Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 33 tahun IV Rabu, 17 Februari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Pemerintah Optimis Bisa Atasi
RI Surplus 4 Miliar Dolar
Hilangkan Citra Negatif
MENKO Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan saat ini pembicaraan ulang perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) masih berlangsung. “Kita optimis dan apa yang menjadi kekhawatiran...hal. 1
BANK Indonesia (BI) mengatakan bahwa Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal keempat 2009 secara keseluruhan mencatat surplus 4,0 miliar dolar AS, naik dibandingkan pada kuartal ketiga yang...hal. 2
CITRA negatif tentang kelapa sawit Indonesia sempat merebak di luar negeri. Citra inilah yang ingin dihapus Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dengan menggelar Lomba Foto Potret 162 Tahun Sawit...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Rizet Rafael Dipecat
Sebagai Hakim
Suluh Indonesia/ade
HAKIM DIPECAT - Hakim Rizet Benyamin Rafael diberhentikan secara tidak hormat sebagai hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) di MA Jakarta, kemarin. Rizet Benyamin terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.
JAKARTA - Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat, Rizet Benyamin Rafael, hakim yang bertugas di PN Kupang karena terbukti melanggar kode etik. ‘’Rizet diberhentikan de_ngan tidak hormat dari jabatan hakim,” kata pimpinan MKH yang juga anggota Komisi Yudisial (KY) Zainal Arifin dalam sidang kasus tersebut di Jakarta, kemarin. Pada sidang itu, Rizet mengakui bersalah melanggar kode etik dari jabatan karena menangani perkara keluarganya sendiri. ‘’Saya salah, saya menyesal,” katanya dihadapan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang anggotanya terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Pimpinan MKH menyatakan menolak pembelaan dari terlapor. MKH menyatakan Rizet juga dipersalahkan karena menemui orang yang sedang berperkara. Seusai persidangan, Rizet enggan memberikan komentar atas putusan tersebut. Dalam persidangan kode etik itu, terungkap bahwa hakim Rizet menangani perkara KDRT dari keluarganya sendiri yaitu pasangan Lili Tanjung dengan Vence. Dalam putusannya, Rizet mengatakan, Vence dinyatakan tidak bersalah seperti yang dituduhkan. (ant)
Dirut dan Kacab Bank Mutiara
Terancam Disandera Pansus JAKARTA - Pansus Century bertekad untuk mewujudkan rencananya untuk melakukan penyanderaan terhadap Kepala Cabang Bank Mutiara Denpasar Any Tang. Penyanderaan akan dilakukan selama 15 hingga 100 hari, kalau yang bersangkutan tidak mau menyerahkan data-data yang dimaksud. Demikian ditegaskan Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun di PN Jakarta Pusat, kemarin. Namun, lanjut dia, sebelum melakukan tindakan tersebut, Pansus akan menemui Ketua PN Denpasar dan Kapolda Bali. Upaya ini bagian dari untuk mempermudah proses penyanderaan. Penyanderaan diperlukan, karena pansus mendapat hambatan saat melakukan investigasi atas tu-
runan aliran dana Bank Century kepada para nasabah. ‘’Berdasarkan hasil penelusuran PPATK, di Bali ada banyak rekening yang diindikasikan bermasalah,” jelasnya. Rekening yang dimaksud salah satunya atas nama AR yang ada di Makasar, Medan dan Surabaya. Rekeningnya miliknya juga ada di Bali yang nilainya mencapai Rp 2 miliar. Namun, saat Pansus berkunjung ke Bank Mutiara di Denpasar, pimpinannya tidak mengizinkan pemeriksaan data tersebut, karena mendapat instruksi dari Bank Mutiara pusat. Untuk itu, selain penyanderaan dilakukan terhadap Any Tang, ungkap Gayus, tindakan serupa juga dilakukan terhadap Dirut Bank Mutiara Maryono.
Hal itu dilakukan sesuai dengan pasal 17 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta pasal 17 dan pasal 19 UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR. ‘’DPR bisa melakukan penyanderaan terhadap mereka itu selama 15100 hari, sesuai kooperatif atau tidaknya yang bersangkutan dalam memberikan data kepada Pansus,” kata dia. Sebelumnya, tim investigasi Pansus yang dipimpin Gayus Lumbuun berkunjung ke Bank Mutiara cabang Denpasar. Tetapi tidak membuahkan hasil. Bank Mutiara—yang sebelumnya merupakan Bank Century—tidak mengizinkan Pansus untuk memperoleh data dan dokumen. (nas)
Politisi Golkar Terseret Pajak JAKARTA - Kasus pengemplang pajak dan kepabeanan senilai Rp 122,5 miliar yang diduga dilakukan bendahara Partai Golkar Setyo Novanto akan disidik Ditjen Pajak dan tim Bareskrim yang melekat di perpajakan. ‘’Setelah tim itu selesai memeriksa dan memang ada unsur tindak pidananya dan didapatkan bukti, baru kasusnya ditangani Bareskrim Polri,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi di Jakarta, kemarin. Menurut Ito, tim Bareskrim yang melekat di Ditjen Pajak langsung ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, melalui surat penugasan. Tim ini sudah seminggu di Ditjen Pajak. Selain soal pajak dan kepabeanan, Induk KUD juga melaporkan soal pemalsuan surat, penggelapan pajak, dan Pasal 103 Huruf d UU 10/1995 tentang menyimpan, menimbun, menukar barang impor yang berasal dari tindak pidana dan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. ‘’Kita tunggu hasil tim pajak dan Bareskrim itu. Kalau benar bukan hanya pajak, maka kita proses,” ujar Ito seraya mengatakan, langkah
yang dilakukan Polri berlaku bagi semua kasus pengemplang pajak lainnya. Sebelumnya, Polri diminta untuk memeriksa bendahara Partai Golkar Setyo Novanto karena diduga melakukan tindak pidana kepabeanan dan penggelapan pajak senilai Rp122,5 Miliar. “Dia dilaporkan oleh Inkud KUD melanggar Pasal 374 dan 378 KUHP,” kata Handika H dan Arief Setiono, kuasa hukum Induk KUD. Menurut Handika, Setyo Novanto, yang juga Komisaris Utama PT Hexatama Finindo, bersama Dirut PT Hexatama Finindo Y Gordianus R Setio diduga melakukan pelanggaran kepabeanan dan penggelapan pajak. Dikatakan Handika, laporan dibuat dengan nomor TBL/56/II/2010/Bareskrim. Perbuatan melawan hukum itu diduga dengan cara pemindahan 60.000 ton beras yang diimpor Induk KUD dari gudang pabean ke nonpabean, tanpa membayar bea masuk dan pajak untuk pemindahan itu. Ketua Pansus Century Idrus Marham diduga mengetahui proses pemindahan ini. (son)
Skandal Bank Century
Lobi Tidak Efektif JAKARTA - Konsolidasi koalisi terkait dengan penyikapan terhadap kasus Bank Century diprediksi tidak akan efektif membendung arus besar fraksi-fraksi di DPR yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pengambilan kebijakan bailout Bank Century. Hal itu diungkapkan Sekjen PDIP Pramono Anung di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin. Pramono menjelaskan, kasus Bank Century selama ini telah diketahui masyarakat luas dan tidak mungkin untuk ditutup-tutupi. ‘’Terkait kasus Century karena rapat Pansus bersifat terbuka maka lobi-lobi tertutup tidak akan merubah keputusan pansus karena sudah ada opini yang terbentuk di masyarakat. Publik sangat memahami kasus ini dan baru kali ini pemahaman rakyat cukup homogen dan ini baru pertama kali,” kata Pramono. Karena sudah menjadi milik publik, dirinya berkeyakinan akan ada kesamaan keputusan baik dari fraksi koalisi maupun di luar koalisi. Ia mengatakan, dengan kondisi 7-2 mengindikasikan adanya sesuatu yang terhambat dari proses lobi yang dilakukan oleh Demokrat. “Publikasi Pansus selama ini sudah luarbiasa. Saya kira ini akan menjadi pertaruhan
bagi semua parpol. Karena masing-masing sudah memikirkan kelangsungan partai bahwa tidak bisa berbalik dari penilaian publik apalagi sampai bertolak belakang. Jadi sekali lagi lobilobi tertutup terkait Pansus Bank Century. Tidak akan efektif,” kata Wakil Ketua DPR ini. Lobi Pimpinan
Sebelumnya, Staf khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam, Andi Arif mendatangi Pramono Anung. Andi membantah membawa amanat Presiden untuk melobi pimpinan DPR menjelang rekomendasi Pansus Century. Pertemuan itu berlangsung singkat. Tidak seperti biasa, pertemuan tersebut tidak diinformasikan kepada wartawan sebelumnya. Andi mengatakan kedatangannya untuk kepentingan bisnis semata. ‘’Cuma main saja. Saya ada bisnis sama dia (Pramono Anung),” kata Andi yang kemudian bergegas menuju ruang kerja Ketua DPR MArzuki Alie. Namun, saat dikonfirmasi, Pramono Anung memberikan bantahannya. ‘’Andi Arief bisa bisnis apa,” kata Pramono yang ditemani anggota F-PDIP Puan Maharani. (har/son)
LP Bukan Tempat Mengumbar Kemewahan PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh menjadi tempat kemewahan. Meski tidak mewah tetapi LP harus tetap layak tempat, serta kesehatan dan hak dasar terpindana harus terpelihara. Oleh karena itu, Presiden meminta perlu dilakukan perubahan pemaknaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan. SBY juga berharap pendidikan pembinaan berjalan benar. ‘’Setelah saya berkeliling, saya menyatakan di sini layak. Karena tidak boleh
lembaga pemasyarakatan dijadikan tempat yang penuh kemewahan itu tidak adil,” kata Presiden. Presiden mengatakan fasilitas di lembaga permasyarakatan harus tepat tidak lebih tidak kurang dan perlu dipastikan pula pendidikan serta bimbing-
annya benar dan tepat. Presiden juga berharap pendidikan pembinaan berjalan benar. Untuk itu, Presiden meminta Menkum dan HAM memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki pengetahuan yang cukup, karena LP merupakan lembaga dengan kriteria bimbingan khusus. Kepala Negara juga meminta agar penerapan hukum terhadap pelaku pidana sebisa mungkin dapat sejalan dengan keadilan. Karena itu, dalam menjalankan proses hukum dan keadilan harus berpatokan
pada filosofi, konsep dan Undang-undang yang dijalankan. Presiden mengatakan, penyesuaian hukuman terhadap pelaku pelanggaran bisa dibedakan dari kategori usianya. Misalnya, tindak pidana pencurian terhadap remaja di bawah usia 15 tahun dengan pria dewasa. “Terhadap anak dibawah usia 15 tahun hendaklah diberikan bukan konsep penjara secara kaku, melainkan dalam bentuk konsep pembinaan untuk mengembalikan anak ke jalan yang benar,” kata Presiden.
Kepada jajaran pemerintah, dia mengimbau lebih serius mengangkat isu perlindungan anak menjadi isu penting. Agar lebih fokus, konkrit dan riil dalam melindungi anak, Presiden mengatakan pemerintah membuat portofolio baru dalam fungsi dan tugas Menneg PP dan Anak. Langkah ini memiliki makna penting agar anakanak dan perempuan terlindungi dari kekerasan dan ketikadadilan. Di sisi lain, pemerintah akan meningkatkan kualitas pendidikan umum dan kesehatan. (har)