Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 228 tahun III Rabu, 16 Desember 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Utang Baru RI Rp 233 Triliun
Menuju Tingkat Dunia
Diminta Stabilkan Harga Gula
DIREKTUR Jenderal Pengelolaan Utang, Rahmat Waluyanto, mengatakan, pada 2010 pemerintah berencana berutang Rp 233,666 triliun untuk menutup pembiayaan yang dibutuhkan...hal. 1
PEMERINTAH menargetkan hanya lima Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang boleh memperoleh opini disclaimer (tanpa opini) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Angka ini lebih...hal. 2
DEPARTEMEN Perdagangan (Depdag) meminta importir gula menstabilkan harga di wilayah distribusinya masing-masing setelah realisasi impor dilakukan. “Sudah ada item itu (kewajiban stabilisasi...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Boediono Segera Diperiksa JAKARTA - Pansus Angket Bank Century memastikan memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang juga Wakpres Boediono dan semua Deputi Gubernur BI yang terlibat dalam pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) kepada Century. Ketua Pansus Angket Idrus Marham di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin mengatakan pemanggilan para petinggi BI akan dilakukan selama dua hari, yakni pada tanggal 21 dan 22 Desember mendatang. Pemanggilan pada tanggal 21 Desember bertujuan untuk mengungkap latar belakang disetujuinya merger Bank CIC International, Bank Pikko dan Bank Danpac menjadi Bank Century. Adapun pihak yang dipanggil adalah Gubernur dan Deputi senior BI saat itu yakni Burhanuddin Abdullah, Miranda Goeltom, Anwar Nasution, dan Aulia Pohan. Anggota pansus angket, Maruarar Sirait menambahkan, untuk tanggal 22 Desember, petinggi BI yang dipanggil adalah mereka yang menyetujui disalurkannya FPJP kepada Century, yakni Gubernur dan Deputi BI saat itu seperti Boediono, Miranda Goeltom, Suluh Indonesia/sep Budi Rochadi, Muliaman D Hadad, Siti Ch KETERANGAN - Ketua Pansus Angket Bank Century DPR Idrus Marham (tengah) berbincang dengan Wakil Ketua Makfudz Siddik Fadjridjah, Budi Mulya, dan Hartadi A Sarwono. (har) (kanan) dan Gayus Lumbuun (kiri) mengenai nama-nama direksi Bank Indonesia yang akan dipanggil menjadi saksi.
Anggota Pansus Diintervensi JAKARTA - Anggota Pansus Hak Angket Bank Century Bambang Soesatyo mengaku ditegur Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie perihal rekaman Menkeu Sri Mulyani dan pemilik Bank Century Robert Tantular yang diungkapnya. Anggota F-Partai Golkar ini menegaskan siap mundur jika mendapat tekanan. ‘’Tanpa diminta, kalau saya mulai diarahkan, ditumpulkan. Kalau pansus diarahkan untuk tujuan tertentu, sukarela saya akan mundur,” katanya di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Hingga saat ini, Bambang masih meyakini tentang adanya percakapan Sri Mulyani dengan Robert. Soal bantahan Sri Mulyani, menurutnya, masih
perlu diklarifikasi. Dia menekankan bahwa suara lawan bicara Sri Mulyani dalam rekaman tersebut merupakan suara Robert Tantular yang merupakan mantan komisaris Bank Century. ‘’Sri Mulyani kan bilang, Ya, Robert. Saya akan minta konfirmasi,” katanya. Dia menegaskan akan membuka rekaman pembicaraan yang dimilikinya itu secara resmi dalam rapat pansus. Jika ada upaya menghentikan langkahnya, Bambang menegaskan memilih mundur. ‘’Semoga kasus ini semakin terkuak, kami kerja lurus-lurus saja,” tegasnya. Soal isi rekaman itu, Sri Mulyani telah menyampaikan bantahan. Sri Mulyani menegaskan Robert Tantular tidak
pernah ikut hadir dalam rapat KSSK yang digelar pada 2008 lalu. Suara dalam rekaman itu, menurut Sri Mulyani adalah suara Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKp3r) Marsilam Simanjuntak. Soal rencana pemanggilan Marsilam, Ketua Pansus Idrus Marhan mengatakan pemanggilan Marsilam sangat dimungkinkan karena kehadirannya di rapat KSSK pada 21 November 2008 itu yang disebut menjadi dasar dikeluarkannya bailout Bank Century. Anggota Pansus lainnya Maruarar Sirait mengatakan pemanggilan Marsilam untuk menjelaskan berbagai pertanyaan yang muncul di pansus. (har)
Anggaran Pansus Rp 2,7 M JAKARTA - Wakil Ketua Panitia Angket Kasus Bank Century Yahya Sacawiria mengatakan, panitia angket menyepakati anggaran kerja penyelidikan kasus Bank Century senilai Rp2,7 miliar. ‘’Anggaran tersebut sudah jauh menurun dari usulan semula sekitar Rp5 mliar,” kata Yahya Sacawiria usai rapat panitia angket di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Dijelaskan Yahya, anggaran tersebut dialokasikan untuk kerja panitia angket menyelidiki kasus Bank Century selama 60 hari kerja sejak ditetapkan pada 4 Desember lalu. Secara garis besar, katanya, alokasi anggaran ada empat kelompok yakni rapat, kunjungan lapangan, mengundang ahli, serta kesekretariatan. Pada kelompok rapat, katanya, ada lima jenis rapat yang akan dilakukan dan frekuensinya cukup banyak meliputi, rapat pimpinan, rapat konsultasi dengan pimpinan, rapat audiensi dengan elemen masyarakat, serta rapat yang menghadirkan saksi dan ahli untuk dimintai keterangan. Pada kelompok kunjungan lapangan, katanya, panitia angket akan mengunjungi lokasi-
lokasi keberadaan aset Bank Century baik di Jakarta maupun di sejumlah kota lainnya. Pada kelompok mengundang ahli, katanya, panitia angket akan mengundang ahli yang terkait dengan kasus Bank Century dari sejumlah kota di Indonesia, dengan menanggung biaya transport dan akomodasi. Menurut dia, ahli yang akan diundang adalah ahli ekonomi moneter dan perbankan, hukum perbankan, hukum pidana, hukum tata negara, serta administrasi negara. ‘’Panitia angket sudah menginventarisir dan menyepakati 23 nama ahli yang akan diundang,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat ini. Pada kelompok kesekretariatan, menurut Yahya, anggaran dialokasikan untuk konsumsi, pengadaan alat tulis dan kertas, penggandaan materi rapat, serta honor tenaga ahli yakni sebanyak delapan orang dari dalam DPR dan 23 orang yang akan diundang dari luar DPR. Sebelumnya, Pansus angketmembuat rencana anggaran Rp 5 miliar. Namun setelah dikecam banyak pihak, jumlah anggaran dibahas dan akhirnya disepakati Rp 2,7 miliar. (har)
1.240 Perda Dicabut
Jangan Ada Pungli JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi mengingatkan para pejabat di daerah bahwa pemerintah pusat telah mencabut 1.240 peraturan daerah atau perda, sehingga pemda tidak boleh lagi melakukan pungutan terhadap masyarakat yang selama ini didasarkan pada perda itu. ‘’Sebanyak 1.240 peraturan daerah sudah dicabut. Yang sudah dibatalkan itu jangan lagi menjadi dasar bagi pungutan karena bisa dianggap sebagai pungutan liar (pungli-red),” katanya di Jakarta, kemarin. Gamawan mengatakan setelah dicabutnya banyak perda itu, maka pemerintah pusat akan tetap mempelajari banyak perda lain yang bisa saja pada satu saat juga dicabut atau dibatalkan. Perdaperda itu dicabut antara lain karena mengakibatkan ekonomi baiaya tinggi terutama bagi para pengusaha. Ia mengemukakan banyak perda yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, para pejabat Departemen Dalam Negeri baru-baru ini mendapat pemberitahuan atau penjelasan dari Departemen Keuangan bahwa ada lima daerah yang ternyata tidak memiliki PAD. Gamawan mengatakan tidak mungkin satu daerah yang tidak memiliki PAD akan terus bergantung pada in-
duknya baik provinsi maupun pemerintah pusat. Dalam upaya menekan ekonomi biaya tinggi, dijadwalkan beberapa menteri akan menandatangani surat keputusan bersama di depan Wapres Boediono di Istana Wapres tentang batas waktu pengurusan surat izin usaha. Mendagri, yang menjadi koordinator pembuatan surat keputusan bersama itu menjelaskan bahwa pemrosesan surat izin bagi usaha awal itu paling lama adalah 17 hari. Selama ini, proses pengurusan surat izin usaha itu bisa mencapai 60 hari. ‘’Di Selandia Baru hanya satu hari. Sedangkan di kita bisa 60 hari sehingga kita berada pada peringkat 161 dari 183 negara,” kata mantan gubernur Sumatera Barat ini. Meski pemerintah bertekad mengurangi waktu bagi pengurusan surat izin usaha yang awal, tidak berarti semuanya akan secara otomatis menjadi beres. ‘’Kalau daerah tidak taat (pada aturan empat hari itu-red) bagaimana ,” kata Gamawan. Mendagri mengatakan, jika di satu daerah terdapat sebuah perusahaan yang baru beroperasi, maka kegiatan bisnis itu jangan langsung dijadikan salah satu sumber APBD. ‘’Anak ayam jangan langsung dipotong,’’ katanya. (son)
RPP Penyadapan Inkonstitusional MENTERI Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring membantah anggapan yang menyatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal tata cara/prosedur penyadapan yang sedang dipersiapkannya merupakan tindakan inkonstitusional. ‘’Ini (RPP Penyadapan) belum jadi PP, jangan dibilang inkonstitusional. Ini kan baru rancangan,” kata Menkominfo Tifatul Sembiring di Istana Wapres Jakarta, kemarin. Sebelumnya Hakim Konstitusi Akil Mocthar menilai RPP penyadapan yang digodok
Dekominfo dinilainya inkonstitusional. Menurut Akil hal itu menunjukkan adanya indikasi untuk mengeroyok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tifatul menjelaskan bahwa RPP tata cara penyadapan ini jangan dianggap untuk me-
lemahkan KPK. Namun tambahnya justru untuk mengatur agar penegakkan hukum jangan sampai melanggar hukum. ‘’Munculnya RPP ini jangan sampai melemahkan peran-peran KPK dalam penegakan hukum. Kita ingin jangan sampai pula dalam menegakkan hukum KPK nanti tidak memiliki landasan hukum yang kuat,” kata Tifatul. Tifatul menggarisbawahi bahwa semangatnya dalam penegakkan hukum jangan sampai justru dilakukan dengan melanggar hukum. Lebih lanjut Tifatul men-
jelaskan selama ini selama ini seluruh lembaga yang berhak melakukan penyadapan menggunakan dasar Permenkominfo no 11 tahun 2006. Menurut Tifatul di Permenkominfo tersebut memang diatur soal tata cara penyadapan namun masih sangat sederhana termasuk lembaga pengontrolnya. ‘’Jadi di RPP ini, lebih kita sempurnakan lagi,” kata Tifatul. Menurut Tifatul dalam RPP kali ini rancangannya pengontrol dilakukan oleh lembaga tinggi, sehingga ada dewan pengawas. Dewan pengawas itu adalah Kapolri, Jaksa Agung, dan
seluruh pimpinan lembaga tinggi penegak hukum. Mengenai diperlukannya izin dari pengadilan, Tifatul menjelaskan hal tersebut masih kita dibicarakan. Dalam draft awal, izin pengadilan diberikan oleh pengadilan negeri. Tetapi, tambah Tifatul bisa saja nanti disepakati izin pengadilan tipikor untuk KPK. Tifatul juga menegaskan bahwa RPP tata cara penyadapan ini dibuat karena adanya kebutuhan yang mendesak. ‘’Kalau tidak ada aturannya, malah tidak ada sandarannya sama sekali,” kata Tifatul. (ant)