kabar sejak Jumat lalu. ‘’Insya Allah, pada acara di DPR besok hadir. Di DPR kan duduk. Mungkin kalau disini (Istana Negara) berdiri, jadi beliau belum siap,” kata mantan Kadiv Humas ini. Nanan menjelaskan, saat ini Kapolri berada di rumahnya. Nanan membantah kabar yang menganggap bahwa kondisi kesehatan Kapolri drop akibat banyaknya persoalan yang menghujam intitusi Polri termasuk tudingan sejumlah masyarakat bahwa Kapolri telah melakukan kebohongan publik terkait kontroversi keberadaan rekaman pembicaraan antara Deputi Penidakan
KPK Irjen Pol. Ade Rahardja dan pemberi suap Ari Muladi dalam kasus suap Anggodo Widjojo. Pasalnya, bukti rekaman pembicaraan Ade-Ari yang diklaim Kapolri ternyata hanya berupa call data record (CDR) saja. Nanan menegaskan Kapolri tidak tertekan atas kecaman dari sejumlah pihak atas sorotan yang selama ini. Jawaban Nanan ini mempertegas statemen penasihat Kapolri, Kastorius Sinaga. Kastorius menyatakan, kesehatan BHD terganggu setelah santap sahur pada Jumat 13 Agustus. Sedangkan pejabat Divisi Humas Polri selalu menyangkal BHD sakit. (har)
Pemerintah Didesak TIDAK TERBIT Sehubungan dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-65 yang merupakan libur nasional, Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta pada Selasa (17/8) tidak terbit. Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta akan terbit seperti biasa pada Rabu (18/3). Untuk itu, kepada pembaca dan pemasang iklan mohon maklum adanya. Redaksi
Bersikap Tegas Pada Malaysia JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas terkait penembakan dan penahanan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Polisi Diraja Malaysia. ‘’Malaysia sahabat Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak bisa diam saja, harus protes keras terhadap perlakuan Pemerintah Malaysia,” kata anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo, Jakarta, kemarin. Sekjen PDIP itu menambahkan, penembakan dan penahanan petugas negara itu merupakan bentuk penghinaan kepada Indonesia. ‘’Polisi Malaysia sudah menghina kedaulatan Indonesia,” kata Tjahjo. Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso membenarkan adanya penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Peringatan (KKP) tapi ia membantah adanya penembakan yang dilakukan oleh Polisi
Diraja Malaysia terhadap petugas KKP di perairan Bintan. ‘’Benar, ada penangkapan terhadap tiga petugas KKP. Saat ini kita tengah mengupayakan agar ketiga petugas itu dibebaskan,” kata Aji. Ia membantah adanya penembakan terhadap kapal patoli KKP yang dilakukan oleh kapal Patroli Malaysia. ‘’Tidak ada penembakan terhadap petugas kita. Tapi hanya tembakan peringatan saja kepada petugas yang sedang berpatroli,” katanya. Sebelumnya, tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditahan oleh Polisi Diraja Malaysia saat menangkap kapal nelayan Malaysia yang sedang mencuri ikan di perairan Indonesia. Penahanan itu dilakukan karena tiga petugas KKP yang sedang berada dalam kapal nelayan Malaysia tidak sempat melarikan diri. Kapal Patroli Malaysia itu melakukan tembakan peringatan kepada kapal patroli KKP yang hanya menggunakan speedboat. (ant)
Jafar Gantikan Anas JAKARTA - Partai Demokrat menetapkan Mohammad Ja’far Hafsah sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum. Keputusan tersebut diambil setelah pertemuan jajaran DPP partai dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. ‘’Iya (sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR), kita tunggu pengumuman resmi saja,” kata Jafar di Jakarta, kemarin. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Fraksi, SBY berpesan agar Jafar mampu bersinergi dengan pimpinan fraksi lainnya maupun pimpinan DPR, serta membangun komunikasi politik
yang baik dengan semua pihak di luar lingkungan DPR. Hingga saat ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR ini mengaku belum menerima surat keputusan (SK) pengangkatannya tersebut. Karena itu, dia belum mau banyak berkomentar atas terpilihnya sebagai Ketua Fraksi terbesar di DPR itu. Soal visi dan misinya memimpin FPD termasuk dengan mitra koalisi di parlemen, Jafar juga menolak berkomentar. Jafar selama ini dikenal sebagai pejabat karir di Departemen Pertanian. Jabatan terakhirnya sebagai Direktur Jenderal Bina Produksi Tanam Pangan Departemen Pertanian
(2002-2005). Pensiun sebagai PNS, Jafar kemudian meniti karir politiknya dengan bergabung ke Partai Demokrat dengan menjadi salah satu Ketua DPP partai pada 2005. Dalan susunan kepengurusan PD 2010-2015, Jafar dipercaya menjadi Ketua Departemen Kesejahteraan Rakyat. Selain itu, dia juga sempat menjadi kandidat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Bali beberapa waktu lalu. Namun, dia mengundurkan diri dan dipercaya oleh Ketua HKTI terpilih Prabowo Subianto sebagai Ketua Badan Pertimbangan HKTI periode 2010-2015Wakil. (har)
JAKARTA - Hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Pidato Kenegaraan menyambut hari ulang tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan RI ke-65 dilanjutkan penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2011. Untuk itu, Sidang Bersama DPR dan DPD harus diikuti dengan substansi pidato Presiden terhadap masalah-masalah bangsa, serta bisa memberikan harapan dan penyejuk serta solusi terhadap masalah yang muncul. Penegasan tersebut dikemukakan Ketua Tim Persidangan Bersama dari DPD I Wayan Sudirta di Jakarta, kemarin menanggapi sidang bersama DPR-DPD yang akan dilaksanakan hari ini. ‘’Ini adalah momen yang elegan, dimana DPR dan DPD bisa duduk bersama. Momen itu pun harus dimanfaatkan Presiden dengan pidato yang menyodorkan data akurat serta antisipasinya, sehingga masyarakat mendapat harapan akan hari esok,” kata Sudirta. Anggota DPD dari daerah pemilihan (dapil) Bali ini mengatakan di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang melonjak, pemerintah harus mampu meyakinkan adanya harapan untuk lebih baik dari hari kemarin. Apalagi APBN sekitar Rp 1.200 triliun itu seharusnya bisa lebih dimanfaatkan untuk kesejahtaraan rakyat. ‘’Jangan ada kebocoran APBN, apalagi jika kebocoran itu mencapai 35 persen,” kata Sudirta. Sudirta menyoroti banyaknya masalah yang muncul saat ini seperti korupsi, kesuruhan pemilukada, ancaman disharmoni beragama hingga harga kebutuhan pokok yang terus membubung tinggi. ‘’Satu-satunya yang kita miliki adalah harapan, maka kita ingin pidato yang bisa meyakinkan dan menjadi penyejuk diantara permasalahan bangsa yang timbul saat ini,” kata Sudirta. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta agar anggota DPR dan DPD yang hadir pada sidang bersama mendengarkan pidato kenegaraaan dan nota RAPBN 2011 dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melakukan interupsi. Menurutnya, sidang bersama hanya mendengarkan pidato kenegaraaan dan laporan pengantar nota keuangan dari Presiden, sehingga bukan forum interupsi. Apalagi sidang bersama itu juga dihadiri tamu asing seperti kepala negara dari negara-negara sahabat dan para duta besar yang bertugas di Indonesia, sehingga akan merusak suasana khidmat dari pidato Presiden. Jika ada anggota yang tidak puas atas kinerja pemerintah, Priyo menyarankan bisa menyalurkan aspirasinya melalui rapat kerja di komisi. (har)