Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 114 tahun IV Kamis, 17 Juni 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
BI Jaga Volatilitas
BI Minta Akses
DPR Menggagas Pansus
BANK Indonesia akan menjaga volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di bawah 10 persen. “Kami fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar volatilitasnya di bawah 10 persen,” kata Deputi ...hal. 1
PEJABAT sementara Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengharapkan pendirian Otoritas Jasa Keuangan tidak mengurangi akses bank sentral dalam memantau kondisi perbankan yang merupakan bagian ...hal. 2
SEJUMLAH anggota DPR mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mencari solusi masalah kurangnya pasokan gas bagi industri nasional. “Bentuk saja pansus soal gas supaya ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
ICW Laporkan Perwira BG ke Satgas
Suluh Indonesia/ap
SBY Izinkan
150 Kepala Daerah Diperiksa JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan 150 izin pemeriksaan kepada kepala daerah untuk menjalani proses hukum terkait kasus korupsi. ‘’Maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah menunjukkan lemahnya kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan negara,” kata Mendagri Gamawan Fauzi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara di Istana Wapres Jakarta, kemarin. Hadir dalam acara itu Wapres Boediono yang membuka Rapat Kerja itu, Menpan dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, serta Kepala BPKP Mardiasmo. Menurut dia, banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi bukan merupakan prestasi dalam penegakan hukum, tapi merupakan suatu hal yang memprihatinkan semua pihak. Ketika seorang kepala daerah berurusan dengan penegak hukum sebagai tersangka, maka yang bersangkutan tidak mampu lagi memikirkan dan mencurahkan perhatian untuk kesejahte-
raan rakyat. ‘’Hal ini merupakan kerugian bagi daerah karena kurang efektifnya penyelenggaraan pemerintah,” kata mendagri. Padahal perbuatan tersebut di antaranya bukan penyalahgunaan kewenangan yang disengaja, tapi ada yang merupakan kekeliruan menafsirkan aturan yang ada atau tindakan yang merupakan diskersi kepala daerah dalam mengatasi permasalahan. Kepala daerah merupakan pemimpin daerah yang diharapkan dapat memikirkan kesejahteraan rakyat secara totalitas. ‘’Biaya yang dikeluarkan negara dan calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pilkada relatif sangat besar,” kata Gamawan. Dalam Pilkada 2010 tidak kurang Rp 3,545 triliun dana APBD yang dialokasikan untuk memilih pemimpin daerah atau rata-rata Rp 15 miliar per daerah. Jika ditambah dengan biasa yang dikeluarkan seluruh calon kepala daerah per daerah dengan perkiraan Rp15 miliar, maka biasa yang dikeluarkan mendapatkan satu pasang daerah mencapai Rp 30 miliar. (ant)
SELEBRASI - Pemain Swiss Gelson Fernandes melakukan selebrasi usai mencetak gol pembuka saat melawan Spanyol pada penyisihan Grup H Piala Dunia di Stadion Moses Mabhida, Durban, Afsel, kemarin.
Spanyol - Swiss
Matador Keok DURBAN - Datang dengan label sebagai juara Eropa, jelas membuat Spanyol sebagai salah satu tim favorit juara Piala Dunia Afsel 2010. Tapi nyatanya, pada laga penyisihan melawan Swiss di grup H yang berlangsung di Stadion Moses Mabhida, Durban, Afsel, kemarin, obsesi pasukan Vicente del Bosque untuk meraih double winner itu masih diragukan. Tim Matador yang diperkuat pemain terbaik di daratan Eropa serta memiliki talenta yang luar biasa seperti Sergio Ramos, Carles Puyol, Xabi Alonso, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, David Villa, terlihat mengusai pertandingan. Tapi upaya menjebol gawang lawan,
terhalang kokohnya tembok lawan. Yang terjadi justru sebaliknya, Spanyol kebobolan lebih dulu lewat gol Gelson Fernandes. Dalam pertandingan babak pertama, Spanyol hanya menempatkan David Villa sebagai striker tunggal karena Fernando Torres dicadangkan, mendominasi pertandingan. Meskipun demikian, El Matador sangat kesulitan menyeruduk pertahanan Swiss, sehingga sampai babak pertama usai, tak ada peluang terbaik yang dimiliknya. Sementara itu, Swiss yang bermain defensif, nyaris tidak pernah membahayakan pertahanan Spanyol. Tim besutan
pelatih Ottmar Hitzfeld tersebut hanya berusaha mengadang dan membendung agresivitas Spanyol, yang menempatkan lima pemain di lini tengah. Di pengujung laga, lagi-lagi Spanyol menusuk pertahanan Swiss. Kali ini Villa yang mendapat kesempatan itu setelah menerima umpan chip dari Iniesta. Striker Valencia ini sudah memperdaya satu bek Swiss, dan tinggal berhadapan dengan Benaglio. Tetapi, bola chipnya tidak mengarah ke dalam gawang. Merasa kurang tajam, pada babak kedua, Bosque memasukan Torres dan Navas. Namun kedudukan akhir tetap 1-0 untuk Swiss. (ant/son)
Pemerintah Tolak Dana Aspirasi JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, usulan dana aspirasi sudah selesai dan tidak perlu dibicarakan lagi karena tidak ada dalam pembahasan panitia kerja RAPBN DPR. ‘’Soal dana aspirasi itu, sudah selesai. Tolong jangan dibicarakan lagi. Segala sesuatu yang terkait dengan dana aspirasi tidak ada dalam pembahasan panitia kerja RAPBN,” katanya di sela-sela rapat gabungan menteri bidang perekonomian dengan beberapa komisi di Gedung DPR di Jakarta, kemarin. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya, kata Hatta yang juga Ketua Umum PAN ini, jelas mengatakan bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan di daerah bisa merealisasikannya dengan optimalisasi sistem yang sudah ada. Menurut Hatta, dimungkinkan penyerapan aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan anggota parlemen, tetapi tidak kemudian dalam bentuk dana untuk daerah pemilihan.
Sistem yang sudah ada di pemerintah, katanya, usulan perencanaan pembangunan disampaikan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan tingkat nasional (musrenbangnas). ‘’Pemerintah memiliki mekanisme musrenbangnas untuk perencanaan pembangunan desa. Dalam musrenbangnas itu dibahas bersama-sama untuk menyusun rencana kerja pemerintah,” katanya. Menurut dia, dalam musrenbangnas itu tidak tertutup kemungkinan ada masukan yang bisa disampaikan melalui musrenbang daerah untuk dibahas dan diputuskan pada musrenbangnas. Hatta berharap, wacana dana aspirasi yang sempat menjadi polemik, tidak diperpanjang lagi. ‘’Sudah ya, jangan tanya soal itu lagi, sudah selesai,” kata Hatta. Usulan dana aspirasi bagi anggota DPR sebesar Rp15 miliar setahun untuk setiap anggota dan setiap daerah pemilihan, diusulkan oleh Fraksi Partai Golkar. (har)
Lagi, Mega Kritik Pemerintah JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik pemerintah yang dinilai masih kurang mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi. ‘’Sejauh ini saya melihat memang kurang adanya keinginan baik dari pemerintah untuk menyelesaikan kasuskasus korupsi,” kata Megawati Soekarnoputri kepada wartawan di ruang rapat kantor DPP PDIP Lenteng Agung Jakarta, kemarin. Megawati kemudian menjelaskan bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak didorong untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi.
Malah, Menurut Megawati, yang terjadi sepertinya ada usaha-usaha untuk melemahkan KPK. ‘’Sepertinya memang ada usaha untuk melemahkan KPK,” kata Megawati tanpa bersedia bersedia menyebutkan siapa yang berusaha melemahkan KPK. Megawati hanya mempertanyakan bagaimana mungkin Kasus Bank Century sampai saat ini tak bisa segera diajukan ke pengadilan. ‘’Dulu KPK sendiri yang bilang Bank Century ada masalah. Lho kok sekarang bilang tak ada masalah. Ini (dulu) institusi yang bilang, sekarang kok sepertinya jadi masalah orang per orang,” katanya.
Mantan Presiden itu menyoroti, saat ini yang terjadi justru persoalan intern KPK. Padahal, tambah Megawati, antara teknis proses hukum dan pemilihan ketua atau kasus internal KPK adalah persoalan yang berbeda. ‘’Intinya tidak adanya keinginan baik, komitmen dan konsistensi dari pemerintah,” kata Megawati. Ketika ditanyakan sosok seperti apa calon ketua KPK yang pas, Megawati tidak mau menyebutkan nama. ‘’Sosoknya harus mandiri artinya tak takut diintervensi dari manapun juga, dan bisa tunjukkan dirinya tidak korupsi,” kata Megawati. (ant)
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Masyarakat Untuk Reformasi Polri melaporkan perwira tinggi Polri berinisial BG ke Satuan Tugas (satgas) Pemberantasan Mafia Hukum karena diduga memiliki jumlah kekayaan yang tidak wajar atau mencurigakan senilai Rp 95 miliar. ‘’Kami meminta Satgas untuk mendalami hal ini,” kata Koordinator ICW Danang Widoyoko di Jakarta, kemarin. Menurut Danang, ICW dan koalisi memutuskan untuk melaporkan kasus itu ke Satgas karena badan bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memiliki kewenangan hukum untuk mengusut. Menurut Danang, keberadaan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein bisa membantu proses pelacakan kasus itu. ICW juga sudah melaporkan kasus itu ke KPK. Saat melapor ke KPK, Danang menyebut kekayaan BG tidak wajar karena tidak sesuai dengan data KPK yang termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Data itu menyebutkan, laporan terakhir BG tertanggal 10 Maret 2009 yang menyebutkan bahwa jumlah harta BG sebesar Rp 4,68 miliar. ‘’Yang menjadi pertanyaan, dari mana dia mendapatkan selisih harta itu?” kata Danang. Sementara itu, peneliti pada ICW, Tama S. Langkun menyatakan, sebagian dari selisih harta itu didapatkan sebelum laporan ke KPK tertanggal 10 Maret 2009 itu. ‘’Artinya penambahan kekayaan itu tidak dilaporkan secara benar ke KPK,” kata Tama. Tama berharap, KPK akan mengusut kasus itu. Pengusutan itu sebaiknya difokuskan pada waktu perolehan tambahan harta untuk membuktikan apakah BG tidak melaporkan tambahan harta itu ke KPK. Menurut dia, saat ini KPK sudah membentuk tim untuk mengusut kasus itu. Sebelumnya, Polri sudah mengusut 15 rekening mencurigakan milik sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk BG, berdasar laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam kesimpulannya, Polri menyatakan uang senilai Rp 95 miliar milik BG berasal dari kegiatan legal dan tidak melanggar hukum. Namun, ICW bersikeras pengusutan terhadap rekening BG seharusnya tidak dilakukan oleh Polri karena sangat mungkin terjadi konflik kepentingan. Secara terpisah, Menko Polhukam Djoko Suyanto menyatakan pemerintah menyerahkan penyelesaian kasus itu sepenuhnya kepada Kapolri. (ant)