Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 16 September 2010
Picu Naiknya Suku Bunga
Dana Asing Dorong IHSG Naik
Turun Drastis
PENGAMAT perbankan, Irfan Kurniawan memperkirakan, kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) primer dari lima persen menjadi delapan persen akan mendorong perbankan menaikkan suku bunganya ...hal. 1
PADA awal perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu setelah libur Lebaran selama tujuh hari, IHSG ditutup menguat hampir menyentuh empat persen ...hal. 2
EKSPOR minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia ke Pakistan menurun drastis sejak 2008 hingga menimbulkan kerugian sekitar 500 juta dolar AS. “Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan,” kata ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 172 tahun IV
Suluh Indonesia/ant
KETERANGAN - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan memberikan keterangan usai mengadakan pertemuan guna membahas persoalan izin tempat ibadah jemaat HKBP di Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin.
Ketua FPI Bekasi
Jadi Tersangka
Yusril Diperiksa JAKARTA - Tersangka dugaan korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra enggan menjawab 23 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejagung. ‘’Yusril menyatakan 23 pertanyaan itu akan dijawab setelah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi,” kata anggota tim penyidik kasus Sisminbakum Yulianto di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Presiden PT Media Nusantara Citra, Hary Tanoesudibyo, berdalih ke Israel guna menghindari pemeriksaan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM. ‘’Penyidik semula mengirimkan surat ke PT MNC yang diterima oleh Agustin, dan menyatakan Hary Tanoe sedang ke Israel,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Babul Khoir Harahap. Semula Hary Tanoesudibyo akan diperiksa oleh penyidik Kejagung pada Selasa (14/9) sebagai saksi untuk tersangka Yusril Ihza Mahendra (mantan Menteri Hukum dan HAM) dan Hartono Tanoesudibyo (mantan Kuasa Pemegang Saham PT Sarana Rekatama Dinamika). Kapuspenkum menambahkan pihaknya langsung mengecek ke Imigrasi dan diketahui tidak ada yang berangkat ke Israel atas nama Hary Tanoe. (ant)
Anggota DPD Kunjungi
Inggris dan Belanda JAKARTA - Kritik masyarakat terhadap Panja Pramuka DPR ke Afsel tidak mempengaruhi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk berpergian ke luar negeri. Rencananya enam anggota DPD mengatasnamakan Panitia Rancangan UU Lintas Komite akan berangkat ke Inggris dan Belanda. Wakil Ketua DPD Laode Ida mengatakan rombongan dipimpin Muhammad Syukur dari dapil Jambi. Dengan anggota masing-masing Paulus Yohanes Sumino (Papua), Habib Hamid (Kalimantan Selatan), Pardi (DKI Jakarta), Aryanthi Baramuli Putri (Sulawesi Utara) dan Abdul Azis (Sulawesi Selatan). Sebanyak satu hingga dua orang dari Setjen DPD juga akan turut menyertai rombongan. Tujuan kunjungan kerja anggota DPD ini, menurut Laode, dalam rangka supporting system perancangan UU untuk pembentukan lembaga baru di DPD yaitu Law Center. ‘’Kita ingin belajar dari Inggris sebagai negara demokrasi tertua dalam membangun dan menguatkan fungsi lembaga semacam DPD ini. Sementara pilihan lainnya ke Belanda, karena negara tersebut juga memiliki lembaga seperti DPD ini, yang telah eksis dan banyak memiliki pengalaman panjang,” katanya. (har)
JAKARTA - Polisi kembali menangkap dan menetapkan satu orang tersangka yang diduga sebagai pelaku penusukan terhadap Pendeta dan anggota Majelis Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah, Desa Ciketing, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Jumlah tersangka kini menjadi sepuluh orang. ‘’Kemarin sudah ada tambahan satu lagi, jadi sepuluh, statusnya tersangka,” kata Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Boy Rafli Amar mengatakan penetapan status tersangka terakhir hingga genap menjadi sepuluh orang adalah
Ketua DPW Front Pembela Islam (FPI) Bekasi Murhali Barda. Peningkatan status Murhali menjadi tersangka karena dengan tuduhan melakukan penghasutan atau provokasi. Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan dengan keragaman suku, agama dan ras (SARA) maka semua pihak harus menjunjung tinggi sikap saling menghargai kebhinekaan dengan cara mengikuti aturan yang ada. Tanpa itu, akan selalu kerusuhan dan negara menjadi kacau. Kepada aparat penegak hukum, Marzuki berharap agar kepolisian bisa bertindak tegas dan menindak seluruh pelaku yang terkait baik kriminal maupun yang memprovokasi. ‘’Motivnya harus digali benar.
Ini seperti halnya juga dengan SKB 3 menteri diperlukan agar jangan sampai muncul isu adanya upaya kristenisasi atau islamisasi,” tegasnya. SKB 3 Menteri
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta insiden HKBP di Bekasi, tidak diekploitasi dan dipolitisasi. ‘’Perizinan rumah ibadah itu sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat lingkungan seperti RT/ RW dan kelurahan atau paling tinggi di tingkat kotamadya atau kabupaten,” ujarnya. Menurutnya, SKB 3 menteri yang mengatur tentang masalah perizinan tentang peribadatan menurutnya harus didukung oleh masyarakat di lingkungan sekitar. (har/son)
Tak Harus Sampai Presiden JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, insiden penusukan terhadap jemaat Huria Kristen Batak Prostestan (HKBP) di Ciketing, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, seharusnya tidak sampai meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan. ‘’Terlalu tinggi bila sampai Presiden Yudhoyono. Kasus Ciketing Bekasi tidak bisa digeneralisir menjadi masalah nasional,” kata Taufik di Jakarta, kemarin. Seharusnya, kata Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional itu, penyelesaian kasus tersebut hanya sampai tingkat bupati saja. ‘’Sebenarnya peranan RT, RW, Kepala Desa, Camat dan Bupati sangat diperlukan sekali untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tak perlu sampai ke Presiden,” katanya. Ia menambahkan, di hampir semua daerah di Indonesia ini, ada gereja dan mesjid yang saling berhadapan dan berdampingan, namun tidak menimbulkan permasalahan sama sekali, bahkan kedua pihak tetap hidup rukun dan damai.
Taufik menengarai adanya pihak-pihak tertentu yang mendramatisir dalam Kasus Ciketing Bekasi itu. ‘’Kasus Ciketing Bekasi didramatisir sedemikian rupa, bahkan saya menengarai ada keinginan untuk mengadu domba antar umat beragama,” katanya. Oleh karena itu, ia meminta kepada semua pihak untuk tidak terpancing dan terprovokasi dengan adu domba yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab. ‘’Kita harus berpikir jernih, tidak terpancing, tidak terprovokasi. Kasus Bekasi hanya sebuah kasus,’’ ujar Taufik. Terkait dengan perlunya revisi Surat Keputusan Bersama Dua Menteri tentang Persyaratan Pendirian Rumah Ibadah yang dilontarkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Taufik justru menilai SKB itu masih relevan dan perlu dipertahankan. ‘’Saya menilai SKB Dua Menteri itu masih diperlukan, masih relevan. Tinggal bagaimana Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Camat hingga Bupati mengimplementasikannya,” kata Taufik. (har/son)
Tuntaskan Kasus Century JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menengaskan, kasus Bank Century harus dituntaskan dan diproses secara hukum. ‘’Siapa bilang penanganan kasus hukum ini dihentikan. Tetap DPR mendorong aparat hukum, kususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan kasus Century ini,” katanya di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Pramono menyatakan, kelanjutan dan penuntasan kasus yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun ini sangat tergantung dari komitmen aparat penegak hukum seperti KPK. ‘’DPR kini hanya memil-
iki kewenangan untuk mengawasi lembaga penegak hukum dalam rangka penuntasan kasus ini. Sehingga kini kasus Century ini tergantung penegak hukumnya,’’ kata politisi asal PDIP itu. Oleh karena itu, KPK diharapkan secara sungguhsungguh untuk segera menuntaskan kasus Century ini dan tidak diskriminatif atau tebang pilih dalam penanganan kasus hukumnya. ‘’angan sampai terkesan kasus Century yang besar ini diabaikan atau tidak mendapat perhatian secara serius,” katanya. Apalagi ada pengakuan
KPK bahwa kewenangannya terbatas untuk penyelesaian kasus ini dan tidak bisa masuk dalam kasus-kasus di perbankan dan pencucian uang. ‘’KPK mengaku hanya bisa masuk pada wilayah tindak pidana korupsi (tipikor) saja. Sementara kasus tipikor juga ada syaratnya, yaitu harus ada kerugian keuangan negara. Karena ada kewenangan yang terbatas itu, maka kasus Century ini bisa dilanjutkan oleh Polri dan Kejagung,” katanya. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mempertanyakan penetapan 26 anggota DPR sebagai tersangka. (ant)
Ekonomi Kuat Syarat
Entas Kemiskinan JAKARTA - Dekan Harvard Kennedy School, John F Kennedy School of Government, AS David T Ellwood menilai perekonomian negara yang kuat adalah syarat utama kesuksesan program pengentasan kemiskinan. ‘’Saat membantu Pemerintahan Bill Clinton untuk reformasi kesejahteraan, mengurangi kemiskinan. Saya ditanya apa yang penting, ekonomi yang kuat atau kebijakan baru. Kalau saya harus pilih, (saya pilih) ekonomi yang kuat,” katanya dalam kuliah kepresidenan tentang peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan orang miskin di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Menurut David, dengan perekonomian yang kuat maka akan dimiliki suatu program yang kuat yang dapat menjadi modal utama guna menciptakan lapangan pekerjaan. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat harus dalam bentuk tersebar, bukan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan segelintir orang saja. ‘’Pertumbuhan ekonomi harus sehat dan tersebar, yang menguntungkan seluruh kelompok,” ujarnya. David juga menilai Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah. Kesimpulannya itu merujuk pada kemampuan Indonesia bangkit dari krisis ekonomi 1997. ‘’Masa depan Indonesia sangat cerah. Ekonomi berkembang luar biasa, demokrasi berkembang baik, dan Indonesia dapat lebih dari itu,” katanya. David menyampaikan materi kuliah bertema Creating Job, Reducing Poverty and Improving the Welfare of the People: Acting in Time on Hard Problems selama lebih kurang satu jam dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Selain Presiden Yudhoyono, kuliah itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa pejabat negara lainnya. (ant)
PTSP Tak Diterapkan
Akan Dikenai Sanksi JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah daerah yang belum juga menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk mengurus perizinan investasi, akan dikenai sanksi antara lain berupa pengurangan dana dekonsentrasi. ‘’Kalau tiba saatnya, kita berikan sanksi. Sanksi-nya administratif, bisa pengurangan ini itu, dikurangi dana alokasi khusus atau dana dekonsentrasi,” katanya di Jakarta, Rabu, setelah penandatangan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Surat Edaran Bersama tersebut tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah. Gamawan menuturkan pemberian sanksi ini akan diterapkan mulai 2011 sedangkan bagi daerah yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik akan diberikan insentif. ‘’Sudah ada surat edaran, peraturan Mendagri soal keharusan PTSP. Tetapi memang belum ada sanksi, makanya perlu ada sanksi,” katanya. Mendagri mengatakan pengurusan perizinan seharusnya sudah masuk dalam satu sistem PTSP dan tidak ada lagi perizinan yang masih ditangani oleh dinas atau kepala daerah. Dengan berada dalam satu sistem ini, maka tidak ada negosiasi dalam pembuatan perizinan yang melibatkan investor dan pembuat izin sehingga menghambat investasi. ‘’Ini akan diatur dalam perda (soal PTSP) di situ dicantumkan mekanismenya, berapa hari, berapa jam, juga menentukan persyaratan membayar berapa. Kalau sudah distandarkan tidak ada uang (negosiasi) didalamnya,” katanya. (ant)