Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 16 Desember 2010
OJK Sarat Isu Politik
KUR Hindarkan TKI dari Rentenir
Bisa Tekan Inflasi
PENGAMAT ekonomi, Agustinus Prasetyantoko, mengatakan, rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan memegang fungsi pengaturan, pengawasan, pengenaan sanksi, dan pemberian ...hal. 1
PEMERINTAH menjamin program kredit usaha rakyat (KUR) mampu menghindarkan para tenaga kerja Indonesia (TKI) dari jeratan para rentenir. “KUR ini dapat menjadikan TKI lebih pasti, bunga ringan, dan bebas ...hal. 2
PENGAMAT ekonomi Danareksa Researh Institute, Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat, isolasi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi hanya kepada kendaraan pribadi akan menekan laju inflasi. “Kalau bisa ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 235 tahun IV
Suluh Indonesia/ant
DUKUNG - Paguyuban Dukuh Bantul dengan memakai pakaian adat Jawa mengikuti upacara untuk peringati Maklumat 5 September 1945 di Pasar, Sewon, Bantul, Yogyakarta, kemarin.
Tim Investigasi
Hanya Cari Opini
Deponering Bichan
Tak Akan Berubah JAKARTA - Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan tidak akan mengubah keputusan deponeering, terhadap kasus yang menyeret dua nama pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Meski, DPR akan menolak keputusan tersebut. ‘’Kalau dari sisi regulasi Undang-Undang, bahwa keputusan deponeering itu adalah diskresi dan kewenangan dari Jaksa Agung. hanya dalam pelaksaannya, kami memang meminta pendapat dari badan yang berhubungan (salah satunya adalah DPR-red),” katanya di Jakarta, kemarin. Dijelaskan, permintaan saran pendapat dulu diajukan telah diajukan secara formal oleh Plt Jaksa Agung kepada pimpinan DPR. Namun, hingga kini DPR belum memberikan sikap resmi, terkait dengan rencana deponeering yang akan dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. ‘’Secara formal kita ajukan ke pimpinan dewan, tentunya kita juga berharap agar mendapatkan jawaban yang formal juga. Setelah itu kita kaji dan baru kita tetapkan,” ujarnya. Ketika ditanya, apakah Kejaksaan Agung juga akan melakukan pemeriksaan terhadap para jaksa yang pernah menyidik kasus tersebut, Basrief hanya menyatakan pihaknya hanya akan fokus terhadap kasus hukumnya saja. (har)
10 Pengacara
Kawal Abu Tholut JAKARTA - Abu Tholut yang diduga pelaku aksi teror di Indonesia akan didampingi oleh sepuluh pengacara yang tergabung dalam Tim Pembela Abu Tholut. ‘’Tim Pembela Abu Tholut (TPAT) yang terdiri dari sepuluh orang siap membantu pendampingan hingga persidangan,” ketua TPAT Yuswakir di Jakarta, kemarin. TPAT sudah meminta ijin keluarganya dalam hal ini adalah adik Abu Tholut, Kusniati. Tapi harus meminta ijin juga dari Mabes Polri. ‘’Kita tim kuasa hukum maunya pada UndangUndang Teroris yakni 7x24 jam yang diduga terlibat harus didampingi untuk penyidikan,” kata Yuswakir. TPAT sudah datangi Mako Brimob, sesuai keinginan keluarga untuk melihat kondisi Abu Tholut, untuk melihat wujud fisik dan rohaninya apakah sehat. Tapi karena belum jadwalnya besuk maka tidak diperkenankan. Abu Tholut ditangkap di Desa Bae Pondok RT 4 RW 3 Kecamatan Bae, Kudus. ‘’Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan terkait kasus terorisme antara lain terlibat pelatihan militer di Aceh, perampokan Bank CIMB Niaga,” kata Karo Penmas Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana. (ant)
JAKARTA - Hakim Konstitusi Akil Mochtar mengatakan, laporan tim investigasi ke KPK hanya cari opini publik karena semua rekomendasi sudah ditindaklanjuti MK. ‘’Itu hanya cari-cari opini aja,” katanya menanggapi laporan Tim Investigasi Pimpinan Refly Harun ke KPK di Jakarta, kemarin. Menurut Akil, laporan yang diajukan Ketua MK Mahfud MD dan dirinya dengan Tim Investigasi sama, yaitu rekomedasi kasus JRS (Bupati Simalungun JR Saragih). ‘’Lalu apa yg kurang ?, semua hasil investigasi sudah diserahkan kepada KPK,” kata Akil. Ia mengungkapkan rekomendasi tim hal 13 menyatakan Kasus JRS angka 2 menyatakan tindak lanjut oleh Tim diusulkan agar MK melaporkan
hasil temuan Tim kepada lembaga penegak hukuk, yaitu KPK yg memiliki otoritas sesuai dengan delik jenis tindak pidana yg terjadi. Akil berharap semua pihak menghadapi kasus ini dengan gentleman. ‘’Kenapa kok sekarang kayaknya ketakutan sendiri, jujur aja kepada publik dan diri sendiri, semuanya akan kita lihat hasil ahir di KPK,” tegas Akil. Secara terpisah, tim pengacara Makhfud (mantan Panitera Pengganti MK), Andi M Asrun meminta Satgas Pemberantasan Mafia Hukum memantau dugaan mafia perkara di MK. ‘’Kami sangat berharap satgas memantau pemeriksaan perkara ini,” kata Andi . Untuk diketahui, Makhfud terjerat kasus hukum karena
diduga menerima suap dari calon Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud yang sedang berperkara di MK. Menurut Andi, memang belum bisa dipastikan adanya mafia. Oleh karena itu, Satgas harus memantau kasus itu dengan jeli. ‘’Saya kira masih harus diperiksa, karena itu saya setuju dengan ide majelis kehormatan hakim, jadi semua bisa diperiksa,” katanya. Andi mengatakan ada kejanggalan dalam kasus dugaan suap yang menjerat kliennya. Menurut dia, hasil pemeriksaan di MK menyebutkan bahwa perkenalan Makhfud dan Dirwan terjadi atas bantuan Neshyawati (anak Hakim Konstitusi Sanusi Arsyad) dan Zaimar (adik ipar Sanusi Arsyad). (ant)
Satgas Dituding Mengganggu JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menegaskan, Komisi III menjumpai adanya indikasi gangguan serius Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) terhadap sejumlah institusi negara maupun pemerintah daerah. ‘’Komisi III DPR RI memergoki Satgas Pemberantas Mafia Hukum (PMH) ini tengah mengumpulkan muspida, bupati/walikota, polda dan kapolres saat kunjungan kerja di Kalimantan Selatan,” ujar Bambang Soesatyo di Jakarta, kemarin. Dijelaskannya bahwa pemanggilan penegak hukum dan muspida se-Kalsel itu berkedok acara seminar tentang pertambangan ilegal dan pembalakan liar. Atas temuan itu, ujar Bambang, Komisi III menilai adanya gangguan serius yang telah ditimbulkan Satgas PMH itu terhadap sejumlah institusi negara maupun pemerintah daerah. ‘’Satgas dinilai tidak fokus mengidentifikasi mafia atau calo hukum, melainkan lebih berupaya mencari-cari kesalahan, menakut-nakuti dan menggertak unit-unit kerja sejumlah institusi negara maupun pemda,” ujar Bambang.
Oleh karena itu, Komisi III DPR mendesak Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto untuk turun ke bawah, mendengar dan merekam langsung keluh kesah para pejabat di sejumlah daerah yang selama ini telah ‘digarap’ Satgas. Menurut Bambang, dari pengakuan beberapa pejabat di daerah, Komisi III sudah mendapatkan laporan mereka tentang tindakan tidak terpuji oknum Satgas PMH. ‘’Kalau Pak Kuntoro hanya mendengarkan laporan sepihak dari Satgas PMH tanpa melakukan pengecekan ke lapangan, Komisi III khawatir ulah tak terpuji oknum Satgas akan makin menjadi-jadi dan tak terkendali,” ujarnya. Ia mengatakan, beberapa media juga sudah memberitakan adanya dugaan penipuan dan pemerasan oleh oknum yang memakai identitas dan surat tugas investigator satgas PMH itu. Sejumlah kasus itu di antaranya kasus pemerasan terhadap beberapa instansi di Surabaya senilai Rp 8 miliar yang berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Selain itu juga ada upaya pemerasan PTPN dan BPN Medan. (ant)
Taufiq Kiemas :
SBY-Sultan ‘Dikerjain’ Orang JAKARTA - Ketua MPR Taufiq Kiemas mengatakan, polemik soal RUUK DIY kemungkinan dimanfaatkan orang lain untuk seolah-olah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sri Sultan HB X saling berbenturan. ‘’Ini mungkin Presiden SBY dan Sultan HB X ‘dikerjain’ orang. Indikasi ke arah situ ada,” katanyadi Jakarta, kemarin. Taufiq menjelaskan, soal indikasi kemungkinan isu soal RUUK DIY ini dimainkan orang karena drafnya saja belum masuk namun sudah terjadi polemik. ‘’Dalam sepanjang sejarah baru kali ini, draf RUU-nya saja belum diserahkan ke DPR, orang sudah bertengkar,” kata Taufiq. Oleh karena itu Taufiq mendesak pemerintah segera memasukan draf RUUK DIY tersebut ke DPR. Selain itu, tambahnya, Mendagri Gamawan Fauzi berhenti berkomentar soal ini selama draf RUUK tersebut belum ditanda tangani presiden. ‘’Sementara Sultan HB X juga harus berjiwa besar. Sebagai Sultan dan gubernur DIY segera hentikan pengibaran bendera Kasultanan dan spanduk-spanduk,” kata Taufiq. Menurut Taufiq, polemik soal RUUK DIY sebenarnya tidak ada apa-apa. Semua itu tambahnya hanya sekedar wacana. Ia mengatakan, kedua tokoh nasional baik Presiden SBY dan Sri Sultan HB X merupakan tokoh-tokoh yang menghayati benar empat pilar berbangsa dan bernegara. Karena itu, Taufiq yakin tidak ada persoalan serius diantara keduanya. Ia juga membantah kekawatiran beberapa orang yang menilai polemik soal RUUK DIY ini mengarah pada ancaman perpecahan. ‘’Presiden SBY ini jagonya empat pilar begitu juga Sultan. Jadi keduanya sama-sama jago empat pilar,” kata Taufiq Kiemas seraya meminta semua pihak segera menghentikan polemik soal ini. Sementara itu, anggota MPR Lukman Edy berharap agar Taufiq Kiemas bersedia menjadi mediator pertemuan antara SBY dan Sultan untuk menyelesaikan kemelut keistimewaan Yogjakarta. Menurut dia, secara kelembagaan dan pribadi, Taufiq Kiemas dinilai sebagai figur yang sangat tepat dan representatif untuk menengahi kedua tokoh tersebut. Secara kelembagaan, posisi sebagai Ketua MPR masih terbilang substansial meskipun MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. ‘’Secara pribadi, Taufiq dianggap sebagai komunikator handal yang pandai mencairkan suasana, serta memiliki kedekatan personal dengan banyak tokoh,” katanya seraya mengatakan, polemik keistimewaan telah menyentuh hal yang paling sensitif dengan menyinggung keutuhan NKRI. (ant/har)
DKI Jakarta dan Permasalahannya KETUA Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman menilai, berbagai permasalahan di DKI Jakarta sebagai kawasan strategis nasional, belum dapat teratasi secara cepat dan hal itu telah berdampak pada pelaksanaan berbagai aktivitas kenegaraan. Kenapa ? Saat menjadi pembicara pada loka karya nasional Penyelesaian Permasalahan Ibu Kota Nagara DKI Jakarta, kemarin, Irman menegaskan bahwa permasalahan Jakarta
harus segera diselesaikan. Hal itu mengingat Jakarta merupakan daerah penting dan menjadi jantung dari aktivitas negara yang meliputi berbagai fungsi: fungsi pusat pemerin-
tahan, fungsi perdagangan dan bisnis, fungsi pemasaran daerah dan fungsi gerakan sosial kemasyarakatan serta pusat kegiatan politik. Ketua DPD RI menguraikan beberapa permasalahan Jakarta yang harus diselesaikan di antarnya banjir, kemacetan lalu lintas, polusi udara, pencemaran air, interusi air laut, persoalan sampah dan sebagainya. Polusi udara, misalnya, telah menempatkan Kota Jakarta termasuk kota terpolusi di du-
nia bersama-sama Calcuta, India, dan Linfen di China. Begitu pula mengenai kemacetan yang semakin parah. Penelitian yang pernah dilakukan Japan International Corporation Agency (JICA) dan The Institute for Transportaion and Development Policy (ITDP) menunjukkan bahwa jika tidak ada pembenahan sistem transportasi umum, maka lalu lintas Jakarta akan lumpuh pada tahun 2014. Perkiraan itu didasarkan
pada pertumbuhan kendaraan yang begitu tinggi namun tidak dibarengi dengan pertumbuhan panjang jalan. ‘’Mungkin ada yang kurang tepat dengan peraturan, strata regulasi, kebijakan atau pengendalian implementasinya,” katanya. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Jakarta, DPD RI mendorong penyelesaian pada empat aspek, yakni regulasi, kelembagaan, keuangan dan operasionalisasi kebijakan. (har)